Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Mei 2020 KETUA, ttd JAJA AHMAD JAYUS i SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI Puji Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang pada akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial RI tahun 2020-2024 dapat terselesaikan tepat waktu. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024. Sesuai dengan peraturan tersebut maka Renstra ini harus terselesaikan dan disampaikan kepada para pihak terkait maksimal 3 (tiga) bulan setelah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 17 Januari 2020. RPJMN tersebut menjadi acuan dan sekaligus rujukan dalam penyusunan Renstra ini sehingga terbangun keselarasan antara Renstra Komisi Yudisial dengan RPJMN pemerintah dalam lima tahun mendatang. Salah satu yang patut diapresiasi adalah penyelesaian Renstra ini ditengah adanya kebijakan Work From Home (WFH) pada saat bangsa Indonesia dan hampir seluruh negara yang lain mengalami pandemi karena wabah virus yang bernama Covid 19. Semoga bencana tersebut cepat berlalu, dan bangsa Indonesia kembali menatap kembali masa depan yang penuh harapan demi terwujudnya cita-cita bangsa. Pada akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak dari pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, pejabat struktural di lingkungan Komisi Yudisial RI, Tim Penyusun Renstra, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Komisi Yudisial RI Tahun 2020-2024. Semoga Renstra ini memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Jakarta, 11 Mei 2020 Sekretaris Jenderal, Tubagus Rismunandar Ruhijat ii KATA PENGATAR KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan Rencana Stratagis (Renstra) Komisi Yudisial RI Tahun 2020- 2024 melalui serangkaian tahapan guna menguji, baik secara ilmiah maupun empirik. Melalui tahapan tersebut, Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan rencana kerja namun menjadi landasan operasional kelembagaan Komisi Yudisial RI selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra yang merupakan rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan dengan memperhitungkan keadaan lingkungan internal maupun eksternal lembaga. Renstra Komisi Yudisial ini berusaha mengidentifikasikan permasalahan dan tantangan lembaga dengan memperhatikan kondisi obyektif lingkungan guna merumuskan pilihan strategi dan menyusun prioritas program yang terencana, terukur, dan terarah, serta mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2020-2024 tersebut sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Selaras hal tersebut, Renstra ini telah menyesuikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Relasi erat antara arah kebijakan Komisi Yudisial dengan arah kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 jelas terlihat dalam narasi arah kebijakan - strategi pada issue Strategis Penegakan Hukum Nasional dalam Bab VIII yaitu Peningkatan Kualitas & Integritas Hakim melalui Pendidikan & Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim. Komisi Yudisial konsisten meningkatkan dan sekaligus menegakkan integitas hakim. Paradigma kerja Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim berintegritas sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim, pemberdayaan publik, dan penguatan kapasitas manajemen internal. iii Komisi Yudisial menegaskan intergitas hakim beririsan dengan harapan masyarakat melalui amandemen konstitusi tahun 2001. Amandemen tersebut telah melahirkan lembaga negara, Komisi Yudisial, yang independen mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Eksistensi tersebut diperkuat secara legal formal melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial fokus menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga “Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim, dan Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik. Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Komisi Yudisial dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Komisi Yudisial. Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. maka berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial menjadi Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim. Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial merumuskan sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Adapun sasaran strategis yang terdiri dari 2 (dua) garis besar yaitu meningkatnya Integritas hakim dan meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial. Gambaran tersebut di atas menegaskan akan semakin beragam dan kompleknya tugas Komisi Yudisial pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan wewenang kelembagaan dalam konstitusi. Hal lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim guna mewujudkan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. iv Akhir kata, semoga Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2025 akan menjadi tolak ukur dalam mengawal reformasi peradilan dalam mewujudkan hakim yang berkulitas dan berintegritas. Jakarta, 11 Mei 2020 . Jaja Ahmad Jayus v DAFTAR ISI Kata Sambutan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI ………........... i Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial RI …………………......................... Ii Daftar Isi .......................................................................... Vi Daftar Gambar .......................................................................... Vii Daftar Tabel .......................................................................... Viii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 I. 1 Kondisi Umum ……………….......................................................... 1
a.Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi Sekretariat KY … 2
b.Sumber Daya (SDM, Sapras) Sekretariat KY ………….………..... 4
c.Evaluasi Hasil Kinerja Komisi Yudisial 2015-2019 …….……………… 9 I. 2 Potensi dan Permasalahan ………................................................ 37 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS …………….. 46
2.1. Visi dan Misi 2.1.1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih .................
46 46 2.1.2 Visi dan Misi Komisi Yudisial ………........................................ 49
2.2 Tujuan Komisi Yudisial .……..................................................... 50
2.3 Sasaran Strategis Komisi Yudisial ………................................... 51 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..................................................
54 III. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional…...................................... 54 III. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial ………................... 55 III. 3 Kerangka Regulasi ……….......................................................... 59 III. 4 Kerangka Kelembagaan ……….................................................... 63 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........ 67 III. 1 Target Kinerja …......................................................................... III. 2 Pendanaan ………....................................................................... BAB V PENUTUP ……………………………………………………...................... 68 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Yudisial Gambar 1.2 Diagram Proses Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA Gambar 1.3 Diagram Jumlah Pendaftar CHA dan Lolos Seleksi Administrasi Gambar 1.4 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim 2015 sd 2019 Gambar 1.5 Pandangan tentang Fasilitas Perumahan Gambar 1.6 Pandangan tentang Jaminan Kesehatan Gambar 1.7 Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Gambar 1.8 Jumlah Laporan Masyarakat 2015-2019 Gambar 1.9 Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diverifikasi Tahun 2015 s.d. 2019 Gambar 1.10 Jumlah Laporan Permohonan Pemantauan Persidangan Tahun 2015 s.d. 2019 Gambar 1.11 Jumlah Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Tahun 2016 s.d. 2019 Gambar 1.12 Grafik Jumlah Hakim Dijatuhi Sanksi 2015-2019 Gambar 1.13 Jumlah Sanksi Berdasarkan Tingkatan Gambar 1.14 Alur PPIH Gambar 1.15 Kurva Indeks Integritas Hakim 2015 s.d. 2019 Gambar 1.16 Indeks Kepuasan Masyarakat Gambar 1.17 Indeks Persepsi Masyarakat Gambar 1.18 Alur Penanganan Laporan Masyarakat Gambar 1.19 Konsepsi Korelasi kualitas putusan dan kuantitas perkara Gambar 1.20 Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Peran KY Gambar 1.21 Peta Strategi Komisi Yudisial Gambar 2.1 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024 Gambar 2.2. penjelasan masing agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 Gambar 2.3 Skema Relasi Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Strategis Gambar.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional Gambar.3.2 Desain Integrasi Teknologi Informasi vii DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Rentang Usia Tabel 1.2 Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Golongan Tabel 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 1.4 Jumlah SDM Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Komisi Yudisial Tabel 1.6 Capaian Target dan realisasi Kinerja Sasaran Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 Tabel 1.7 Penelusuran Rekam Jejak CHA dan Adhoc Tahun 2015-2019 Tabel 1.8 Penelusuran Rekam Jejak Rutin oleh Informan atau Investigator 2015- 2019 Tabel 1.9 Data LHKPN kerjasama dengan KPK tahun 2015-2019 Tabel 1.10 Klasifikasi Kerawanan calon tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 1.11 Fokus Isu Deteksi Dini Tabel 1.12 Jumlah Calon Hakim Agung pada Tiap Tahapan Seleksi Tabel 1.13 Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Tabel 1.14 Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di MA Tiap Tahapan Tabel 1.15 Jumlah Usulan Calon Hakim Agung ke DPR Tabel 1.16 Jumlah Penyelesaian Laporan Masyarakat pada Setiap Tahapan Tabel 1.17 Jumlah Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 1.18 Jumlah Pemeriksaan Pelapor,Saksi, Hakim Terlapor Tahun 2016 s.d. 2019 Tabel 1.19 Pembahasan Laporan Masyarakat dalam Sidang Pleno Tahun 2016 s.d. 2019 Tabel 1.20 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 1.21 Data Pemantauan Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 1.22 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Tabel 2.1 Ketercapaian Sasaran Strategis diukur Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Komisi Yudisial Tabel 3.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Tabel 3.2 Tabulasi Arah Kebijakan dan Strategi viii Tabel 3.3 Kebutuhan Regulasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 Tabel 4.1.1 Target Kinerja Berdasarkan Kerangka Kinerja Sasaran Strategis Tabel 4.1.2 Target Kinerja Berdasarkan Kerangka Kinerja Program Penegakkan Integritas Hakim Tabel 4.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Kerangka Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Komisi Yudisial 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 Kondisi Umum Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir dari Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebuah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan negara Republik Indonesia, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara legal formal melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tanggung jawab Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara idealnya juga sejalan dengan arah negara yang direpresentasikan oleh pemerintah melalui sebuah rencana pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian/Lembaga-K/L). Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Komisi Yudisial Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Komisi Yudisial Republik Indonesia berpedoman 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020- 2024. Proses penyusunan Renstra Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2020- 2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu dimulai dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas masukan dari pelaku kepentingan (Stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global, nasional maupun daerah sehingga diharapkan Renstra Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih periode 2020-2024. Dengan kondisi perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat baik secara global maupun domestik menuntut adanya peran Komisi Yudisial Republik Indonesia yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pembangunan Hukum di Indonesia khususnya dalam mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, Komisi Yudisial Republik Indonesia dituntut dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka memberikan pembinaan kapasitas hakim serta peningkatan integritas hakim dalam sistem hukum di Indonesia yang semakin adil, transparan, dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan kontribusi pembangunan hukum tersebut diperlukan kesiapan baik dari sisi kelembagaan, regulasi maupun pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Komisi Yudisial R.I. yang dihadapi kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dijelaskan Kondisi Umum Komisi Yudisial Republik Indonesia saat ini terhadap tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, serta sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan peran dan kewenangannya adalah sebagai berikut:
a.Tugas Pokok, Fungsi dan Strruktur Organisasi Komisi Yudisial Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial R.I. mempunyai wewenang adalah sebagai berikut :
1.Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
3
2.Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3.Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama- sama dengan Mahkamah Agung;
4.Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Sesuai dengan peraturan perundangan tentang kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut diatas maka diterbikan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 4 tanggal 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun Susunan struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah terdiri dari:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Biro Rekrutmen, Advokasi dan peningkatan kapasitas Hakim;
c.Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
d.Biro Investigasi;
e.Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
f.Biro Umum;
g.Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sebagaimana Gambar dibawah ini Gambar 1.1. Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia Sumber: Komisi Yudisial R.I.
4
b.Sumber Daya Komisi Yudisial b.1. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 234 orang dengan profil demografi sebagai berikut:
b.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun tahun yaitu sebanyak 12 orang. Kelompok umur terbanyak kedua berada di kelompok umur 26- 30, 31-35 dan 36-40 tahun masing-masing sebanyak 44 orang, 80 orang dan 49 orang. Sedangkan kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 25 orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 14 orang dan kelompok 20-25 sejumlah 10 orang. Tabel 1.1 5 b.1.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 14 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 215 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 4 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I tidak ada. Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut ini: Tabel 1.2 b.1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan golongan pendidikan, Pegawai Komisi Yudisial sebagian besar adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 182 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 32 orang, S3 sebanyak 1 orang. Komisi Yudisial masih memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 15 orang dan SLA sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Komisi Yudisial memiliki tingkat pendidikan akademik D3-S1-S2-S3 atau dengan kata lain lebih dari 80 persen pegawai Komisi Yudisial telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, 6
(2)kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom,
1956). Dalam perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang S2 dan S3 dan melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.3 7 b.1.4. Jumlah Kebutuhan Pegawai Menurut Jenis Jabatan baik struktural dan Fungsional Berdasarkan perhitungan beban kerja, Komisi Yudisial memiliki kebutuhan sebanyak 236 pegawai sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini berjumlah 229 pegawai baik pada jabatan struktural maupung fungsional. Namun jenis jabatan fungsional di Komisi Yudisial belum mencerminkan kebutuhan bagi pola karir untuk jabatan inti atau sebagai core business. Untuk itu, Komisi Yudisial perlu melakukan identifikasi atas kebutuhan berdasarkan tanggungjawab jabatan sehingga penempatan jabatan dapat mengacu pada basis sistem merit. Sistem Merit adalah pendekatan pola karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sehingga diharapkan dengan penempatan pegawai berdasarkan jabatan sesuai dengan sistem merit yang telah ditelah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan turunannya tentang Manajemen PNS. Adapun perhitungan beban kerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 1.4 8 b.2.4. Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas- tugas Komisi Yudisial, hal yang tak kalah penting adalah keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Komisi Yudisial Republik Indonesia dirasakan masih belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini. Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Komisi Yudisial Sebagian besar sarana dan prasarana tersebut dipastikan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai dari tahun ke tahun. Dengan demikian perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian yang dibutuhkan mengikuti perkembangan. 9
c.Evaluasi Hasil Kinerja Komisi Yudisial 2015-2019 Gambaran capaian kinerja Komisi Yudisial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Profil Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial. Akuntabilitas ini dimaksudkan upaya untuk dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, teratur dan efektif. Akuntabilitas kinerja yang merupakan mewujudkan good governance berkaitan dengan bagaimana Komisi Yudisial mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial dapat digambarkan Sebagaimana Tabel dibawah ini.
Tabel 1.6 Capaian Target dan realisasi Kinerja Sasaran Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 No Sasaran Strategis Target Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2015 2016 2017 2018 2019 Indikator SS1: 60 70 80 90 100SS-1: Persentase Hakim agung, 1 Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial 133.3 60 83.3 37.5 50 Indikator SS-2: 0 2 2 2 2SS-2: Persentase peningkatan Terwujudnya peningkatan kompetensi dan integritas 2 kompetensi hakim yang hakim yang mengikuti mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun. 0 3.36 0.33 4.54 2.17 SS-3: Indikator SS-3: Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan 100 100 100 100 100 3 terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100 100 100 100 100 martabat hakim 100% setiap tahun. SS-4: Indikator SS-4: 5 5 5 5 5Terwujudnya hakim yang Persentase penurunan 4 berkomitmen untuk pelanggaran Kode Etik dan 11.45 23 33.3 - 8.62 6.35 melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun. 5 SS-5: Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim Indikator SS-5: Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019. 35 45 50 55 60 42 49 45 61 70.18 SS-6: Indikator SS-6: 85 85 85 85 85Peningkatan kapasitas Persentase peningkatan 6 kelembagaan menjadi pelayanan publik mencapai 0 72.06 73.39 73.61 75.15organisasi yang efektif dan efisien 85% 10 Adapun penjelasan masing-masing indikator sesuai dengan sasaran strategis periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: c.1. Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/XI/2013, 49/PUU-XIV/2016, dan 053/PUU-XIV/2016. Seleksi Calon Hakim Agung/Ad-hoc dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu, penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR. Gambar 1.2 Diagram Proses Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA Pada kurun waktu 2015-2019 KY telah mengadakan 7 kali seleksi calon hakim agung dan menerima 527 berkas pendaftar calon hakim agung. Fluktuasi jumlah pendaftar disajikan dalam diagram berikut ini. Gambar 1.3. Diagram Jumlah Pendaftar CHA dan Lolos Seleksi Administrasi Permintaan oleh MA Penerimaan Pendaftaran Seleksi Administrasi Seleksi Uji Kelayakan Penetapan Kelulusan Penyampaian Usulan ke DPR 20192018201720162015 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jumlah Lolos Seleksi AdministrasiJumlah Pendaftar 11 Komisi Yudisial juga telah 4 kali melakukan seleksi Calon Hakim Ad hoc Tipikor dan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung pada kurun waktu 2015-2019. KY menerima 265 berkas pendaftar Calon Hakim Ad hoc pada MA. C.1.2 Uji Kelayakan Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung dan hakim ad hoc. Uji kelayakan calon meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kepribadian dan Kesehatan serta Wawancara c.1.2.1 Seleksi Kualitas Sepanjang 2015 sampai dengan 2019 KY telah melakukan seleksi kualitas terhadap 471 calon hakim agung dan 125 calon hakim ad hoc di MA. Dalam proses seleksi kualitas KY juga telah menilai 942 karya profesi yang diserahkan oleh para calon hakim agung. c.1.2.2 Seleksi Kepribadian dan Kesehatan Untuk mengetahui rekam jejak Integritas dan Profesionalisme Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial melakukan Penelusuran Rekam Jejak para Calon. Informasi tentang Calon dapat diperoleh melalui penerimaan informasi masyarakat dan Jejaring KY, Investigasi, analisa LHKPN dari KPK serta Klarifikasi rekam jejak Calon. Pada 2015-2019 Komisi Yudisial telah melakukan 821 Penelusuran Rekam Jejak dengan sebaran sampling dari seluruh kota-kota di Indonesia untuk mendapatkan informasi dan data berkaitan dengan Integritas dan Profesionalisme Calon, yang terdiri dari 204 penelusuran rekam jejak CHA/Ad-hoc dan 617 Penelusuran Rekam Rejak rutin oleh informan atau investigator, dengan uraian sebagai berikut: 12 Tabel 1.7. Penelusuran Rekam Jejak CHA dan Ad hoc Tahun 2015-2019 No Tahun Karier/ Apindo Non Karier/ Serikat Pekerja Jumlah 1 2019 (CHA ) 17 12 29 2019 (CH ADHOC PHI) 5 11 16 2019 (Tipikor) 6 1 7 2 2018 16 9 25 3 2017 periode 2 CHA 18 5 23 4 2017 periode 1 CHA 21 8 29 5 2016 22 17 39 6 2015 25 11 36 Total 204 Tabel 1.8 Penelusuran Rekam Jejak Rutin oleh Informan atau Investigator 2015-2019 Tahun PRJ TK I Banding Kasasi CHA CH Adhoc Tipiko r CH Adhoc PHI MK Total 2015 163 13 1 19 0 0 0 227 2016 86 9 1 16 19 0 0 131 2017 73 4 0 0 0 12 4 93 2018 67 29 0 2 2 5 9 105 2019 38 3 0 1 1 7 11 61 617 Informasi dan data rekam jejak tersebut diperoleh dari instansi resmi maupun para narasumber (dirahasiakan identitasnya) yang mengetahui betul reputasi calon baik di lingkungan kerjanya maupun di luar lingkungan kerjanya1. 1 Komisi Yudisial juga menerima data LHKPN dari KPK, data kepemilikan asset berupa data kepemilikan tanah dari BPN, data kepemilikan kendaraan dari Kepolisian, data dari kantor Pajak, data transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK dan data lainnya sepanjang itu dapat memperkuat informasi rekam jejak terkait integritas dan profesionalisme calon. 13 Tabel 1.9 Data LHKPN kerjasama dengan KPK tahun 2015-2019 No Tahun Karier/Apin do Non Karier/ Serikat Pekerja Jumlah 1 2019 (CHA ) 17 12 29 2019 (CH ADHOC PHI) 5 11 16 2019 (Tipikor) 6 1 7 2 2018 16 9 25 3 2017 periode 2 CHA 18 5 23 4 2017 periode 1 CHA 21 8 29 5 2016 22 17 39 6 2015 25 11 36 Total 204 Perolehan data dan/atau informasi tersebut kemudian di olah untuk kemudian dilakukan klasifikasi tingkat kerawanan dengan metode cluster warna merah, kuning dan hijau. Tabel 1.10 Klasifikasi Kerawanan Calon Tahun 2015 s.d. 2019 No Tahun Merah Kuning Hijau Jumlah 1 2019 (CHA ) 16 6 7 29 2019 (CH ADHOC PHI) 9 3 4 16 2019 (Tipikor) 2 3 2 7 2 2018 12 4 9 25 3 2017 periode 2 CHA 12 6 5 23 4 2017 periode 1 CHA -- -- -- -- 5 2016 -- -- -- -- 6 2015 -- -- -- -- Total 100 14 Hasil investigasi penelusuran rekam jejak kemudian dijadikan bahan oleh Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk di lakukan Klarifikasi di lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal dan di lingkungan berkaitan dengan temuan hasil investigasi. Sepanjang 2015 sampai dengan 2019 KY melakukan Klarifikasi rekam jejak 181 calon hakim agung dan 73 calon hakim ad hoc pada MA yang tersebar di 55 Kota./Kabupatern. Dalam hal penelusuran rekam jejak, pada tahun 2017 dilakukan inovasi dengan mengembangkan metode deteksi dini (early detection) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi integritas dan profesionalisme hakim. Detail pelaksanaan deteksi dini dari tahun 2017 s.d. 2019 sebagai berikut: Tabel 1.11 Fokus Isu Deteksi Dini NO TAHUN ISU 1 2017 Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu dan Di Lingkungan Peradilan Umum Gaya Hidup Hakim di Mahkamah Agung 2 2018 Pengaruh Kedisiplinan Hakim Terhadap Potensi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Proyeksi Kerawanan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 3 2019 Perilaku Suap di Lingkungan Pengadilan Seleksi kepribadian juga meliputi Asesmen kepribadian dan kompetensi. Asesmen ini dilakukan dengan melibatkan Asesor independen serta menggunakan alat ukur yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja di Mahkamah Agung. Untuk memastikan alat 15 ukur yang digunakan adalah alat ukur yang andal, sebelumnya alat ukur telah diuji coba dengan para Hakim Agung. Sedangkan pemeriksaan kesehatan calon hakim agung dilakukan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto. c.1.2.3 Seleksi Wawancara Terbuka Wawancara Terbuka merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh anggota Komisi Yudisial dan panel ahli, yang terdiri dari negarawan dan mantan hakim agung kepada para Calon2. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung dan ad hoc di MA yang akan disampaikan kepada DPR. Sepanjang 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 112 CHA dan 31 calon hakim ad hoc di MA telah menempuh wawancara terbuka tim panel Komisi Yudisial. c.1.2.4 Penetapan kelulusan dan pengajuan ke DPR Komisi Yudisial menetapkan tahapan yang ketat dalam proses seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang gugur pada masing-masing tahapan seleksi. Tabel 1.12 Jumlah Calon Hakim Agung pada Tiap Tahapan Seleksi Tahapan Tahun Jumlah 2015 2016 2017 Perio de I 2017 Period e II 2018 2019 Pendaftaran 92 95 88 85 87 80 527 Lulus Seleksi Administrasi 86 86 82 74 82 70 480 2 Tujuan dari Wawancara Terbuka adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, KEPPH, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama/Militer/ Tipikor/Hubungan Industrial). 16 Lulus Seleksi Kualitas 36 39 29 23 25 29 181 Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian 50 15 14 8 12 13 112 Lulus Seleksi Wawancara dan diusulkan ke DPR 6 5 5 2 4 6 28 Tidak banyak Calon yang lulus dari Tahapan ke III, yaitu seleksi kepribadian yang memuat aspek Integritas. Selama 2015 sampai dengan 2019 dari 527 pendaftar hanya 112 (21,25%) calon yang lulus. Hal tersebut menyebabkan minimnya jumlah calon yang dapat diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR. Tabel 1.13 Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Hasil Tahun Jum lah 2015 2016 Periode I Tahun 2017 Periode II Tahun 2017 2018 2019 Lowongan MA 8 8 6 8 8 11 49 Hasil Seleksi KY 6 5 5 2 4 6 28 Disetujui DPR 6 3 5 2 0 5 21 Sementara itu, dari sejumlah 265 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA dan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA hanya 31 (11%) calon yang lulus di tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan calon hakim agung. Hal tersebut disebabkan beragamnya latar belakang calon hakim ad hoc menjadi tantangan tersendiri dalam penelusuran rekam jejaknya. Data tentang tahapan dalam setiap proses seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA 17 dan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA tergambarkan dalam tabel di bawah ini: Tabel 1.14 Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di MA Tiap Tahapan Tahapan Jenis CH Ad Hoc Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2019 Jumlah Jumlah Keselur uhan Pendaftaran Tipikor 53 50 103 265 PHI 24 75 63 162 Lulus Tahap Seleksi Adminitrasi Tipikor 42 37 79 198 PHI 24 63 32 119 Peserta Tahap Seleksi Kualitas Tipikor 38 36 74 125 PHI 22 29 51 Lulus Tahap Seleksi Kualitas Tipikor 10 7 17 73 PHI 13 27 16 56 Lulus Tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Tipikor 4 4 8 31 PHI 5 14 4 23 Lulus Tahap Wawancara Tipikor 4 2 6 14 PHI 2 4 2 8 Disetujui DPR Tipikor 2 2 4 7 PHI 0 2 1 3 18 Tabel 1.15 Jumlah Usulan Calon Hakim Agung ke DPR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Pengusulan Calon Hakim Agung ke DPR 6 5 5 2 10 C.2. Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim Program Pelatihan Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun dan Masa Kerja 8-15 Tahun yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tahun 2015 sd 2019 adalah sebanyak 1.753 hakim di seluruh Indonesia. Gambar 1.4 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim 2015 sd 2019 Mendorong kesejahteraan dan peningkatan kualitas kesehatan dengan melakukan kajian terhadap fasilitas kesehatan dan perumahan bagi hakim dengan perkembangan sebagai berikut: 1) Survei Fasilitas Perumahan Hakim, Dalam menegakkan martabat hakim, sebagaimana konten dalam UU No. 18 tahun 2011 Komisi Yudisial diberikan amanah peran dalam bentuk upaya peningkatan kesejahteraan hakim, beberapa upaya yang telah dilakukan melalui survei penyediaan fasilitas perumahan dinas bagi hakim. Survei dilakukan di beberapa kota diantaranya adalah Aceh, Malang, Yogyakata dan Balikpapan, dengan hasil sebagai berikut: 2015 300 hakim 2016 286 hakim 2017 517 hakim 2018 340 hakim 2019 310 hakim 19 Gambar 1.5 Pandangan tentang Fasilitas Perumahan 2) Survei Fasilitas Kesehatan Hakim, penyediaan fasilitas kesehatan hakim di mana saat ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial Republik Indonesia kemudian berinisitif untuk melakukan survei jaminan kesehatan hakim untuk mendapatkan masukan untuk kemudian diajukan ke instansi terkait, dengan hasil sebagai berikut: Gambar 1.6 Pandangan tentang Jaminan Kesehatan Bagaimana pendapat Anda terkait jaminan/fasilitas kesehatan yang Anda terima saat ini? 0,54% 5,91% 15,05% Belum pernah menggunakan Kurang Memadai Cukup Memadai 24,73% 53,7 6% 20 Hasil survei fasilitas kesehatan yang sudah disampaikan kepada Mahkamah Agung dan BPJS Kesehatan sebagai pengelola jaminan kesehatan bagi hakim. Hasil survei tersebut sebagai rekomendasi pengambilan keputusan perbaikan fasilitas kesehatan untuk hakim. C. 3. Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (Advokasi Hakim) Selama tahun 2015 s.d 2019 Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menangani laporan dan informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebanyak 49 perkara3 : Gambar 1.7 Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Dari sisi advokasi yang bersifat preventif, melalui kegiatan edukasi kepada stakeholder dan masyarakat, dari tahun 2015 s.d. 2019 telah terbentuk jaringan mitra advokasi. Mitra tersebut meliputi 6 (enam) kampus utama, yang terdiri dari: Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Andalas Padang, UII Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Mulawarman Samarinda, dan Universitas Sam Ratulangi Manado. Upaya-upaya edukasi kepada publik yang secara konsisten dilakukan pada 6 (enam) wilayah prioritas setiap tahunnya.4 3 Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Ketentuan tentang perbuatan merendahkan tersebut sejalan dengan kriteria yang dicakup dalam Naskah Akademis RUU Contempt of Court oleh MA tahun 2002, yang meliputi: (1) berperilaku tercela dan tidak pantas (misbehaving in court), (2) tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders), (3) menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (scandalising the court), (4) menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (obstructing justice), (5) perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (subjudice rule). 4 Edukasi publik telah dilakukan di 14 Kota/Kabupaten, yaitu pada tahun 2015 di Palembang, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, Mataram; tahun 2016 di Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, Mataram. Pada tahun 2017 dilaksanakan di Medan, Palembang, Surabaya, Makassar; sementara Tahun 2018 di Maros, Praya, Semarang, Pekanbaru, Kupang dan Pontianak Maros, Praya, Semarang, Pekanbaru. 2015 10 perkara 2016 1 perkara 2017 15 perkara 2018 11 perkara 2019 12 perkara 21 C.4. Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) c.4.1 Gambaran Umum Pengawasan Hakim Komitmen Hakim dalam menjalankan tugasnya diwujudkan dalam kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim (code of ethics and code of conduct). Komisi Yudisial, berdasarkan Pasal 24B UUD 19455, UU tentang Komisi Yudisial6 dan beberapa UU lain terkait kekuasaan kehakiman,7 diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim. Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung telah menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada tahun 2009 dan panduan penegakannya pada tahun 2012.8 Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Hakim tersebut, Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH dan menangani laporan-laporan tersebut hingga memutuskan apakah Hakim yang dilaporkan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Keterlibatan masyarakat luas dalam pengawasan Hakim sangat penting karena masyarakat sebagai pihak pencari keadilan (justitiabellen) bersentuhan secara langsung dengan proses peradilan yang saat ini masih diwarnai praktek KKN (judicial corruption) sehingga merugikan kepentingan masyarakat.9 5 Pasal 24 B UUD 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 6 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 jo UU tentang Komisi Yudisial
(1)Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial;
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7Kewenangan Komisi Yudisial sendiri terjabarkan di dalam Pasal 13 UU Komisi Yudisial yakni:
a.mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b.menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c.menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d.menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
8 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV.2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peratura Bersama Nomor 02/PB.MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 9 Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), disebutkan bahwa dari sejak Maret 2012 hingga November 2018 terdapat 28 orang hakim dan aparat pengadilan non hakim yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (https://nasional.kompas.com). Data tersebut masih berkembang jika ditarik hingga tahun 2020, karena masih ada kasus-kasus lain sepanjang tahun 2019, seperti OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap hakim PN Balikpapan pada bulan Mei 2019 (https://nasional.tempo.co), serta survey tentang indeks korupsi yang dilakukan oleh lembaga swasdaya masyarakat. 22 Dengan dasar hal tersebut maka Komisi Yudisial menempatkan dirinya menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat (public servant) dalam konteks pengawasan terhadap hakim. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dengan optimal yang berorientasi kepuasan masyarakat. Secara garis besar, tahapan penanganan laporan masyarakat meliputi:
1.Penerimaan dan Verifikasi Laporan
2.Pemeriksaan Laporan, Pelapor, Saksi dan/atau Terlapor
3.Persidangan Selain itu terdapat juga mekanisme lanjutan yang ditempuh dalam melakukan pengawasan hakim, yaitu sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bagi Hakim yang diusulkan sanksi pemberhentian oleh KY atau MA. Juga terdapat kegiatan Pemantauan persidangan yang merupakan bentuk pengawasan hakim yang bersifat preventif. Sepanjang kurun waktu 2015-2019 kinerja Komisi Yudisial dalam melaksakan tugas Pengawasan Hakim dapat disimpulkan, sebagai berikut:
Tabel 1.16 Jumlah Penyelesaian Laporan Masyarakat pada Setiap Tahapan Tahun 2015-2019 Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Total Penerimaan Laporan Masyarakat 7.925 Laporan Verifikasi Laporan 2.896 Laporan Pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli, Hakim Terlapor 3.198 Laporan Putusan Sidang Pleno 1.348 Laporan Pengenaan Sanksi 424 Hakim 23 Adapun uraian detail capaian masing-masing tahapan selama 5 tahun adalah sebagai berikut: 1) Penerimaan dan Verifikasi Laporan Sepanjang tahun 2015-2019, Komisi Yudisial telah menerima 7.925 laporan dugaan pelanggaran KEPPH dari masyarakat. Komisi Yudisial juga menerima 7.357 surat tembusan dari masyarakat. Dengan demikian Komisi Yudisial mengelola sejumlah 15.309 berkas. Berikut adalah tabel penerimaan laporan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir: Tabel 1.17 Jumlah Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2015 s.d. 2019 No Jenis Laporan 2015 2016 2017 2018 2019 1 Laporan masyarakat langsung ke KY/penghubung KY 415 448 194 329 289 2 Laporan masyarakat melalui pos/online 1.045 1.198 1.999 1.297 1.207 4 Informasi 31 36 -- 96 88 Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima 1.491 1.682 1.473 1.722 1.584 5 Surat Tembusan 1.751 1.899 1.546 1.254 907 Penerimaan Laporan dan Tembusan 3.242 3.581 3.019 2.976 2.491 Jumlah Total : 15.309 Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaikan laporan masyarakat dari tahun ke tahun secara fluktuatif berada pada jumlah tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 3.581 laporan. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan berbagai faktor antara lain ketersediaan informasi masyarakat kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan kebutuhan para pencari keadilan itu sendiri. Dari tabel di atas jika digambarkan dalam grafik maka dapat dilihat sebagai berikut: 24 Gambar 1.8 Jumlah Laporan Masyarakat 2015-2019 Dalam 5 tahun terakhir, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan Verifikasi terhadap 7.962 laporan yang disampaikan oleh masyarakat, dengan data sebagai berikut: Gambar 1.9 Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diverifikasi Tahun 2015 s.d. 2019 Jumlah Total Laporan Verifikasi : 7.962 2019 1.584 2018 1.722 2017 1.473 2016 1.692 2015 1.491 Dari jumlah tersebut, sebagian laporan dinyatakan lengkap untuk diberi nomor registrasi dan kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan Pemeriksaan, sidang Panel dan diputuskan pada sidang Pleno. Sedangkan laporan yang diteruskan untuk dilakukan Pemantauan persidangan dan pengadilan sejumlah sebagai berikut: Penerimaan Laporan Masyarakat 2019 1.584 907 2018 1.722 1.254 2017 1.473 1.546 2016 1.682 1.899 2015 1. 1.751 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Laporan Masyarakat yang Diterima Surat Tembusan 491 25 Total Permohonan Pemantuan : 2.227 Gambar 1.10 Jumlah Laporan Yang Dimohonkan Untuk Dilakukan Pemantauan Persidangan Tahun 2015 s.d. 2019 2019 543 2018 590 2017 408 2016 376 2015 309 Adapun hasil Verifikasi lainnya atas laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia sebesar 925 laporan pada tahun 2018 dan 883 pada tahun 2019.10 Dengan jumlah aduan dari masyarakat sekitar rata-rata 3.000 per-tahun sebagaimana terlihat dari tabel di atas, telah menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim. Data tersebut dapat mendeskripsikan masih besarnya ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap Hakim dan proses di pengadilan. 10 Hasil Verifikasi lainnya meliputi , sbb: laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke lembaga berwenang, laporan dimintakan kelengkapan, laporan tidak dapat diterima serta laporan masih proses Verifikasi 26 1000 800 600 400 200 Jumlah Laporan Diperiksa 2) Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Hakim Terlapor Pada tahun 2016 – 2019, Penanganan Lanjutan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi 2.896 laporan, dengan rincian sebagai berikut: Gambar 1.11 Jumlah Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Tahun 2016 s.d. 2019 0 2016 2017 2018 2019 Jumlah Laporan Diperiksa 524 678 883 817 Sepanjang tahun 2015 – 2019 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap 3.198 orang, yang terdiri atas Pelapor, Saksi (termasuk ahli) dan Terlapor. Data pihak yang telah diperiksa dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 1.18 Jumlah Pemeriksaan Pelapor,Saksi, Hakim Terlapor Tahun 2016 s.d. 2019 Tahun Pelapor, Saksi, Ahli Terlapor Jumlah 2015 407 115 522 2016 477 93 570 2017 427 50 477 AXIS TITLE 27 2018 611 136 747 2019 615 267 882 Total 2.537 661 3.198 3) Persidangan Laporan yang sudah selesai diperiksa akan diputuskan pada sidang Pleno oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno memutuskan Laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEEPH tersebut terbukti atau tidak terbukti.11 Jika terbukti maka Komisi Yudisial akan memberikan sanksi12 dan menyampaikan usulan sanksi tersebut kepada Mahkamah Agung. Jika tidak terbukti, Komisi Yudisial melakukan pemulihan nama baik Hakim Terlapor dan memberitahukan kepada Hakim Terlapor tersebut secara berjenjang. Khusus untuk pengenaan sanksi Pemberhentian, maka akan diusulkan untuk dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). 11 Pasal 22C UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan:
a.dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
b.dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.
Pembahasan laporan masyarakat pada Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial yang berjumlah tujuh (7) orang, dan minimal lima (5) orang. Jika terbukti maka Komisi Yudisial akan memberikan sanksi dan menyampaikan usulan sanksi tersebut kepada Mahkamah Agung. Jika tidak terbukti, Komisi Yudisial melakukan pemulihan nama baik Hakim Terlapor dan memberitahukan kepada Hakim Terlapor tersebut secara berjenjang. Sebaliknya, jika terbukti maka Komisi Yudisial akan memberikan sanksi dan menyampaikan usulan sanksi tersebut kepada Mahkamah Agung. Pasal 22D ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 membagi sanksi dalam 3 tingkatan, yakni pertama sanksi ringan, terdiri atas: 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis, atau 3) pernyataan tidak puas secara tertuis. Kedua, sanksi sedang, terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Ketiga, sanksi berat, terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural, 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, 3) pemberhentian sementara, 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Pemulihan nama baik Hakim Terlapor dan memberitahukan kepada Hakim Terlapor tersebut secara berjenjang. Sanksi berat berupa Pemberhentian dengan hak pensiun dan atau pemberhentian tetap dengan tidak hormat, maka akan diusulkan untuk dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk bersama KY dan MA. 12 Pasal 22D ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 membagi sanksi dalam 3 tingkatan, yakni pertama sanksi ringan, terdiri atas: 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis, atau 3) pernyataan tidak puas secara tertuis. Kedua, sanksi sedang, terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Ketiga, sanksi berat, terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural, 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, 3) pemberhentian sementara, 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Jika tidak terbukti, Komisi Yudisial melakukan pemulihan nama baik Hakim Terlapor dan memberitahukan kepada Hakim Terlapor tersebut secara berjenjang. Khusus untuk pengenaan sanksi Pemberhentian, maka akan diusulkan untuk dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). 28 Selama 5 tahun terakhir Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memutus sebanyak 1.879 laporan dalam Sidang Panel yang merupakan sidang pendahuluan. Sedangkan pelaksanaan Sidang Pleno untuk memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya laporan dugaan pelanggaran KEPPH dan pengenaan sanksinya. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019 (tidak termasuk tahun 2015) telah menghasilkan 1.232 Putusan13. Tabel 1.19 Pembahasan Laporan Masyarakat dalam Sidang Pleno Tahun 2016 s.d. 2019 Putusan Sidang Pleno No Tahun Terbukti Melanggar KEPPH Tidak Terbukti Melanggar KEPPH Jumlah
1.2016 54 209 263
2.2017 36 165 201
3.2018 39 251 290
4.2019 83 395 478 Jumlah Total 212 1.020 1.232 13 Dalam laporan tahunan Tahun 2015 tidak terdapat penjelasan jumlah laporan yang telah diputuskan dalam sidang pleno. Laporan tahun 2015 hanya menyampaikan berdasarkan hasil sidang pleno terhadap Hakim Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH telah direkomendasikan usul sanksi kepada MA sebanyak 116 orang 29 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Sanksi Ringan Sanksi Sedang Sanksi Berat
4) Penjatuhan Sanksi Terhadap Hakim Terlapor Komisi Yudisial Republik Indonesia memutuskan menjatuhkan sanksi kepada kepada 424 Hakim, sebagaimana diuraikan dalam diagram sebagai berikut: Gambar 1.12 Grafik Jumlah Hakim Dijatuhi Sanksi 2015-2019 Gambar 1.13 Jumlah Sanksi yang Dijatuhkan [berdasarkan tingkatan Berat – Sidang – Ringan] 0 2015 2016 2017 2018 2019 Sanksi Ringan 79 57 39 40 91 Sanksi Sedang 29 23 14 11 31 Sanksi Berat 8 7 5 12 8 30 5) Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Sidang MKH merupakan forum pembelaan diri bagi Hakim Terlapor yang terhadapnya diusulkan untuk dikenakan sanksi Pemberhentian Tetap. Adapun komposisi majelis MKH sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 4 (empat) orang dari Anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung14. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir pelaksanaan sidang MKH telah berlangsung sebanyak 17 kali dengan perincian sebagai berikut: Tabel 1.20 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2015 s.d. 2019 No. Tahun Pelaksanaan MKH
1.2015 6
2.2016 2
3.2017 3
4.2018 2
5.2019 4 Jumlah 17 Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap tahun terdapat sidang MKH bagi Hakim Terlapor yang terancam hukuman pemberhentian, ini menunjukkan Integritas Hakim masih harus ditingkatkan 14 Ketentuan mengenai sidang MKH diatur dalam Pasal 22F UU No. 18 Tahun 2011, sebagai berikut:
(1)Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka
5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.
(2)Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.
(3)Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
(4)Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
(5)Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
Penyelenggaraan MKH sendiri diatur secara teknis dalam Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 04/PB.MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH. Peraturan tersebut mendefinisikan MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. 31 6) Pendalaman Kasus Dalam menelusuri dugaan pelanggaran KEPP Hakim, Komisi Yudisial juga melakukan investigasi Pendalaman Kasus yang bersifat aktif. Kerja-kerja investigasi bersifat unik dan berbeda dengan kegiatan biro lain karena menggunakan metode penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Lidpamgal). Di beberapa daerah Komisi Yudisial juga memiliki jejaring tertutup yang disebut dengan informan yang aktif memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran KEPPH. Pada tahun 2015 s.d. 2019 Komisi Yudisial telah melakukan 216 investigasi pendalaman kasus yang terdiri dari 190 investigasi pendalaman kasus MTO Type Operation (MTO)15 dan 26 kasus pendalaman kasus Service type Operation (STO)16. Dari tahun 2015 s.d. 2019 sejumlah 60 kasus hasil investigasi Pendalaman Kasus telah dilimpahkan kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk diperiksa secara terbuka, disidangkan dan diputuskan. Sedangkan hasil investigasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH yang dianggap belum ditemukan cukup bukti akan dimasukkan dalam database (basic descriptive intelligence) Biro Investigasi. Hasil investigasi ini dapat dibuka kembali sewaktu-waktu, baik untuk kebutuhan Pendalaman Kasus berikutnya atau kebutuhan Penelusuran Rekam Jejak. Pada tahun 2018 Biro Investigasi dan Biro Pengawasan Perilaku Hakim melakukan inovasi dengan membentuk Unit Reaksi Cepat terhadap kasus-kasus yang berpotensi terbukti melanggar KEPP Hakim dan dikenakan sanksi berat sehingga diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. Semua kasus yang ditangani Unit Reaksi Cepat dibawa ke sidang MKH.17 15 MTO adalah pola kegiatan pengumpulan bahan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH dengan batas waktu tertentu baik dalam proses pelasanaan dan penyusunan laporan. 16 STO adalah pola kegiatan pengumpulan bahan keterangan secara berkelanjutan terhadap suatu perbuatan, kejadian, peristiwa berkaitan dengan pelanggaran KEPPH dengan batas waktu investigasi yang lebih lama dari MTO; 17 Kasus-kasus yang ditangani bersama oleh Unit REaksi Cepat, adalah sebagai berikut:
1.Pada tahun 2018, kasus hakim melakukan pencurian dan/atau memasuki rumah orang tanpa izin. Sidang pleno memutuskan pengenaan sanksi Pemberhentian kepada Hakim Terlapor, sehingga diajukan ke sidang MKH. Namun Hakim Terlapor mengundurkan diri sehingga sidang MKH tidak dilaksanakan.
2.Pada tahun 2018, kasus hakim berselingkuh dengan Pegawai pengadilan. Sidang Pleno memutuskan pengenaan sanksi Pemberhentian kepada Hakim Terlapor, sehingga Komisi Yudisial mengusulkan untuk diajukan ke sidang MKH.
Mahkamah Agung sudah lebih dulu memberikan sanksi Non-Palu 1 tahun, sehingga Komisi Yudisial mengikuti hasil Mahkamah Agung dan Hakim Terlapor tidak diajukan ke sidang MKH.
3.Pada Tahun 2019, kasus hakim mengkonsumsi narkoba dan memasukkan perempuan ke rumah dinas. Sidang Pleno memutuskan pengenaan sanksi Pemberhentian kepada Hakim Terlapor dan diajukan pada sidang MKH Majelis MKH memutuskan terbukti dan mengenakan sanksi Pemberhentian kepada Hakim Terlapor.
32 7) Pemantauan Dari ribuan laporan yang disampaikan masyarakat kepada Komisi Yudisial, sebagian diantaranya merupakan permohonan agar Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan Pemantauan persidangan atas perkara yang sedang dihadapi Pelapor agar persidangan dapat berjalan secara objektif, transparan dan tidak memihak ((impartial)18. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau dari Kantor Pusat atau dari Kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah19. Tabel 1.21 Data Pemantauan Tahun 2015 s.d. 2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Total Jumlah Permohonan Pemantauan 309 376 408 590 543 2.226 Jumlah Pelaksanaan Pemantauan 79 94 195 161 134 663 c.5. Pengukuran Integritas Hakim. Komisi Yudisial pada tahun 2015 s.d. 2019 melaksanakan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) yang pada dimaksudkan untuk mengukur Integritas Hakim di wilayah tertentu dengan memperhatikan upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan Integritas Hakim. Upaya tersebut meliputi program
4.Pada tahun 2019, kasus Kepala Pengadilan berselingkuh dengan bawahannya serta pernah meminta bahan baku pembangunan gedung pengadilan dari perusahaan. Sidang Pleno memutuskan pengenaan sanksi Pemberhentian dan Hakim Terlapor diajukan ke sidang MKH. Ini merupakan kasus hakim militer pertama yang di ajukan ke MKH sejak pembentukan MKH dan Komisi Yudisial.
18 Dalam rangka melaksanakan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim (Pasal 20 ayat 1 (a) UU Na. 18 Tahun 2011 ) 19 Tim tersebut dapat melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan agenda persidangan ataupun memilih tahapan agenda persidangan yang dianggap krusial. 33 Peningkatan Kapasitas Hakim, Pemantauan Persidangan, Advokasi Hakim dan Investigasi Hakim. Gambar 1.14 .Alur PPIH Indeks integritas hakim dari pengukuran yang dilakukan di 6 (enam) wilayah adalah:20 skor 5,9 pada tahun 2015, skor 6,15 (2016), skor 6,15, (2017), skor 6,17 (2018) dan skor 6,59 (2019). Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Ini berarti masuk kategori “Cukup Berintegritas”. Pengukuran tersebut sebagaimana tergambarkan dalam gambar di bawah ini: Gambar 1.15 Kurva Indeks Integritas Hakim 2015 s.d. 2019 20 Pengukuran dilakukan di 6 (enam) wilayah, yaitu, Mataram (NTB), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), Bandung (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Peningkatan Kapasitas Hakim Pemantauan Persidangan Advokasi hakim Investigasi Hakim Survey Pengukuran Integritas Hakim Nilai Indeks Integritas Hakim 6,59 6,15 6,15 6,17 5,9 2015 2016 2017 2018 2019 34 c.6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien Pencapaian kepuasan pelayanan publik terdahap Komisi Yudisial Republik Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) survei, yaitu: 1) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Komisi Yudisial Republik Indonesia karna memiliki kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam kerangka pelayanan publik. Hal tersebut untuk mencari celah terobosan dan perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar mengetahui perbaikan di masa mendatang. Sesuai ketentuan survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Komponen survei IKM tetap menggunakan 8 (delapan) komponen, yaitu kemudahan persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran. 35 Predikat "KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 indeks Adapun hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai berikut : Gambar 1.16 Indeks Kepuasan Masyarakat 6,98 7,08 6,79 6,73 6,36 2) Survei Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap Komisi Yudisial Komisi Yudisial juga melakukan kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar “pengetahuan” masyarakat mengenai kelembagaan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Survei ini dilakukan terhadap dua kategori responden, yaitu masyarakat awam dan ahli. Adapun wilayah persebaran populasi tersebut berada di 13 kota dimana kantor Komisi Yudisial dan kantor Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan, yakni di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Kupang, Ambon dan Mataram. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu kesadaran masyarakat (public awareness), kepercayaan masyarakat (public trust), dan harapan masyarakat (public expectation). 36 2016 2017 2018 2019indeks Pelaksanaan survei dilakukan ditahun 2016 s.d. tahun 2019 saja. Adapun hasil Survei Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai berikut : Gambar 1.17 Indeks Persepsi Masyarakat 79,38 79,42 77,15 76,11 Berdasarkan penjelasan data capaian masing-masing indikator kinerja Komisi Yudisial tersebut diatas terlihat jelas bahwa beberapa kinerja masih perlu dioptimalkan, begitu juga basis yang dijadikan indikator penghitungan juga perlu disempurnakan. Hal ini terlihat beberapa indikator yang masih dapat mengambarkan capaian kinerja seutuhnya sesuai mandat tujuan pembangunan nasional serta peran dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia saat ini. Untuk itu diperlukan penyesuaian ukuran kinerja yang dapat mengukur kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia secara tepat sesuai dengan amanat tujuan pembangunan nasional serta peran dan kewenangan Komisi Yudisial kedepan. Dari hasil analisa kondisi umum tersebut di atas yang meliputi kondisi umum dari peran dan kewenangan organisasi, kondisi dukungan sumber daya baik SDM, Sapras, serta capaiain hasil kinerja periode sebelumnya menunjukkan kondisi Komisi Yudisial saat ini masih belum optimal. Hal tersebut berdampak pada dalam pencapaian kinerjanya sehingga menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Komisi Yudisial Republik Indonesia di masa mendatang. 37 Peran yang lebih baik lagi dalam menciptakan berbagai Kebijakan sesuai kewenangan utama khususnya dalam peningkatan kapasitas dan integritas Hakim yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia demi terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka perlu ditelaah kembali pengaruh lingkungan strategis baik melalui analisa potensi dan permasalahan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi Komisi Yudisial 5 (tahun) kedepan. II.2. Potensi dan Permasalahan Sebagaimana peran dan tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah dijelaskan di atas, serta sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik global, nasional maupun daerah dengan segala Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Komisi Yudisial Republik Indonesia yang semakin kompleks kedepannya. Maka berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menciptakan berbagai kebijakan dalam peningkatan integritas dan kapasitas Hakim yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia demi terciptanya keadilan bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Komisi Yudisial memahami bahwa reformasi peradilan telah menghasilkan perbaikan pada Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, terutama pada aspek fisik dan hal-hal lain secara kuantitatif. Mengutip Laporan MA Tahun 2019 telah menyatakan Produktivitas Mahkamah Agung pada tahun 2019 yang telah memutuskan 20.058 perkara merupakan capaian yang baik, karena ini jumlah perkara terbanyak yang diputus dalam sejarah Mahkamah Agung. Demikian pula rasio produktivitas memutuskan perkara yang mencapai 98,93% merupakan terbesar sepanjang sejarah MA, hingga jumlah sisa tunggakan perkara di MA terus menurun dari puluhan ribu menjadi 217 perkara. Hal tersebut tentu perlu diapresiasi, namun langkah-langkah perbaikan juga terus dilakukan agar Integritas Hakim terjaga di masa mendatang. Hal ini perlu sinergitas dalam mewujudkan harapan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia yang berintegritas. 38 Integritas berasal dari bahasa latin Integer yang berati utuh atau menyeluruh dan lengkap. Dalam dunia peradilan, integritas itu sendiri merupakan hal yang fundamental bagi tegaknya hukum dan keadilan karena integritas itu berkaitan dengan kepatuhan dan ketaataan terhadap nilai-nilai yang ada. Integritas hakim merupakan jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Krisis integritas hakim bukan hal sepele karena akan berujung pada public distrust terhadap lembaga peradilan. Komisi Yudisial dituntut untuk juga berkontribusi dalam menjawab tantangan dan permasalahan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi dalam peningkatkan Integritas dan kapasitas hakim dalam kontribusi pembangunan hukum di Indonesia. Adapun potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis kedepan adalah sebagai berikut:
1.Potensi
1.Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, Komisi Yudisial didukung oleh beberapa peraturan perundangan. Adapun peraturan perundangan tersebut meliputi ● Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 B tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.
● Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia. sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011; ● Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/XI/2013 dan 053/PUU-XIV/2016.
2.Modal pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Untuk memaksimalkan tugas dan kewenangannya dalam melakukan peningkatan kapasitas Hakim, Komisi Yudisial memanfaatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan Kewenangan lembaga sehingga diharapkan dukungan TIK tersebut dapat memberikan optimalisasi dalam pencapaian tujuan.
39 Pengembangan TIK ini dilakukan secara terus menurus dan simultan agar kontribusi kelembagaan dapat sejalan dengan situasi jaman saat ini. Pengembangan ini tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana namun juga kapasitas individu organisasi.
3.Potensi Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan non pemerintah dalam peningkatan kapasitas dan integritas Hakim dalam sistem peradilan hukum Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum di Indonesia, perlu adanya koordinasi antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Hal ini dirasakan sangat penting agar antar instansi pemerintah dapat mensukseskan tujuan pembangunan nasional khususnya pembangunan hukum di Indonesia. Kerjama antar instansi dapat dilakukan dalam bentuk apapun demi terciptanya keadlian hukum bagi masyarakat sehingga Kerjasama tersebut dapat menghasilkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam sistem peradian hukum di Indonesia.
4.Ikatan kuat dengan jejaring masyarakat dan stakeholders lainnya yang sejak awal pendirian lembaga terus menerus dirawat secara optimal.
Keberadaan peran serta stakeholders atau masyarakat dalam mendukung tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dirasakan sangat mutlak karena Komisi Yudisial tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan pengawasan hakim. Kolabarasi peran stakeholders masyarakat dengan Komisi Yudisial dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan perkaran di pengadilan.
2.Permasalahan
1.Masih Tingginya ketidakpuasan publik terhadap komitmen perilaku hakim berdasarkan KEPPH.
Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melalui penanganan laporan masyarakat yang berawal dari diterimanya laporan masyarakat. 40 Gambar 1.18 Alur Penanganan Laporan Masyarakat Kecenderungan kuantitas yang konstan pada 5 (lima) tahun terakhir di atas 1400 laporan/tahun. Pelanggaran KEPPH yang didominasi pada butir 10 KEPPH yaitu Bersikap Profesional menunjukkan perlunya peningkatan dan penguatan komitmen perilaku hakim bahkan dalam putusannya. Selama tahun 2015 sd 2019 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 6.368 laporan dan 6.060 laporan surat tembusan. Adapun data usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung Sejak tahun 2015 s.d. 2019 Komisi Yudisial telah merekomendasikan hakim yang melanggar KEPPH kepada Mahkamah Agung sebanyak 454 hakim. Wilayah dimana pelanggaran paling banyak terjadi seluruhnya berasal dari 5 (lima) kota besar secara berturut-turut sebagai berikut yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Sumatra Utara. 41
2.Relevansi kuat antara peran MA dan KY atas kualitas putusan dengan jumlah perkara.
Komisi Yudisial memliki peran besar dalam memberikan pengaruh integritas seorang hakim pada perbaikan dunia peradilan sehingga kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim dapat dibuktikan dengan terceminnya pada fakta, yang salah satunya adalah terkait relevansi pada kualitas putusan. Sebagaimana hasil yang terus berulang pada temuan penelitian putusan hakim, Komisi Yudisial percaya bahwa perilaku dan profesionalitas seorang hakim dapat tercermin dari putusan yang dihasilkannya, begitu juga sebaliknya dimana putusan yang berkualitas dan benar hampir pasti dihasilkan dari hakim dengan integritas yang tinggi. Penyelesaian perkara secara signifikan merupakan capaian yang konkret, namun perlu juga ditekankan bahwa ukuran tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Tingginya jumlah putusan yang dihasilkan bisa jadi menggambarkan produktivitas, tapi belum tentu merepresentasikan bagaimana kualitasnya, bahwa capaian kuantitas bukan satu-satunya jawaban atas masalah dunia peradilan. Bukti adanya dampak signifikan integritas hakim untuk perbaikan dunia peradilan yang salah satunya berujung pada kualitas putusan, dijelaskan pada konsepsi mengenai adanya korelasi pengaruh kualitas putusan dengan kuantitas perkara, sebagaimana digambarkan pada skema berikut: Gambar 1.19 Konsepsi Korelasi kualitas putusan dan kuantitas perkara 42 Ukuran kualitatif sekalipun sulit dalam rasionalisasinya justru menjadi peluang pada formulasi sebuah upaya perbaikan, analogi yang sama terdapat pada sebuah metode kualitatif yang akurasi datanya tidak terletak pada keterwakilan populasi sebagaimana metode kuantitatif. Pada ukuran kualitatif akurasi data justru terletak pada pendalaman masalah dan pengulangan issue pada mayoritas sampel. Dengan demikian sehingga jika telah diketahui secara tepat masalah utamanya, maka solusi perbaikannya hanya perlu difokuskan pada titik-titik tertentu. Jika capaian kuantitas penanganan perkara mencapai ukuran 1.000, maka guna memastikan kualitas putusannya Komisi Yudisial hanya perlu fokus pada titik tertentu dengan jumlah kurang dari 1.000 perkara dimaksud. Akhirnya analogi fokus yang kecil tetapi mampu mempengaruhi sebuah gambaran yang besar menjadi logis. Titik tertentu dan fokus kecil dimaksud, dengan kuat diyakini ada pada aspek Integritas hakim.
4.Tingkat pemahaman publik terhadap Lembaga KY Komisi Yudisial melakukan pengukuran terhadap Persepsi Masyarakat atas kinerja Komisi Yudisial. Pengukuran ini dilakukan terhadap dua kategori responden, yaitu masyarakat awam dan ahli. Adapun wilayah persebaran populasi tersebut berada di 13 kota dimana kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia dan kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Keberadaan penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Kupang, Ambon dan Mataram. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu kesadaran masyarakat (public awareness), kepercayaan masyarakat (public trust), dan harapan masyarakat (public expectation). 43 Adapun hasil pengukuran persepsi masyarapat terhadap kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Gambar 1.20 Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Peran KY Dari hasil pengukuran tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman publik Lembaga Komisi Yudisial masih belum optimal. Keberhasilan peran KY tidak terlepas dari partisipasi dan dorongan stakeholders atau masyarakat dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia sehingga masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi ekspektasinya. Dari hasil Analisa lingkungan strategis baik secara internal lembaga maupun eksternal ke stakeholders tersebut diatas, atau lebih dikenal dengan analisis SWOT, dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kualitatif terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis organisasi, lalu melakukan kategorisasi berdasarkan prioritas dan urgensi, menganalisis keterkaitan diantara seluruh unsurnya, serta melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman ke depan berikut alternatif solusinya. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebagai Tabel di bawah ini : indeks 2019201820172016 76,11 77,15 79,4279,38 44 Tabel 1.22 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal EKSTERNA L INTERNAL Peluang (O) :
1.Adanya dukung peraturan perundang- undangan
2.Adanya dukungan TIK dalam pelaksanan tugas dan wewenang KY
3.Adanya kerjasama KY dengan beberapa stakeholders
4.Adanya partisipasi masyarakat Tantangan (T):
1.Belum adanya pemahaman antara MA dan KY terkait Kode etik
2.Adanya intervensi conflict of interest
3.Menurunnya jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH
4.Minat CHA dan CH Adhoc di MA berkurang
5.Rendahnya kepercayaan dan kepedulian terhadap Lembaga KY Kekuatan (S):
1.Komitmen Pimpinan
2.Sudah tersedia SOP kegiatan
3.Adanya dukungan kantor penghubung di beberapa daerah Alternatif Strategi (S- O):
a) Peningkatan Pengawasan Hakim b) Profiling Hakim Alternatif Strategi (S-T): a) Penguatan Kapasitas Hakim Kelemahan (W):
1.SDM dari sisi jumlah dan kualitas belum memadai
2.SOTK belum ideal
3.Sapras belum memadai
4.Belum terbangun mentalitas pimpinan dan atau pegawai untuk berkomitmen melaksanakan tupoksi KY secara jujur dan professional
5.Belum efektifnya pelaksanaan manajemen kinerja Alternatif Strategi (W- O):
a) Pemberdayaan Stakeholder Alternatif Strategi (W-T): a) Penataan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Untuk itu, peran Komisi Yudisial kedepan sesuai dengan isu-isu strategisnya harus dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi sehingga tujuan Komisi Yudisial kedepan adalah dapat “Terwujudnya Kepercayaan Publik Terhadap 45 Integritas Hakim di Indonesia”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peta strategi yang dibangun adalah sesuai dengan gambar dibawah ini Gambar 1.21 Peta Strategi Komisi Yudisial 46 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 2.1. Visi dan Misi 2.1.1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Sesuai dengan amanat yang diemban dalam RPJMN 2015-2019 adalah meneguhkan kembali jalan ideologis dalam visi pemerintah periode 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai berikut:
1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dan melakukan transformasi ekonomi, maka terdapat 5 arahan utama Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebagai berikut :
1.Pembangunan Sumber Daya Manusia;
47 Membangun SDM pekerja yangkeras dan dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dari talenta global.
2.Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3.Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja.
Kedua UU pemberdayaan UMKM.
4.Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5.Transformasi ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modernyang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020- 2024. Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024 sebagaimana gambar dibawh ini. Gambar 2.1 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024 Sumber RPJMN 2020-2024 48 Adapun Uraian masing-masing agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020-2024 adalah sebagaimana gambar dibawah ini. Gambar 2.2. penjelasan masing agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 49 Dari tujuh agenda pembangunan nasional tersebut diatas, maka Komisi Yudisial berperan pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam memperbaiki sistem peradilan hukum di Indonesia. 2.1.2 Visi dan Misi Komisi Yudisial Sebagaimana agenda pembangunan dalam RPJMN tersebut di atas yang menjadi tanggungjawab Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Hal tersebut tercapai dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam memperbaiki sistem peradilan hukum di Indonesia yang dapat memberikan tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan maka visi Komisi Yudisial Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut: “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal maupun pemangku kepentingan di luar Komisi Yudisial Republik Indonesia. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut: Kredibel : Keadaan/kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. [Frasa ‘Kredibel’ dipilih sebagai diksi yang lebih padat serta mampu mengakomodir banyak istilah lainnya seperti bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten sebagaimana digunakan pada Visi KY sebelumnya di tahun 2014-2019] Akuntabilitas : sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman). 50 [Frasa ‘Akuntabilitas’ dipilih sebagai diksi yang menyeimbangkan Independensi sekaligus cukup visible untuk dicapai selama 5 tahun kedepan] Berdasarkan pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah dimandatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, rumusan pada misi harus memberikan gambaran mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Selain itu, secara substansial formulasi misi harus sejalan dengan konten pada Visi, sekaligus mampu menjadi jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan lembaga. Mengacu pada pointers tersebut, maka misi Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2020-2024 yakni :
1.Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim.
2.Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.
Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020- 2024. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Komisi Yudisial dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Komisi Yudisial. 2.2. TUJUAN KOMISI YUDISIAL Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. maka berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial adalah Terwujudnya Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim. 51 2.3. SASARAN STRATEGIS KOMISI YUDISIAL Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode renstra 2020-2024. Pada pointers lain, sasaran strategis diposisikan sebagai ukuran pencapaian dari tujuan lembaga, pencerminan berfungsinya outcomes dari seluruh program, sekaligus mampu menggambarkan relasinya logisnya dengan sasaran pada RPJMN maupun RPJPN. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode Renstra 2020-2024, Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1.Meningkatnya Integritas Hakim;
2.Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal Ketercapaian sasaran strategis Komisi Yudisial, diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis (IKS), yaitu:
Tabel 2.1 Ketercapaian Sasaran Strategis diukur Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)
1.Meningkatnya Integritas Hakim Skor Indeks integritas hakim mencapai skor 8 ditahun 2024
3.Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal • Nilai akuntabilitas lembaga mencapai skor 80 ditahun 2024 • Nilai reformasi birokrasi mencapai predikat “A” di tahun 2024 52 Secara singkat berikut ini merupakan skema yang menggambarkan relevansi konten pada tiap level berikut juga formulasi rumusan yang telah ditetapkan sebagaimana gambar di bawah ini:
Gambar 2.3 Skema Relasi Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Strategis Melalui gambar di atas dapat diperoleh keterkaitan antara visi, misi, tujuan hingga sasaran strategis Komisi Yudisial RI tahun 2020-2024. Hal tersebut akan memudahkan mengambarkan satu keterkaitan yang utuh dalam mencapai tujuan lembaga yaitu peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim. 53 Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk tahun 2020-2024 adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah TUJUAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS & PROGRAM TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- INDIKATOR SASARAN 2020 2021 2022 2023 2024 Terwujudnya Peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Meningkatnya Integritas Hakim Indikator Sasaran Strategis
1.Indeks Integritas Hakim Skor 6.72 Skor 7.04 Skor 7.36 Skor 7.68 Skor 8.00 Indikator Sasaran Program a) Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim Skor 70 Skor 75 Skor 80 Skor 85 Skor 90 b) Persentase Hakim yang memenuhi standar Kode Etik [KEPPH] 40% 45% 50% 55% 60% c) Kualitas Profil Hakim Sesuai Standar 50 60 70 80 90 d) Prosentase Kontribusi Stakeholder & Publik 50% 55% 60% 65% 70% e) Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi 75% 80% 85% 90% 95% Meningkatnya Kualitas Manajemen internal Indikator Sasaran Strategis
2.Nilai Akuntabilitas Lembaga Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
3.Nilai Reformasi Birokrasi Nilai A Nilai A Nilai A Nilai A Nilai A Indikator Sasaran Program a) Predikat “Baik” Pengelolaan Organisasi Baik Baik Baik Baik Baik c) Indeks Profesionalisme Pegawai Indeks 60 Indeks 65 Indeks 67,5 Indeks 70 Indeks 72,5 54 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sebagaimana arah kebijakan dan strategi Pembangunan dalam penengakkan hukum nasional pada RPJMN 2020-2024 terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang meliputi 1) Penataan Regulasi, 2) perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, 3) Penguatan Sistem Anti Korupsi, 4) Penguatan Akses terhadap Keadilan. Dari ke 4 (empat) arah kebijakan nasional tersebut, terdapat 2 (dua) poin yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata serta Penguatan Akses terhadap Keadilan. Adapun masing-masing strategi dari 2 (dua) arah kebijakan penegakkan hukum nasional dalam RPJMN 2020-2024 tersebut yang relevan dengan wewenang dan tanggung jawab Komisi Yudisial adalah Peningkatan integritas dan pengawasan hakim serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Untuk memperjelas arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana pada gambar dibawah ini.
Gambar.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional 55 III.2.Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial Republik Indonesia mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Komisi Yudisial periode 2020 – 2024 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan analisis SWOT di atas. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut: 3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Melalui Renstra lembaga 2020-2024, Komisi Yudisial hendak menajamkan spesialisasinya pada aspek integritas hakim yang selama ini menjadi domain utama.22. Pada konteks eksternal, dalam rangka penguatan peran keluar, arah yang ditetapkan adalah membangun kredibilitas lembaga sebagai pihak yang terpercaya dan kompeten dalam aspek integritas profesi hakim. Pada konteks internal, arah yang ditetapkan adalah integrasi pelaksanaan fungsi tugas lembaga antar unit yang sepenuhnya sinergis, berlanjut, tanpa ada kerja yang parsial. Arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial ini akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut :
1.Menjadikan Renstra Komisi Yudisial sebagai pusat acuan dalam menerjemahkan tugas dan fungsi Komisi Yudisial ke dalam bentuk perencanaan program dan kegiatan di Komisi Yudisial, dengan melakukan upaya memastikan dan menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial.
22 Berdasarkan analisis struktur UU No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, perbandingan antara tugas fungsi pada Aspek Integritas-Perilaku dengan Aspek Non Integritas [Kapasitas, Kesejahteraan, Advokasi] adalah 85% : 15%. Aspek Integritas-Perilaku mendominasi dengan 17 konten baik pasal, ayat, maupun butir dengan nomenklatur yang bersifat langsung seperti; Melakukan, Menerima, Menaati, Menjaga Kerahasiaan, Menegakkan, Memutuskan, Menyimpulkan... Sementara Aspek Non Integritas [Kapasitas, Kesejahteraan, Advokasi] terdiri atas 3 konten pada ayat atau butir dengan nomenklatur yang bersifat tidak langsung, seperti: Mengupayakan, KY Dapat, Mengambil Langkah... 56
2.Menetapkan fokus yang menjadi sasaran program Komisi Yudisial dalam meningkatkan integritas hakim secara terintegrasi, dengan detail sebagai berikut:
Tabel 3.2 Tabulasi Arah Kebijakan dan Strategi No Arah Kebiiakan Strategi
1.Meningkatkan Pengawasan Hakim Penyelenggaraan penanganan pendahuluan laporan masyarakat Pelaksanaan pemantauan persidangan dan penyelengaraan peradilan Penyelenggaraan penanganan lanjutan laporan masyarakat dan persidangan Pelaksanaan pendalaman data integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan laporan masyarakat
2.Penguatan Kapasitas Hakim Meningkatkan layanan Advokasi Hakim Meningkatkan pelaksanaan kapasitas etika hakim dan monitoring terhadap dampaknya Penyelenggaraan rekrutmen CHA dan CH Adhoc di MA
3.Menyediakan profile hakim sesuai dengan standar Adanya peta data rekam jejak seluruh hakim Pelaksanaan deteksi dini peradilan Pelaksanaan kegiatan pedalaman kasus 4 Pemberdayaan stakholder dan publik Pelaksanaan penelitian dan pengkajian akuntabilitas hakim dan peradilan Meningkatkan efektifitas kounkasi publik melaui media maupun langsung Meningkatkan pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim 57 Memperkuat kerjasama dan hubungan antar lembaga
5.Pengelolaan Organisasi yang efektif dan efisien Meningkatnya layanan kinerja penghubung Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana internal Meningkatnya dukungan Layanan Umum Meningkatnya Layanan manajemen keuangan Meningkatnya Layanan perencanaan Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga Meningkatnya Layanan Hukum Meningkatnya Layanan manajemen organisasi & tata laksana
6.Melaksanakan Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi Terkelolanya Data dan Informasi Terintegrasi Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanaan TIK secara efektif
7.Meningkatkan profesionalisme SDM Lembaga Meningkatnya layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM
3.Pembentukan Indeks Integritas Hakim.
Sebagian besar sasaran dan strategi yang berada pada poin 1 s.d. 4 merupakan langkah strategis dan nyata untuk memastikan upaya Komisi Yudisial mempengaruhi perkembangan integritas hakim. Mengacu pada pengalaman 5 tahun lalu dimana KY telah melaksanakan pengukuran terhadap aspek integritas hakim melalui program peningkatan integritas hakim (PPIH), maka pada renstra 2020 s.d. 2024 secara substansial akan dilakukan upaya serupa dengan beberapa penyempurnaan. Seluruh hasil dari upaya strategis itu akan diketahui dari sebuah ukuran kredibel yang mampu menjadi rujukan aktual serta realistis tentang kondisi integritas Hakim. Ukuran dimaksud adalah Indeks Integritas Hakim. 58 Parameter integritas yang diukur diambil dari turunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dihubungkan dengan beberapa teori yang berlaku. Selain dikembangkan oleh internal lembaga, Komisi Yudisial Republik Indonesia juga memastikan bahwa ukuran integritas disinergikan dengan Mahkamah Agung sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap para Hakim.
4.Pembangunan Basis Data Integritas Hakim.
Indeks integritas yang dibangun tidak hanya muncul dari satu kali pengukuran setiap tahunnya, proses yang panjang melalui pengumpulan catatan mengenai rekam jejak seorang hakim jauh lebih menggambarkan kondisi riil. Sehingga keberadaan basis data rekam jejak integritas hakim yang valid menjadi mutlak. Kontribusi terhadap pembangunan basis data rekam jejak hakim datang dari seluruh unit teknis yang tercantum pada no. 1 s.d. 4 di dalam tabulasi. Selain penambahan data cakupan untuk sampai meliputi seluruh hakim, KY memastikan juga aktualisasi atau pembaruan terhadap data yang sudah terkumpul terus dilakukan.
5.Inovasi metode dan Pemanfaatan Jaringan Lembaga.
Untuk memacu kinerja internal lembaga, beberapa perubahan signifikan yang akan diwujudkan pada 5 tahun kedepan secara internal yakni melalui: Inovasi metode, guna menjawab tantangan keterbatasan sumber daya baik SDM, finansial, kewenangan serta merespon kondisi darurat yang menjadi contoh seperti bencana alam, krisis ekonomi, pandemi penyakit global, maka KY berupaya mengubah beberapa metode kerja konvensional menjadi metode kerja berbasis IT. Sejauh ini telah dilakukan pada sebagian besar bentuk pelayanan KY seperti pengaduan online, dan akan terus dikembangkan pada bentuk pelaksanaan tugas lainnya seperti pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara jarak jauh melalui media online. 59 Pemanfaatan jaringan lembaga, dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan modal yang telah dimiliki Komisi Yudisial Republik Indonesia sejak awal yaitu Jejaring yang terdiri dari banyak unsur. Maintaining yang berbeda-beda di setiap unit seperti informan pada unit investigasi, mitra advokasi pada unit advokasi, akademisi/kampus pada unit analisis, NGO/mitra lembaga negara pada unit hubungan antar lembaga dst, akan lebih dikoordinasikan dan ditata lebih baik. Perbandingan sumber daya dengan luasnya lingkup objek Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa ribuan hakim hanya mungkin dijawab dengan memperluas domain pelaksanaan tugas fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, yakni melalui pemanfaatan jejaring. III.3 Kerangka Regulasi Untuk mendukung peningkatan Kualitas pelayanan dalam meningkatkan kapasitas Hakim dan integritas Hakim demi mencapai tujuan pembangunan hukum secara adil dan transparan maka diperlukan dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) lima tahun ke depan adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan teknis, khususnya peraturan yang dikeluarkan Komisi Yudisial yaitu: berkaitan dengan Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan, standar operatiing procedure (SOP) dlll. Kebutuhan regulasi dalam mewujudkan tujuan Renstra Komisi Yudisial 2020- 2024 sebagaimana pada Tabel dibawah ini. 59 Tabel 3.3 Kebutuhan Regulasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 No Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait
1.Revisi UU Komisi Yudisial Pelaksanaan wewenang dan tugas KY belum dapat secara efektif memperbaiki lembaga peradilan karena hasil akhir yang hanya bersifat “rekomendasi”. Beberapa wewenang KY dalam rangka pengawasan hakim, seperti panggilan paksa kepada saksi, permintaan data kepada lembaga peradilan dan penyadapan dengan bantuan penegak hukum, juga belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena membutuhkan peran lembaga lain dalam pelaksanaannya.
Dalam hal ini, perlu dilakukan revisi UU KY, termasuk didalamnya mengatur tentang penguatan peran penghubung, penguatan organisasi dengan membentuk kedeputian, serta menambah peran KY untuk melakukan pengukuran integritas hakim dan melakukan seleksi hakim pajak serta hakim ad hoc di PN dan PT. Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI
2.Peraturan KY tentang Pengembangan Integritas Hakim Merupakan amanah langsung dari Renstra 2020 s.d. 2024, mengenai program integrasi seluruh unit di internal lembaga dengan fokus pada aspek Integritas Hakim, yang meliputi 3 aspek utama, yaitu:
a.Pembentukan ukuran kredibel [Indeks Integritas Hakim]
b.Pembangunan Data Integritas Hakim yang reliabel
c.Integrasi tugas fungsi pada aspek integritas hakim Biro Perencanaan dan KI Ketua Bidang Biro Waskim Biro Investigasi Biro BRAP Palinfo Biro Perencanaan dan KI
3.Revisi Peraturan KY tentang Penguatan peran kantor Penghubung untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi KY di Daerah Selaras dengan revisi UU KY, penguatan peran penghubung perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KY.
Biro Perencanaan dan KI Biro Umum 60
4.Peraturan KY terkait pengelolaan SDM Dalam rangka peningkatan kualitas SDM terkait manajemen ASN di Komisi Yudisial.
Biro Perencanaan dan KI Biro Umum
5.Peraturan KY terkait strategi komunikasi Selama ini pelaksanaan wewenang dan tugas KY belum dapat dikomunikasikan dengan baik kepada stakeholders, sehingga KY dinilai sebagai lembaga yang “mandul”.
Agar suatu isu/informasi dapat dikelola dan disampaikan secara efektif kepada stakeholders, diperlukan suatu strategi komunikasi yang mengikat lembaga dan diformalkan dalam suatu peraturan yang belum dimiliki KY sampai dengan saat ini. Biro Perencanaan dan KI Palinfo
6.Peraturan KY terkait pengelolaan jejaring atau mitra kerja Komisi Yudisial Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki kendala terkait luasnya lingkup pengawasan meliputi luas wilayah dan jumlah hakim, disisi lain Komisi Yudisial hanya berkedudukan di Jakarta dengan jumlah SDM yang terbatas.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi Yudisial telah berupaya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan wewenang dan tugas KY, yang tergabung dalam komunitas jejaring. Selama ini, setiap unit kerja di KY memiliki jejaring masing- masing yang pengelolaannya bersifat parsial untuk kebutuhan masing-masing unit kerja. Dalam hal ini, diperlukan suatu peraturan tentang pengelolaan jejaring, agar peran jejaring dapat dimaksimalkan untuk kepentingan lembaga. Biro Perencanaan dan KI Biro Investigasi dan Biro
7.Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2020-2024 Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akan menjadi instrumen penting dalam seluruh pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan kelas dunia (world class government).
Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI
8.Peraturan Sekretaris Jenderal tentang SOTK Peraturan Sekjen tentang SOTK diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan restrukturisasi organisasi KY.
Biro Perencanaan dan KI Seluruh Biro/Pusat 61
9.Penyusunan dan revisi Peraturan Bersama MA dan KY Peraturan Bersama KY dan MA tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama belum dapat dilaksanakan karena terkendala oleh susunan tim pemeriksa antara KY dan MA.
Selain itu dalam Perba, belum diatur tentang mekanisme pemeriksaan bersama atas laporan/informasi yang tidak berdasarkan rekomendasi KY. Biro Perencanaan dan KI Biro Waskim
10.Penyusunan dan Revisi Peraturan Komisi Yudisial terkait dengan fungsi Teknis Lembaga Dalam rangka mengoperasionalisasikan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
Biro Perencanaan dan KI Biro Waskim, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, serta Biro Investigasi
11.Revisi Peraturan KY terkait Pembidangan Kerja Komisi Yudisial Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial masih memiliki kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum mengenai aturan pembidangan kerja Komisi Yudisial yang sesuai sehingga perlu diganti.
Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI dan Anggota Komisi Yudisial
12.Revisi Peraturan KY terkait Dewan Kehormatan KY Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial dan peran penting Anggota Komisi Yudisial dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sehingga Anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI dan Anggota Komisi Yudisial 62
13.Revisi Peraturan KY terkait Teknologi Informasi Untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, diperlukan perencanaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang harmonis dan terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial yang ada.
Biro Perencanaan dan KI Pusat Analisis dan Layanan Informasi
14.Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal terkait Pengelolaan Administrasi KY Untuk mendukung good governance dan tertib administrasi di Komisi Yudisial .
Biro Perencanaan dan KI Biro Umum
15.Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal terkait Pengawasan Internal di Komisi Yudisial
a.dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan peran serta pejabat/pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
b.dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal yang sesuai dengan obyek pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Biro Perencanaan dan KI Bagian Kepatuhan Internal
16.Revisi Peraturan Sekretaris Jenderal terkait kepegawaian di Komisi Yudisial
a.Ketentuan mengenai kepegawaian dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang ada masih belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan Komisi Yudisial.
b.Ketentuan mengenai kepegawaian dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang ada perlu diharmonisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Biro Perencanaan dan KI Biro Umum
17.Revisi Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA, dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
a.Penyesuaian regulasi terkait uji materiil UU KY – Putusan MK No.53/PUU-XIV/2016, Putusan MK No.49/PUU- XIV/2016
b.Regulasi mengenai standar kelayakan hakim agung dan hakim ad hoc di MA dipisahkan dari regulasi mengenai pelaksanaan/proses seleksi.
Biro Perencanaan dan KI BRAPKH 63 III.3 Kerangka Kelembagaan Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 memperkuat kelembagaan dengan
(1)membangun organisasi yang Agile dan Andal; (2) optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; (3) meningkatkan profesionalitas sumber daya ASN; dan (4) meningkatkan dukungan teknologi nformasi terintegrasi.
1) Membangun Organisasi yang Agile dan Andal Untuk memperkuat peran Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, maka beberapa fungsi di lingkungan Komisi Yudisial perlu disinkronkan, sehingga kesinambungan antara proses diantara fungsi masing-masing Biro dapat bersinergi secara efektif dan efisien. Bahwa sesuai dengan arahan Kebijakan Pemerintah tentang Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan evaluasi organisasi yang mendorong pada percepatan dan penguatan pelayanan publik, bukan menambah jalur birokrasi yang memperlambat proses pelayanan publik di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu segera melakukan penataan organisasi, khususnya pada tataran Proses Bisnis dan memangkas atau melakukan penyempurnaan terhadap berbagai SOP yang kurang optimal dalam mendukung pelayanan prima dan sederhana, serta memperbanyak keberadaan fungsional pada jajaran pelaksana sehingga dapat lebih meningkatkan efektifitas dan profesionalitas secara masif dalam mewujudkan birokrasi yang Agile dan Andal. Penyesuaian struktur kelembagaan yang baru, sejak Februari 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menyetujui rancangan perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 5 substansi perubahan utama yang diatur pada rancangan perpres dimaksud, antara lain:
1.Penguatan dan Penajaman fungsi Sekretariat Jenderal;
64
2.Pembentukan Inspektorat;
3.Pembentukan Biro, maksimal 7 Biro;
4.Pembentukan Pusat, sesuai kebutuhan organisasi;
5.Pengangkatan tenaga ahli, paling banyak 14 orang.
Peluang yang dibuka melalui rancangan perpres idealnya diseleraskan dengan kebutuhan lembaga, wewenang dan tugas lembaga serta Renstra 2020- 2024 yang digariskan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: Peningkatan Integritas Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Manajemen Internal. Selanjutnya, struktur organisasi Komisi Yudisial akan disesuaikan, agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan efektif serta dapat mendukung pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akan diawali dengan adanya evaluasi orgranisasi sesuai ketentuan Peraturan Menpan dan berdasarkan kebutuhan internal Komisi Yudisial. 2) Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Komisi Yudisial masih belum terlaksana secara optimal dan masih sangat bersifat parsial atau belum terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adanya dikotomi antara Sekretariat Jenderal dengan Anggota dan Pimpinan Komisi Yudisial, serta terlihatnya gap antara pekerjaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh Biro/Pusat merupakan wujud kongkrit dari belum optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Reformasi Birokrasi seyogianya terintegrasi secara holistik dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi maka mampu mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan (fraud) dan menekan peluang terjadinya praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang dalam setiap proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan negara, revisi 65 anggaran, pengelolaan SDM, evaluasi kinerja hingga pencapaian kinerja di seluruh Biro/Pusat. Guna meningkatkan indeks atau nilai penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan menguatkan pelayanan publik di lingkungan Komisi Yudisial, maka seluruh target dan kinerja atas setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal harus bersinergi dan saling menopang satu sama lain, mengembalikan fungsi biro supporting dan pusat sebagai unit kerja pendukung kepada unit kerja strategis (core bussiness), sehingga perlu melakukan reformulasi target dan indikator kinerja dari seluruh Biro/Pusat agar tercipta harmonisasi antara Anggota dan Pimpinan Komisi Yudisial dengan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan tercipta kesinambungan antara biro teknis dengan biro dan pusat yang berfungsi sebagai unit kerja pendukung. 3) Meningkatkan profesionalitas sumber daya ASN
a.Penerapan kebijakan pemerintah tentang fungsionalisasi ASN, pemerintah secara berkesinambungan membuka selebar-lebarnya kesempatan menjadi Pejabat Fungsional bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dalam jabatan, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.
Aturan tersebut menjadi basis yang kuat bagi Komisi Yudisial untuk menambah jumlah rumpun Jabatan Fungsional sekaligus melakukan konversi pegawai yang sebelumnya berada pada Jabatan Struktural maupun Pelaksana menjadi Jabatan Fungsional secara signifikan. Selain melakukan penyesuaian/inpassing, Komisi Yudisial sedang dalam proses pembentukan Jabatan Fungsional Analis Etik Hakim. Pembentukan Jabatan Fungsional tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Secara garis besar tujuan adanya Jabatan Fungsional tersebut ialah, menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, handal, dan profesional. 66 Dengan SDN tersebut akan membantu kelancaran dan pencapaian hasil yang maksimal atas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
b.Penerapan Kebijakan Sistem Merit yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
c.Penerapan Kamus Kompetensi Teknis dan Human Capital Development Plan (HCDP) 2020 – 2024. Hal ini akan membantu Komisi Yudisial dalam membangun sistem pengelolaan pegawai yang terencana, sistematis, terintegrasi dan produktif, yang pada akhirnya mampu berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran Lembaga
4) Meningkatkan dukungan teknologi informasi terintegrasi Strategi teknologi informasi dalam mendukung pencapaian renstra Komisi Yudisial 2020-2024 sebagai berikut : Gambar.3.2 Desain Integrasi Teknologi Informasi 67 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BAB ini akan megurai tentang target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal ini akan mendukung dan mewujudkan konsep Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Konsep tersebut akan mempengaruhi Kualitas tata kelola Komisi Yudisial untuk mencapai target kinerja jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang menyesuaikan dengan pendanaan. Target Kinerja Komisi Yudisial meliputi aspek perencanaan yang terukur atas capaian hasil dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan. Target indikator tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi setiap tahun melalui kinerja sasaran strategis, kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan (output). Simultan dengan target kinerja maka dibutuhkan aspek pendanaan yang terukur. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana Komisi Yudisial dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dan perencanaan selama lima tahun mendatang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target kinerja dan proyeksi pendanaan tersebut tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Komisi Yudisial berupaya secara konsisten mewujudkan hal tersebut di atas dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten memberikan ruang keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, fairness, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang hendak dicapai tersebut merupakan penjabaran visi, Misi dan tujuan lembaga tahun 2020–2024 yang pada telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Komisi Yudisial. Dua sasaran tersebut adalah program Peningkatan Integritas Hakim dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial. Pelaksanaan atas sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam program-program sebagai berikut: 68
(1)Program Peningkatan Integritas Hakim Program Peningkatan peningkatan integritas hakim merupakan program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Yudisial dalam proses peningkatan kapasitas hakim dan integritas hakim mencakup pelayanan peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim profiling data hakim, pemberdayaan stakeholders, Pelayanan Manajemen di Lingkungan Komisi Yudisial. Adapun Sasaran program (outcome) Komisi Yudisial pada masing-masing lingkup Biro dan Pusat yang diturunkan pada pencapaian sasaran kegiatan (output)/indikator sebagai berikut:
1.Penegakkan Integritas Hakim dengan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim
2.Penguatan Kapasitas Hakim dengan Indikator Kinerja Persentase hakim yang memenuhi standar KEPPH
3.Tersedianya data profil Hakim dengan indikator Kinerja Kualitas profil hakim sesuai dengan standar
4.Pemberdayaan Stakeholder dan Publik dengan Indikator Kinerja Persentase kontribusi stakeholder KY dan Publik
5.Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi secara efektif dengan Indikator Kinerja: Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga
(2)Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial (selajutnya disebut Program DM). Program DM mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa sasaran program yang mendukung, yaitu:
1.Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja: Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi
2.Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga dengan indikator Kinerja Indeks profesionalisme pegawai.
Dua program tersebut secara detail dijabarkan dalam tabel di bawah ini: 70 Tabel 4.1.1 Target Kinerja Berdasarkan Kerangka Kinerja Sasaran Strategis PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR LOKASI TARGET ALOKASI (dalam jutaan rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KOMISI YUDISIAL 103.419,996 171.935,279 216.548,08 256.498,655 295.591,15 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Integritas Hakim 24.101,396 49.197,98 65.552,98 79.060,66 90.596,17 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Sasaran strategis: Indeks integritas hakim Skor 6,72 Skor 7,04 Skor 7,36 Skor 7,68 Skor 8,00 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal 79.318,6 122.737,299 150.995,1 177.437,995 204.994,98 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Sasaran strategis 2.1 Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “A” ditahun 2024 A A A A A Indikator Kinerja Sasaran strategis 2.2 Nilai akuntabiltas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik Baik Baik Baik Sang at Baik Sangat Baik 71 Tabel 4.1.2 Target Kinerja Berdasarkan Kerangka Kinerja Program Penegakkan Integritas Hakim PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR LOKASI TARGET ALOKASI (dalam jutaan rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Program Penegakkan Integritas Hakim 24.101,396 49.197,98 65.552,98 79.060,66 90.596,17 Sasaran Program 1 Meningkatnya Pengawasan Hakim 7.796,675 15.530,800 23.991,300 28.048,100 32.545,200 Biro Pengawasan Hakim dan Biro Perencanaa n dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Program 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim Skor 70 Skor 75 Skor 80 Skor 85 Skor 90 Sasaran Program 2 Memperkuat Kapasitas Hakim 5.992,5 13.383,080 16.195,430 19.324,710 21.773,420 Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Biro Perencanaa n dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Program 2: Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH 40% 45% 50% 55% 60% 72 Sasaran Program 3 Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar 3.277,2 6.800,0 12.956,9 14.625,5 16.974,2 Biro Investigasi dan Biro Perencanaa n dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Program 3 : Kualitas profil hakim sesuai dengan standar 50% 60% 70% 80% 90% Sasaran Program 4 Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik 6.336,221 11.132,7 12.719,95 14.014,55 16.143,35 Palinfo dan Biro Perencanaa n dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Program 4 : Persentase kontribusi stakeholder KY dan Publik 50% 55% 60% 65% 70% Sasaran Program 5: Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif 698,8 2.351,40 2.689,40 3.047,80 3.160,00 Palinfo dan Biro Perencanaa n dan Kepatuhan Internal Indikator Sasaran Program: Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga 75% 80% 85% 90% 95% Kegiatan Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH 7.796,675 15.530,800 23.991,300 28.048,100 32.545,200 Biro Pengawasa n Hakim Sasaran Kegiatan 1.: Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas 6.535.955 10.779.120 18.064.530 20.774.250 23.890.320 1 Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi 100% 100% 100% 100% 100% 73 2 Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani 60% 65% 70% 75% 80% Sasaran Kegiatan 2 : Terlaksananya Pemantauan Persidangan & Penyelenggaraan Peradilan 1.260,72 3.468,6 4.355,64 5.009,04 5.760,36 1 Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan 90% 92% 94% 96% 98% Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat 1.283,08 1.571,13 2.264,81 2.894,52 1 Persentase data integritas hakim 100% 100% 100% 100% 100% Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan kapasitas Hakim 5.992,5 13.383,080 16.195,430 19.324,710 21.773,420 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkata n Kapasitas Hakim Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya layanan Advokasi Hakim 594,85 1.950,0 2.052,3 2.360,1 2.714,15 1 Persentase hakim yang mendapatkan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim 2.797,65 6.450,0 8.652,0 11.099,8 12.764.75 1 Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim 15% 20% 25% 30% 35% 2 Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH 75% 80% 85% 90% 95% 74 Sasaran Kegiatan 6; Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal 2.600.0 4.983,08 5.491,13 5.864,81 6.294,52 1 Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan 50% 55% 60% 65% 70% Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung 3.277,2 6.800,0 12.956,9 14.625,5 16.974,2 Biro Investigasi Sasaran Kegiatan 7 ; Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi 612,8 3.100,000 3.764,300 4.054,000 4.817,000 1 Persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan 75% 80% 85% 90% 95% Sasaran Kegiatan 8 ; Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini 694,3 1.600,0 2.395,6 2.755,0 3.168,2 1 Tingkat kualitas data deteksi dini Cukup Baik Baik Baik Sangat Baik 2 Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Rekome ndasi Sasaran Kegiatan 9 ; Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu 1.970,1 2.100,0 6.796,9 7.816,5 8.989,0 Biro Investigasi 1 Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Informasi Kepada Publik 7.035,021 13.484,1 15.409,35 17.062,35 19.303,35 Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi 698,8 2.351,40 2.689,40 3.047,80 3.160,00 75 1 Persentase pengembangan aplikasi yang terintegrasi 3 Aplikasi 3 Aplikasi 3 Aplikasi 3 Aplikasi 3 Aplikasi 2 Persentase pemutakhiran data dan informasi 40% 50% 60% 70% 80% Sasaran Kegiatan 11 Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanaan TIK secara efektif 0 1.077,8 1.299.0 1.438.8 2.114.6 1 Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 Sasaran Kegiatan 12 Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas hakim dan peradilan 2.711,37 3.182,65 3.182,65 3.510,05 3.886,55 1 Rekomendasi penelitian dan pengkajian 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Rekome ndasi Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung 842,851 1.316,60 2.182,65 2.510,05 2.886,55 1 Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP) Menuju Informa tif Menuju Informa tif Menuju Informa tif Menuju Informa tif Menuju Informat if 2 Kategori publisitas positif media monitoring Kategor iNetral Kategor iPositif Katego riPositif Kategor iPositif Kategori Positif Sasaran Kegiatan 14 Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim 0 2.355,65 2.555,65 2.855,65 3.355,65 1 Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi 15% 15% 15% 15% 15% 2 Laporan pengelolaan perpustakaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3 Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial 45000 45000 45000 45000 45000 Sasaran Kegiatan 15 Meningkatnya layanan perkantoran 2.782,00 3.200,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 1 Tingkat kepuasan layanan perkantoran Puas Puas Puas Puas Puas 76 Tabel 4.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Kerangka Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Komisi Yudisial PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Satuan TARGET ALOKASI (dalam jutaan rupiah) Unit Pelaksa na 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Komisi Yudisial 79.318,6 122.737,299 150.995,1 177.437,995 204.994,98 Sasaran Program 1; Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien 78.086,1 116.537,299 144.160,4 170.178,095 196.210,08 Biro Umum, Biro Perencan aan dan Kepatuha n Internal, Palinfo Indikator Kinerja Program 1; Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi Baik Baik Baik Baik Baik Sasaran Program 2: Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga 1.232.5 6.200.0 6.834,7 7.259,9 8.748,9 Biro Umum dan Biro Perencan aan dan Kepatuha n Internal Indikator Sasaran Program: Indeks profesionalisme pegawai Indeks 60 Indeks 65 Indeks 67,5 Indeks 70 Indeks 72,5 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan 75.088,2 107.987,299 134.580,9 158.601,695 183.638,28 Biro Umum 77 Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya layanan kinerja penghubung 1.457,4 7.210 7.852,1 8.554,9 9.433,1 1 Penilaian penghubung berkinerja baik Skor B Skor B Skor B Skor B Skor A Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana internal 285.2 2.595,0 2.812,1 3.174,5 3.609,4 1 Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan 80% 80% 80% 90% 100% Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya dukungan Layanan Umum 1.154,589 5.100,144 7.378,2 8.260,755 10.926,91 1 Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga] cukup cukup memuask an memuas kan Sangat memuask an 2 Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI Baik Baik Baik Sangat baik Sangat baik Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan manajemen keuangan 963,6 1.500,0 2.216,2 2.548,7 2.931,0 1 Layanan administrasi keuangan sesuai dengan standar 100% 100% 100% 100% 100% 2 Tingkat Kepuasan Layanan Keuangan Puas Puas Puas Puas Puas Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM 1.232,5 6.200,0 6.834,7 7.259,9 8.748,9 1 Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018] Nilai 200 Nilai 230 Nilai 260 Nilai 290 Nilai 320 2 Persentase kepuasan layanan kepegawaian 77% 80% 82% 84% 86% 78 Sasaran Kegiatan 6 Memperkuat Kerjasama dan hubungan antar lembaga 400 2.390,0 2.480,0 2.980,0 3.825,0 1 Persentase kerjasama. yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim 15% 15% 15% 15% 15% Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya layanan perkantoran 69.594,911 82.992,155 105.007,6 125.822,94 143.638,28 1 Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran Puas Puas Puas Puas Puas Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal 4.230,4 14.750,0 16.414,2 18.836,3 21.356,7 Biro Perencan aan dan Kepatuha n Internal Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Layanan perencanaan 1.177.9 3.950,0 4.209,3 4.415,7 4.983,0 1 Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra 100% 100% 100% 100% 100% 2 Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun 85% 85% 85% 85% 85% Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal 707.6 1.100.0 1.627,4 1.871,6 2.152,3 1 Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti 80% 82% 85% 87% 90% 3 Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 4 Peningkatan nilai maturitas SPIP 3,06 3,06 3,09 3,09 3,12 79 Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga 1.017.4 3.100.0 3.340,1 3.691,1 4.094,7 1 Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya Layanan Hukum 642.5 1.800,0 2.134,4 2.389,5 2.668,0 1 Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Layanan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, organisasi & tata laksana 685 4.800 5.103.0 6.268.4 7.458,7 1 Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 2 Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase kenaikan nilai RB KY 76 78 80 83 85 80 BAB V PENUTUP Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) Komisi Yudisial. Disamping itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra K0misi Yudisial periode 2020-2024 termasuk indicator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Komisi Yudisial sebagaimana dituangkan dalam Tujuan Komisi Yudisial yaitu ” Terwujudnya peningkatan integritas Hakim”. Renstra KOmisi Yudisial periode 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi manajemen peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam strategi Komisi Yudisiial.