DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Komisi Yudisial Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Mengingat : 1. Pasal 24A dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.329 2 Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2010;
7.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung. Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 30 Januari 2013

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.329 3

Pasal 3

(1)Calon Hakim Agung dapat berasal dari hakim karier atau nonkarier.
(2)Calon Hakim Agung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Hakim karier:
  1. 1.warga Negara Indonesia;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. 3.berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
  4. 4.berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
  5. 5.mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  6. 6.berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
  7. 7.tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. b.Nonkarier:
  1. 1.memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
  2. 2.berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
  3. 3.berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarj ana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
  4. 4.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(3)Dihapus.
(4)Pendaftaran calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.329 4
2. b.Copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku);
3. c.Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
4. d.Copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. e.Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;
6. f.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. g.Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon serta penjelasannya (format LHKPN Form A dan Form B versi Komisi Pemberantasan Korupsi);
8. h.Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon Hakim Agung yang berasal dari nonkarier;
10. j.Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari Non karier;
11. k.Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan onderbouw partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi Hakim Agung;
12. l.Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung;
13. m.Surat pernyataan kompetensi bidang hukum;
14. n.Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang bersangkutan.
(5)Pendaftar seleksi penerimaan calon hakim agung dapat mengikuti seleksi calon hakim agung kembali sepanjang tidak www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.329 5 pernah mengikuti seleksi penerimaan calon hakim agung dua kali berturut-turut.

2.Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Semua hasil penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diserahkan oleh tim teknis kepada Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial untuk diajukan kepada rapat pleno sebagai bahan pertimbangan kelulusan seleksi Uji Kelayakan Calon Hakim Agung.
(2)Penetapan kelulusan seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. Pasal II Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 KETUA KOMISI YUDISIAL EMAN SUPARMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…