DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan Komisi Yudisial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Komisi merupakan dokumen perencanaan Komisi Yudisial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

(1)Renstra Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. b.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
3. c.target kinerja dan kerangka pendanaan.
(2)Ketentuan mengenai Rencana Strategis Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Komisi yang termuat dalam sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2025 KETUA KOMISI YUDISIAL Œ AMZULIAN RIFAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029 Potret perkembangan demokrasi nasional yang tergambar melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan adanya penurunan skor dari 80,41 pada tahun 2022 menjadi 79,51 pada tahun 2023 (Kemenkopolkam, 2024). Dari tiga aspek yang diukur, yakni aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi, tercatat bahwa aspek kapasitas lembaga demokrasi memperoleh skor terendah (76,46). Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas lembaga demokrasi, khususnya lembaga peradilan, yang memegang peranan penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial memiliki peran strategis melalui pengawasan terhadap perilaku hakim serta menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan integritas lembaga peradilan. Selain itu, melalui kewenangannya dalam proses seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial memiliki peran untuk memastikan terpilihnya hakim agung yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, Komisi Yudisial yang mandiri dan kredibel merupakan pilar penting bagi terwujudnya sistem peradilan yang independen sekaligus penjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial pada akhirnya tidak hanya relevan dalam konteks reformasi hukum nasional, tetapi juga esensial untuk memperkokoh fondasi demokrasi dan penguatan legitimasi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Komisi Yudisial pada periode 2020-2024, menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta berperan aktif dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN ini menekankan pembangunan di sektor hukum dengan menargetkan empat sasaran utama: (1) Penataan regulasi agar lebih efektif dan efisien;

(2)Reformasi sistem hukum pidana dan perdata guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan; (3) Penguatan sistem anti-korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum; serta (4) Memperluas akses terhadap keadilan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan layanan hukum yang inklusif dan responsif. Sebagai lembaga negara yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan kehormatan serta martabat hakim, Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan hukum nasional. Relasi erat antara arah kebijakan Komisi Yudisial dengan arah kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 jelas terlihat dalam narasi arah kebijakan - strategi pada issue Strategis Penegakan Hukum Nasional dalam Bab VIII yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim. Hubungan antara RPJMN 2020-2024 dan pelaksanaan tugas serta fungsi Komisi Yudisial tampak dalam kebijakan peningkatan kompetensi serta integritas hakim. Komisi Yudisial berupaya mewujudkan hal ini melalui berbagai langkah, seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim, peningkatan literasi hukum masyarakat melalui edukasi publik, serta optimalisasi teknologi informasi guna memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap hakim dan memastikan sistem hukum pidana serta perdata yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan adanya strategi yang berorientasi pada penguatan sistem peradilan, Komisi Yudisial berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga independensi dan integritas hakim, demi mewujudkan peradilan yang terpercaya dan berkualitas. Komisi Yudisial juga berupaya menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, guna memastikan implementasi kebijakan hukum yang lebih efektif serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam menjaga dan menegakkan integritas serta kehormatan hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan tugas dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial harus memastikan bahwa seluruh hakim bertindak profesional dan independen serta tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Anggota Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang memiliki peran sebagai penyedia dukungan administratif dan teknis operasional. Kedudukan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Sekretariat Jenderal bertugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, serta menyelenggarakan berbagai fungsi strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas Komisi Yudisial secara optimal. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Gambar 1 Susunan Organisasi Komisi Yudisial Selanjutnya, pengaturan lebih rinci mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang memuat ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Dalam regulasi tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. a.Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. b.Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
3. c.Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
4. d.Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial. 2) Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam melaksanakan tugas, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim menyelenggarakan fungsi:
5. a.Penyusunan rencana kegiatan;
6. b.Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung;
7. c.Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
8. d.Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
9. e.Evaluasi dan penyusunan laporan. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim terdiri atas:
10. a.Bagian Rekrutmen Hakim;
11. b.Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim; dan
12. c.Kelompok Jabatan Fungsional. 3) Biro Pengawasan Perilaku Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugas, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi:
13. a.Penyusunan rencana kegiatan;
14. b.Pelaksanaan proses administrasi, verifikasi, klarifikasi, dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
15. c.Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
16. d.Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
17. e.Evaluasi dan penyusunan laporan. Biro Pengawasan Perilaku Hakim terdiri atas:
18. a.Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat;
19. b.Bagian Persidangan dan Pemeriksaan;
20. c.Bagian Pemantauan Perilaku Hakim; dan
21. d.Kelompok Jabatan Fungsional. 4) Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas, Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi:
22. a.Penyusunan rencana kegiatan;
23. b.Pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi dan dokumentasi hasil investigasi;
24. c.Pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, Calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung; dan
25. d.Evaluasi dan penyusunan laporan. Biro Investigasi terdiri atas:
26. a.Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi;
27. b.Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak; dan
28. c.Kelompok Jabatan Fungsional. 5) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, penyusunan produk hukum, pendampingan hukum, pelayanan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:
29. a.Penyiapan rencana kegiatan;
30. b.Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
31. c.Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
32. d.Pelayanan organisasi dan tata laksana;
33. e.Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
34. f.Pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
35. g.Evaluasi dan penyusunan laporan. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri atas:
36. a.Bagian Perencanaan dan Hukum;
37. b.Bagian Kepatuhan Internal;
38. c.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
39. d.Kelompok Jabatan Pelaksana. 6) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial, kerja sama dan hubungan antar lembaga, serta administrasi penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
40. a.Penyusunan rencana kegiatan;
41. b.Pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan kepegawaian;
42. c.Pengelolaan keuangan;
43. d.Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
44. e.Pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
45. f.Pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga; dan
46. g.Evaluasi dan penyusunan laporan. Biro Umum terdiri atas:
47. a.Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
48. b.Bagian Keuangan;
49. c.Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
50. d.Bagian Penghubung, Kerja Sama, dan Hubungan Antar Lembaga;
51. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
52. f.Kelompok Jabatan Pelaksana 7) Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Analisis dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
53. a.Penyusunan rencana kegiatan;
54. b.Penyusunan desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
55. c.Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan basis data serta pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
56. d.Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
57. e.Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
58. f.Penerjemahan tulisan dan/atau lisan;
59. g.Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
60. h.Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Data dan Layanan Informasi. Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:
61. a.Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
62. b.Bidang Data dan Layanan Informasi;
63. c.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
64. d.Kelompok Jabatan Pelaksana. Komposisi SDM yang berdasarkan jenjang jabatan, status kepegawaian, tingkat pendidikan, dan rentang usia menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan lembaga. Pada pertengahan tahun 2024, Sekretariat Jenderal telah melakukan pengadaan CPNS berjumlah 135 orang. Penambahan ini untuk mengatasi kekurangan SDM yang terjadi pada rentang tahun 2020-2024. Program lain yang dilakukan untuk penataan SDM adalah melakukan pemetaan dan penataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sesuai dengan amanah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga pada Juli 2025 data terkait pegawai dengan status PPNPNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sudah tidak ada (null) dan beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk itu, pemetaan kondisi SDM diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan SDM yang berkelanjutan. Tabel 1 berikut menyajikan data SDM Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan status kepegawaian, pendidikan, dan umur. Tabel 1 Data Demografi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Umur Jabatan Jumlah Status Kepegawaian Jumlah Pendidikan Jumlah Umur Jumlah Eselon I 1 PNS* 323 S3 2 <=20 0 Eselon II 5 PPPK 24 S2 69 21-30 145 Eselon III 15 POLRI 1 S1 255 31-40 124 Eselon IV 7 PPNPNS 0 D-III 19 41-50 64 Fungsional Tertentu 260 Lainnya 3 51> 15 Fungsional Umum* 60 Total 348 Total 348 Total 348 Total 348 Sumber: Data Kepegawaian (2025) Dalam memastikan tersedianya SDM yang profesional dan kompeten, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai upaya pengembangan kapasitas pegawai, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, sesuai dengan Human Capital Development Program (HCDP). Salah satu bentuk pengembangan formal dilakukan melalui pemberian kesempatan pendidikan lanjutan di institusi pendidikan selama periode 2021–2024. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan ini menjadi bukti nyata komitmen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam mendukung pencapaian visi dan misinya. Informasi mengenai penerima beasiswa, jenis program pendidikan lanjutan, serta tahun pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2 Data Penerima Beasiswa Pendidikan Lanjut Pegawai Tahun Jumlah Keterangan 2020 1 Magister Ilmu Hukum (1 orang – LPDP) 2021 0 - 2022 3 Magister Ilmu Hukum (2 orang) Magister Ilmu Hukum LN (1 orang – LPDP) 2023 2 Magister Ilmu Hukum ( 1 orang) Magister Ekonomi dan Bisnis (1 orang) 2024 3 Doktoral Ilmu Hukum (1 orang) Magister Ilmu Hukum (1 orang) Magister Ekonomi dan Bisnis (1 orang) Total 9 Memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga maka dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagai dasar untuk penyusunan rencana strategis periode selanjutnya. Adapun capaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: SS1 Meningkatnya Integritas Hakim IKSS1 Indeks Integritas Hakim Indeks integritas hakim ditujukan untuk melihat tingkat kepatuhan dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya yang diukur melalui indikator kejujuran, keteguhan, self-control, dan self-esteem, dan hasil kinerja pada Biro tugas utama dalam Sasaran Strategis 1. Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Indeks Integritas Hakim menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, namun untuk realisasi capaian terhadap target pada tahun 2020 belum mencapai target yang diharapkan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 2 Indeks Integritas Hakim Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 Realisasi capaian terhadap target pada tahun 2020 belum mencapai target yang diharapkan, yang disebabkan adanya pandemic Covid-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya telah tercapai hasil indeks di atas target yang ditentukan. Adapun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
  1. 1.Kerja sama yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, terutama dalam memperoleh data hakim secara nasional. Sinergi ini memungkinkan Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pengukuran yang lebih komprehensif.
  2. 2.Survei ini melibatkan hakim, masyarakat, dan pakar sebagai responden. Partisipasi langsung dari hakim dalam mengisi survei mempermudah pencapaian target sasaran strategis.
  3. 3.Komisi Yudisial membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat mandatnya dalam pengawasan hakim. Melalui hubungan ini, Komisi Yudisial dapat mendorong berbagai inisiatif terkait regulasi dan kebijakan guna meningkatkan integritas hakim secara lebih luas. Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
  4. 1.Pandemi Covid-19 menghambat berbagai aktivitas pengawasan dan evaluasi terhadap integritas hakim. Pembatasan mobilitas dan pertemuan langsung menyebabkan keterbatasan dalam pengumpulan data dan pelaksanaan survei secara langsung, sehingga mempengaruhi akurasi dan kelengkapan hasil pengukuran.
  5. 2.Struktur organisasi Komisi Yudisial masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi fungsi pengawasan terhadap hakim. Diperlukan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan koordinasi internal yang lebih baik dalam menjalankan mandatnya.
  6. 3.Komisi Yudisial bukan lembaga eksekutor, melainkan hanya memberikan rekomendasi atau usulan terkait pengawasan hakim. Hal ini menyebabkan Komisi Yudisial harus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) serta lembaga lainnya dalam menindaklanjuti temuan terkait integritas hakim. Keterbatasan ini sering kali memperlambat implementasi rekomendasi yang diberikan. SS1 Meningkatnya Integritas Hakim didukung oleh tiga Sasaran Program yaitu: 1) Meningkatnya Pengawasan Hakim; 2) Memperkuat Kapasitas Hakim; dan 3) Tersedianya Profil Hakim Sesuai Standar. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sasaran program tersebut: SP1 Meningkatnya Pengawasan Hakim IKP1 Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim Sasaran program Meningkatnya Pengawasan Hakim adalah target yang dirancang untuk memperkuat dan memperbaiki sistem pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan amanat konstitusional yang diatur secara tegas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran terhadap KEPPH oleh hakim. Komisi Yudisial dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial serta mewujudkan hakim yang berintegritas, adil, dan imparsial dalam menjalankan tugasnya. Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim. Tingkat kualitas pengawasan hakim ditujukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap hakim, termasuk penilaian terhadap kepatuhan hakim dalam menjalankan tugas sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selama tahun 2020-2024, tingkat kualitas pengawasan hakim menunjukkan hasil yang melebihi target pada tahun 2020 - 2022 dengan realisasi sebesar 88.45%, 87.41%, dan 83.51% secara berturut-turut, tetapi pada tahun 2023 dan 2024 realisasi kurang dari target yang ditetapkan dengan realisasi secara berturut-turut sebesar 85% dan 89.35, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 3 Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024 Adapun keberhasilan dalam pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:
  7. 1.Komisi Yudisial berhasil mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim selama pandemi. Dengan adanya platform digital, laporan dugaan pelanggaran hakim dapat tetap diproses secara efisien, meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan pendalaman laporan yang diantaranya dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung dan investigasi lapangan.
  8. 2.Komisi Yudisial meningkatkan koordinasi dengan mitra legislasi yaitu DPR dalam upaya memperkuat regulasi yang mendukung fungsi pengawasan dan integritas hakim. Selain itu, kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam program-program peningkatan integritas hakim juga menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pengawasan.
  9. 3.Komisi Yudisial mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hakim dengan menyediakan berbagai mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program ini adalah pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial menghadapi tantangan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA), terutama dalam aspek pelaksanaan rekomendasi sanksi etik terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Wewenang Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim adalah pemberian rekomendasi usul penjatuhan sanksi, sedangkan kewenangan eksekusi ada di MA. Hal ini menyebabkan proses pengawasan tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan disiplin dan kepatuhan hakim, serta mempengaruhi integritas hakim. SP2 Memperkuat Kapasitas Hakim IKP2 Persentase Hakim yang Professional dan Memenuhi Standar KEPPH Tujuan dari sasaran program Memperkuat Kapasitas Hakim adalah untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya. Sasaran program ini diukur melalui indikator persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH. Persentase Hakim yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH ditujukan untuk mengukur tingkat kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta efektivitas program peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam rangka memperkuat kapasitas hakim, Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan prioritas antara lain: 1) Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung; 2) Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim; dan 3) Advokasi. Persentase Hakim yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH ditujukan untuk mengukur tingkat kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta efektivitas program peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Selama tahun 2020 - 2024 upaya untuk memperkuat kapasitas hakim berhasil mencapai target yang diharapkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 79.85%, meskipun masih terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 72.89%, dan tahun 2024 capaian kembali menjadi 72.09% sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 4 Presentase Hakim yang Professional dan Memenuhi Standar KEPPH Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024 Adapun keberhasilan dalam pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:
  10. 1.Komisi Yudisial mampu menyelenggarakan rekrutmen hakim sesuai dengan standar pelaksanaan yang berlaku untuk memproses dan memperoleh calon hakim potensial dalam setiap tahapan seleksi hakim
  11. 2.Pememanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan pelatihan dan pengawasan, yang memungkinkan efektivitas dan jangkauan yang lebih luas dalam membina serta mengukur profesionalisme hakim
  12. 3.Komisi Yudisial berhasil memahami kebutuhan MA terkait pelatihan dan penguatan etika, sehingga dapat menyesuaikan program pembinaan dan pengawasan hakim guna meningkatkan kepatuhan terhadap KEPPH
  13. 4.Setelah hakim mengikuti pelatihan, dilakukan pengukuran dampak dengan survei di pengadilan tempat kerja hakim untuk mengevaluasi sejauh mana materi pelatihan diimplementasikan dalam praktik peradilan. Selain itu, kurikulum pelatihan terus diperbarui sesuai kebutuhan yang berkembang. Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program ini adalah Komisi Yudisial mengalami perubahan dalam metode pengukuran profesionalisme hakim dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan variasi dalam hasil evaluasi, yang menuntut penyesuaian indikator agar dapat mengukur peningkatan kapasitas hakim secara lebih akurat. SP3 Tersedianya Profile Hakim sesuai Standar IKP3 Kualitas Profile Hakim sesuai dengan Standar Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Kegiatan tersebut mendukung pencapaian Sasaran Program Tersedianya Profil Hakim Sesuai Standar. Kualitas profil hakim sesuai dengan standar ditujukan untuk mengukur sejauh mana data dan rekam jejak hakim telah terdokumentasi dengan baik dalam sistem yang terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan melalui jumlah database hakim yang telah diperbarui dan divalidasi dalam sistem SIJAKIM (Sistem Informasi Jejak Hakim), yang dikembangkan oleh Biro Investigasi. Selama tahun 2020-2024 terdapat capaian yang tidak dapat mencapai target, yaitu pada tahun 2020 yang hanya mencapai 9.54% dari target sebesar 50%. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan tajam dengan capaian realisasi mencapai 80%. Pada tahun 2022, capaian mengalami kenaikan menjadi 84.96%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 113%, lalu pada tahun 2024 terjadi penurunan dengan capaian realisasi mencapai 101.16%, melampaui target yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 5 Kualitas Profile Hakim sesuai dengan Standar Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 Adapun keberhasilan dalam pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:
  14. 1.Komisi Yudisial berhasil mengembangkan dan mengoptimalkan SIJAKIM, yang saat ini telah mencapai 90% dalam menampilkan data rekam jejak hakim yang terintegrasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pemantauan perilaku hakim
  15. 2.Untuk mendukung ketersediaan data profil hakim yang lebih akurat, Komisi Yudisial juga mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Integrasi (SIMI), yang membantu dalam pemetaan kebutuhan Mahkamah Agung (MA) terkait standar KEPPH
  16. 3.Penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses pemutakhiran data hakim lebih efisien, meskipun dalam keterbatasan akibat pandemi. Dengan sistem digital, validasi data dapat dilakukan lebih cepat, mendukung pencapaian target yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:
  17. 1.Pandemi Covid-19 menjadi hambatan utama dalam pencapaian sasaran program karena adanya keterbatasan aktivitas di lapangan. Hal ini berdampak pada tertundanya proses pemutakhiran dan validasi data dalam Sistem Informasi Jejak Hakim (SIJAKIM) yang dikembangkan oleh Komisi Yudisial
  18. 2.Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan sistem informasi, termasuk peningkatan infrastruktur SIJAKIM. Akibatnya, pembaruan database hakim yang seharusnya dilakukan secara berkala mengalami kendala
  19. 3.Masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan data rekam jejak hakim di berbagai unit kerja yang berwenang, terutama dalam harmonisasi sistem informasi antar lembaga terkait SS2 Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi Yudisial IKSS2 Tingkat Akuntabilitas Kinerja Lembaga Nilai akuntabilitas kinerja merupakan gambaran dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP yang merupakan penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mencakup berbagai komponen penting, antara lain Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Selama periode 2020 hingga 2024, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi baik bersifat internal dan eksternal. Pada tahun 2024, Komisi Yudisial berhasil memperoleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 68,96, yang mencerminkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta capaian kinerja yang sebanding, yang menunjukkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial cukup baik. Adapun perkembangan capaian indeks nilai peningkatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 6 Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi Yudisial Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024 Faktor keberhasilan dalam memenuhi target pada Sasaran Strategis 2 dalam pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial dapat dipengaruhi oleh:
  20. 1.Koordinasi dengan KemenpanRB. Komisi Yudisial secara aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
  21. 2.Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja. Penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) baik di tingkat lembaga maupun unit kerja untuk memastikan keselarasan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.
  22. 3.Pengukuran dan Pemantauan Kinerja Secara Berkala. Komisi Yudisial melakukan pengukuran realisasi kinerja dan pemantauan rencana aksi, sehingga progres dapat dievaluasi secara terus-menerus dan dilakukan perbaikan jika diperlukan. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan target yang ditetapkan menjadi predikat Sangat Baik, akan tetapi hasil yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan nasional berupa pemotongan anggaran yang membatasi pelaksanaan beberapa program penting yang seharusnya dapat mendukung pencapaian target kinerja. IKSS2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi merupakan tools untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi berisi solusi dalam pemecahan permasalahan tata kelola atas isu yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB, serta memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Nilai indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Komisi Yudisial Tahun 2024 yaitu 76,91 dengan katergori “BB”. Indeks ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan perolehan indeks di Tahun 2023 yaitu 72,46. Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Komisi Yudisial masih belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai RB Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan. Adapun perkembangan capaian indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 6. Faktor keberhasilan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dapat dipengaruhi oleh sebagai berikut:
  23. 1.Perubahan pola penilaian RB sebagaimana setelah adanya penajaman road map RB nasional lebih beorientasi kepada subtansi perbaikan dengan diamanatkannya sasaran dan indikator road map RB nasional agar dapat dilaksanakan sesuai kapasitas dan tupoksi setiap Kementerian/Lembaga, terhadap perubahan kondisi strategis tersebut yang lebih mengarah kepada perubahan substansi Komisi Yudisial sudah melakukan penyelarasan atas sasaran dan indikator road map RB Nasional sehingga dapat terinternalisasi dan terimplementasi dalam target praktik kinerja setiap Biro/Pusat, hal tersebut dilakukan melalui penetapan kinerja biro/pusat yang mengakomodir sasaran/indikator dalam road map RB Nasional.
  24. 2.Telah dilaksanakan internalisasi pembangunan RB secara menyeluruh khususnya setelah penajaman Road Map RB, telah dilakukan internalisasi khususnya atas seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam RB General maupun Tematik sesuai tupoksi di setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja, namun demikan atas hal ini pada saat evaluasi Renstra berjalan akan lebih dioptimalkan sehingga internalisasi dapat lebih optimal dalam Renstra tahun selanjutnya (khususnya pada aspek keselarasan antara target reformasi birokrasi yang sejalan dengan setiap pelaksanaan tupoksi di unit kerja).
  25. 3.Telah dilakukan upaya perbaikan terkait dengan pemutakhiran SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis yang telah dibangun, dalam tahapan ini Komisi Yudisial telah melibatkan tim profesional untuk melakukan pemutakhiran kebutuhan tersebut. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial di Indonesia terhambat karena beberapa alasan berikut:
  26. 1.Seiring bertambahnya sasaran/indikator baru dalam road map RB Nasional, belum terdapat kejelasan otorisasi terkait mekanisme pemutakhiran atas setiap capaian sasaran/indikator baru tersebut maupun mekanisme penilaian mandiri atas setiap sasaran/indikator dalam road map RB Nasional, peralihan tersebut dalam praktiknya dapat membuat kesalahpahaman teknis terkait bagaimana mekanisme/otorisasi pihak-pihak yang wajib mengupdate informasi atas setiap capaian.
  27. 2.Belum seluruhnya sasaran/indikator dalam road map RB nasional dipahami oleh Biro/Pusat untuk diakomodir menjadi sasaran/kinerja Biro/Pusat, hal tersebut dikarenakan kendala dalam inisiasi dan keakftifan Biro/Pusat maupun Kementerian/lembaga penanggung jawab atas sasaran/indikator tersebut belum melakukan sosialisasi dan koordinasi. SP4 Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik IKP4 Persentase Kontribusi Stakeholder dan Publik Sasaran program terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan stakeholder. Sasaran program ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu persentase kontribusi stakeholder dan publik terhadap pencapaian program. Pengukuran indikator tersebut didasarkan pada rata-rata capaian beberapa variabel, yang mencakup media, informan, akademisi, serta kerjasama dengan lembaga terkait. Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan stakeholder dan publik, Komisi Yudisial telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, pelaksanaan edukasi publik yang bertujuan untuk membangun integritas hakim, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif antar lembaga untuk memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Selama tahun 2020-2024 upaya capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik berhasil melebihi target yang diharapkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 102.68%, yang dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 7 Persentase Kontribusi Stakeholder dan Publik Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020 – 2024 Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
  28. 1.SDM non struktural yang ada sebanyak 65.87% (berdasarkan data kepegawaian Desember 2023) yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya.
  29. 2.Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 memaksa diberlakukannya kebijakan Work From Home (WFH) yang secara signifikan mempengaruhi cara kerja banyak organisasi. Kebijakan ini menyebabkan terbatasnya interaksi fisik dan komunikasi langsung antar anggota tim, serta dengan stakeholder dan publik. Dampaknya, koordinasi yang biasanya berjalan lancar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program menjadi terhambat. Keterbatasan ini turut mengurangi efektivitas kolaborasi, serta mengurangi peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang melibatkan pihak eksternal. SP5 Terlaksananya Integritas Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif IKP5 Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga Sasaran program yang bertujuan untuk terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan satu indikator kinerja yang spesifik, yaitu persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kinerja Komisi Yudisial. Pencapaian kinerja ini mencerminkan sejauh mana teknologi informasi diterapkan dalam proses-proses operasional dan pengambilan keputusan di Komisi Yudisial, serta dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Berdasarkan data capaian kinerja dalam periode 2020–2024, terjadi tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga. Target yang ditetapkan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan bertahap dari 75% pada tahun 2020 hingga 90% pada tahun 2023. Namun, realisasi pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu sejalan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi masih di bawah target yaitu sebesar 69.20%. Kemudian, pada tahun 2021, realisasi meningkat melampaui target dengan capaian 84.13% dari target 80%. Pada tahun 2022 mencapai 99.45%, tahun 2023 99.99% dan pada tahun 2024, pemanfaatan teknologi informasi mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 8 Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020 – 2024 Berbagai aspek yang saling terkait menjadi faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian kinerja:
  30. 1.Pembaharuan sistem informasi secara berkala dengan menyesuaikan kondisi terkini;
  31. 2.Penguatan jaringan baik infrastruktur maupun suprastruktur antara biro/pusat untuk mencapai target bersama dalam rangka pembangunan integrasi sistem;
  32. 3.Memberikan dukungan implementasi sistem informasi yang saling memberikan feedback yang berkualitas; dan
  33. 4.Penguatan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi. SP6 Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien IKP6 Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi Konsepsi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tata Kelola kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi. Perkembangan capaian kinerja dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai realisasi mencapai 85,10%, berada dalam kategori Baik. Peningkatan terjadi pada 2021, dengan capaian 88,88%. Namun, pada 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 77,43%, meskipun masih dalam kategori Baik. Pada 2023, capaian kembali meningkat menjadi 86,53%, tetap mempertahankan predikat Baik sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 9 Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020 – 2024 Hasil menunjukkan bahwa setiap tahunnya Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi target. Beberapa faktor yang menjadi penentu utama dalam keberhasilan pencapaian kinerja meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu:
  34. 1.Komitmen Pimpinan dalam mendukung pencapaian kinerja;
  35. 2.Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  36. 3.Peningkatan kapasitas SDM Komisi Yudisial; dan
  37. 4.Peningkatan monitoring tindak lanjut evaluasi internal Komisi Yudisial. Adapun faktor-faktor penghambat yang dapat mengurangi atau menghalangi pencapaian kinerja yang optimal antara lain meliputi:
  38. 1.Proses kerja sama yang dilakukan (existing) sudah tidak dapat diakomodasi oleh Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial
  39. 2.Keterbatasan sarpras dan fasilitas jadi issue serius yang menjadi hambatan penyelesaian pekerjaan
  40. 3.Keterbatasan SDM dan ruang lingkup serta dimensi pelayanan yang relatif luas SP7 Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga IKP7 Indeks Profesionalisme Pegawai Tujuan dibuatnya sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan agar SDM Komisi Yudisial dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan visi dan misi Komisi Yudisial dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas hakim serta lembaga peradilan secara keseluruhan. Sasaran program ini terdiri dari satu indikator kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalisme Pegawai (IKP7). Untuk memperoleh Indeks Profesionalisme Pegawai, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 6, menyatakan bahwa pengukuran tingkat profesionalisme ASN dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Untuk melihat perkembangan dan peningkatan indeks profesionalisme ini selama periode tahun 2020 hingga 2024, dapat merujuk pada gambar berikut ini: Gambar 10 Indeks Profesionalisme Pegawai Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020 – 2024 Pada Gambar 10 dijelaskan mengenai kenaikan signifikan pada tahun 2021 adalah adanya perubahan komponen penilaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada dimensi kualifikasi. Sebelumnya, penilaian kualifikasi tidak disesuaikan dengan jabatan yang diemban, namun pada tahun 2021, sistem penilaian tersebut diubah untuk lebih mencerminkan kesesuaian antara kualifikasi dengan jabatan yang dipegang oleh pegawai. Perubahan ini berdampak langsung pada peningkatan nilai profesionalisme ASN. Selain itu, pada periode sebelumnya, Komisi Yudisial tidak memiliki program pengembangan SDM yang terstruktur, sehingga pengembangan kompetensi pegawai menjadi terbatas dan mengakibatkan perolehan nilai yang rendah. Namun, mulai tahun 2021, Komisi Yudisial mulai menginisiasi program pengembangan SDM yang berkelanjutan, yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai. Pada tahun 2022 untuk menguatkan pelaksanaan program pengembangan pegawai melalui pendidikan jalur formal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan peraturan internal terkait dengan tugas belajar. Peraturan tersebut menjadi pijakan pelaksanaan tugas belajar dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi sehingga peningkatan kapasitas pegawai melalui program ini dapat terukur dan berkesinambungan. Pada tahun 2023 dokumen sebagai dasar pengembangan pegawai (HCDP) juga telah disahkan sehingga program dijalankan sesuai dokumen tersebut dan memberikan dampak peningkatan indeks profesionalitas ASN secara konsisten. Pada tahun 2024 untuk menguatkan komitmen ASN dalam pengembangan pegawai baik dilakukan secara mandiri maupun sesuai dengan HCDP, Sekretariat Jenderal mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pegawai untuk mencapai target peningkatan kapasitas minimal 20 Jam Pelajaran dengan dimasukan pada Sasaran Kinerja Pegawai tahunan. Faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:
  41. 1.Dukungan dari Pimpinan dan seluruh jajaran Kesekjenan Komisi Yudisial;
  42. 2.Bagian TU dan Kepegawaian secara periodik dan bersinambungan melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan IP Komisi Yudisial;
  43. 3.Adanya regulasi terkait pengembangan kapasitas pegawai yang ditetapkan pada rentang tahun 2022 s.d. 2024. Regulasi tersebut diantaranya: a) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; b) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; c) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dengan Kaitan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai sebagai Rencana Hasil Kerja yang digunakan sebagai pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) bagi pegawai. Beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja ini antara lain:
  44. 1.Pada tahun 2020, penilaian Indeks Profesionalitas ASN belum dilaksanakan, sehingga belum ada hasil penilaiannya
  45. 2.Anggaran untuk pengembangan SDM pada tahun 2021 masih terbatas, sehingga belum semua pegawai dapat mengikuti program peningkatan kompetensi yang diperlukan
  46. 3.Sebelum tahun 2021, Komisi Yudisial tidak memiliki program pengembangan SDM yang terstruktur, sehingga nilai Indeks Profesionalisme ASN masih rendah. Baru pada tahun 2021 program ini mulai diinisiasi dan berjalan hingga sekarang
  47. 4.Kompetensi pengelola kepegawaian dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) masih perlu ditingkatkan, yang mengakibatkan belum optimalnya pemetaan dan perbaikan strategi peningkatan profesionalisme pegawai Sebagai bentuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan, Komisi Yudisial melalui unit-unit kerja di bawahnya telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel. Berikut adalah kondisi umum Capaian Kinerja Kegiatan dari masing-masing unit kerja Komisi Yudisial pada periode Renstra 2020-2024: SK1 Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuhan sanksi. Pengukuran sasaran kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas" adalah untuk memastikan bahwa setiap laporan yang diterima diproses secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan, verifikasi, anotasi, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi, dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, serta kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan laporan tersebut. Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan satu adalah persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi, dan persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani. Pada periode tahun 2020- 2024, persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan realisasi yang terus meningkat, yakni 98,61% pada tahun 2020, 99,19% pada tahun 2021, 97,11% pada tahun 2022, 96,91% pada tahun 2023, dan 96,17% pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun setiap tahunnya dari target yang ditetapkan 100%. Sementara itu, persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni 66,75% pada tahun 2020, turun menjadi 62,44% pada tahun 2021, 54,4% pada tahun 2022, 55,13% pada tahun 2023, dan 59,5% pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 11 Pencapaian Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2020 – 2024 Faktor keberhasilan dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  48. 1.Setiap laporan yang diterima segera ditangani oleh petugas penerima laporan dan verifikasi sehingga tidak terjadi penumpukan berkas
  49. 2.Jumlah laporan masyarakat meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya
  50. 3.Respon masyarakat Pelapor yang cepat dalam menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial terkait dengan kekurangan kelengkapan dan dokumen pendukung
  51. 4.Lebih proaktif melakukan koordinasi dengan masyarakat Pelapor melalui surat, telepon, email, dan verifikasi lapangan agar secepatnya melengkapi kekurangan persyaratan dan dokumen pendukung
  52. 5.Mendayagunakan fasilitas teknologi informasi di dalam situasi abnormal karena adanya pandemi Covid-19. Kerja-kerja yang bersifat konvensional dipadukan dengan kerja-kerja melalui bantuan teknologi menjadi salah satu jalan keluar yang bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan pekerjaan secara normal Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  53. 1.Banyaknya berkas tunggakan yang menjadi beban penyelesaian pada tahun berikutnya karena penanganan terhambat oleh adanya pandemi Covid-19
  54. 2.Terdapat beberapa laporan yang diterima di akhir tahun sehingga tidak dapat langsung dilakukan verifikasi
  55. 3.Adanya masa transisi perubahan pola kerja penanganan laporan masyarakat akibat implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang mulai berlaku pada 3 Oktober 2022
  56. 4.Peningkatan jumlah laporan yang diterima dan diverifikasi, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM
  57. 5.Jumlah anggaran yang dibutuhkan mengalami penurunan, atau berbanding terbalik dengan laporan yang ditangani SK2 Terselenggaranya Pemantauan Peradilan Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Pengukuran sasaran kegiatan "Terselenggaranya Pemantauan Peradilan" adalah untuk memastikan bahwa pemantauan terhadap persidangan dilakukan secara tepat waktu dan efektif, guna memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan dua adalah terselenggaranya pemantauan peradilan. Pada periode tahun 2020-2024, persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan peradilan menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Realisasi untuk setiap tahun adalah 100% pada tahun 2020, 2021, dan 2022, sementara pada tahun 2023 tercatat 97,6%, meskipun sedikit menurun namun tetap menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap KEPPH, lanjut pada tahun 2024 tercatat realisasi kembali menjadi 100%. Kemudian target yang ditetapkan untuk masing-masing tahun adalah 90% pada 2020, 92% pada 2021, 94% pada 2022, dan 96% pada 2023, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 12 Persentase Hakim yang Mematuhi KEPPH dalam Penyelenggaraan Peradilan Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2020 – 2024 Faktor keberhasilan dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  58. 1.Adanya kerjasama antara pimpinan dan kesekjenan serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial.
  59. 2.Petugas pemantauan cepat merespon setiap permohonan pemantauan dan inisiatif dari pimpinan.
  60. 3.Adanya inovasi di masa pandemi dalam hal pemantauan melalui surat kepada pihak pengadilan.
  61. 4.Dukungan anggaran yang cukup.
  62. 5.Adanya penambahan jumlah penghubung di daerah dari 12 penghubung menjadi 20 penghubung. SK3 Terlaksananya Pemetaan Data Integritas Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial. Pengukuran sasaran kegiatan "Terlaksananya Pemetaan Data Integritas Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat" adalah untuk memastikan bahwa data integritas hakim yang diperoleh dari laporan masyarakat dapat dipetakan secara akurat dan komprehensif, serta digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja hakim dan pencegahan pelanggaran kode etik. Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan tiga adalah persentase data integritas hakim. Pada periode tahun 2020-2024, pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun pada tahun 2020 tidak ada realisasi yang tercapai (0%), pada tahun 2021, pencapaian mencapai 135%, melebihi target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya upaya yang sangat baik dalam pemetaan data integritas hakim. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023, pencapaian kembali sesuai target 100%, lalu pada tahun 2024 pencapaian mencapai 130,22% yang menunjukkan bahwa pemetaan data integritas hakim telah terlaksana dengan baik setiap tahunnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 13 Persentase Data Integritas Hakim Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2020 – 2024 Faktor keberhasilan dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  63. 1.Ketersediaan data putusan sidang pleno yang cukup banyak atau melampaui dari target putusan yang ditentukan, sehingga berpengaruh pada jumlah hakim yang dapat dilakukan pendataan.
  64. 2.Adanya kebutuhan untuk mempublikasikan hasil penanganan yang dilakukan secara berkala, sehingga mempercepat respons petugas pelaksana untuk memenuhi ketersediaan data yang ada jika sewaktu- waktu dibutuhkan oleh Komisioner.
  65. 3.Tersedianya sistem informasi penanganan laporan masyarakat yang memudahkan dalam melakukan pemetaan data. Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  66. 1.Target tahun 2020 belum tercapai atau masih dalam posisi 0%, karena kegiatan pemetaan data integritas hakim baru diusulkan pada skema kegiatan dan anggaran tahun 2021
  67. 2.Jumlah SDM JFPK sangat terbatas
  68. 3.Kualitas SDM di Biro Pengawasan Perilaku Hakim perlu ditingkatkan supaya maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan hakim
  69. 4.Sistem informasi yang belum dapat dipergunakan secara optimal
  70. 5.Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama SK4 Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim Peningkatan layanan Advokasi hakim ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang sesuai dengan marwahnya. Hal ini juga mendukung perwujudan peradilan yang agung dan berwibawa serta terhindar dari perbuatan- perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Realisasi capaian sasaran kegiatan peningkatan layanan advokasi hakim, diukur dengan indikator persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim. Pencapaian kinerja pada indikator “persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim” menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat pada Gambar 14, di mana dari tahun 2020-2024 dengan target 100% dapat terealisasi 100%. Hasil ini diperoleh dengan menghitung jumlah laporan/informasi mengenai Hakim yang mengalami perbuatan merendahkan harkat dan martabat (PMKH) yang telah ditangani, yang jumlahnya sama dengan laporan atau informasi yang diterima oleh Komisi Yudisial. Gambar 14 Persentase Penyelesaian Penanganan Terhadap Laporan Perbuatan yang Merendahkan Harkat dan Martabat Hakim Sumber: LAKIP Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim 2020-2024 Faktor keberhasilan dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  71. 1.Mengoptimalkan dan merevitalisasi peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial (selanjutnya disebut PKY) di daerah; dan
  72. 2.Memperluas informasi mengenai fungsi Advokasi Hakim melalui diskusi publik para APH; dan program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi dengan perguruan tinggi yang memproduksi konten-konten di media sosial mengenai fungsi advokasi hakim dan ajakan untuk menjaga kehormatan hakim dan pengadilan; serta penyebaran informasi atau sosialisasi melalui kunjungan kerja. Selain itu publikasi melalui media sosial resmi Komisi Yudisial juga dilakukan. Dalam pelaksanaannya hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  73. 1.Tantangan mengenai keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2023 jumlah SDM yang bertugas di bidang Advokasi Hakim hanya berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi gender 3 (tiga) wanita dan 2 (dua) pria. Keterbatasan ini menjadi tantangan yang besar dikarenakan program kerja bidang Advokasi Hakim pun cukup banyak.
  74. 2.Tugas advokasi hakim yang dimiliki Komisi Yudisial belum terlalu dikenal di kalangan Hakim. Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang berkembang bahwa Komisi Yudisial hanyalah pengawas hakim. SK5 Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran keluaran “Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim”, Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki 2 (dua) indikator yaitu: (1). Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim; dan (2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH. 1) Persentase Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengukuran kinerja indikator bertujuan untuk mengetahui persentase hakim yang telah menerima peningkatan kapasitas dari Komisi Yudisial. Capaian kinerja untuk indikator “persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim” menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 51,86%. Untuk meningkatkan kapasitas hakim Komisi Yudisial berkomitmen untuk dapat melibatkan lebih banyak hakim dalam pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Gambar 15 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim 2020-2024 2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH Perumusan definisi hakim berkarakter adalah “Hakim yang secara ikhlas dan konsisten berperilaku sesuai dengan prinsip dan norma yang termuat dalam KEPPH baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat”. Hakim yang berkarakter KEPPH sebagai dampak dari Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) diukur melalui survei rekan sejawat dan/atau atasan, yang mengobservasi perilaku hakim peserta pelatihan dan/atau PKH sedikitnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan mengikuti pelatihan. Karakter KEPPH tercermin dari penerapan butir-butir KEPPH yang menjadi materi dari pelatihan oleh hakim peserta pelatihan dan/atau PKH. Hakim peserta pelatihan dan/atau PKH dapat dikualifikasi berkarakter KEPPH, apabila yang bersangkutan mendapatkan hasil pengukuran di atas 80%. Artinya, lebih dari 80% perilakunya dianggap menerapkan butir-butir KEPPH yang menjadi materi pelatihan dan/atau PKH. Berdasarkan Gambar 14 persentase hakim yang berkarakter sesuai KPPH dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Nilai tertinggi terjadi ada tahun 2021 yaitu sebesar 98,50%. Sedangkan capaian tahun 2024 kurang dari target yang telah ditetapkan. Target kinerja hakim berkarakter KEPPH sebesar 95% hanya tercapai 90,53%, hal ini disebabkan karena: 1) Rentang skor instrumen pengukuran dalam rangka pengukuran level 3 (perubahan perilaku pasca pelatihan) pada 2024 mengalami perubahan, dari rentang 1-4 menjadi 1-6. Perubahan rentang skor ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis dan obyektif atas perubahan perilaku peserta pasca pelatihan; 2) Sample responden pada tahun 2024 tidak sebanyak tahun sebelumnya, karena setelah dianalisis ternyata banyak pengisian survei ganda dan ada peserta yang mengisi sendiri kuesioner (yang semestinya diisi oleh rekan sejawat dan atasan). Faktor Keberhasilan dalam mencapai sasaran kegiatan “Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim” adalah sebagai berikut:
  75. 1.Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya: • Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan; • Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
  76. 2.Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial berdimensi KEPPH sehingga berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh MA. Dimensi KEPPH berfokus pada internalisasi nilai-nilai KEPPH kepada hakim dan pemahaman perihal laporan-laporan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan masyarakat ke Komisi Yudisial
  77. 3.Tema dan materi pelatihan sesuai isu hukum terkini dan sesuai dengan kebutuhan hakim Dalam pelaksanaannya hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah adanya perubahan jumlah hakim, menjadi tantangan yang harus diatasi oleh bidang peningkatan kapasitas hakim. SK6 Terselenggaranya Rekrutmen CHA dan Cakim Ad Hoc di MA yang Andal Pengukuran sasaran Kegiatan Terselenggaranya Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung yang Andal adalah untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung secara efektif, transparan, dan menghasilkan calon hakim yang berkualitas. Dengan adanya pengukuran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas proses seleksi, serta memastikan bahwa calon hakim yang terpilih memenuhi standar profesionalisme dan integritas yang tinggi, guna mendukung kelancaran dan keandalan sistem peradilan di Mahkamah Agung. Indikator untuk mengukur Sasaran Kegiatan tersebut adalah Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang Lulus Berdasarkan Standar Kelayakan. Pada periode tahun 2020-2024. Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang Lulus Berdasarkan Standar Kelayakan berhasil mencapai target yang diharapkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 100%, meskipun masih terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 74,07% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 92,30%, namun hasil tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 16 Persentase Rekrutmen CHA dan Cakim Ad Hoc di MA yang Lulus Berdasarkan Standar Kelayakan Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim 2020-2024 Faktor keberhasilan dalam pencapaian Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di MA yang Lulus Berdasarkan Standar Kelayakan dipengaruhi oleh strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Kolaborasi dengan unit di kesekretariatjenderalan Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Diantaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon. SK7 Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim yang Terintegrasi Gambar 17 Persentase Database Rekam Jejak yang Terintegrasi dan Dipetakan Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Investigasi 2020-2024 Pada tahun 2020 hingga tahun 2024, hasil realisasi dan capaian selalu sama dengan target atau melebihi target. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas dan kuantitas data yang diintegrasikan serta menunjukkan bahwa program integrasi basis data tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. SK8 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Gambar 18 Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Investigasi 2020-2024 1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini Pada tahun 2020, target kualitas data deteksi dini ditetapkan pada kategori “cukup” dan berhasil direalisasikan sesuai target dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas data pada awal pelaksanaan masih dalam kategori sedang, target yang ditetapkan dapat dicapai sepenuhnya. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kualitas data menjadi kategori “baik”, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kualitas data ini berhasil dipertahankan hingga tahun 2024, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Konsistensi ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengelola dan memantau data deteksi dini, yang berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan deteksi dini. 2) Persentase Rekomendasi Hasil Deteksi Dini yang Ditindaklanjuti Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar 50% dengan minimal satu rekomendasi yang ditindaklanjuti, namun tidak ada realisasi yang tercatat. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses implementasi awal kegiatan deteksi dini atau hambatan dalam tindak lanjut hasil deteksi. Mulai tahun 2021 hingga 2024, capaian mengalami perbaikan signifikan. Setiap tahun berhasil memenuhi target satu rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini mulai berjalan lebih efektif sejak tahun 2021, dengan hasil yang dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti secara nyata. SK9 Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu Gambar 19 Persentase Target Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Ditindaklanjuti Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Investigasi 2020-2024 Persentase Target Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Ditindaklanjuti Sasaran ini menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal sepanjang periode pelaporan. Sejak tahun 2020 hingga 2024, target pendalaman kasus ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya dan berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100% secara konsisten. Hal ini menunjukkan efektivitas dan komitmen tinggi dalam melaksanakan pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Capaian ini juga mengindikasikan bahwa seluruh kasus yang menjadi target pendalaman dapat ditangani dan ditindaklanjuti sesuai prosedur tanpa adanya penurunan performa atau kendala berarti selama empat tahun berturut-turut. Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode pelaporan mencerminkan kinerja yang konsisten dan terukur dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian yang melebihi target pada beberapa indikator menunjukkan efektivitas program yang dilaksanakan, sementara peningkatan kualitas data deteksi dini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengawasan internal. Walaupun ada tantangan di awal pelaksanaan, terutama pada indikator deteksi dini di tahun 2020, yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran K/L melalui Kepres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020, dan surat Kemenkeu Nomor S-302/MK.02/2020 bahwa Komisi Yudisial mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp22.279.188.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dimana hal ini juga berdampak pada Biro Investigasi yang diharuskan melakukan pemotongan anggaran sebesar 34% sehingga beberapa kegiatan seperti Investigasi Deteksi Dini tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak tersedianya anggaran yang cukup dalam menunjang capaian indikator Deteksi Dini yang telah ditetapkan. SK10 Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi Capaian sasaran Kegiatan “Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi” diukur dengan dua indikator yaitu, (1) Pengembangan Aplikasi Terintegrasi adalah salah satu amanat dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sedang digaungkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator pengembangan aplikasi terintegrasi pada tahun 2020 memiliki target satu aplikasi, yang berhasil tercapai. Sejak tahun 2021 hingga 2024, target meningkat menjadi tiga aplikasi per tahun, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pengembangan aplikasi yang terintegrasi. (2) Persentase pemutakhiran data dan informasi, data dari Tim Promosi Mutasi (TPM) masing-masing badan peradilan menjadi sumber pemutakhiran data hakim. Selain bersumber dari TPM, pemutakhiran data juga dilakukan dengan memvalidasi data seleksi calon hakim agung, data hakim yang mengikuti pelatihan Komisi Yudisial, dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil dari kerja sama yang dilakukan dengan Komisi Yudisial. Pada tahun 2020, realisasi pemutakhiran data belum tercapai (0%) dari target 40%. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, berhasil mencapai target yang diharapkan. Sedangkan untuk tahun 2023, capaian data yang dimutakhirkan meningkat menjadi 76,12%. Nilai capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu 83,42%. Adapun capaian kinerja sasaran kinerja Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 20. Gambar 20 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2020-2024 SK11 Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara Efektif Sasaran Kegiatan ini adalah untuk mengelola sistem manajemen keamanan TIK secara efektif, yang diukur melalui indikator sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi. Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO/IEC 27001. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen Komisi Yudisial terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek confidentiality, integrity, dan availability (CIA). Informasi capaian sasaran kegiatan dari tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada Gambar 21. Gambar 21 Capaian Sasaran Kegiatan Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara Efektif Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2020-2024 Sertifikasi ISO 27001 berhasil dipertahankan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan pencapaian target indikator kinerja mencapai 100% setiap tahunnya. Kegiatan ini mencerminkan kesuksesan yang konsisten dalam menjaga standar keamanan informasi yang mencakup aspek CIA. Pada siklus pelaksanaan sertifikasi ISO/IEC 27001 ini, pada tahun 2023 telah mencapai tahap Recertifikasi. Seiring dengan perkembangan best practice sejak tahun 2022, standar ISO/IEC 27001 mengalami pembaruan, dari ISO/IEC 27001:2013 menjadi ISO/IEC 27001:2022. Pada tahun 2024, Komisi Yudisial dinyatakan berhak untuk memperoleh sertifikat ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup data center, help desk, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Sebagai wujud komitmen penanganan insiden siber, Komisi Yudisial telah membentuk tim penanganan insiden siber atau Computer Security Incident Response Team (KY-CSIRT) sejak tahun 2022. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Yudisial melakukan pelatihan penanganan insiden siber seperti cyber drill dan penerapan devsecops dan vulnerability management dalam pengelolaan risiko keamanan siber. Komisi Yudisial juga melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan ini untuk mengetahui gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan pada setiap aspek keamanan. Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga rutin melakukan koordinasi dengan BIN baik pertemuan atau sharing informasi melalui Buletin Ancaman Serangan Siber Infrastruktur Komisi Yudisial yang diterbitkan BIN secara berkala. SK12 Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Target indikator kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya penelitian dan pengkajian adalah tiga rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi berhasil dipenuhi dari tahun 2020 hingga 2024, sehingga capaian keberhasilannya sebesar 100% secara konsisten. Informasi capaian sasaran kegiatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 22. - Gambar 22 Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2020-2024 Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi berhasil menghasilkan tiga rekomendasi pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud, Pertama, kajian Kelembagaan yang mencakup dalam Kajian Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Komisi Yudisial menjaring kandidat terbaik yang dapat ditawarkan oleh komunitas hukum di Indonesia untuk menjadi Hakim Agung. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi melibatkan pemilihan 20 putusan dari berbagai jenis perkara (perdata, pidana, agama, dan TUN), yang dilengkapi dengan 40 putusan sesuai kaidah yurisprudensi. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahwa setiap yurisprudensi harus diikuti oleh minimal dua putusan lainnya. Selain itu, 15 putusan diperkaya dengan 60 anotasi dari akademisi perguruan tinggi kredibel, yang bertujuan untuk memberikan catatan perkembangan kaidah hukum dari perspektif akademik. Ketiga langkah ini dilakukan untuk memperkaya referensi mengenai putusan, terutama bagi hakim dan masyarakat. Ketiga, analisis Putusan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan empat perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan satu NGO. Walaupun saat ini Komisi Yudisial tidak terlibat dalam proses promosi. SK13 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi Publik melalui Media maupun Langsung Sasaran kegiatan keempat dari Palinfo adalah meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung, yang diukur dengan dua indikator, yaitu: Kategori Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Kategori Publisitas Positif Media Monitoring. Salah satu target indikator kinerja yang harus dicapai Palinfo adalah predikat “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik untuk tahun 2020- 2023 dan kategori informatif di tahun 2024. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. Capaian kategori "Menuju Informatif" berhasil diraih dari tahun 2021 hingga tahun 2023, dengan peningkatan capaian mencapai 125% di tahun 2023. Hal ini berdasarkan hasil penilaian dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Perhitungan persentase didapat dengan cara formulasi capaian menggunakan pembobotan kategori sebagai berikut: Informatif (Bobot 5); Menuju Informatif (Bobot 4); Cukup Informatif (Bobot 3); Kurang Informatif (Bobot 2); Tidak Informatif (Bobot 1). Sehingga, capaian dapat dihitung dengan rumus hitung: [(Bobot Realisasi: Bobot Target) x 100%] atau [(5 : 4) x 100%] = 125%. Artinya Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya melalui situs Komisi Yudisial yaitu, www.komisiyudisial.go.id dan situs PPID Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data atau informasi tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial, laporan keuangan Komisi Yudisial, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja Komisi Yudisial, informasi pengadaan, dan peraturan. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial Komisi Yudisial yaitu facebook (@komisiyudisialri), twitter (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri). Informasi mengenai capaian sasaran kegiatan ini dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 23. Gambar 23 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Komunikasi Publik melalui Media maupun Langsung Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2020-2024 Pusat analisis dan layanan informasi memiliki indikator kinerja kedua yang harus dipenuhi, yaitu kategori publisitas positif Komisi Yudisial melalui pengelolaan media massa. yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana reputasi Komisi Yudisial di mata media cetak, daring, dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan ini mencakup penyusunan siaran pers, penyelenggaraan konferensi pers, briefing media, serta pemantauan media. Media monitoring dilakukan untuk mengevaluasi hasil publikasi Komisi Yudisial di berbagai saluran media, baik media cetak, daring, maupun media sosial, dengan menggunakan insight social media. Kegiatan media monitoring ini merupakan proses pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses tersebut meliputi membaca, menonton, dan mendengarkan berbagai sumber media yang relevan. Hasil dari monitoring ini dapat menjadi acuan bagi lembaga dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat dan strategis. Kategori publisitas positif dalam media monitoring mengalami peningkatan, yang semula berstatus "Netral" pada tahun 2020, menjadi "Positif" pada tahun 2021, 2022 dan 2024. Kemudian mendapat predikat “kategori Positif" pada tahun 2023. SK14 Meningkatnya Pelaksanaan Edukasi Publik dalam Membangun Integritas Hakim Sasaran kegiatan "Meningkatnya Pelaksanaan Edukasi Publik dalam Membangun Integritas Hakim" mencakup tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilannya. Indikator pertama adalah persentase jumlah publik yang mengikuti program edukasi, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai- nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan acces to justice. Indikator kedua adalah laporan pengelolaan perpustakaan, terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, sistem Open Public Access Catalogues (OPAC), dan Pojok Baca Komisi Yudisial. Indikator ketiga adalah jumlah cetakan buku dan publikasi di bidang yudisial. Untuk melihat hasil realisasi kinerja berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat dilihat pada Gambar 24. Gambar 24 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Edukasi Publik Dalam Membangun Integritas Hakim Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2020-2024 Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi menunjukkan perkembangan yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase publik yang mengikuti edukasi tercatat sebesar 17% meningkat secara signifikan. Namun, pada tahun 2022, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 16,68%, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 15,46%. Meskipun ada penurunan, realisasi kinerja tetap melebihi target yang ditetapkan. Kemudian Kembali meningkat pada tahun 2024 yaitu tercatat sebesar 17,27% yang merupakan capaian tertinggi. Indikator laporan pengelolaan perpustakaan memiliki target satu laporan per tahun tercapai selama empat tahun berturut-turut dengan capaian 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi dan keberhasilan dalam pengelolaan perpustakaan sebagai sumber daya untuk mendukung program edukasi publik terkait integritas hakim. Jumlah cetakan buku dan publikasi di bidang yudisial menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Pada tahun 2020, target cetakan buku sebesar 9.500 tercapai sepenuhnya dengan realisasi yang sesuai, yakni 9.500 cetakan. Sementara itu, dari tahun 2021 hingga 2024, target cetakan buku meningkat menjadi 45.000 cetakan per tahun dan berhasil tercapai penuh, dengan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut. Bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian sebagai berikut: 1.500 eksemplar Jurnal Yudisial, 4.500 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.300 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 400 eksemplar buku agenda, 17.000 eksemplar stiker, 12.000 eksemplar leaflet kelembagaan dan 8.000 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyebarluaskan informasi terkait integritas hakim melalui media cetak dan publikasi. SK15 Meningkatnya Layanan Perkantoran Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori “Puas” (range nilai 76-88%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial semakin dirasakan para pengguna layanan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, yaitu: (1) Persyaratan; (2) Sistem Mekanisme Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan; dan (9) Sarana Prasarana. Sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Perkantoran” diukur dengan indikator tingkat kepuasan layanan perkantoran. Berdasarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Palinfo tahun 2020-2024, hasil pengukuran menunjukkan bahwa setiap tahunnya tingkat kepuasan mencapai mutu pelayanan dengan nilai B, yang setara dengan kategori "Puas," sehingga keberhasilan dalam memenuhi target yang ditetapkan mencapai 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan oleh Biro Palinfo konsisten dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna, dengan kualitas yang stabil dan terjaga dari tahun ke tahun, Gambaran hasil realisasi sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Perkantoran” dapat dilihat pada Gambar 25. Gambar 25 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perkantoran Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2020-2024 Secara keseluruhan, sasaran kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan pencapaian yang positif dengan sebagian besar target tercapai atau bahkan melebihi ekspektasi. Peningkatan signifikan terlihat pada aspek pemutakhiran data dan informasi, efektivitas komunikasi publik, serta pelaksanaan edukasi publik. Sertifikasi sistem keamanan informasi juga berhasil dipertahankan, menunjukkan komitmen terhadap manajemen keamanan TIK yang efektif. Faktor Keberhasilan dalam mencapai target dari sasaran kegiatan di Pusat Analisis dan Layanan Informasi adalah:
  78. 1.SDM yang saat ini dimiliki hampir 100% sudah berada dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi, sehingga dari sisi kualitas sudah dianggap sebagai SDM profesional di bidangnya.
  79. 2.Sarana dan prasarana kerja yang disediakan bagi SDM yang ada secara kualitas sudah memenuhi standar kerja yang ditetapkan.
  80. 3.Secara pendidikan, SDM yang ada di Pusat Analisis dan Layanan Informasi telah memenuhi standar yang ditentukan di bidangnya.
  81. 4.Untuk memenuhi kekurangan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi diperbantukan satu orang tenaga jasa lainnya yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, serta satu Pegawai Pemerintah non-PNS (PPNPN) dan dua jasa lainnya yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Data dan Layanan Informasi untuk mempelancar kinerja pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Dalam pelaksanaannya hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  82. 1.Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
  83. 2.Kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran yang cukup menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan.
  84. 3.Masih belum begitu idealnya postur anggaran yang diberikan apabila dibandingkan dengan usulan perencanaan, sehingga terkadang ada cakupan pelaksanaan kegiatan yang dirasa tidak terlaksana secara komprehensif. SK16 Meningkatnya Layanan Perencanaan Gambar 26 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 1) Persentase Kesesuaian Penyusunan Rencana Kerja dengan Rencana Strategis (Renstra) Selama periode 2020 hingga 2024, target yang ditetapkan secara konsisten sebesar 100% berhasil dicapai sepenuhnya setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan arah kebijakan strategis Komisi Yudisial. Pencapaian penuh selama empat tahun berturut-turut mencerminkan efektivitas proses perencanaan yang telah memenuhi standar administratif dan substansial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. 2) Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun Kinerja dalam indikator ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode pelaporan. Pada tahun 2020 sampai 2024, target ditetapkan sebesar 85%, namun realisasi dan pencapaian setiap tahun berbeda-beda. Realisasi paling tinggi diperoleh pada tahun 2021, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi masa pandemi dengan melakukan pengaturan pada belanja perjalanan dinas untuk menggunakan dan mengoptimalkan perubahan metode kerja di kantor dan rumah. Realisasi paling rendah diperoleh pada tahun 2024, yaitu hanya sebesar 18,18% yang disebabkan oleh kebijakan Automatic Adjustement (AA) terhadap anggaran Kementerian/Lembaga, sistem pengelolaan anggaran pada aplikasi SAKTI yang belum memadai korelasinya dengan sinkronisasi data penganggaran. SK17 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal Gambar 27 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 1) Persentase Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti Sepanjang periode 2020 hingga 2024, target yang ditetapkan sebesar 100% berhasil dicapai sepenuhnya setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit internal. Penanganan yang tepat terhadap rekomendasi ini merupakan cerminan dari efektivitas sistem pengendalian internal dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. 2) Persentase rekomendasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti Pada periode tahun 2020 sampai 2024 terlihat bahwa realisasi selalu di atas target. Hal ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti hasil temuan eksternal serta adanya peningkatan koordinasi dengan unit terkait. 3) Persentase Hasil Reviu APIP yang Ditindaklanjuti Selama periode pelaporan, target dan realisasi indikator ini konsisten sebesar 100%, mencerminkan efektivitas dalam sistem pengawasan dan kontrol internal. Penanganan rekomendasi hasil reviu yang konsisten menunjukkan bahwa biro/pusat mampu menjaga kualitas pengelolaan program dan memastikan bahwa temuan-temuan hasil reviu segera ditindaklanjuti. 4) Peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada tahun 2020, target ditetapkan sebesar 3,06, namun data realisasi tidak tersedia dikarenakan BPKP sedang ada perumusan penilaian ulang terkait dengan teknis pengukuran dan penilaian SPIP di Kementerian/Lembaga menjadi new SPIP sebagaimana keterangan dan arahan oleh Tim BPKP sebagaimana Surat Tugas BPKP Nomor ST- 476/D202/2/2020 tanggal 25 November 2020. Tahun 2021 mencatatkan realisasi sesuai target sebesar 3,06. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 3,724, menunjukkan adanya penguatan sistem pengendalian internal. Namun, pada tahun 2023 dam 2024, nilai maturitas turun dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 3,25 dan 3,172. Penurunan ini disebabkan oleh penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang belum memadai karena dilaksanakan pada bulan yang sama. SK18 Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lembaga Gambar 28 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monev Kinerja Lembaga Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 1) Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Kinerja yang Dihasilkan Pada tahun 2020, target yang ditetapkan adalah 100%/80%, dan realisasi mencapai 82,34% dengan capaian sebesar 102,93%. Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam menindaklanjuti hasil evaluasi meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 100% setiap tahunnya, mencerminkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif dan terstruktur. 2) Terselenggaranya Pengukuran Integritas Hakim Pelaksanaan pengukuran indeks integritas tahun 2020 tidak dilaksanakan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak dilakukan refocusing dan realokasi pada postur anggaran yang merupakan kebijakan nasional sehingga data pada tahun ini tidak tersedia. Pelaksanaan pengukuran ini mulai dilakukan tahun 2021 hingga 2024, realisasi dan capaian selalu memenuhi target. Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan dalam program pembinaan integritas serta efektivitas pengawasan terhadap perilaku hakim. SK19 Meningkatnya Layanan Hukum Gambar 29 Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 Selama periode pelaporan 2020 hingga 2024, target dan realisasi sebesar 100% berhasil dicapai setiap tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Komisi Yudisial dalam memastikan keterbukaan informasi hukum melalui publikasi produk hukum yang dihasilkan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi hukum secara transparan dan akuntabel. Sejak tahun 2024 telah dilakukan pengembangan JDIH baik substansi/isi misalnya saja produk hukum, publikasi, jurnal hukum, maupun pemberitaan bidang hukum baik di pusat dan daerah melalui konsep linkage program publikasi dan pengisian konten JDIH yang dilakukan oleh Penghubung, pihak-pihak kampus, pemerintah serta stakeholder yang lain. Selain perubahan tersebut juga dari sisi penampilan mengalami perubahan yang masif yang diharapkan akan memikat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan bidang hukum dan regulasi. SK20 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi, dan Tata Laksana Gambar 30 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi, dan Tata Laksana Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 1) Persentase Dokumen Evaluasi Desain Organisasi yang Dihasilkan Target sebesar 100% berhasil dicapai setiap tahun selama periode pelaporan, mencerminkan komitmen biro dalam memastikan bahwa desain organisasi selalu dievaluasi dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi. Indikator kedua adalah persentase proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan. Target sebesar 100% juga berhasil dicapai setiap tahun, menunjukkan efektivitas biro dalam memastikan bahwa setiap proses bisnis terdokumentasi dengan baik dan memiliki SOP yang jelas sebagai panduan operasional. 2) Persentase Kenaikan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Komisi Yudisial Capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) Komisi Yudisial selama lima tahun terakhir yang cenderung fluktuatif. Pada sebagian besar tahun, capaian mendekati target, seperti tahun kedua dan ketiga dengan capaian masing-masing 76,97 dan 79,65 Namun, pada tahun keempat terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi hanya mencapai nilai 72,46. Tahun berikutnya terjadi perbaikan dengan capaian 76,91, meski belum sepenuhnya memenuhi target. Data ini mencerminkan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Komisi Yudisial. Secara keseluruhan, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Kinerja dalam layanan perencanaan dan audit menunjukkan konsistensi dan efektivitas yang tinggi, meskipun terdapat fluktuasi dalam indikator kesesuaian anggaran dan perencanaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal integritas hakim. SK21 Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar Lembaga Pengukuran sasaran kegiatan "Meningkatnya Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga" adalah untuk memperkuat kerja sama dan hubungan antar lembaga yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim, sehingga berkontribusi pada terwujudnya lembaga peradilan yang bersih. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah persentase kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim. Selama periode tahun 2020-2024, persentase kerja sama menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena secara konsisten melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 57,14%, jauh melebihi target (15%). Tahun 2021 sedikit menurun menjadi 54,54%, namun tetap lebih tinggi dari target (30%). Kinerja kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 81,82% (target 45%) dan berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi 84,61% (target 60%). Pada tahun 2024, capaian tercatat sebesar 80,77%, tetap melampaui target 75% meskipun mengalami penurunan tipis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan persentase capaian di tahun 2021 dan 2024 tersebut bukan disebabkan oleh melemahnya kinerja, melainkan karena adanya penurunan jumlah permintaan kerja sama yang diterima oleh Komisi Yudisial, yang diarahkan kepada subbagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga. Dengan demikian, capaian yang tetap melampaui target menunjukkan bahwa kualitas dan efektivitas kerja sama yang dikelola Komisi Yudisial masih tercapai dengan baik. Gambar 31 Persentase Kerjasama yang Mendukung Upaya Peningkatan Integritas Hakim Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum 2020-2024 Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  85. 1.Proses kerja sama yang dilakukan (existing) sudah tidak dapat diakomodasi oleh Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial;
  86. 2.Dalam proses pembahasan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Badan, calon mitra kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pembahasan kerja sama untuk dapat ditandatangani baik secara seremonial atau desk to desk. Perlu dilakukan koordinasi percepatan formalisasi kerja sama agar segera dapat diimplementasikan oleh masing-masing pihak;
  87. 3.Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan. SK22 Meningkatnya kualitas layanan internal Pengukuran sasaran kegiatan “Meningkatkan Kualitas Layanan Internal” adalah untuk meningkatkan standar kualitas layanan yang diberikan oleh internal lembaga, termasuk dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan, protokoler, tata usaha, rumah tangga, serta sarana dan prasarana yang mendukung operasional lembaga. Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan dua terdiri dari penilaian penghubung berkinerja baik, layanan administrasi keuangan sesuai standar, tingkat kepuasan layanan keuangan, persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan, tingkat kepuasan layanan umum (protokoler, tata usaha, rumah tangga), serta pengelolaan arsip sesuai standar ANRI. Pada periode tahun 2020 - 2024, pencapaian dalam meningkatkan kualitas layanan internal mengalami progres yang signifikan. Realisasi untuk penilaian penghubung berkinerja baik menunjukkan hasil yang konsisten dengan skor A, mencapai 95,51% pada tahun 2020, 95,51% pada tahun 2021, 89,57% pada tahun 2022, 88,64% pada tahun 2023, dan 88,04% pada tahun 2024. Layanan administrasi keuangan sesuai standar tercapai 100% di semua tahun. Tingkat kepuasan layanan keuangan menunjukkan peningkatan dari "Puas" dengan 70,59% pada tahun 2020, menjadi "Sangat Puas" dengan 93,6% pada tahun 2021, 89,42% pada tahun 2022, 91,26% pada tahun 2023, dan 92,01% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan trend positif selama tiga tahun terakhir. Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan, memenuhi target dari tahun 2020-2023, namun tahun 2024 tidak berhasil mencapai target, dengan realisasi 80% pada tahun 2020, 80,1% pada tahun 2021, 97,4% pada tahun 2022, 98,3% pada tahun 2023, dan 99,07% pada tahun 2024. Tingkat kepuasan layanan umum (protokoler, tata usaha, rumah tangga) juga menunjukkan peningkatan, dari "Cukup" dengan 63,98% pada tahun 2020 menjadi "Sangat Memuaskan" dengan 88,25% pada tahun 2024. Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI mencapai "Sangat Baik" pada tahun 2024 dengan 93,68%, meningkat dari "Baik" pada tahun 2020 dengan 86,87%, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: *. Gambar 32 Pencapaian Kinerja Layanan Internal Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum 2020-2024 Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:
  88. 1.Keterbatasan SDM terdapat ketimpangan antara beban kerja dengan tersedianya sumber daya yang mampu merespons penyelesaian secara cepat dan profesional
  89. 2.Keterbatasan sarpras dan fasilitas kerja menjadi hambatan penyelesaian pekerjaan SK23 Meningkatnya Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Pengukuran sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM” adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan, penilaian kinerja, serta pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan tiga terdiri dari nilai sistem merit dan tingkat kepuasan layanan kepegawaian. Pada periode tahun 2020-2024, nilai sistem merit menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan realisasi 138 pada tahun 2020, 261,5 pada tahun 2021 dan 2022, 345 pada tahun 2023, dan 352,5 pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan masing-masing sebesar 200, 230, 260, 290, dan 320. Sementara itu, tingkat kepuasan layanan kepegawaian juga mengalami peningkatan, dengan realisasi 67,05% pada tahun 2020, 83,98% pada tahun 2021, 82,23% pada tahun 2022, 85,94% pada tahun 2023, dan 93,95% pada tahun 2024, namun hanya pada tahun 2020 belum melebihi target yang ditetapkan, dengan target yang ditetapkan dari tahun 2020–2024 secara berturut turut yaitu 77%, 80%, 82%, dan 84%, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 33 Pencapaian Kinerja Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum 2020–2024 SK24 Meningkatnya layanan perkantoran Pengukuran sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Perkantoran” adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan perkantoran, termasuk pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, serta sarana dan prasarana yang mendukung operasional lembaga. Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan ini yaitu tingkat kepuasan layanan perkantoran. Pada periode tahun 2020–2024, tingkat kepuasan layanan perkantoran mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi tingkat kepuasan tercatat “Cukup Puas" dengan 63,98% pada tahun 2020, meningkat menjadi "Puas" dengan 77,7% pada tahun 2021, 82,7% pada tahun 2022, dan mencapai 84,94% pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun target yang ditetapkan setiap tahun adalah antara "Puas" (71-85%), pencapaian pada tahun 2023 berhasil melampaui ekspektasi dengan angka yang lebih tinggi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 34 Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum 2020–2024 Dalam pelaksanaannya hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan ini adalah kesenjangan yang signifikan antara standar ideal lembaga dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Keterbatasan SDM, cakupan tugas yang luas, serta dimensi pelayanan yang kompleks turut memperberat tantangan dalam mencapai standar yang diharapkan. 1.2 Potensi Permasalahan Sebagaimana capaian dari target Komisi Yudisial yang telah dijelaskan di atas, serta dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan menuntut kesiapan yang lebih tinggi. Dalam menghadapi berbagai potensi serta permasalahan yang muncul, Komisi Yudisial harus terus meningkatkan peran dan kapasitasnya agar tetap relevan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam mengawasi serta menjaga integritas hakim yang menjadi pilar utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Komisi Yudisial perlu mengembangkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas hakim. Penguatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem hukum yang terpercaya dan berkualitas. Berdasarkan kinerja Komisi Yudisial, maka masih terdapat beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi dilihat dari sisi PESTEL (Politic, Economy, Social, Technology, Environment, Law). Analisis PESTEL dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas independen terhadap perilaku hakim serta dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim dari 5 aspek yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum). Berikut adalah analisis kondisi Komisi Yudisial berdasarkan masing-masing aspek PESTEL: Tabel 3 Potensi dan Permasalahan No . Potensi No . Permasalahan Keterang an
  90. 1.Kerja sama dengan Lembaga lain
  91. 1.Intervensi terhadap Komisi Yudisial Politic
  92. 2.Kolaborasi dengan Akademisi dan Masyarakat Sipil
  93. 2.Putusan MK yang membatasi wewenang Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim
  94. 3.Fluktuasi Anggaran Pemerintah Economy
  95. 3.Meningkatkan kepercayaan publik melalui tranparansi dan peningkatan kinerja Social
  96. 4.Integrasi data untuk pengawasan hakim
  97. 4.Infrastruktur teknologi yang belum merata Technolo gy
  98. 5.Implementasi green office Environm ent
  99. 6.Digitalisasi proses No . Potensi No . Permasalahan Keterang an
  100. 7.Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat memperluas kewenangan KY
  101. 5.Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan Law
  102. 8.Pembangunan Corporate University/Judical University
  103. 6.Tantangan dalam Meningkatkan Jumlah Bakal Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang Berkualitas
  104. 7.Kurangnya perlindungan terhadap komisioner 1.2.1 Potensi
  105. 1.Kerja sama dengan lembaga lain Komisi Yudisial dalam melaksanakan rekrutmen hakim didasarkan pada permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung, dan hasil usulan Komisi Yudisial selanjutnya akan disampaikan kepada DPR. Pada kegiatan ini sejak awal diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga eksternal yang artinya Komisi Yudisial tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya tanpa dukungan lembaga lain. Demikian dalam melaksanakan tugas pengawasan hakim dan tugas lain dalam kerangka menjaga dan menegakkan KEPPH diperlukan sinergitas terutama dengan Mahkamah Agung. Isu ini menjadi utama dalam menjamin fungsi Komisi Yudisial tetap berjalan tanpa intervensi politik langsung. Potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial, MA, dan DPR, terutama dalam pengawasan etik, teknis yudisial, dan seleksi hakim. Berikut merupakan contoh kerja sama KY dengan DPR dengan pengusulan hakim Ad hoc Hak Asasi Manusia: Sumber: LAKIP Sekjen KY (2023) Selain itu, DPR memiliki kewenangan dalam penganggaran negara. Melalui sinergitas ini, Komisi Yudisial dapat memperoleh dukungan penganggaran yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan peradilan secara lebih efektif. Pada tahun 2023 dan 2024, DPR menyetujui tambahan anggaran bagi Komisi Yudisial untuk menjamin Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan memperluas program kegiatan lainnya.
  106. 2.Kolaborasi dengan Akademisi dan Masyarakat Sipil Kolaborasi antara Komisi Yudisial, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan integritas hakim di Indonesia. Dengan memanfaatkan keahlian akademisi dalam penelitian hukum serta pengalaman kelompok masyarakat sipil dalam advokasi dan pemantauan peradilan, Komisi Yudisial dapat menyelenggarakan pelatihan yang lebih efektif bagi hakim. Selain meningkatkan kompetensi hakim, kerja sama ini juga membantu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan sinergi yang lebih kuat antara Komisi Yudisial dengan stakeholders, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat terus mengalami perbaikan, sehingga keadilan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud dengan lebih baik. Kolaborasi berfokus pada isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Kelompok masyarakat sipil memiliki peran yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Bentuk kolaborasi antara Komisi Yudisial dan masyarakat sipil meliputi: • Penyusunan Modul Pelatihan Akademisi membantu dalam merancang kurikulum dan modul pelatihan bagi hakim. Materi yang dikembangkan mencakup analisis putusan hukum, teori hukum, serta studi kasus dari berbagai negara yang dapat menjadi referensi bagi hakim di Indonesia. • Pelatihan Berbasis Riset dan Evaluasi Putusan Hakim Komisi Yudisial bekerja sama dengan universitas dalam melakukan evaluasi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam putusan yang dihasilkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas putusan hakim • Pengawasan Independen terhadap Peradilan Masyarakat sipil memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemantauan peradilan, khususnya dalam kasus-kasus besar seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan masukan sistem peradilan, materi pelatihan hakim, serta kegiatan terkait analisis dan usulan perumusan kebijakan sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam perbaikan peradilan dan peningkatan kepercayaan publik. • Pemberian Materi Pelatihan oleh Praktisi Hukum dari Masyarakat Sipil Kelompok masyarakat sipil sebagai organisasi yang bersentuhan secara langsung dengan beragam kelompok masyarakat tentunya memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan keadilan sosial. Komisi Yudisial bekerja sama dengan praktisi dari berbagai elemen untuk memberikan pelatihan langsung kepada hakim, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap perspektif masyarakat sipil dalam proses peradilan. • Advokasi Kebijakan untuk Penguatan Integritas Hakim Komisi Yudisial dan berbagai kelompok pemerhati di bidang hukum secara konsisten bekerja sama dalam mendorong kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat integritas hakim yang bertujuan untuk melakukan perbaikan sistem kinerja hakim serta peningkatan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
  107. 3.Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Transparansi dan Peningkatan Kinerja Peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif, terutama melalui dapat dirasakannya kinerja Komisi Yudisial, yang salah satunya tercermin dalam kemudahan akses publik dan peningkatan integritas dan profesionalisme hakim. Transparansi serta ketepatan waktu dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh Komisi Yudisial menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik atas tugas Komisi Yudisial. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial tahun 2022 menunjukkan skor 71,80 dari 100, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam waktu penyelesaian, spesifikasi jenis pelayanan, dan penanganan pengaduan. Kemudian, kerja sama antara Komisi Yudisial dan lembaga lain, salah satunya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), merupakan langkah strategis dalam transparansi data keuangan hakim untuk proses seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat mendukung proses rekrutmen hakim untuk memperoleh para calon yang sesuai standar dan pelaksanaan pengawasan hakim dengan hasil yang terpercaya. Mahkamah Agung (MA) juga menekankan bahwa kepercayaan publik yang kokoh hanya dapat dibangun melalui capaian kinerja yang nyata dan penerapan nilai-nilai integritas secara konsisten. Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyatakan bahwa integritas aparatur lembaga peradilan adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan publik.
  108. 4.Integrasi Data untuk Pengawasan Hakim Integrasi data digital menjadi salah satu peluang strategis bagi Komisi Yudisial untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim di Indonesia. Integrasi data mengacu pada proses pemetaan data, sinkronisasi, analisa kebutuhan data serta pemutakhiran data yang diperoleh dari berbagai sumber internal Komisi Yudisial dan stakeholders terkait. Melalui integrasi data, maka seluruh pelaksanaan tugas di Komisi Yudisial dapat bersumber pada informasi dan/data yang valid dengan tingkat kualitas data terpercaya. Manfaat integrasi data salah satunya adalah peningkatan efisiensi dalam penanganan pengaduan masyarakat. Dalam praktiknya, pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial sering kali berjumlah besar dan beragam bentuk laporan, mulai dari laporan formal hingga keluhan tidak langsung melalui media sosial atau platform daring. Melalui sistem integrasi, berbagai sumber pengaduan ini dapat dikompilasi dan diproses secara otomatis dengan bantuan teknologi seperti Natural Language Processing (NLP), sehingga memungkinkan penyaringan informasi yang relevan, pengkategorian jenis pelanggaran, hingga penentuan tingkat prioritas penanganan kasus. Proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan objektif, serta meminimalisir kemungkinan lolosnya pelanggaran serius karena overload atau inkonsistensi dalam pengolahan laporan. Integrasi data juga membuka ruang bagi penguatan deteksi dini terhadap pelanggaran etik dan perilaku menyimpang. Melalui analisis data historis putusan dan tren pengaduan dari waktu ke waktu, Komisi Yudisial dapat membangun sistem prediktif untuk mengidentifikasi pola- pola yang mencurigakan, seperti frekuensi putusan yang menyimpang dari norma hukum, atau keterkaitan antara hakim tertentu dan perkara yang cenderung bermasalah. Selain itu, dapat berperan aktif dalam perbaikan dan peningkatan sistem keamanan persidangan dan pengadilan melalui tugas pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sistem ini tidak hanya menindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melakukan langkah- langkah preventif dengan menyampaikan peringatan dini, melakukan pembinaan, atau merekomendasikan rotasi sebelum risiko pelanggaran meningkat. Aspek penting lain dari integrasi data adalah mendorong kerja sama lintas lembaga yang lebih kuat dan efisien. Kolaborasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya yang dalam batasan tertentu dapat membuka peluang pertukaran data dan interoperabilitas sistem digital yang terstandar. Dengan berbagi informasi secara real-time, Komisi Yudisial dapat mengakses data pendukung dari lembaga lain, seperti riwayat administratif, laporan dugaan korupsi, atau hasil investigasi etik yang sedang berjalan. Sinergi ini akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif, tidak hanya terfokus pada perilaku formal, tetapi juga memperhitungkan dimensi integritas dan rekam jejak yang lebih luas dari seorang hakim. Selain mendukung pengawasan internal, integrasi data digital juga berdampak besar terhadap peningkatan transparansi dan keterlibatan publik. Dengan membangun platform yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam memantau peradilan dan laporan dugaan pelanggaran KEPPH maka masyarakat memiliki ruang untuk ikut serta dalam mengawasi peradilan. Melalui platform ini, publik dapat melihat statistik pengaduan, tahapan proses penanganan, serta rekam jejak hakim dalam aspek tertentu, seperti kinerja dan tingkat pelaporan. Transparansi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga memberikan tekanan moral dan sosial yang positif kepada para hakim untuk menjaga integritasnya di hadapan publik. Secara keseluruhan, integrasi data digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem pengawasan peradilan yang lebih modern, responsif, dan berintegritas. Dengan dukungan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektor, Komisi Yudisial memiliki peluang besar untuk menjalankan mandat konstitusionalnya secara lebih optimal, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat kekuasaan kehakiman di Indonesia.
  109. 5.Implementasi Green Office Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung Agenda 2030 yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-12 tentang Responsible Consumption and Production. Green Office menjadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional kantor pemerintah. Komisi Yudisial seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mendukung terhadap kebijakan nasional pemerintah. Beberapa regulasi nasional mendukung penerapan kantor hijau, seperti: • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. • Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang mendorong digitalisasi untuk mengurangi penggunaan kertas. Limbah kantor merupakan bahan sisa dari aktivitas perkantoran yang termasuk menjadi faktor penyebab peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan diagram yang ditampilkan, sektor limbah menyumbang 125,8 juta ton CO₂ terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2021 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu sumber emisi dalam sektor ini adalah limbah kantor, yang berasal dari aktivitas operasional perkantoran, seperti penggunaan kertas, plastik dan limbah makanan. Limbah kantor yang tidak terkelola dengan baik dapat mempercepat peningkatan emisi GRK melalui beberapa mekanisme, seperti: • Pembakaran sampah kertas dan plastik, yang menghasilkan karbon dioksida (CO₂). • Pembusukan sampah organik, yang menghasilkan gas metana (CH₄), yang memiliki efek rumah kaca lebih besar dibanding CO₂. Dengan demikian, meskipun sektor energi merupakan penyumbang terbesar emisi GRK dalam diagram ini, pengelolaan limbah kantor yang tidak optimal juga turut berkontribusi terhadap peningkatan emisi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, reduksi, daur ulang, serta pemanfaatan kembali limbah kantor menjadi langkah penting dalam upaya menekan emisi Gas Rumah Kaca.
  110. 6.Digitalisasi Proses Penerapan digitalisasi di Komisi Yudisial didukung oleh berbagai regulasi nasional yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan informasi hukum dan tata kelola proses bisnis. Beberapa regulasi tersebut antara lain: • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN): Regulasi ini menjadi dasar bagi Komisi Yudisial dalam menyempurnakan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis digital. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah: Regulasi ini menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam memetakan dan mendigitalisasi tata kelola proses bisnisnya. Digitalisasi dalam peradilan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap layanan hukum melalui sistem teknologi informasi. Beberapa aspek penting yang dibahas dalam gambar ini mencakup hukum acara teknis peradilan, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta perilaku hakim dan perangkat peradilan dalam mengadopsi sistem digital. Selain itu, digitalisasi juga memerlukan pusat data yang selalu aktif (always on), perangkat mobile untuk persidangan jarak jauh, serta koneksi jaringan yang tersedia secara memadai selama 7x24 jam agar sistem peradilan digital dapat berjalan optimal. Gambar ini menyoroti bahwa transformasi digital dalam peradilan tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan regulasi, sumber daya manusia, serta keandalan sistem informasi yang digunakan.
  111. 7.Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat memperluas kewenangan dan organisasi Komisi Yudisial Sejak pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang selanjutnya diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial memiliki peran sebagai pengawas eksternal terhadap hakim. Namun, keberadaannya sering kali berbenturan dengan MA yang memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim secara internal sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain. Selain itu beberapa kewenangan Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan yang mengikat karena adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dilakukan Revisi Undang-Undang (UU) dan peraturan Komisi Yudisial yang merupakan upaya untuk memperkuat kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial. Revisi tersebut diharapkan akan menyempurnakan tidak hanya pada penguatan kewenangan namun juga perubahan pada organisasi Komisi Yudisial khususnya pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Penghubung. Dengan adanya perubahan diharapkan kontribusi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Penghubung akan lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial baik di pusat maupun di daerah.
  112. 8.Pembangunan Corporate University /Judicial University Komisi Yudisial memiliki dua karakteristik khusus, pertama dalam penegakan etika hakim yang didasarkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan kewenangan KY teersebut dapat diperluas bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada prilaku Hakim saja di lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung namun juga meliputi pengawasan Hakim dan pejabat publik lainnya. Perubahan kewenangan ini tentu saja mendasarkan pada perubahan UUD 1945. Kedua, Komisi Yudisial memiliki jabatan fungsional yang spesifik yaitu penata kehakiman yang merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Kedua karakteristik tersebut merupakan potensi keberadaan Komisi Yudisial di masa mendatang dengan membentuk wadah semacam Judicial University (JU) yang memiliki kemiripan konsep dengan corporate university yang akan mendorong salah satu fungsi Komisi Yudisial sebagai wadah pendidikan strategis yang dirancang untuk membantu mencapai misinya melalui kegiatan pembelajaran, pendidikan, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas individu. Konsepsi JU bukanlah lembaga pendidikan seperti universitas pada umumnya, namun lebih kepada pengembangan sistem pembelajaran yang terfokus pada peningkatan kompetensi spesifik dan kebutuhan organisasi. Hal tersebut disebabkan landasan kebutuhan Komisi Yudisial secara keseluruhan dalam menjaga dan menegakkan etika yang pada masa mendatang tidak hanya memiliki orientasi untuk menangani pelanggaran etika pada hakim namun juga semua tingkatan profesi di lembaga publik. 1.2.2 Permasalahan
  113. 1.Intervensi terhadap Komisi Yudisial Peran kelembagaan dalam penguatan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial sangat penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme hakim. Aspek yang menunjukkan bagaimana kelembagaan Komisi Yudisial berkontribusi dalam penguatan revisi Undang-Undang. Dalam kerangka di atas maka Komisi Yudisial mendorong revisi Undang-Undang Komisi Yudisial untuk memperkuat kewenangan dalam memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar Kode Etik. Penguatan tugas dan kewenangan antara lain dengan melakukan penyadapan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedomanan Perilaku Hakim, dan memastikan rekomendasi Komisi Yudisial bersifat final dan mengikat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya agar tidak dapat dituntut hukum atau tindakan hukum tertentu saat menjalankan tugas atau fungsi mereka atau yang dikenal dengan Hak Imuinitas. Hal ini melindungi Anggota Komisi Yudisial untuk memastikan independensi dan kebebasan dalam bertindak, serta untuk melindungi dari intervensi eksternal saat melakukan pengawasan dan penegakan kode etik. Selain kendala tugas dan kewenangan terdapat juga kendala internal yang perlu menjadi catatan tersendiri misalnya saja sumber daya manusia pada Komisi Yudisial. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi sulit dilakukan secara efektif. Disfungsi pengawasan, yang secara konkret mengarah pada kritik bahwa tugas pengawasan Komisi Yudisial mengalami disfungsi, dimana fokus lebih banyak diarahkan pada rekrutmen calon hakim agung, sementara pengawasan perilaku hakim tidak berjalan optimal. Intervensi politik, hakim sering kali menghadapi tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Intervensi dari pihak luar ini dapat mengganggu proses peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Korupsi, risiko korupsi, termasuk suap dan praktik nepotisme, merupakan tantangan serius yang dapat merusak integritas hakim. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Citra Komisi Yudisial sebagai Mitra Peradilan, Komisi Yudisial perlu menjaga citranya sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk meningkatkan integritas hakim. Namun, ketegangan dan konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kedua lembaga tersebut (Alfarauq, 2025). Relasi antara dua lembaga tersebut sejak Komisi Yudisial berdiri tahun 2005 silam mengalami pasang surut. Sumbatan komunikasi menjadi salah satu kendala, dan salah satu cara mengatasinya adalah membentuk Tim Penghubung antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dalam upaya memberikan dukungan penyelesaian dugaan pelanggaran KEPPH, memperjelas perbedaan antara tindakan teknis yudisial dan pelanggaran kode etik, serta memfasilitasi mekanisme pemeriksaan bersama. Dengan keberadaan Tim Penghubung tersebut maka kendala-kendala yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik dan dapat ditemukan titik simpul yang pada akhirnya penguatan integritas hakim semakin meningkat. Keberadaan Tim Penghubung kedua lembaga tersebut senantiasa aktif melakuan komunikasi baik secara formal maupun informal.
  114. 2.Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Teknis Yudisial dapat Melemahkan Fungsinya Gambar 35 Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 Konsepsi awal keberadaan Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penyeimbang check and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Pembentukannya didorong oleh kebutuhan akan pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan cabang kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim, yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Despan Heryansyah, 2021). Namun demikian keberadaan Komisi Yudisial mengalami tantangan eksternal dari lembaga lain yaitu Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan Komisi Yudisial, justru mengeliminir kewenangan Komisi Yudisial. Misalnya saja Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/ 2006 yang berimplikasi dalam pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum megikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memperlemah kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan secara eksternal lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, Adanya urgensi untuk pengawasan satu atap oleh Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman baik itu hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta hakim-hakim yang berada di bawah MA. (Muhammad Hasan Basri, 2021). Putusan Mahkamah Konstutisi yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial adalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, MK menegaskan bahwa UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam hal keikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim. Implikasi putusan tersebut bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung, sehingga seleksi pengangkatan hakim hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  115. 3.Fluktuasi Anggaran Pemerintah Fluktuasi anggaran pemerintah, khususnya yang terjadi akibat kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai lembaga negara, termasuk Komisi Yudisial. Kebijakan ini tidak hanya terjadi di tahun 2025, namun dalam konteks efisiensi anggaran maka kondisi penganggaran ini telah berulang setiap tahunnya sejak tahun 2021 dan memberikan dampak dalam pelaksanaan tugas lembaga. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan serta seleksi hakim agung dan hakim Ad hoc, Komisi Yudisial harus menghadapi tantangan besar akibat pemotongan anggaran yang cukup drastis. Dalam kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, Komisi Yudisial mengalami pengurangan anggaran sebesar 54,35% dari pagu anggaran tahun 2025. Besarnya pemangkasan ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, mengingat sebagian besar program kerja Komisi Yudisial membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk dapat berjalan dengan efektif. Secara bertahap Pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi anggaran kepada Komisi Yudisial dan saat ini berkurang 10,2% dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 184.526.343.000, meski demikian relaksasi ini juga tetap berdampak pada pelaksanaan tugas Komisi Yudisial karena merubah perencanaan kegiatan secara keseluruhan yang direncanakan sejak awal. Gambar 36 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Salah satu dampak paling nyata dari pemotongan anggaran ini adalah terhambatnya proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA. Berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh MA, sebanyak 19 posisi hakim agung dan hakim ad hoc harus segera diisi untuk memastikan kelancaran sistem peradilan di tingkat tertinggi. MA telah secara resmi menyampaikan adanya kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc melalui dua surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, yaitu Surat Nomor 5/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang berisi permohonan pengisian kekosongan jabatan hakim agung, serta Surat Nomor 6/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang mengajukan pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung RI. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang dialami Komisi Yudisial, proses seleksi yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme regenerasi hakim-hakim di MA tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi permasalahan serius karena dapat berdampak pada kelangsungan sistem peradilan nasional, terutama dalam menangani perkara-perkara yang membutuhkan keputusan cepat dan akurat dari MA. Tanpa adanya seleksi yang tepat waktu, kekosongan posisi hakim agung dan hakim ad hoc dapat menyebabkan penumpukan kasus, memperlambat proses peradilan, serta menurunkan efektivitas lembaga peradilan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain berdampak pada seleksi hakim, pengurangan anggaran juga mempengaruhi operasional harian Komisi Yudisial secara keseluruhan. Sebagai lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi kode etik hakim serta menjaga integritas peradilan, Komisi Yudisial memerlukan alokasi dana yang cukup untuk menjalankan program-program pengawasannya. Namun, dengan pemotongan anggaran yang cukup besar, anggaran yang tersedia bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional dasar hingga akhir tahun 2025. Kondisi tersebut menimbulkan potensi gangguan terhadap berbagai program kerja yang telah dirancang, termasuk pemantauan kinerja hakim, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, serta upaya peningkatan kapasitas dalam sistem peradilan. Minimnya anggaran juga dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan sidang etik, di mana Komisi Yudisial memiliki kewajiban untuk menindak hakim yang melanggar kode etik guna menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa ada solusi konkret, dikhawatirkan Komisi Yudisial akan mengalami stagnasi dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi independensi dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia.
  116. 4.Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting bagi Komisi Yudisial untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengembangan sistem informasi untuk pengawasan dan pelaporan dapat membantu Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi perlu diatasi. Laporan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengindikasikan bahwa pengembangan SDM di bidang teknologi informasi masih menjadi tantangan, dengan kebutuhan peningkatan kompetensi untuk mendukung transformasi digital di sektor publik. Studi yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi adanya kesenjangan digital antara wilayah Indonesia Timur dan Barat, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh perbedaan akses terhadap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berdampak pada ketidakmerataan sektor perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, DKI Jakarta memiliki Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) tertinggi dengan nilai 7,31, sementara Papua memiliki IP-TIK terendah sebesar 3,33. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur TIK antara pusat dan daerah. Kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan SDM ini dapat menghambat implementasi teknologi secara merata di lingkungan Komisi Yudisial, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pengawasan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur TIK yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
  117. 5.Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan Komisi Yudisial Indonesia memiliki keterbatasan kewenangan dibandingkan dengan negara-negara pembanding, terutama dalam aspek pengelolaan administrasi dan disiplin peradilan. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim menyebabkan kurang optimalnya efektivitas pengawasan. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang melemahkan peran Komisi Yudisial, membatasi ruang lingkup pengawasannya, serta mempersulit implementasi rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hakim yang melakukan pelanggaran etik. Selain faktor kelembagaan, tantangan lainnya adalah tekanan politik dan keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Di sisi lain, negara-negara seperti Argentina, Meksiko, dan Brazil menunjukkan sistem pengawasan peradilan yang lebih kuat melalui wewenang yang lebih luas, termasuk dalam aspek disiplin hakim, pengelolaan keuangan, dan administrasi peradilan (Pertiwi et al, 2024). Tabel 4 Tugas dan Kewenangan Lembaga Peradilan di Beberapa Negara Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Yudisial pada tiap-tiap negara tidak selalu sama, namun ada beberapa yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan negara lain. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Komisi Yudisial Indonesia mempunyai kewenangan yang relatif sedikit apabila dibandingkan dengan negara Argentina, Meksiko dan Brazil.
  118. 6.Meningkatkan Jumlah Bakal Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang Berkualitas Permasalahan dalam meningkatkan jumlah calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang berkualitas di Indonesia mencerminkan kompleksitas sistem seleksi serta tantangan dalam penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah pendaftar yang memenuhi kriteria ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Standar kompetensi dan integritas yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi calon potensial, sehingga hanya sedikit kandidat yang mampu memenuhi persyaratan, seperti pengalaman panjang, rekam jejak yang bersih, serta keahlian profesional yang mumpuni. Berikut merupakan Rekapitulasi jumlah calon dalam setiap tahapan seleksi Hakim Agung dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5 Seleksi Hakim Agung Periode 2020-2024 Tahapan 202 0 2021 2022 2023 2024 Gel 1 Gel 2 Jumlah Pendaftar 16 149 136 98 70 153 Lulus Tahap I (Seleksi Administrasi) 6 116 128 88 63 133 Lulus Tahap II (Seleksi Kualitas) 4 45 55 29 34 37 Lulus Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) 1 24 16 17 15 37 Lulus Tahap IV (Wawancara Terbuka) dan diusulkan ke DPR 1 11 8 6 8 19 Terpilih Menjadi Hakim Agung 0 7 2 3 7 0 Berdasarkan data seleksi Hakim Agung periode 2020-2024, jumlah pendaftar mengalami fluktuasi signifikan, mulai dari 16 pendaftar pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 149 pendaftar pada tahun 2021, kemudian menurun kembali dalam dua gelombang seleksi tahun 2022 dengan 136 dan 98 pendaftar, berlanjut dengan 70 pendaftar pada tahun 2023 serta berjumlah 153 pendaftar pada tahun 2024. Namun, dari banyaknya jumlah pendaftar pada tahapan awal tersebut, hanya sebagian calon yang berhasil melanjutkan sampai ke tahap berikutnya. Hal ini belum memperhitungkan proses politik di DPR dimana para calon harus melalui tahap fit and proper untuk terpilih menjadi hakim agung. Sebagai contoh, pada tahun 2024, dari 153 pendaftar, tidak ada kandidat yang lolos hingga tahap wawancara di DPR. Pola serupa juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, di mana terdapat penyusutan jumlah kandidat pada setiap tahap seleksi, menunjukkan bahwa banyak pendaftar yang tidak memenuhi standar seleksi yang ditetapkan. Tahap wawancara di DPR, yang seharusnya menjadi bagian dari proses seleksi yang objektif, dalam beberapa kasus justru berubah menjadi ajang kompromi politik. Akibatnya, hakim yang terpilih tidak selalu merupakan kandidat terbaik dari segi profesionalisme dan integritas, melainkan individu yang mendapatkan dukungan berdasarkan kepentingan politik tertentu. Hal ini memperburuk ketidakseimbangan dalam sistem seleksi dan dapat berdampak negatif terhadap kualitas peradilan secara keseluruhan.
  119. 7.Kurangnya Perlindungan bagi Komisioner Permasalahan lemahnya perlindungan hukum terhadap komisioner Komisi Yudisial merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada independensi dan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Komisi Yudisial, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki fungsi strategis dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas pengawasan oleh komisioner sering kali menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak menerima hasil kerja Komisi Yudisial yang bahkan berujung pada upaya pelaporan hukum terhadap komisioner secara pribadi. Salah satu kasus pada tahun 2015, di mana dua komisioner Komisi Yudisial berinisial SM dan TS dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Mahkamah Agung dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal, pernyataan yang disampaikan keduanya berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi resmi Komisi Yudisial dalam mengawasi dan menyampaikan temuan atas dugaan pelanggaran etik hakim. Ketiadaan norma yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap komisioner dalam menjalankan tugas kelembagaannya menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kerja-kerja Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, dibutuhkan payung hukum terhadap Hak Imuinitas sebagaimana dijelaskan di atas. Saat ini, ketentuan mengenai imunitas hukum bagi komisioner Komisi Yudisial tengah diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang. Dalam salah satu pasal RUU tersebut dirumuskan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.” Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjamin kebebasan dan independensi komisioner dalam menjalankan tugasnya, serupa dengan perlindungan yang diberikan kepada pejabat negara lain yang menjalankan fungsi konstitusional. RUU tersebut juga mengatur bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran atas pelaksanaan tugas, maka mekanisme penanganannya dilakukan melalui Dewan Etik Komisi Yudisial, bukan melalui proses hukum pidana umum. Namun, karena ketentuan ini masih dalam bentuk RUU dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, komisioner Komisi Yudisial tetap berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi. Mereka dapat dilaporkan dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), Pasal 369 (pemerasan), atau Pasal 316 (penghinaan terhadap pejabat). Hal ini bertolak belakang dengan perlindungan hukum yang telah secara eksplisit diatur bagi lembaga lain, seperti Mahkamah Agung yang dilindungi oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui peraturan khusus yang memberikan imunitas terhadap pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam penguatan kelembagaan, antara lain melalui penyempurnaan regulasi, khususnya dengan merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial agar mencakup ketentuan perlindungan hukum bagi Komisioner. Perlindungan ini penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara profesional, adil, dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, peran Komisi Yudisial dalam menjaga marwah peradilan dikhawatirkan tidak dapat dijalankan secara optimal. 1.2.3 Analisis SWOT (Eksternal dan Internal) Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu Komisi Yudisial. Analisis SWOT dapat membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari capaian kinerja Komisi Yudisial. Adapun analisis SWOT untuk Komisi Yudisial tahun 2025-2029 berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan sebagai berikut: 1) Strength (Kekuatan)
65. a.Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat sebagai lembaga mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
66. b.Adanya sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi yang meningkatkan transparansi dan efektivitas Komisi Yudisial;
67. c.Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk seluruh tugas-tugas teknis Komisi Yudisial (rekrutmen hakim agung, pengawasan dan pemantauan perilaku hakim, penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim serta peningkatan kapasitas hakim) dan pelaporan kinerja;
68. d.Survei menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial cukup tinggi;
69. e.Adanya program penguatan kapasitas SDM serta manajemen kelembagaan untuk mendukung efektivitas kerja;
70. f.Memiliki proyeksi pelatihan/pengembangan kompetensi hakim;
71. g.Sinergitas Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan DPR;
72. h.Memiliki 20 kantor penghubung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara nasional. 2) Weakness (Kelemahan)
73. a.Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berdasarkan hasil rekomendasi yang diusulkan kepada hakim;
74. b.Anggaran yang terbatas berdampak pada kurang optimalnya program peningkatan kapasitas dan pengawasan hakim;
75. c.Hubungan dengan Mahkamah Agung dan DPR dalam pengawasan serta rekrutmen hakim belum sepenuhnya efektif;
76. d.Fungsi kantor penghubung belum optimal dalam mendukung pengawasan hakim di daerah;
77. e.Basis data hakim dan rekam jejak integritas belum terintegrasi secara menyeluruh;
78. f.Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal di beberapa sektor;
79. g.Struktur organisasi eksisting belum mengakomodasi beban tanggung jawab yang dimandatkan;
80. h.Adanya tumpang tindih wewenang dengan Mahkamah Agung. 3) Opportunity (Peluang)
81. a.Revisi peraturan perundang-undangan yang dapat memperluas kewenangan Komisi Yudisal;
82. b.Kerja sama dengan Lembaga lain;
83. c.Meningkatkan kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial melalui tranparansi dan peningkatan kinerja;
84. d.Melakukan pemanfaatan integrasi dalam pengawasan hakim;
85. e.Kolaborasi dengan Akademisi dan NGO;
86. f.Melakukan implementasi green office/digitalisasi proses;
87. g.Reformasi kebijakan kesejahteraan hakim;
88. h.Meningkatknya permintaan akan sistem keadilan yang lebih cepat dan efisien.
89. i.Pembangunan Corporate University/Judical University. 4) Threat (Ancaman)
  1. 1.Intervensi terhadap Komisi Yudisial;
  2. 2.Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan teknis yudisial dapat melemahkan fungsinya;
  3. 3.Infrastruktur teknologi yang belum merata;
  4. 4.Kurangnya perlindungan bagi komisioner;
  5. 5.Tantangan dalam penegakan
  6. 6.hukum dan reformasi peradilan;
  7. 7.Fluktuasi anggaran pemerintah;
  8. 8.Tantangan dalam meningkatkan jumlah bakal calon hakim agung dan Hakim Ad Hoc yang berkualitas. Analisis IFAS dan EFAS Analisis IFAS-EFAS (Internal Factor Analysis Summary dan External Factor Analysis Summary) membantu dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. IFAS membantu menilai kondisi internal, sementara EFAS melihat faktor eksternal, keduanya memberikan panduan yang jelas dalam merumuskan strategi yang tepat. Gambar 37 Nilai IFAS dan EFAS Dari hasil analisis IFAS dan EFAS SWOT Komisi Yudisial, menunjukkan hasil resultan pada indikator IFAS menunjukkan angka 0.029 dan EFAS - 0.117, dengan hasil ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa SWOT Komisi Yudisial terletak pada kuadran II seperti pada Gambar berikut. Gambar 38 Kuadran SWOT Komisi Yudisial Pada gambar 38, dapat diketahui bahwa hasil analisis IFAS dan EFAS Komisi Yudisial berada pada kuadran II, hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat direkomendasikan untuk Komisi Yudisial adalah dengan mengoptimalkan Strenghts (Kekuatan) dan Threat (Ancaman) yang ada pada Komisi Yudisial. Pada analisis SWOT sebelumnya telah diketahui terkait TOWS Matrix yang dapat membantu membagi strategi ke dalam empat kategori utama: SO (Strengths- Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST (Strengths-Threats), dan WT (Weaknesses-Threats). Dari hasil analisis ini maka rekomendasi strategi Strenghts (Kekuatan) dan Threat (Ancaman) Komisi Yudisial pada 2025–2029 adalah sebagai berikut :
  9. 1.Melakukan penguatan sistem pengawasan dan pemantauan perilaku hakim;
  10. 2.Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database hakim (Penguatan sistem database hakim terintegrasi);
  11. 3.Meningkatkan kualitas layanan penanganan PMKH;
  12. 4.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen hakim agung dan hakim ad hoc;
  13. 5.Mengoptimalkan fungsi kantor dan peran penghubung Komisi Yudisial;
  14. 6.Meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan;
  15. 7.Menggunakan sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja Komisi Yudisial. Gambar 39 Matriks TOWS Kekuatan (Strengths )
  16. 1.KY memiliki dasar hukum yang kuat sebagai lembaga mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim
  17. 2.Adanya sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi yang meningkatkan transparansi dan efektivitas KY 3.Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk seluruh tugas-tugas teknis Komisi Yudisial (rekrutmen hakim agung, pengawasan dan pemantauan perilaku hakim, penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim serta peningkatan kapasitas hakim) dan pelaporan kinerja
  18. 4.Survei menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap KY cukup tinggi
  19. 5.Adanya program penguatan kapasitas SDM serta manajemen kelembagaan untuk mendukung efektivitas kerja
  20. 6.Memiliki proyeksi pelatihan/pengembangan kompetensi hakim
  21. 7.Sinergitas KY dengan Mahkamah Agung dan DPR
  22. 8.Memiliki 20 kantor penghubung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara nasional Ancaman (Threats ) Strategi ST (Strengths-Threats )
  23. 1.Intervensi Politik terhadap KY S3-S7-S8-T1-T5 Melakukan penguatan sistem pengawasan dan pemantauan perilaku hakim
  24. 2.Putusan MK yang membatasi kewenangan KY dalam pengawasan teknis yudisial dapat melemahkan fungsinya S3-T3 Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database hakim (Penguatan sistem database hakim terintegrasi)
  25. 3.Infrastruktur teknologi yang belum merata S1-S7-T1-T2-T7 Melakukan penguatan sinergitas dengan mitra strategis untuk seleksi calon hakim agung
  26. 4.Kurangnya Perlindungan bagi Pelapor S1-S6-T8 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
  27. 5.Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan S2-S4-T4 Meningkatkan partisipasi publik dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim
  28. 6.Fluktuasi Anggaran Pemerintah S6-S7-T6 Meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan
  29. 7.Revisi Tatib baru DPR dapat melemahkan peran KY dalam pengawasan hakim S2-S5-T6 Menggunakan sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja KY
  30. 8.Tantangan dalam Meningkatkan Jumlah Bakal Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang Berkualitas S1-S2-S3-S6-T8 Menerapkan sistem pemantauan kinerja berkelanjutan untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih memiliki rekam jejak yang bersih Faktor Internal Faktor Eksternal “Indonesia Emas 2045” Visi ini mengandung arti bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pencapaian visi (RPJPN) yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu:
  31. 1.Transformasi sosial.
  32. 2.Transformasi ekonomi.
  33. 3.Transformasi tata kelola.
  34. 4.Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
  35. 5.Ketahanan sosial budaya dan ekologi.
  36. 6.Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
  37. 7.Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
  38. 8.Kesinambungan pembangunan. Delapan misi pembangunan tersebut merupakan penjabaran strategis dari RPJPN 2025-2045 dan menjadi acuan bagi RPJMN serta visi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Prioritas Nasional) yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 320 program kerja. 8 (Delapan) Prioritas Nasional tersebut diantaranya:
  39. 8.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
  40. 9.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  41. 10.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraussahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
  42. 11.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
  43. 12.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbassis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  44. 13.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
  45. 14.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan;
  46. 15.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kerangka di atas, Komisi Yudisial sebagai salah satu Lembaga Negara dengan peran penting terhadap integritas hakim, lebih lanjut menurunkan amanah tersebut ke dalam Rencana Strategis 2025- 2029 sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025. 2.2 Visi dan Misi Komisi Yudisial Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komisi Yudisial mengusung Visi: “Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Guna mewujudkan dan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta wewenang, tugas, dan fungsi dari Komisi Yudisial, misi yang akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
  47. 1.Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim
  48. 2.Meningkatkan Pemberdayaan Partisipasi Publik dan Penguatan Kelembagaan Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategis Komisi Yudisial 2025-2029. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Komisi Yudisial dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Komisi Yudisial. 2.3 Tujuan Komisi Yudisial Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh lembaga melalui penjabaran Visi sesuai kemampuan lembaga. Tujuan Komisi Yudisial tahun 2025-2029 adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dalam membangun kemandirian dan integritas hakim, dengan indikator indeks kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial. Target indeks kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial periode 2025- 2029 adalah sebagai berikut: B (76,61) pada tahun 2025, B (77,61) pada tahun 2026, B (78,61) pada tahun 2027, B (79,61) pada tahun 2028, dan B (81,00) pada tahun 2029. 2.4 Sasaran Strategis Komisi Yudisial Sasaran Strategis merupakan sasaran yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Namun dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dampak (impact). Sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029. Kemudian, sasaran ini dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Sasaran strategis Komisi Yudisial disusun dengan pendekatan peta strategi yang terdiri dari 3 perspektif, yaitu:
  49. 1.Perspektif Pemangku Kepentingan, merupakan sasaran yang fokus pada pemangku kepentingan dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan, harapan, serta tuntutan pasar. Pemangku kepentingan di sini adalah stakeholder yang dilayani oleh organisasi. Stakeholder Komisi Yudisial dan organisasi terkait.
  50. 2.Perspektif Internal Proses, merupakan sasaran yang berkaitan dengan efisiensi operasional dan proses-proses internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pemangku kepentingan di sini termasuk pimpinan dan pegawai di Internal Komisi Yudisial yang terlibat dalam menjalankan proses-proses tersebut. Pengukuran dalam perspektif ini mencakup produktivitas, kualitas, inovasi, dan efisiensi proses-proses kunci organisasi guna mencapai sasaran- sasaran yang telah terindentifikasi pada perspektif pemangku kepentingan. Pendekatan Enterprise Architecture (EA) dapat diadopsi sebagai kerangka strategis yang menyelaraskan strategi kelembagaan dengan proses bisnis, struktur organisasi, sistem informasi, serta dukungan teknologi. Melalui EA, Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa setiap proses internal terpetakan dengan baik, memiliki sistem pendukung yang memadai, serta dijalankan secara efisien dan terukur. Dengan demikian, pengukuran dalam perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, inovasi, dan efisiensi dari proses-proses kunci organisasi, yang seluruhnya dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah teridentifikasi dalam perspektif pemangku kepentingan.
  51. 3.Perspektif Tata Kelola, merupakan sasaran yang berfokus dalam hal kinerja SDM dan kelembagaan Komisi Yudisial guna mencapai sasaran-sasaran yang telah terindentifikasi pada perspektif internal proses dan perspektif pemangku kepentingan. Gambar 40 Peta Strategi Komisi Yudisial 2025-2029 Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan, Komisi Yudisial menetapkan dua sasaran strategis utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025–
  52. 2029.Berikut merupakan sasaran strategis Komisi Yudisial:
  53. 1.Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Integritas Hakim. Indeks Integritas Hakim diukur melalui dua sumber utama, yaitu data kinerja internal hasil pemantauan Komisi Yudisial terhadap hakim berintegritas, serta data eksternal berupa hasil survei yang melibatkan masyarakat dan pakar. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya ditentukan oleh penilaian internal Komisi Yudisial, tetapi juga mencerminkan persepsi dan evaluasi dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan pengalaman langsung terhadap layanan peradilan.
  54. 2.Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel, dengan indikator sasaran strategis yaitu Kategori Indeks Reformasi Birokrasi. Kategori indeks reformasi birokrasi yang dihasilkan dari penilaian KEMENPANRB. 2.5 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Komisi Yudisial Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, Komisi Yudisial telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran strategis sebagai berikut: Tabel 6 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Komisi Yudisial SASARAN STRATEGI S INDIKASI RISIKO INDIKASI PERLAKUAN RISIKO INDIKASI Pj. PERLAKU AN RISIKO Terwujudn ya Kemandiri an dan Penyalahgu naan wewenang dan korupsi
  55. 1.Menerapkan mekanisme whistleblowing sistem (WBS) yang memungkinkan pelaporan penyalahgunaan wewenang, Pimpinan Komisi Yudisial SASARAN STRATEGI S INDIKASI RISIKO INDIKASI PERLAKUAN RISIKO INDIKASI Pj. PERLAKU AN RISIKO Integritas Hakim dalam penegakan hukum dugaan perilaku korupsi secara anonim dan terpercaya
  56. 2.Membangun sistem pengawasan internal yang andal
  57. 3.Membentuk Tim Pengawas Independen agar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas terkait menjaga dan menegakan intgritas hakim dilakukan secara transparan dan akuntabel
  58. 4.Penguatan kerjasama antar lembaga dalam mendukung dan menguatkan integritas hakim Penurunan Kepercayaa n Publik
  59. 1.Mengembangkan metode, sistem dan mekanisme evaluasi yang andal dan terpercaya sesuai dengan perkembangan hukum dan peradilan untuk memastikan proses pelaksanaan tugas lembaga terlaksana transparan dan akuntabel Pimpinan Komisi Yudisial
  60. 2.Membangun kesadaran publik atas prinsip independensi hakim dan peradilan yang tercermin dalam putusan hakim
  61. 3.Mendorong keterbukaan dalam proses persidangan, kecuali dalam kasus yang bersifat rahasia atau sensitif
  62. 4.Mengembangkan pola kerjasama dengan MA yang mendukung pelaksanaan pemantauan persidangan, antara lain penguatan akses publik terhadap e-Court
  63. 5.Melakukan pemutakhiran atas data rekam jejak hakim untuk pemanfaatan internal lembaga, serta data karakterisasi Putusan untuk sarana informasi dan peningkatan pemanfaatan oleh publik
  64. 6.Penerapan desain komunikasi efektif bersama dengan Media dalam upaya penyebaran informasi di bidang hukum dan peradilan untuk pemberitaan yang akurat dan minim provokasi SASARAN STRATEGI S INDIKASI RISIKO INDIKASI PERLAKUAN RISIKO INDIKASI Pj. PERLAKU AN RISIKO Pelemahan Institusi peradilan
  65. 1.Mendorong sinkronisasi regulasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melalui penguatan mitra DPR agar terjadi penguatan peran dan fungsi KY melalui disetujuinya RUU Komisi Yudisial. Pimpinan Komisi Yudisial
  66. 2.Mendorong penguatan partisipasi publik dalam upaya Komisi Yudisial menguatkan peranya bersama dengan stakeholders terkait.
  67. 3.Memperkuat sumber daya manusia KY melalui rekrutmen dan pelatihan berbasis kompetensi, tidak terbatas pada SDM Penata Kehakiman
  68. 4.Melakukan penguatan kerjasama antar lembaga dan kelompok masyarakat sipil untuk mendukung dan menguatkan integritas hakim Pelaksanaa n Proses Peradilan yang Tidak Transparan
  69. 1.Mengembangkan sistem pemantauan peradilan berbasis digital agar publik dapat mengakses informasi terkait hasil pemantauan Komisi Yudisial Pimpinan Komisi Yudisial
  70. 2.Langkah Strategis Komisi Yudisial dalam mendorong Independensi dan akuntabiltas lembaga
  71. 3.Menyusun SOP Penanganan Laporan Masyarakat yang mendorong penyelesaian laporan masyarakat secara akurat, tepat waktu dan berkeadilan
  72. 4.Mengadvokasi regulasi baru yang mendorong keterbukaan informasi peradilan dan memberikan kemudahan akses bagi Komisi Yudisial atas perkara dalam kategori tertentu
  73. 5.Mendorong kerjasama pengawasan hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkaham Agung untuk diturunkan secara kongkrit dalam kegiatan bersama Pelemahan Wewenang Penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial melalui pengesahan Pimpinan Komisi SASARAN STRATEGI S INDIKASI RISIKO INDIKASI PERLAKUAN RISIKO INDIKASI Pj. PERLAKU AN RISIKO dan Tugas Komisi Yudisial RUU Komisi Yudisial yang sesuai dengan usulan pasal perubahan Komisi Yudisial Yudisial Terwujudn ya Kapasitas Manajeme n Internal yang Berkualita s, Transpara n, dan Akuntabel Stagnansi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Indeks Akuntabilita s Instansi Pemerintah
  74. 1.Penyusunan langkah strategis kelembagaan dalam peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pimpinan Komisi Yudisial Arah pembangunan Indonesia yang telah terdefinisi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 terdiri dari 17 Program Prioritas, diantaranya:
  75. 1.Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
  76. 2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
  77. 3.Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
  78. 4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  79. 5.Pemberantasan kemiskinan;
  80. 6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
  81. 7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
  82. 8.Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
  83. 9.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
  84. 10.Penguatan kesetaraan gender dan pelindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
  85. 11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
  86. 12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
  87. 13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
  88. 14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
  89. 15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
  90. 16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
  91. 17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
  92. 18.Dalam 17 program prioritas tersebut, pemerintah telah menjabarkan 8 hasil kerja terbaik yang didukung dengan 320 Program Kerja kemudian diturunkan kepada setiap Kementerian/Lembaga yang mengampu. Gambar 41 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Arah kebijakan Komisi Yudisial disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2025-2029. Arah kebijakan ini mengikuti agenda pembangunan pada RJPJN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif baru dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini yang dihadapi lembaga maupun peradilan Indonesia. Visi Komisi Yudisial yang menitikberatkan pada Integritas dan Akuntabilitas Hakim memiliki relevansi dengan Program Prioritas “Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum” dalam RPJMN 2025-2029. Gambar 42 Dukungan Komisi Yudisial dalam RPJMN 2025-2029 Pada RPJMN 2025-2029 menempatkan Komisi Yudisial untuk mendukung Prioritas Nasional 7 (PN-7), yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan. Pencapaian keberhasilan target PN-7 tersebut, Komisi Yudisial bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-7 tersebut, akan diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-7 sendiri terbagi ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas hingga ke Proyek Prioritas. PN-7 yang turunannya melalui PP dan KP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2025-2029 untuk Kegiatan Prioritas (KP)-7 Penguatan Kelembagaan Hukum. Berdasarkan Gambar 42 Komisi Yudisial bersinergi dengan Kemenko Polkam dan Kemenkum dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) 7. Dalam Renstra Komisi Yudisial terdapat Sasaran Strategis yaitu terwujudnya kemandirian dan integritas hakim. Untuk mencapai tujuan dari sasaran tersebut, Komisi Yudisial menetapkan indikator dalam bentuk indeks integritas hakim yang dapat menunjukkan pencapaian Komisi Yudisial untuk memenuhi tujuan pembentukan Komisi Yudisial. Dalam RPJMN ini, Komisi Yudisial terlibat dalam program prioritas penguatan kelembagaan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan terpercaya. Fokus utama dalam program ini adalah penguatan kelembagaan hukum (07.03.01), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan hukum, Komisi Yudisial juga berperan dalam berbagai proyek prioritas yang mendukung peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam sistem peradilan. Salah satu proyek utama adalah pembentukan penghubung Komisi Yudisial di daerah, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku hakim di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya penghubung ini, Komisi Yudisial dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga terlibat dalam pengembangan dan integrasi database hakim ke dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia peradilan. Melalui sistem ini, Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan yang lebih sistematis terhadap rekam jejak serta kinerja para hakim, sehingga dapat memastikan bahwa hanya hakim yang berintegritas dan berkompeten yang bertugas di lembaga peradilan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas maka penguatan Penghubung Komisi Yudisial tidak hanya sebatas pada organisasi, namun juga SDM dan penguatan kewenangan tugasnya di daerah. Dalam meningkatkan profesionalisme hakim, Komisi Yudisial turut menyelenggarakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para hakim dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai standar etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan hakim dapat lebih konsisten dalam menegakkan keadilan serta menjaga independensi lembaga peradilan dari berbagai bentuk intervensi. Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum, Komisi Yudisial juga memberikan rekomendasi hasil kajian terhadap integritas hakim, yang menjadi dasar bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Rekomendasi ini berfungsi sebagai panduan dalam menilai kualitas dan profesionalisme hakim serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Komisi Yudisial juga turut mendukung peningkatan kualitas layanan pengadilan, dengan fokus pada akses publik yang lebih adil dan akuntabel. Dalam upaya mendukung berbagai inisiatif tersebut, Komisi Yudisial telah merumuskan arah kebijakan dan strategi jangka menengah yang terstruktur dan berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah Kebijakan dan strategi yang dirancang mencerminkan fokus lembaga dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas dan integritas hakim, serta memperbaiki tata kelola internal secara berkelanjutan. Rincian arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut ini. Tabel 7 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 No Tujuan dan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program 1 Tujuan : Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dalam membangun kemandirian dan No Tujuan dan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program integritas hakim. Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pemantauan Perilaku Hakim Melakukan penguatan sistem pengawasan dan pemantauan perilaku hakim Penegakan Integritas Hakim Meningkatkan jumlah bakal calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sesuai Kompetensi Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen hakim agung dan hakim ad hoc Meningkatkan jumlah hakim peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Teknis Hukum Peradilan Meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan Penegakan Integritas Hakim Meningkatkan jumlah hakim yang mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) • Meningkatkan pemahaman hakim dan publik tentang Penanganan PMKH • Meningkatkan kualitas layanan penanganan PMKH Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database hakim Melakukan penguatan sistem database Hakim Terintegrasi Meningkatkan partisipasi publik dan mitra strategis mewujudkan hakim berintegritas Memperkuat Kerjasama Dengan Mitra Dan Lembaga Terkait Meningkatkan kolaborasi program Komisi Yudisial yang Melakukan penguatan kolaborasi lintas unit dalam No Tujuan dan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program terintegrasi dalam rangka meningkatkan integritas hakim pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Terwujidnya Kapasitas Manajemen Internal Penguatan kelembagaan Komisi Yudisial Menggunakan sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja Komisi Yudisial Dukungan Manajemen Secara keseluruhan, peran Komisi Yudisial dalam RPJMN 2025- 2029 sangat strategis dalam memastikan keberlanjutan reformasi hukum dan peningkatan kualitas peradilan di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, Komisi Yudisial berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, independen, serta dapat dipercaya oleh masyarakat melalui program Penegakan Integritas Hakim. Keberhasilan program dan kegiatan ini juga didukung oleh Program Dukungan Manajemen. Integritas hakim adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tanpa integritas yang kuat, putusan hakim dapat diragukan keadilan dan objektivitasnya, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada legitimasi lembaga peradilan. Program Penegakan Integritas Hakim untuk memastikan bahwa seluruh hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik, norma hukum, dan prinsip-prinsip keadilan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau perilaku yang merusak citra lembaga peradilan. Dalam paradigma tersebut Komisi Yudisial berupaya ikut mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia dengan berperan aktif dalam menjaga integritas hakim serta meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap integritas hakim di seluruh Indonesia melalui penguatan pengawasan hakim, peningkatan kapasitas hakim, advokasi hakim dan pemberdayaan publik dengan melibatkan stakeholder eksternal. Wujud komitmen tersebut dibuktikan dengan hasil kinerja Komisi Yudisial dalam upaya peningkatan integritas hakim, antara lain:
  93. 1.Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi
90. a.Penanganan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
91. b.Pemantauan Perilaku Hakim di Persidangan
92. c.Usul Penjatuhan Sanksi
  1. 2.Profiling Hakim Profilling hakim bertujuan untuk memperoleh data rekam jejak hakim yang ada, dimana memuat data hakim seluruh Indonesia untuk mempermudah dalam membantu memprediksi dan memudahkan dalam melaksanakan penelusuran track record hakim.
  2. 3.Peningkatan Kapasitas Hakim Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial RI berfokus pada peningkatan pemahaman KEPPH terhadap hakim, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat melahirkan putusan yang memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum, serta patuh terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).
  3. 4.Advokasi Hakim Selain mempunyai fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial RI juga mempunyai fungsi advokasi kepada hakim. Tugas advokasi hakim yaitu penanganan laporan/informasi tentang dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, dan koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik perhatian publik. Wujud pelaksanaan advokasi tersebut dengan meningkatkan upaya penegakan (represif) dan pencegahan (preventif) sesuai amanat Undang-Undang. Efektivitas kinerja Komisi Yudisial semestinya menghasilkan dampak di masyarakat. Dampak itu terutama adalah kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim. Evaluasi terhadap dampak program-program Komisi Yudisial perlu dilakukan melalui pengukuran tingkat kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Untuk dapat melakukan evaluasi dampak kinerja Komisi Yudisial, maka dilakukan pengukuran indeks integritas hakim. Indeks integritas hakim adalah sebuah nilai atau angka yang digunakan untuk mengukur seberapa besar integritas seorang hakim serta sejauh mana Komisi Yudisial menjalankan tugasnya menjaga martabat dan kehormatan hakim serta perilaku hakim. Indeks integritas hakim diperoleh dengan indeks komposit berdasarkan indeks persepsi integritas hakim, data administratif (data pelatihan hakim, data advokasi hakim, data pengawasan hakim dan data profiling hakim). Adapun dampak yang diharapkan dari indeks integritas hakim adalah:
  4. 1.Memperoleh gambaran karakteristik hakim di Indonesia
  5. 2.Memperoleh perbandingan indeks integritas hakim per- provinsi
  6. 3.Bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pimpinan dalam menetapkan kegiatan-kegiatan di Komisi Yudisial yang terkait dengan integritas hakim Dengan adanya program ini, proses pengawasan, rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi kinerja hakim dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk mendukung program ini terdapat sasaran program yang ingin dituju, diantaranya yaitu:
  7. 1.Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik dan standar profesional yang berlaku. Dengan sistem pengawasan yang lebih berkualitas dan transparan, diharapkan integritas dan akuntabilitas hakim dapat terjaga secara optimal.
  8. 2.Meningkatnya Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, serta Peningkatan Kapasitas Hakim Sasaran ini berfokus pada proses seleksi dan pengangkatan calon hakim agung dan hakim ad hoc yang transparan dan akuntabel, guna memastikan bahwa para hakim yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Selain itu, advokasi bagi hakim dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas dan profesionalisme penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung.
  9. 3.Meningkatnya Sistem Rekam Jejak Hakim Pengembangan sistem rekam jejak yang komprehensif bertujuan untuk mendokumentasikan dan memantau riwayat kinerja, perilaku, dan integritas hakim secara berkelanjutan. Data rekam jejak ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait seleksi calon hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA, promosi, pembinaan, maupun tindakan disipliner, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lembaga peradilan. Dalam menjalankan Program Penegakan Integritas Hakim, diperlukan serangkaian kegiatan yang dirancang khusus sebagai langkah implementasi. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai wujud nyata dari upaya memperkuat sistem pengawasan, proses rekrutmen, advokasi, serta peningkatan kapasitas dan rekam jejak hakim. Berikut adalah uraian mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program penegakan integritas hakim:
  10. 1.Kegiatan Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) Kegiatan ini meliputi penerimaan, verifikasi, dan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Melalui mekanisme ini, masyarakat maupun internal lembaga peradilan dapat melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi. Penanganan yang cepat dan transparan atas laporan tersebut menjadi pondasi untuk menjaga akuntabilitas hakim serta memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan berlarut-larut.
  11. 2.Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkompetensi dan berintegritas tinggi yang dapat menduduki posisi strategis di Mahkamah Agung. Selain itu, advokasi dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan menjadi bagian penting untuk menjaga dan mengembangkan integritas serta profesionalisme mereka secara berkelanjutan.
  12. 3.Kegiatan Layanan Penanganan dan Pencegahan PMKH (Perilaku Melanggar Kode Etik Hakim) Kegiatan ini berfokus pada layanan sistematis dalam mendeteksi, menangani, serta mencegah perilaku-perilaku yang melanggar kode etik hakim. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan untuk mengurangi risiko pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja hakim yang kondusif dan berintegritas.
  13. 4.Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung Investigasi terhadap hakim maupun calon hakim agung adalah kegiatan kritikal yang bertujuan untuk mendalami dan menilai secara objektif segala bentuk indikasi pelanggaran integritas. Proses investigasi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil seleksi dan evaluasi berjalan dengan adil dan sesuai prosedur.
  14. 5.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan membantu hakim memperkuat pemahaman mereka tentang kode etik, norma hukum, dan perkembangan terbaru dalam bidang peradilan. Kapasitas yang memadai menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas putusan serta menjaga integritas pribadi dan lembaga peradilan secara keseluruhan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara terperinci, serta diturunkan menjadi rincian output, yang secara komprehensif diuraikan dan dijelaskan secara rinci pada Bab IV dokumen ini, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai target-target spesifik dan hasil konkret yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan tersebut. Keenam arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam satu program strategis, yakni Program Dukungan Manajemen. Program ini kemudian dijabarkan dalam tiga sasaran program yaitu:
  15. 1.Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal Sasaran ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pengelolaan layanan yang ada di lingkungan internal organisasi. Dengan tata kelola yang berkualitas, proses administrasi, komunikasi, koordinasi, dan pelayanan internal dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini meliputi peningkatan sistem manajemen mutu, pengembangan prosedur standar operasional, serta penerapan pengawasan dan evaluasi yang konsisten agar pelayanan internal mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
  16. 2.Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan Sasaran ini berfokus pada penguatan aspek hukum, struktur organisasi, dan kelembagaan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.
  17. 3.Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK dan Informasi, Serta Fasilitasi JFPK Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan relevansi produk kajian yang dihasilkan, layanan informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, serta fasilitasi kepada JFPK (Jabatan Fungsional Penata Kehakiman) agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan hasil kajian yang berkualitas, organisasi dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data dan analisis mendalam. Layanan informasi yang baik akan mempermudah akses dan pemahaman para pihak terkait, sementara fasilitasi JFPK yang optimal mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja para penata kehakiman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari sasaran yang telah ditetapkan secara detail dan diterjemahkan ke dalam rincian output, yang dijelaskan secara menyeluruh dalam Bab IV dokumen ini, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang target-target spesifik serta hasil nyata yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan tersebut. 3.3 Kerangka Regulasi Guna mendukung pencapaian sasaran strategis, diperlukan penguatan kerangka regulasi dalam lima tahun ke depan. Upaya ini dilakukan dengan menyempurnakan sejumlah peraturan teknis yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, termasuk penyusunan dan revisi Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang relevan. Regulasi yang dibutuhkan bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial 2025-2029, sebagaimana dirinci dalam Lampiran 3. 3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan merupakan suatu sistem yang mencakup perangkat kementerian atau lembaga, struktur organisasi, mekanisme tata kelola, serta pengelolaan aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab suatu institusi. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh elemen organisasi bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kerangka kelembagaan yang kuat, setiap kementerian dan lembaga dapat mengoptimalkan perannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sinergis, sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam pencapaian target pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan yang kuat dan terstruktur dengan baik menjadi landasan utama dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan strategi pembangunan. 3.4.1 Analisis Kebutuhan SDM Seiring dengan meningkatnya tuntutan agar Komisi Yudisial mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab menjaga integritas dan keluhuran martabat hakim, maka kebutuhan akan SDM di lingkungan Komisi Yudisial turut mengalami peningkatan signifikan baik dari jumlah maupun pemenuhan kompetensi teknis dan non teknis. Dalam pemenuhan kompetensi teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maka semakin kompleks pola perilaku dugaan pelanggaran KEPPH secara langsung akan memberikan dampak dalam metode pengawasan perilaku hakim yang dilakukan Komisi Yudisial, percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat, pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc, penyelesaian perkara PMKH serta penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Hakim. Sebagai pendukung utama tugas-tugas strategis Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal dituntut untuk memiliki SDM yang tidak hanya mencukupi secara jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya. Terlebih lagi, tantangan dalam mendukung fungsi kelembagaan Komisi Yudisial seperti koordinasi lintas lembaga, pelayanan informasi publik, pengelolaan teknologi informasi, serta pemantauan putusan dan proses persidangan, membutuhkan keahlian teknis dan non-teknis yang terus berkembang. Analisis ini menjadi landasan penting dalam perencanaan SDM yang adaptif dan responsif terhadap tantangan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Pada periode tahun 2025 s.d 2029 fokus utama dalam tiga tahun pertama yaitu penataan SDM khususnya SDM CPNS hasil seleksi pengadaan tahun 2024 sejumlah 135 pegawai. Prioritasnya adalah peningkatan kompetensi dan juga penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam bekerja sehingga dapat mendukung kinerja organisasi, dan selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja organisasi dengan jumlah pegawai yang ada. Pengukuran ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial apakah sudah terpenuhi, kurang atau berlebih. Jika kondisi SDM sudah terpenuhi atau berlebih maka tidak perlu dilakukan penambahan pegawai dan perlu dilakukan penataan internal terhadap masing-masing unit kerja. Pada kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan jumlah pegawai dalam jabatan tertentu, maka dapat dilakukan beberapa cara untuk pemenuhan SDM tersebut yaitu sebagai berikut :
  18. 1.Pengisian Jabatan Fungsional oleh pegawai internal melalui Perpindahan atau Promosi Jabatan
  19. 2.Pengisian Jabatan oleh pegawai eksternal melalui talent akuisisi
  20. 3.Pengisian Jabatan oleh masyarakat umum melalui seleksi CPNS Proses pemenuhan SDM melalui seleksi CPNS dapat dilaksanakan pada Tahun 2029/2030 dengan memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Jabatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan perencanaan pemenuhan SDM melalui pengadaan pegawai yang dijelaskan pada Tabel 8 berikut. Tabel 8 Perencanaan SDM Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Unit Kerja Jabatan Jumlah SDM (orang) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arsiparis 1 Penata Kehakiman Ahli Pertama 2 Biro Pengawasan Perilaku Hakim Arsiparis Terampil 4 Penata Kehakiman Ahli Pertama 5 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Perencana Ahli Pertama 4 Analis Anggaran Ahli Pertama 2 Analis Hukum Ahli Pertama 4 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama 3 Arsiparis Terampil 2 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1 Auditor Ahli Pertama 2 Auditor Terampil 1 Biro Umum Arsiparis Terampil 5 Teknisi Sarana dan Prasarana 1 Penata Laksana Barang Terampil 2 Dokter Gigi Pertama 1 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1 Pusat Analisis dan Layanan Informasi Analis Hukum Ahli Pertama 1 Arsiparis Terampil 1 Pranata Komputer Terampil 3 Asisten Pustakawan Terampil 2 Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris) 2 Pranata Komputer Ahli Pertama 4 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 2 Total 56 Data tersebut merupakan kondisi kebutuhan SDM Komisi Yudisial hasil persetujuan formasi KemenPAN/RB tahun 2024, dimana kebutuhan ini dapat terus mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan organisasi setiap tahunnya di masa mendatang. Struktur SDM yang telah terbentuk dengan pembagian fungsi yang cukup proporsional, kebutuhan untuk melakukan review dan analisis kompetensi secara berkala sangat diperlukan. Hal ini guna memastikan kesesuaian antara jumlah dan kemampuan SDM dengan dinamika tugas yang diemban, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti transformasi digital, penguatan pengawasan berbasis data, serta peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam bidang hukum, perencanaan strategis, teknologi informasi, serta pelayanan publik akan sangat menentukan efektivitas kinerja lembaga. 3.4.2 Pengembangan Kompetensi SDM Pengembangan kapasitas SDM akan dilakukan melalui strategi pengembangan kompetensi yang memperhatikan pendekatan individu, tim, organisasi, dan proses. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mendukung visi dan misi lembaga. Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat dua jalur pengembangan kompetensi yang dapat dipilih. Pertama, jalur degree, yang berfokus pada pendidikan formal melalui institusi pendidikan, dengan area penguatan kompetensi yang terbagi dalam beberapa bidang strategis dalam dokumen HCDP untuk periode 2025-2029. Kedua, jalur non degree, yang lebih mengutamakan pembelajaran tematik, baik secara klasikal maupun non klasikal, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, rotasi, dan pemenuhan formasi strategis perlu menjadi agenda prioritas dalam upaya penguatan kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ke depan. Selain itu, pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan dengan penerapan Corporate University yang berfokus pada pembelajaran terintegrasi. Corporate University diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk membangun kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, khususnya di bidang teknis fungsional penata kehakiman, dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran terkini serta memfasilitasi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui penerapan Corporate University, diharapkan dapat tercipta SDM yang unggul, profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di era digital yang serba cepat. Berikut merupakan tujuan dari penerapan Corporate University :
  21. 1.Memberikan visi dan arah pengembangan kompetensi ASN JF Penata Kehakiman melalui strategi pembelajaran terintegrasi (Corporate University), yang mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan pengembangan kompetensi secara efektif, efisien, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun yang selaras dengan teknologi pembelajaran terkini;
  22. 2.Memberikan arah transformasi implementasi Corporate University yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ASN SMART yang berkinerja tinggi, profesional, agile, berwawasan global, dan berintegritas;
  23. 3.Mendukung pencapaian target pembangunan bidang integritas Hakim melalui pengembangan SDM Fungsional Penata Kehakiman yang berkelanjutan dan diselenggarakan melalui pembelajaran terintegrasi (corporate university);
  24. 4.Mendorong seluruh pihak di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk secara aktif, kolaboratif, dan partisipatif membangun dan mewujudkan SDM Fungsional Penata Kehakiman menjadi talenta yang unggul dan profesional serta berintegritas melalui strategi pengembangan kompetensi berkelanjutan;
  25. 5.Memberikan arah pembangunan sistem informasi Fungsional Penata Kehakiman yang mendukung pembelajaran terintegrasi dengan ekosistem digital yang mampu menghasilkan talenta cakap digital di bidang pembangunan integritas hakim. Pengembangan kapasitas SDM melalui penerapan Corporate University direncanakan akan dilakukan pada Tahun 2026 s.d 2030. Dimulai dari tahap pra kondisi pada tahun 2025, yang berfokus pada harmonisasi regulasi dan penyusunan kajian pengembangan, hingga rencana strategis tahun 2026–2029 yang mencakup identifikasi kebutuhan kompetensi, pengembangan program pelatihan, pembentukan struktur dan proses Corporate University, penguatan infrastruktur dan teknologi, serta implementasi pembelajaran terstruktur berbasis jabatan. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme ASN melalui sistem pengembangan kompetensi yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan. Tabel 9 Roadmap Penerapan Corporate University Tahun Kegiatan 2025: Pra Persiapan
  26. 1.Harmonisasi Permenpan 84 Tahun 2020 dengan Permenpan 1 Tahun 2023
  27. 2.Penyelarasan Arah Strategis Pengembangan SDM JFPK dengan Organisasi
  28. 3.Penyusunan Kajian DIM Pengembangan JFPK 2026: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Kompetensi
  29. 1.Penyempurnaan Ruang Lingkup JFPK
  30. 2.Penyempurnaan Kamus dan Standar Kompetensi JFPK
  31. 3.Mapping Standar Kompetensi dan Identifikasi Gap Kompetensi
  32. 4.Penyempurnaan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
  33. 5.Sosialisasi Konsep ASN Corporate University dan Penguatan Budaya Belajar Tahun 2027: Pengembangan Program Pelatihan
  34. 1.Penyusunan Kurikulum Pelatihan
  35. 2.Pengembangan model pelatihan
  36. 3.Penyusunan peta pembelajaran per level jabatan
  37. 4.Penyusunan Rancang Bangun Mata Pelatihan dan Rencana Pembelajaran
  38. 5.Penyusunan Modul Utama Tahun 2028: Pembentukan Proses dan Struktur Corporate University
  39. 1.Penyusunan Regulasi dan SOP
  40. 2.Penyiapan Organisasi Pengelola dan Tata Kelola
  41. 3.Pembentukan Unit/Sub unit/ tim Assesment Center Tahun 2029: Penguatan Infrastruktur dan Teknologi
  42. 1.Pengembangan Learning Management System (LMS)
  43. 2.Integrasi kurikulum dan modul, dan bahan ajar ke LMS
  44. 3.Bangun infrastruktur digital (portal, konten digital, modul, webinar).
  45. 4.Peningkatan literasi digital ASN dan Ekosistem Pembelajaran Digital Tahun 2030: Kick Off Implementasi ASN Corpu Bidang Teknis Penata Kehakiman
  46. 1.Pembangunan Komitmen Stakaholder
  47. 2.Implementasi Pelatihan Teknis Terstruktur
  48. 3.Sertifikasi JFPK berbasis Kompetensi
  49. 4.Penyusunan Instrumen Pengukuran Impementasi ASN Corporate University Kerangka kelembagaan yang kuat dan terstruktur dengan baik menjadi landasan utama dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan. Dalam mengimplementasikan rencana strategis, Komisi Yudisial perlu mengenali dan memetakan kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategisnya, dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, pengelolaan manajemen SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas. 3.4.3 Perencanaan Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung implementasi rencana strategis secara menyeluruh dan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Sarana yang memadai akan mendorong peningkatan kinerja organisasi, efisiensi kerja, serta mendukung tercapainya target-target strategis yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial melakukan identifikasi dan proyeksi kebutuhan sarana kerja dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Data proyeksi sara6*na disajikan secara rinci dalam Tabel 10. Tabel 10 Data Proyeksi Sarana 2025-2029 No Jenis Asset Satuan Jumlah Kebutuhan 2025 2026* 2027* 2028* 2029* 1 Laptop Unit 150 200 89 2 Printer Meja Warna Unit 50 3 Printer Portabel Unit 25 30 60 4 Printer Scanner Unit 50 50 5 Handy Cam Unit 15 15 6 Kamera SLR Unit 15 15 7 Tripod Unit 15 15 8 Kursi Kerja Unit 129 84 84 89 9 Meja Kerja Unit 129 84 84 29 10 Dispencer Unit 12 12 11 Projector Unit 6 6 33 12 Lemari Arsip (Filling Kabinet) Unit 1 30 30 13 Lemari Arsip Kaca Unit 30 30 14 Mesin Penghancur Kertas Unit 15 15 15 TV LED 75 inch Unit 14 14 16 Sofa Tamu set 6 6 17 Voice Recorder Unit 15 15 18 Elevator Unit 6 19 CCTV set 1 1 1 20 Reach in Chiller Unit 3 21 AC Portable Unit 6 22 Kursi baca Unit 29 29 23 Kursi pengelola Unit 2 2 24 Kursi tamu pengelola Unit 2 2 25 Meja baca Unit 2 2 26 Meja baca/diskusi bundar Unit 1 1 27 Meja pengelola Unit 2 2 28 credenza/mobil drawer Unit 15 4 4 29 Lemari Unit 5 5 30 lemari pablo 4 rak Unit 9 9 31 Sofa Cubic 1 seater Unit 2 32 Sofa Oslo 1 seater Unit 2 33 Audio wireless Portable set 1 34 PC Pengunjung Unit 2 35 PC Penataan Asset Mult Unit 1 36 Digital Windows Display Unit 1 37 TV QLED 75" AI Smart Unit 1 38 Smart Scanner A3 Unit 1 39 Tablet PC Pengunjung Unit 8 No Jenis Asset Satuan Jumlah Kebutuhan 2025 2026* 2027* 2028* 2029* 40 Kursi Hadap Unit 58 41 Komputer PC Unit 7 42 Meja Komputer Unit 29 43 Meja Telepon Unit 29 44 Meja Rapat Unit 28 45 Telepon Unit 29 46 Crytophone Unit 14 47 PC All in One Unit 14 48 Storage/Hardisk Eksternal Unit 29 49 Printer Warna Unit 29 50 Lemari Kaca Unit 65 51 Lemari Buku Unit 65 52 TV Unit 29 53 Meja Kursi (Sofa Tamu) Unit 14 54 Penghancur Kertas Unit 14 55 Kursi Tamu Unit 30 56 Meja Kerja Bersama Unit 33 57 Printer All In One Unit 33 58 Filling Cabinet Unit 60 59 Meja dan Kursi Tamu Unit 7 60 Kursi Rapat Unit 140 61 Sound System Unit 14 62 AC Unit 47 63 Videowall Unit 14 64 White Board Unit 33 65 Focusing Screen Unit 330 66 Karpet Unit 1 67 Rak Peralatan Sholat Unit 1 68 Rak Sepatu Unit 1 69 Rak Besi Unit 4 70 Lemari Besi Unit 7 71 Pesawat TV/LCD Monitor Unit 4 72 Meja Petugas Unit 1 73 Kursi Petugas Unit 2 74 Tensimeter Digital Unit 2 75 Examination Table Unit 1 76 Tempat tidur periksa Unit 1 77 Meja Periksa Unit 2 78 Timbangan dewasa Unit 1 79 Timbangan Dewasa Manual Unit 1 80 Timbangan bayi Unit 1 81 Stetoscop Unit 2 82 ECG/EKG/Electrocardiograph Unit 1 83 Kursi roda Unit 2 84 Lampu kepala / head lamp Unit 1 85 Laringoskop Unit 1 86 Nebulizer Unit 1 No Jenis Asset Satuan Jumlah Kebutuhan 2025 2026* 2027* 2028* 2029* 87 Otoscope Unit 1 88 Resusitator Dewasa Unit 1 89 Tiang infus Unit 1 90 Tabung Oksigen Unit 2 91 Stretcher/Brankar Unit 1 92 Autoclave Unit 1 93 Opth5almoscope Unit 1 . 94 Timbangan obat Unit 1 95 Set Bedah Minor Unit 1 96 lemari obat1 Unit 2 97 lemari alat medis Unit 1 6 lemari es 4 pintu Unit 2 99 Dental Unit Roson KLT6210- N2+(FN- 11E) Unit 1 100 Air Compres ROSON M-2EW- 32 (New RS) Unit 1 101 Suction Machine FO3001-b Unit 1 102 Autoclave Max-8B 23L Unit 1 103 Sterilisator Kasheg Unit 1 104 Sealing Machine 6-01 Unit 1 105 Set Handpiece Kit+Lubrication Bottle Tealth Unit 1 1 106 SUPERCAM CF-989 Intraoral Camera Unit 1 107 DBA Ultrasonic Scaler D3 Led Unit 1 108 DBA Light Curing I-Led Unit 1 109 Headlight With Lo0upes EU Plug Size 2,5X Unit 1 110 Uv Cabinet 24-02 Unit 1 111 Trolley Dentist Unit 2 112 Citoject Syringe In Box No. 4965 Unit 2 113 Shade Guide (Vita) 3D 29 Color Unit 1 114 Tooth Forceps Adult 1 Set Unit 5 115 Tooth Forceps Children 1 Set Unit 3 116 Luxator H.F. (Set Of 6), In Zipper Pouch Unit 31 6 117 Composite Instruments Set Of 6, Blue Tip In Plastic Po Unit 1 118 Cam Action Unit 15 119 QLED 75 inch" Smart AI TV Unit 14 120 Digital Windows Display Tou Unit 7 121 Drone Unit 2 122 Audio Wireless Portable + Mi Unit 6 123 Audio Video mixer Streamer Unit 1 124 Buku Tamu Digital Unit 1 125 Kendaraan Operasional Es II Unit 6 126 Headphone Unit 50 No Jenis Asset Satuan Jumlah Kebutuhan 2025 2026* 2027* 2028* 2029* 127 Microphone conference Unit 7 Total Kebutuhan Sarana 274 688 697 1580 109 Selain sarana, prasarana juga memegang peranan penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Ketersediaan prasarana yang layak dan memadai tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan profesional. Oleh karena itu, dalam mendukung pelaksanaan rencana strategis, Komisi Yudisial telah melakukan identifikasi serta proyeksi kebutuhan prasarana secara terencana dan berkelanjutan untuk periode 2025–2029. Rincian proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 11 Data Proyeksi Prasarana 2025-2029 No Jenis Prasarana Satuan Jumlah Kebutuhan 2025 2026 2027 2028 2029 1 Renovasi Gedung PKY Jateng Pkt 1 2 Renovasi Gedung PKY Surabaya Pkt 2 3 Renovasi Gedung PKY Bali Pkt 1 4 Renovasi Lantai 2 Gedung Kantor KY Pkt 1 5 Renovasi Lantai 3 Gedung KY Pkt 1 6 Renovasi Lantai 6 Gedung KY Pkt 1 7 Renovasi Gedung PKY Kupang Pkt 1 8 Renovasi Gedung PKY Pontianak Pkt 1 9 Pemugaran Lapangan Upacara Gedung KY Pkt 1 10 Renovasi Lapangan Tenis Gedung KY Pkt 1 11 Perluasan Parkir Kendaraan Gedung KY Pkt 1 12 Renovasi Gedung PKY Baru Pkt 2 3 13 Renovasi (pengecatan dan perbaikan Minor) Gedung Kantor Sekretariat Jenderal KY Pkt 1 14 Renovasi Lobby Gedung Kantor KY Pkt 1 15 Renovasi Ruang Rapat Biro/Pusat Pkt 1 Total Prasarana 7 5 3 4 Berpijak kerangka 5 (lima) tahun dalam Renstra sebelumnya bahwa kerangka kelembagaan Komisi Yudisial masih relevan dengan pencapaian target yang ditetapkan dalam sasaran program di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan Sekretariat Jenderal masih adaptif dengan perubahan dan persoalan yang hadir dalam lima tahun. Meski demikian perlu dilakukan upaya untuk perencanaan dalam kerangka kelembagaan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang akan hadir di masa mendatang yang salah satunya Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Komisi Yudisial menyusun Enterprise Architecture Komisi Yudisial (EAKY) yang sesuai dengan kondisi proses bisnis saat ini dan disesuaikan agar selaras dengan Arsitektur SPBE terkini yaitu sebagaimana tertuang pada diagram referensi arsitektur berikut ini: Gambar 43 Referensi Arsitektur SPBE Berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE tersebut, Komisi Yudisial menetapkan target Arsitektur SPBE Komisi Yudisial sebagai berikut: Target Capaian Strategis Tata Kelola T2I Komisi Yudisial Gambar 44 Diagram Pencapaian Rencana Strategis Tata Kelola Komisi Yudisial Detail Implementasi untuk memperkuat Tata Kelola Organisasi pada Komisi Yudisial memiliki 5 lingkup kegiatan yang menjadi acuan, diantaranya:
  50. 1.Kegiatan Penguatan Sistem Komisi Yudisial diterjemahkan ke dalam beberapa Indikator SPBE dan juga Indikator Statistik Sektoral, diantaranya: a) Penerapan Manajemen Data; b) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; c) Audit Infrastruktur SPBE; d) Audit Aplikasi SPBE; e) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik; f) Layanan Data Terbuka; g) Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; h) Penerapan Standar Data Statistik (SDS); i) Penerapan Metadata Statistik; j) Proses Pengolahan Data; dan k) Proses Analisis Data.
  51. 2.Kegiatan Pemberdayaan Stakeholders Komisi Yudisial dan Publik, diterjemahkan ke dalam beberapa Indikator SPBE dan juga Indikator Statistik Sektoral, diantaranya: a) Kolaborasi Penerapan SPBE; b) Penerapan Manajemen Layanan SPBE; c) Akses Media Penyebarluasan Data; d) Proses Pengumpulan / Akuisisi Data; dan e) Proses Diseminasi Data.
  52. 3.Pengelolaan Organisasi yang Efektif dan Efisien diterjemahkan ke dalam beberapa Indikator SPBE dan juga Indikator Statistik Sektoral, diantaranya: a) Kebijakan Internal Arsitektur SPBE IPPD; b) Kebijakan Internal Manajemen Data; c) Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE; d) Kebijakan Internal Layanan Pusat Data; e) Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD; f) Kebijakan Internal Layanan SPL IPPD; g) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keamanan Informasi. Kebijakan Internal Layanan Internal Audit TIK; i) Penerapan Manajemen Risiko SPBE; j) Penerapan Manajemen Aset TIK; dan k) Penerapan Manajemen Perubahan.
  53. 4.Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi diterjemahkan ke dalam beberapa Indikator SPBE dan juga Indikator Statistik Sektoral, diantaranya: a) Metadata Arsitektur SPBE; b) Penerapan Kompetensi SDM SPBE; c) Penerapan Manajemen Pengetahuan; dan d) Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data.
  54. 5.Penguatan Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif diterjemahkan ke dalam beberapa Indikator SPBE dan juga Indikator Statistik Sektoral, diantaranya: a) Arsitektur SPBE IPPD; b) Sistem Penghubung Layanan SPBE; c) Pembangunan Aplikasi SPBE; d) Layanan Pusat Data; e) Penerapan Interoperabilitas Data; f) Penjaminan Kualitas Data; dan g) Penjaminan Konfidensialitas Data. Berdasarkan pengelompokan di atas, maka Komisi Yudisial dapat menentukan prioritas perbaikan sesuai strategi Lembaga yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial. Adapun penentuan prioritas tersebut mengacu kepada penilaian kondisi saat ini terhadap target yang harus dicapai, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan strategi selanjutnya untuk dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien. 3.4.4 Target Arsitektur Bisnis dan Layanan Berdasarkan kerangka Arsitektur SPBE lembaga, Komisi Yudisial melakukan pemetaan proses bisnis di internal dengan memperhatikan beberapa prinsip sesuai arahan SPBE yaitu sebagai berikut: a) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan, bukan berdasarkan unit organisasi; b) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah oleh unit kerja lain; dan c) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Komisi Yudisial telah menentukan target proses bisnis organisasi secara high level sebagaimana tertuang pada diagram berikut ini: Gambar 45 Proses Bisnis Komisi Yudisial Level 0 Proses bisnis Komisi Yudisial pada Level 0 yaitu proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis lembaga Komisi Yudisial yang dikelompokkan berdasarkan proses bisnis utama, proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung, seperti tertuang pada gambar di atas. Dari peta proses bisnis level 0 tersebut dapat dijabarkan secara lebih rinci ke dalam peta sub-proses bisnis di level 1 dan seterusnya sesuai kebutuhan serta mengidentifikasi pemilik proses atau unit kerja yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya akan dapat diidentifikasi berbagai informasi serta berbagai data yang dikelola dalam fungsi tersebut. Dalam pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial untuk periode 2025-2029 ditopang oleh kinerja kesetjenan yang diwujudkan oleh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap unit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme hakim di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Yudisial telah menetapkan sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang ditunjukkan pada Tabel 13. Komisi Yudisial dapat menyusun rekomendasi yang tepat dan merancang langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan dalam Bab 3, Komisi Yudisial juga menetapkan indikator kegiatan pembangunan serta proyek pembangunan untuk periode 2025-2029. Indikator ini dirancang untuk mengukur efektivitas program yang mendukung fungsi utama Komisi Yudisial, termasuk pengawasan etika dan perilaku hakim, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih independen, transparan, dan berintegritas. Tujuan ini menggambarkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai oleh Komisi Yudisial, sekaligus menjadi pedoman bagi unit pelaksana dalam merumuskan program dan kegiatan. Berikut tujuan Komisi Yudisial beserta indikator target tahunan yang ingin dicapai. Tabel 12 Tujuan dan Indikator Tujuan Komisi Tujuan Komisi Yudisial Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dalam membangun kemandirian dan integritas hakim B (76,61) B (77,61) B (78,61) B (79,61) B (81,00) - Pusat Analisis dan Layanan Informasi - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tabel 13 Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator ini dirancang agar dapat mengukur capaian sasaran dari tahun ke tahun. Pada bagian berikut ditampilkan indikator kinerja Komisi Yudisial sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Komisi Yudisial Sasara n Strategi s 1 Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim - Biro Investigasi - Biro Pengawasan Perilaku Hakim - Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - Biro Umum - Pusat Analisis dan Layanan Informasi - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat Indeks Integritas 7,90 7,99 8,05 8,10 8,20 Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 or Hakim Sasara n Strategi s 2 Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel - Biro Investigasi - Biro Pengawasan Perilaku Hakim - Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - Biro Umum - Pusat Analisis dan Layanan Informasi - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kategori Indeks Reformasi Birokrasi BB (77) BB (78) BB (79,50) BB (79,90) A (80,90) Program Penegakan Integritas Hakim Sasara n Progra m 1 Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim Indikat or Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tepat Waktu 70% 71% 72% 73% 74% Indikat or Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang 90% 91% 92% 93% 94% Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Ditindaklanjuti Sasara n Progra m 2 Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Cal on Hakim Agung dan Haki m Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkata n Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkata Kapasitas Hakim Indikat or Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Baik
(78)Baik
(79)Baik
(80)Baik
(81)Baik (82) Sasara n Progra m 3 Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim Biro Investigasi Indikat or Persentase Database Profil Hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan 91% 92% 93% 94% 95% Program Dukungan Manajemen Sasara Meningkatnya Kualitas Biro Umum, Biro Perencanaan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 n Progra m 4 Tata Kelola Layanan Internal dan Kepatuhan Internal, Palinfo Indikat or Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal Baik
(78)Baik
(79)Baik
(80)Baik
(81)Baik (82) Sasara n Progra m 5 Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kategori Indeks Reformasi Hukum AA (92) AA (93) AA (94) AA (94,50) AA (95) Indikat or Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial Cukup Efektif (58.9) Cukup Efektif (59.3) Cukup Efektif (59.6) Cukup Efektif
(60)Efektif
(61)Indikat or Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti 70% 72% 75% 77% 79% Sasara n Progra m 6 Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK dan Informasi, Serta Fasilitasi JFPK Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Persentase Rekomendasi Hasil 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Kajian yang Dimanfaatkan Indikat or Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi 100% 100% 100% 100% 100% Indikat or Persentase peningkatan kompetensi JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan 80% 85% 90% 95% 95% Kegiatan Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Sasara n Kegiata n 1 Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas Biro Pengawasan Perilaku Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 1.1 Persentase Jumlah Laporan Penanganan Pendahuluan yang Terverifikasi 90% 91% 92% 93% 94% Indikat or Kinerja Kegiata n 1.2 Persentase Penanganan Laporan Masyarakat yang Berhasil Ditangani 75% 78% 80% 83% 85% Sasara Meningkatnya Kualitas Biro Pengawasan Perilaku Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 n Kegiata n 2 Birokrasi pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 2.1 Tingkat keberhasilan pembangunan ZI pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH - WBK WBK WBK WBBM Indikat or Kinerja Kegiata n 2.2 Nilai Kepuasan Layanan pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH - Nilai B (85,31) Nilai B (86,31) Nilai B (87,31) Nilai A (88,31) Sasara n Kegiata n 3 Terselenggaranya Pemantauan Persidangan dan Penyelenggaraan Peradilan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 3.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Pemantauan Persidangan 85% 85% 90% 90% 95% Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sasara n Kegiata n 4 Terselenggaranya Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA yang Andal Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 4.1 Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Rekrutmen CHA dan Hakim Ad hoc di MA Nilai 76 Nilai 77 Nilai 78 Nilai 79 Nilai 80 Sasara n Kegiata n 5 Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 5.1 Persentase Jumlah Peserta Pelatihan PKH yang Meningkat Pemahaman KEPPH serta Teknis Hukum dan Peradilan 40% 41% 42% 43% 44% Indikat or Kinerja Kegiata n 5.2 Persentase Hakim yang Berkarakter KEPPH 81% 82% 83% 84% 85% Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Indikat or Kinerja Kegiata n 5.3 Persentase Rekomendasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim yang Ditindaklanjuti (Internal KY) 100% 100% 100% 100% 100% Sasara n Kegiata n 6 Meningkatnya Layanan Penanganan dan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 6.1 Persentase Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pencegahan PMKH 70% 72% 74% 76% 78% Indikat or Kinerja Kegiata n 6.2 Persentase Tingkat Kualitas Layanan Penanganan Dugaan PMKH 70% 72% 74% 76% 78% Sasara n Kegiata n 7 Meningkatnya Kualitas Birokrasi pada kegiatan seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Peningkatan Kapasitas Hakim Indikat or Kinerja Kegiata n 7.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan kapasitas hakim - WBK WBK WBBM WBBM Indikat or Kinerja Kegiata n 7.2 Nilai Kepuasan Layanan pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan kapasitas hakim - Nilai B
(85)Nilai B
(87)NIlai B
(89)NIlai A
(91)Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung Sasaran Kegiatan 8 Tersedianya Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) Biro Investigasi Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Indikat or Kinerja Kegiata n 8.1 Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) 95% 96% 97% 98% 99% Sasara n Kegiata n 9 Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu Biro Investigasi Indikat or Kinerja Kegiata n 9.1 Persentase Hasil Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Sasara n Kegiata n 10 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik Biro Investigasi Indikat or Kinerja Kegiata n 10.1 Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang ditindaklanjuti 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Rekome ndasi Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial Sasara n Kegiata n 11 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Biro Umum Indikat or Kinerja Kegiata n 11.1 Nilai IKPA Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Nilai 93 Nilai 94 NIlai 95 Nilai 96 NIlai 97 Sasara n Kegiata n 12 Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Biro Umum Indikat or Kinerja Kegiata n 12.1 Tingkat Kepuasan Layanan Internal Puas
(85)Puas
(87)Sangat Puas
(89)Sangat Puas
(91)Sangat P uas (91) Indikat or Kinerja Kegiata n 12.2 Predikat Indeks Pengelolaan Aset Baik (3.50) Baik (3,60) Baik (3,65) Sangat baik (4,00) Sangat baik (4,00) Indikat or Jumlah Gedung Kantor Penghubung - - 4 Gedung 3 Gedung 3 Gedung Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Komisi Yudisial yang diadakan Indikat or Kinerja Kegiata n 12.3 Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Cukup
(60)Baik
(70)Baik
(72)Baik
(74)Baik (75) Indikat or Kinerja Kegiata n 12.4 Kategori Audit Kearsipan Memua skan
(80)memua skan
(83)Memua skan
(85)Sangat memua skan
(90)Sangat memuas kan (92) Sasara n Kegiata n 13 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SDM Biro Umum Indikat or Kinerja Kegiata n 13.1 Predikat Nilai Sistem Merit Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sasara n Kegiata n 14 Meningkatnya Manajemen Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Biro Umum Indikat or Kinerja Penilaian Kinerja Penghubung Berkinerja Baik A (78) A (79) A (80) A (81) A (82) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiata n 14.1 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal Sasara n Kegiata n 15 Meningkatnya Layanan Perencanaan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kinerja Kegiata n 15.1 Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Nilai 88 NIlai 88 NIlai 89 Nilai 89 NIlai 90 Indikat or Kinerja Kegiata n 15.2 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Sangat Baik (98,60) Sangat Baik (98,65) Sangat Baik (98,70) Sangat Baik (98,75) Sangat Baik (98,80) Sasara n Kegiata n 16 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kinerja Kegiata n 16.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK 95% 95% 95% 95% 95% Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Indikat or Kinerja Kegiata n 16.2 Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan Assurance 100% 100% 100% 100% 100% Indikat or Kinerja Kegiata n 16.3 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 3 3 3 3 Indikat or Kinerja Kegiata n 16.4 Indeks Manajemen Risiko (MRI) Nilai 2 Nilai 3 Nilai 3 Nilai 3 Nilai 3 Indikat or Kinerja Kegiata n 16.5 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3 3 3 3 3 Indikat or Kinerja Kegiata n 16.6 Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 2 3 3 3 3 Indikat or Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal A (91) A (91) A (92) A (92) A (93) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiata n 16.7 Sasara n Kegiata n 17 Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kinerja Kegiata n 17.1 Nilai SAKIP 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 Indikat or Kinerja Kegiata n 17.2 Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti 80% 85% 90% 95% 95% Sasara n Kegiata n 18 Meningkatnya Layanan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kinerja Kegiata n 18.1 Kategori Penilaian JDIH Eka Acalap ati (76) Eka Acalap ati (78) Eka Acalap ati (80) Eka Acalap ati (82) Eka Acalapat i (84) Indikat or Kinerja Skor Survei Layanan Hukum 77 82 87 92 95 Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiata n 18.2 Sasara n Kegiata n 19 Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikat or Kinerja Kegiata n 19.1 Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Portal RB Nasional Secara Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% Indikat or Kinerja Kegiata n 19.2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan 6 Dokum en 5 Dokum en 5 Dokum en 5 Dokum en 5 Dokume n Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik Sasara n Kegiata n 20 Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi dan Patuh Regulasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Kinerja Kegiata Persentase Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur yang 75% 75% 100% 100% 100% Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 n 20.1 Terintegrasi Indikat or Kinerja Kegiata n 20.2 Sertifikasi ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 Indikat or Kinerja Kegiata n 20.3 Predikat Indeks SPBE Baik (2,70) - - - - Indikat or Kinerja Kegiata n 20.4 Indeks Pemerintahan Digital - 1,70 1,80 1,90 2,00 Indikat or Kinerja Kegiata n 20.5 Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Cukup (2,30) Cukup (2,40) Cukup (2,50) Cukup (2,60) Indikat or Kinerja Kegiata n 20.6 Tingkat Maturitas Keamanan Informasi - Baik (3,50) Baik (3,60) Baik (3,70) Baik (3,80) Indikat or Predikat Indeks Satu Data - Cukup
(51)Cukup
(52)Cukup
(53)Cukup
(54)Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Kegiata n 20.7 Sasara n Kegiata n 21 Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas Hakim dan Peradilan Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Kinerja 21.1 Rekomendasi Penelitian dan Pengkajian 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Rekome ndasi Sasara n Kegiata n 22 Meningkatnya Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik, Komunikasi, dan Edukasi Publik dalam Membangun Integritas Hakim Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Kinerja Kegiata n 22.1 Kategori Layanan Keterbukaan Informasi Publik Inform atif (92) Inform atif (93) Inform atif (94) Inform atif (95) Informat if
(96)Indikat or Kinerja Kegiata Kategori Tingkat Kepuasan Layanan Komunikasi Publik Cukup Puas
(69)Cukup Puas
(70)Puas (76.61) Puas (77,61) Puas (78,61) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 n 22.2 Indikat or Kinerja Kegiata n 22.3 Tingkat Kepuasan Layanan Penerjemahan Cukup Puas
(69)Cukup Puas
(70)Puas (76.61) Puas (77,61) Puas (78,61) Indikat or Kinerja Kegiata n 22.4 Persentase Peningkatan Pemahaman Publik yang Mengikuti Edukasi Publik Tentang KY 15,00% 15,25% 15,50% 15,75% 16,00% Indikat or Kinerja Kegiata n 22.5 Tingkat Kualitas Bahan Diseminasi Informasi Publik KY Baik (3,80) Baik (4,00) Sangat Baik (4,10) Sangat Baik (4,20) Sangat Baik (4,30) Sasara n Kegiata n 23 Terlaksananya Pengelolaan Repository Pada Layanan Perpustakaan Komisi Yudisial Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Kinerja Kegiata n 23.1 Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan Komisi Yudisial Cukup Puas
(70)Puas (76,61) Puas (77, 61) Puas (78,61) Puas (79,61) Indikat Persentase Repository 75% 80% 85% 90% 95% Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 or Kinerja Kegiata n 23.2 Literasi Kelabu Perpustakaan Komisi Yudisial Sasara n Kegiata n 24 Meningkatnya Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM JFPK Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Kinerja 24.1 Persentase JFPK yang Mendapatkan Pelatihan 75% 80% 85% 90% 95% Indikat or Kinerja Kegiata n 24.2 Tingkat Kepuasan Layanan Fasilitasi Penata Kehakiman Puas
(78)Puas
(79)Puas
(80)Puas
(81)Puas
(82)Sasara n Kegiata n 25 Meningkatnya Kepuasan Layanan Perkantoran Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikat or Kinerja Kegiata n 25.1 Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran Puas
(78)Puas
(79)Puas
(80)Puas
(81)Puas
(82)4.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan dalam Renstra ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Komisi Yudisial, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan untuk periode 2025-2029 guna mendukung pelaksanaan program Komisi Yudisial sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam setiap indikator kinerja. Pendanaan yang memadai diperlukan agar sasaran strategis serta indikator kinerja Komisi Yudisial pada tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberikan dampak masif sesuai dengan tujuan Komisi Yudisial yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2025-2029 dan sejalan untuk mendukung Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2025-2029. Penyusunan KPJM ini didasarkan pada kebutuhan pembiayaan untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas hakim, serta pengelolaan manajemen internal. Pendanaan utama bagi Komisi Yudisial bersumber dari APBN. Besaran anggaran yang dibutuhkan guna mencapai sasaran strategis hingga tahun 2029 akan ditetapkan dan disesuaikan lebih lanjut dalam proses penyusunan dokumen renstra mendatang dengan rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju , sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Pelaksanaan Renstra ini memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota, Sekretariat Jenderal hingga staf Komisi Yudisial. Komitmen tersebut akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program serta kegiatan yang telah disusun. Oleh sebab itu, keberadaan Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi semata namun secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai Komisi Yudisial. Dan, keberhasilan implementasi Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, efektivitas tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, keberlanjutan sumber pendanaan, serta komitmen Dalam rangka memastikan pencapaian target Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, evaluasi akan dilakukan secara berkala guna menilai capaian kinerja dan mengidentifikasi aspek yang perlu disesuaikan. Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap unit kerja diharapkan dapat menurunkan amanah yang ditipkan dalam Renstra ini dengan akuntabilitas tinggi dan berorientasi pada manajemen peningkatan kinerja yang sejalan dengan strategi Komisi Yudisial. LAMPIRAN Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Yudisial Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Komisi Yudisial 184.52 6.343 309.78 2.547 335.63 1.244 348.445 .021 368.76 5.023 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim - Biro Investigasi - Biro Pengawasan Perilaku Hakim - Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - Biro Umum - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal - Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Indeks Integritas Hakim 7,90 7,99 8,05 8,10 8,20 39.373 .955 57.433 .095 69.025 .591 72.831. 019 81.498 .268 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel - Biro Investigasi - Biro Pengawasan Perilaku Hakim - Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - Biro Umum - Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal - Pusat Analisis dan Layanan Informasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kategori Indeks Reformasi Birokrasi BB
(77)BB
(78)BB (79,50) BB (79,9 0) A (80,9 0) 145.15 2.388 252.34 9.452 266.60 5.653 275.614 .002 287.26 6.755 Program Penegakan Integritas Hakim 39.373 .955 57.433 .095 69.025 .591 72.831. 019 81.498 .268 Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tepat Waktu 70% 71% 72% 73% 74% 10.229 .498 14.490 .000 14.975 .000 14.510. 000 15.990 .000 Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti 90% 91% 92% 93% 94% 3..564. 622 11.762 .994 16.555 .190 19.556. 161 22.557 .132 Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Cal on Hakim Agung da n Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Haki m, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Baik
(78)Baik
(79)Baik
(80)Baik
(81)Baik
(82)18.260 .000 22.438 .200 26.379 .438 28.387. 200 30.113 .862 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sasaran Program 3 Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim Biro Investigasi Indikator Persentase Database Profil Hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan 91% 92% 93% 94% 95% 7.319. 835 8.741. 901 11.115 .963 10.377. 658 12.837 .274 Program Dukungan Manajemen 145.15 2.388 252.34 9.452 266.60 5.653 275.614 .002 287.26 6.755 Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal Biro Umum, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Palinfo Indikator Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal Baik
(78)Baik
(79)Baik
(80)Baik
(81)Baik
(82)111.33 9.164 205.45 7.355 215.04 4.719 217.889 .981 221.76 9.443 Sasaran Program 5 Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kategori Indeks Reformasi Hukum AA
(92)AA (93) AA (94) AA (94,5 0) AA
(95)1.960. 875 1.150. 000 1.350. 000 1.550.0 00 1.750. 000 Indikator Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial Cuku p Efekti f (58,9) Cukup Efektif (59,3) Cukup Efektif (59,6) Cuku p Efekti f (60) Efekti f (61) 12.334 .525 20.801 .285 22.385 .313 24.020. 967 25.896 .739 Indikator Persentase 70% 72% 75% 77% 79% 0 800.00 900.00 1.000.0 1.100. Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti 0 0 00 000 Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK dan Informasi, Serta Fasilitasi JFPK Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan 100% 100% 100% 100% 100% 3.400. 350 4.047. 500 4.625. 000 5.228.0 00 5.897. 350 Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi 100% 100% 100% 100% 100% 14.042 .474 17.629 .813 19.364 .524 21.651. 400 25.798 .691 Indikator Persentase peningkatan kompetensi JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan 80% 85% 90% 95% 95% 2.075. 000 2.463. 499 2.936. 097 4.273.6 54 5.054. 532 Kegiatan Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH 13.794 .120 26.252 .994 31.530 .190 34.066. 161 38.547 .132 Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas Biro Pengawasan Perilaku Hakim Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase Jumlah Laporan Penanganan Pendahuluan yang Terverifikasi 90% 91% 92% 93% 94% Rincian Output Penanganan Pendahuluan Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH Indikator Jumlah Laporan Hasil Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH 1850 Lapor an 1850 Lapora n 1850 Lapora n 1850 Lapor an 1850 Lapor an 1,541, 605 1,700, 000 1,870, 000 2,040,0 00 2,280, 000 Rincian Output Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Atas Dugaan Pelanggaran KEPPH Indikator Jumlah laporan dukungan Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH 24 Lapor an 24 Lapora n 24 Lapora n 24 Lapor an 24 Lapor an 1,537, 893 1,700, 000 1,840, 000 2,020,0 00 2,240, 000 Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Persentase Penanganan Laporan Masyarakat yang Berhasil Ditangani 75% 78% 80% 83% 85% Rincian Output Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Lanjutan Atas Dugaan Pelanggaran KEPPH Indikator Jumlah Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH 250 Putus an 250 Putusa n 250 Putusa n 250 Putus an 250 Putus an 6,750, 000 6,850, 000 6,985, 000 7,530,0 00 8,280, 000 Rincian Output Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Hakim Indikator Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim 8 Kegia tan 8 Kegiat an 8 Kegiat an 8 Kegia tan 8 Kegia tan 400,00 0 440,00 0 480,00 0 520,000 540,00 0 Rincian Output Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan Hakim untuk Kemudahan Akses Publik yang Transparan dan Akuntabel Indikator Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan Hakim untuk Kemudahan Akses Publik yang Transparan dan Akuntabel - 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men - 3,300, 000 3,250, 000 1,800,0 00 2,000, 000 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kualitas Birokrasi pada pelayanan publik atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH Biro Pengawasan Perilaku Hakim Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Tingkat keberhasilan pembangunan ZI pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH - WBK WBK WBK WBB M Rincian Output Pelaksanaan pembangunan ZI pada Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH Indikator Jumlah Pelaksanaan pembangunan ZI pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH - 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegia tan 1 Kegia tan - 250,00 0 275,00 0 300,000 325,00 0 Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Nilai kepuasan layanan pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH - Nilai B (85,31) Nilai B (86,31) Nilai B (87,3 1) Nilai A (88,3 1) Rincian Output Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan layanan pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH Indikator Jumlah kegiatan pelaksanaan survei kepuasan pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEEPH - 4 Kegiat an 4 Kegiat an 4 Kegia tan 4 Kegia tan - 250,00 0 275,00 0 300,000 325,00 0 Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Pemantauan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persidangan dan Penyelenggaraan Peradilan Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Pemantauan Persidangan 85% 85% 90% 90% 95% Rincian Output Laporan Hasil Pemantauan Persidangan Indikator Jumlah Laporan permohonan Pemantauan Persidangan yang dianalisis 895 Lapor an 900 lapora n 905 Lapora n 910 Lapor an 915 Lapor an - 313,99 4 332,74 4 351,494 370,24 4 Indikator Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Persidangan 440 Lapor an 450 Lapora n 475 Lapora n 500 Lapor an 525 Lapor an 3,564, 622 11,449 ,000 16,222 ,446 19,204, 667 22,186 ,888 Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim 18.260 .000 22.438 .200 26.379 .438 28.387. 200 28.947 .662 Sasaran Kegiatan 4 Terselenggaranya Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA yang Andal Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Rekrutmen CHA dan Hakim Ad hoc di MA Nilai 76 Nilai 77 NIlai 78 NIlai 79 NIlai 80 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rincian Output Standarisasi Calon Hakim Agung dan/ Ad Hoc di MA Indikator Jumlah Calon Hakim Agung dan/atau Ad Hoc di MA Hasil Uji Kelayakan 40 Oran g 60 Orang 80 Orang 60 Oran g 60 Oran g 7,140, 000 7,140, 000 9,400, 000 9,400,0 00 9,400, 000 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Persentase Jumlah Peserta Pelatihan PKH yang Meningkat Pemahaman KEPPH serta Teknis Hukum dan Peradilan 40% 41% 42% 43% 44% Rincian Output Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan Indikator Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim 600 Oran g 620 Orang 640 Orang 660 Oran g 680 Oran g 9,020, 000 10,914 ,200 12,005 ,620 13,206, 182 14,372 ,382 Rincian Output Penyusunan dan pengembangan instrumen pembelajaran (kurikulum, modul, bahan ajar ) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Jumlah Penyusunan dan pengembangan instrumen pembelajaran (kurikulum, modul, bahan ajar ) - 3 3 3 3 - 600,00 0 700,00 0 800,000 900,00 0 Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 Persentase hakim yang berkarakter KEPPH 81% 82% 83% 84% 85% Rincian Output Pengukuran Kualitas dampak Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan Indikator Jumlah Laporan Kegiatan Pengukuran kualitas Dampak Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Serta Teknis Hukum dan Peradilan - 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an - 700,00 0 800,00 0 900,000 900,00 0 Indikator Kinerja Kegiatan 5.3 Persentase Rekomendasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim yang Ditindaklanjuti (Internal KY) 100% 100% 100% 100% 100% Rincian Upaya Peningkatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output Kesejahteraan Hakim Indikator Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim 1 Reko mend asi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Reko mend asi 1 Reko mend asi 200,00 0 220,00 0 242,00 0 266,200 292,82 0 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkatnya Layanan Penanganan dan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Kinerja Kegiatan 6.1 Persentase Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pencegahan PMKH 70% 72% 74% 76% 78% Rincian Output Advokasi Preventif Indikator Jumlah Laporan Penceg ahan PMKH 10 Lapor an 11 Lapora n 12 Lapora n 13 Lapor an 14 Lapor an 1,300, 000 1,560, 000 1,857, 818 2,198,4 18 2,418, 260 Indikator Kinerja Kegiatan 6.2 Persentase Tingkat Kualitas Layanan Penanganan Dugaan PMKH 70% 72% 74% 76% 78% Rincian Output Advokasi Represif Indikator Jumlah penanganan dugaan PMKH 20 Lapor an 22 Lapora n 23 Lapora n 25 Lapor an 26 Lapor an 600,00 0 804,00 0 824,00 0 1,016,4 00 1,180, 400 Sasaran Meningkatnya Kualitas Biro Rekrutmen, Advokasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 7 Birokrasi pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Kinerja Kegiatan 7.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - WBK WBK WBB M WBB M Rincian Output Pelaksanaan pembangunan ZI pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Jumlah Pelaksanaan pembangunan ZI pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegia tan 1 Kegia tan - 250,00 0 275,00 0 300,000 325,00 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Kegiatan 7.2 Nilai Kepuasan Layanan pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - Nilai B
(85)Nilai B
(87)NIlai B
(89)NIlai A (91) Rincian Output Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Layanan pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Indikator Jumlah kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim - 2 Kegiat an 2 Kegiat an 2 Kegia tan 2 Kegia tan - 250,00 0 275,00 0 300,000 325,00 0 Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung 7.319. 835 8.741. 901 11.115 .963 10.377. 658 12.837 .274 Sasaran Kegiatan 8 Tersedianya Database Profil Hakim yang Biro Investigasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terintegrasi dan termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) Indikator Kinerja Kegiatan 8.1 Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) 95% 96% 97% 98% 99% Rincian Output Penelusuran Rekam Jejak hakim dan CHA Indikator Jumlah Laporan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung 61 Lapor an 40 Lapora n 80 lapora n 40 Lapor an 80 Lapor an 3,050, 000 2,200, 000 4,400, 000 2,200,0 00 4,400, 000 Rincian Output Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim 3 Lapor an 3 Lapora n 3 Lapora n 3 Lapor an 3 Lapor an 1,265, 000 1,391, 500 1,530, 650 1,683,7 15 1,852, 087 Rincian Output Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/ Banding/ Mahkamah Agung Indikator Jumlah Laporan Investigasi Awal di 50 Lapor 60 Lapora 60 Lapora 70 Lapor 80 Lapor 245,00 294,00 294,00 343,000 392,00 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengadilan Tingkat Pertama/ Banding/ Mahkamah Agung an n n an an 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 9 Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu Biro Investigasi Indikator Kinerja Kegiatan 9.1 Persentase Hasil Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Rincian Output Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Indikator Jumlah Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik 20 Lapor an 24 Lapora n 24 Lapora n 30 Lapor an 30 Lapor an 1,687, 200 3,374, 400 3,374, 400 4,218,0 00 4,218, 000 Rincian Output Investigasi Pendalaman Kasus Indikator Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus 4 Lapor an 6 Lapora n 6 Lapora n 8 Lapor an 8 Lapor an 755,25 6 1,132, 884 1,132, 884 1,510,5 12 1,510, 512 Sasaran Kegiatan 10 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik Biro Investigasi Indikator Kinerja Kegiatan 10.1 Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang ditindaklanjuti 1 Reko mend asi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Reko mend asi 1 Reko mend asi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rincian Output Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis Deteksi Dini yang Ditindaklanjuti 1 Reko mend asi 1 Rekom endasi 1 Rekom endasi 1 Reko emdn asi 1 Reko mend asi 317,37 9 349,11 7 384,02 9 422,431 464,67 5 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial 111.33 9.164 205.45 7.355 215.04 4.719 217.889 .981 221.76 9.443 Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Biro Umum Indikator Kinerja Kegiatan 11.1 Nilai IKPA Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran NIlai 93 NIlai 94 NIlai 95 NIlai 96 NIlai 97 Rincian Output Layanan Manajemen Keuangan Indikator Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan 10 Doku men 5 Doku men 6 Doku men 7 Doku men 8 Doku men 1,108, 695 3,201, 000 3,709, 000 4,217,0 00 4,725, 000 Rincian Output Laporan Pengelolaan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan - 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapor 2 Lapor - 1,300, 1,500, 1,700,0 1,900, Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penghubung Komisi Yudisial n n an an 000 000 00 000 Sasaran Kegiatan 12 Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Biro Umum Indikator Kinerja Kegiatan 12.1 Tingkat Kepuasan Layanan Internal Puas
(85)Puas
(87)Sangat Puas
(89)Sang at Puas
(91)Sang at Puas
(91)Rincian Output Layanan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Indikator Jumlah Monitoring Tindak Lanjut Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 865,31 4 1,200, 000 1,260, 000 1,323,0 00 1,389, 150 Rincian Output Layanan Umum Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Umum 6 Lapor an 6 Lapora n 6 Lapora n 6 Lapor an 6 Lapor an 491,00 0 800,00 0 1,200, 000 1,600,0 00 1,800, 000 Rincian Output Layanan Tata Usaha Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Tata Usaha 12 Lapor an 12 Lapora n 12 Lapora n 12 Lapor an 12 Lapor an 225,00 0 450,00 0 650,00 0 850,000 1,000, 000 Rincian Output Layanan Protokol Pendampingan Pimpinan, Anggota dan Sekretaris Jenderal Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Komisi Yudisial RI Indikator Jumlah Layanan Protokol Pendampingan Pimpinan, Anggota dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI 12 Lapor an 12 Lapora n 12 Lapora n 12 Lapor an 12 Lapor an 643,59 8 1,500, 000 1,800, 000 2,000,0 00 2,200, 000 Rincian Output Layanan Protokol Pengelolaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Pelantikan dan Apel Pagi Komisi Yudisial RI Indikator Jumlah layanan protokol Pengelolaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Pelantikan dan Apel Pagi Komisi Yudisial RI 12 Lapor an 12 Lapora n 12 Lapora n 12 Lapor an 12 Lapor an 190,20 2 240,00 0 300,00 0 350,000 400,00 0 Rincian Output Layanan Perkantoran Indikator Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran 1 Laya nan 1 Layan an 1 Layan an 1 Laya nan 1 Laya nan 100,03 7,458 152,25 0,000 159,86 2,500 167,855 ,625 176,24 8,406 Indikator Kinerja Kegiatan 12.2 Predikat Indeks Pengelolaan Aset Baik (3,50) Baik (3,60) Baik (3,65) Sang at baik (4,00) Sang at baik (4,00) Rincian Output Layanan Sarana Internal Indikator Jumlah Sarana Internal yang Diadakan 291 Unit 884 Unit 266 Unit 300 Unit 350 Unit 699,53 9,326, 1,650, 2,500,0 3,000, Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 750 000 00 000 Rincian Output Layanan Prasarana Internal Indikator Jumlah Prasarana Internal yang diadakan 6 Unit 8 Unit 8 Unit 3 Unit 1 Unit 1,194, 739 18,500 ,000 19,000 ,000 9,500,0 00 2,000, 000 Rincian Output Layanan BMN Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan B MN 5 Lapor an 8 Lapora n 8 Lapora n 9 Lapor an 10 Lapor an 689,20 0 3,708, 269 4,079, 096 4,487,0 06 4,935, 707 Rincian Output Pembangunan Gedung Kantor Penghubung Komisi Yudisial Indikator Jumlah Gedung Kantor Penghubung Komisi Yudisial yang diadakan - - 4 Unit 3 Unit 3 Unit - - 6,800, 000 5,100,0 00 5,100, 000 Indikator Kinerja Kegiatan 12.3 Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Cuku p (60) Baik
(70)Baik
(72)Baik
(74)Baik
(75)Rincian Output Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 174,00 0 2,566, 036 2,822, 640 3,104,9 04 3,415, 394 Indikator Kinerja Kegiatan Kategori Audit Kearsipan Mem uask an Memu askan
(83)Memu askan
(85)Sang at Mem Sang at Mem Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 12.4 (80) uask an
(90)uask an
(92)Rincian Output Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Indikator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan 7 Doku men 7 Doku men 7 Doku men 7 Doku men 7 Doku men 343,70 0 600,00 0 800,00 0 1,100,0 00 1,300, 000 Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SDM Biro Umum Indikator Kinerja Kegiatan 13.1 Predikat Nilai Sistem Merit Baik Baik Sangat Baik Sang at Baik Sang at Baik Rincian Output Layanan Manajemen SDM Indikator Jumlah Layanan Manajemen SDM 9 Doku men 9 Doku men 9 Doku men 9 Doku men 9 Doku men 800,00 0 1,600, 000 2,000, 000 2,200,0 00 2,440, 000 Rincian Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan Sesuai Standar Jam Pelatihan 299 Oran g 365 Orang 365 Orang 365 Oran g 365 Oran g 1,926, 725 3,715, 300 4,123, 983 4,821,8 21 5,511, 130 Sasaran Kegiatan 14 Meningkatnya Manajemen Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Biro Umum Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Kegiatan 14.1 Penilaian Kinerja Penghubung Berkinerja Baik A (78) A (79) A (80) A (81) A (82) Rincian Output Layanan Manajemen Penghubung Komisi Yudisial Indikator Jumlah Laporan Manajemen Penghubung Komisi Yudisial 22 Doku men 22 Doku men 22 Doku men 22 Doku men 22 Doku men 1,950, 000 2,250, 000 2,362, 500 2,480,6 25 2,604, 656 Rincian Output Rekomendasi Tindaklanjut Penguatan Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial Indikator Jumlah Rekomendasi Tindaklanjut Penguatan Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial - 2 Rekom endasi 1 Rekom endasi - - - 2,250, 000 1,125, 000 - - Rincian Output Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Indikator Jumlah Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah - - - 3 Wilay ah 2 Wilay ah - - - 2,700,0 00 1,800, 000 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal 14.295 .400 22.751 .285 24.635 .313 26.570. 967 28.746 .739 Sasaran Meningkatnya Layanan Biro Perencanaan dan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 15 Perencanaan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 15.1 Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Nilai 88 Nilai 88 Nilai 89 Nilai 89 NIlai 90 Rincian Output Dokumen Revisi Rencana Kinerja dan Anggaran Indikator Jumlah Dokumen Revisi Rencana Kinerja dan Anggaran yang Dihasilkan - 12 Doku men 12 Doku men 12 Doku men 12 Doku men - 540,00 0 590,00 0 640,000 690,00 0 Rincian Output Dukungan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Anggaran 4 Doku men - - - - 3,106, 540 - - - - Rincian Output Dokumen Rapat Kerja Komisi Yudisial Indikator Jumlah dokumen Rapat Kerja Komisi Yudisial - 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men - 1,600, 000 1,700, 000 1,800,0 00 2,000, 000 Indikator Kinerja Kegiatan 15.2 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Sang at Baik (98,6 0) Sangat Baik (98,65) Sangat Baik (98,70) Sang at Baik (98,7 5) Sang at Baik (98,8 0) Rincian Penyelarasan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Indikator Jumlah dokumen Penyelarasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran - 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men - 2,000, 000 2,100, 000 2,200,0 00 2,300, 000 Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Anggaran 41 Doku men 21 Doku men 21 Doku men 21 Doku men 21 Doku men 369,00 0 400,00 0 440,00 0 480,000 520,00 0 Sasaran Kegiatan 16 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 16.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK 95% 95% 95% 95% 95% Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Monitoring Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring - 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men - 521,57 2 534,61 1 547,976 561,67 5 Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Asistensi/ Pendampingan Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan - 4 Doku 4 Doku 4 Doku 4 Doku - 159,40 163,38 167,469 171,65 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Asistensi/Pendampinga n men men men men 0 5 5 Indikator Kinerja Kegiatan 16.2 Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan Assurance 100% 100% 100% 100% 100% Rincian Output Layanan Audit Internal Indikator Jumlah Dokumen Layanan Audit Internal 15 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 1,169, 860 6,311, 579 6,469, 368 6,631,1 02 6,796, 879 Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Reviu Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reviu - 24 Doku men 24 Doku men 24 Doku men 24 Doku men - 274,33 0 281,18 8 288,217 295,42 2 Indikator Kinerja Kegiatan 16.3 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 3 3 3 3 Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Evaluasi SPIP Indikator Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi SPIP - 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men - 238,11 4 244,06 6 250,167 256,42 1 Indikator Kinerja Kegiatan 16.4 Indeks Manajemen Risiko (MRI) Nilai 2 Nilai 3 NIlai 3 NIlai 3 NIlai 3 Rincian Output Dokumen Pelaksanaan evaluasi MRI Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi MRI - 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men - 76,100 78,002 79,952 81,950 Indikator Kinerja Kegiatan 16.5 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3 3 3 3 3 Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Evaluasi IEPK Indikator Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi IEPK - 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men - 95,900 98,297 100,754 103,27 2 Indikator Kinerja Kegiatan 16.6 Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 2 3 3 3 3 Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kapabilitas APIP Indikator Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi kapabilitas APIP - 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men - 183,80 0 188,39 5 193,104 197,93 1 Indikator Kinerja Kegiatan 16.7 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal A (91) A (91) A (92) A (92) A (93) Rincian Output Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi - 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men - 20,490 21,002 21,527 22,065 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Jumlah Layanan Penanganan Laporan Dugaan Kode Etik Pegawai Komisi Yudisial - 4 Layan an 4 Layan an 4 Laya nan 4 Laya nan - 60,000 70,000 80,000 90,000 Sasaran Kegiatan 17 Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 17.1 Nilai SAKIP 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 Rincian Output Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi 6 Doku men 6 Doku men 6 Doku men 6 Doku men 6 Doku men 1,682, 160 1,850, 376 2,035, 413 2,211,9 54 2,462, 850 Rincian Output Laporan Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 3 Doku men 3 Doku men 3 Doku men 3 Doku men 3 Doku men 17,840 19,624 21,586 23,745 26,119 Indikator Kinerja Kegiatan 17.2 Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti 80% 85% 90% 95% 95% Rincian Output Pengukuran Indeks Integritas Hakim Indikator Jumlah dokumen pengukuran indeks integritas hakim 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5,000, 000 5,500, 000 6,050, 000 6,655,0 00 7,320, 500 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan 18 Meningkatnya Layanan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 18.1 Kategori Penilaian JDIH Eka Acala pati
(76)Eka Acalap ati (78) Eka Acalap ati (80) Eka Acala pati
(82)Eka Acala pati
(84)Rincian Output Pengelolaan JDIH Indikator Jumlah Pengelolaan JDIH - 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men - 500,00 0 600,00 0 700,000 800,00 0 Indikator Kinerja Kegiatan 18.2 Skor Survei Layanan Hukum 77 82 87 92 95 Rincian Output Layanan Hukum Indikator Jumlah dokumen layanan hukum yang dihasilkan 23 Doku men 21 Doku men 21 Doku men 21 Doku men 21 Doku men 1,960, 875 650,00 0 750,00 0 850,000 950,00 0 Sasaran Kegiatan 19 Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 19.1 Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Portal RB Nasional Secara Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rincian Output Layanan Manajemen Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 2 Lapora n 2 Lapora n 2 Lapor an 2 Lapor an - 800,00 0 900,00 0 1,000,0 00 1,100, 000 Indikator Kinerja Kegiatan 19.2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan 6 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men Rincian Output Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan yang Dihasilkan - 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men - 500,00 0 700,00 0 900,000 1,100, 000 Indikator Jumlah Dokumen Tata Laksana yang Dihasilkan 6 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 989,12 5 450,00 0 600,00 0 750,000 900,00 0 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik 19.517 .824 24.140 .812 26.925 .621 31.153. 054 36.750 .573 Sasaran Kegiatan 20 Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi dan Patuh Regulasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan 20.1 Persentase Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur yang Terintegrasi 75% 75% 100% 100% 100% Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rincian Output Layanan Pengelolaan Infrastruktur TIK Indikator Jumlah Layanan Pengelolaan Infrastruktur TIK 1 Lapor an 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an 643,07 9 707,38 7 778,12 6 855,939 941,53 3 Rincian Output Layanan Pengelolaan Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi Indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi 1 Lapor an 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an 338,17 1 371,98 8 409,18 7 450,106 495,11 7 Rincian Output Laporan Hasil Pemutakhiran Sistem Informasi Pemerintahan Indikator Laporan Hasil Pemutakhiran Sistem Informasi Pemerintahan 3 Siste m Infor masi 3 Sistem Inform asi 4 Sistem Inform asi 4 Siste m Infor masi 4 Siste m Infor masi 579,38 0 737,31 8 781,05 0 801,155 848,27 1 Rincian Output Laporan Hasil Audit Infrastruktur dan Aplikasi TIK Indikator Jumlah Laporan Hasil Audit Infrastruktur dan Aplikasi TIK - 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an - 645,00 0 695,67 0 705,155 746,93 4 Indikator Kinerja Kegiatan 20.2 Sertifikasi ISO 27001 ISO 2700 1 ISO 27001 ISO 27001 ISO 2700 1 ISO 2700 1 Rincian Layanan Manajemen Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output Keamanan TIK Indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK 1 Lapor an 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an 516,69 3 547,47 3 602,22 0 662,442 728,68 6 Indikator Kinerja Kegiatan 20.3 Predikat Indeks SPBE Baik (2,70) - - - - Rincian Output Laporan Implementasi SPBE Indikator Jumlah Laporan Implementasi SPBE 1 Lapor an 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an 50,550 - - - - Indikator Kinerja Kegiatan 20.4 Indeks Pemerintahan Digital - 1.70 1.80 1.90 2.00 Rincian Output Laporan Implementasi Pemerintah Digital Indikator Jumlah Laporan Implementasi Pemerintah Digital 1 Lapor an 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an - 133,50 0 148,45 0 592,695 647,96 5 Indikator Kinerja Kegiatan 20.5 Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Cukup (2,30) Cukup (2,40) Cuku p (2,50) Cuku p (2,60) Rincian Output Laporan Pelaksanaan Statistik Sektoral Indikator Jumlah Laporan Statistik Sektoral - 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapor 1 Lapor - 133,34 146,67 161,345 177,48 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 n n an an 3 7 0 Indikator Kinerja Kegiatan 20.6 Tingkat Maturitas Keamanan Informasi - Baik (3,50) Baik (3,60) Baik (3,70) Baik (3,80) Rincian Output Laporan Pelaksanaan Indeks Keamanan Informasi Indikator Jumlah Laporan Indeks Keamanan Informasi - 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an - 237,55 6 261,31 2 287,443 316,18 7 Indikator Kinerja Kegiatan 20.7 Predikat Indeks Satu Data - Cukup
(51)Cukup
(52)Cuku p (53) Cuku p (54) Rincian Output Laporan Implementasi Satu Data Indonesia Indikator Jumlah Laporan Implementasi Satu Data Indonesia - 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an - 506,78 1 542,45 0 592,695 647,96 5 Sasaran Kegiatan 21 Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas Hakim dan Peradilan Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Kinerja 21.1 Rekomendasi Penelitian dan Pengkajian 3 Reko mend asi 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Reko mend asi 3 Reko mend asi Rincian Output Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Jumlah Putusan yang di Karakterisasi 10 Lapor an 15 Lapora n 20 Lapora n 25 Lapor an 30 Lapor an 350,00 0 577,00 0 770,00 0 962,500 1,155, 000 Rincian Output Analisis Putusan Indikator Jumlah Putusan yang di Analisis 6 Lapor an 6 Lapora n 7 Lapora n 8 Lapor an 9 Lapor an 700,00 0 885,50 0 1,012, 000 1,138,5 00 1,252, 350 Rincian Output Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial 3 Reko mend asi 3 Rekom endasi 3 Rekom endasi 3 Reko mend asi 3 Reko mend asi 2,350, 350 2,585, 000 2,843, 000 3,127,0 00 3,490, 000 Sasaran Kegiatan 22 Meningkatnya Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik, Komunikasi, dan Edukasi Publik dalam Membangun Integritas Hakim Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan 22.1 Kategori Layanan Keterbukaan Informasi Publik Infor matif
(92)Inform atif
(93)Inform atif
(94)Infor matif 95) Infor matif
(96)Rincian Output Layanan Keterbukaan Informasi Indikator Jumlah Laporan Layanan Keterbukaan 1 Lapor 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapor 1 Lapor 89,955 99,000 108,90 119,800 131,80 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Informasi Publik an n n an an 0 0 Indikator Kinerja Kegiatan 22.2 Kategori Tingkat Kepuasan Layanan Komunikasi Publik Cuku p Puas
(69)Cukup Puas
(70)Puas (76,61) Puas (77,6 1) Puas (78,6 1) Rincian Output Media Monitoring Indikator Jumlah Laporan Layanan Pengelolaan Media Massa 6 Lapor an 6 Lapora n 7 Lapora n 7 Lapor an 7 Lapor an 231,00 8 227,50 0 250,30 0 275,300 302,80 0 Indikator Kinerja Kegiatan 22.3 Tingkat Kepuasan Layanan Penerjemahan Cuku p Puas
(69)Cukup Puas
(70)Puas (76,61) Puas (77,6 1) Puas (78,6 1) Rincian Output Layanan Penerjemahan Indikator Jumlah Laporan Layanan Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik Komisi Yudisial 1 Lapor an 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an 1 Lapor an 194,12 2 213,55 0 234,90 0 258,400 284,30 0 Indikator Kinerja Kegiatan 22.4 Persentase Peningkatan Pemahaman Publik yang Mengikuti Edukasi Publik Tentang KY 15,00 % 15,25 % 15,50 % 15,75 % 16,00 % Rincian Output Edukasi Publik Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Edukasi Publik 5 Lapor an 6 Lapora n 6 Lapora n 6 Lapor an 6 Lapor an 204,10 2 668,14 0 740,75 0 820,350 970,70 0 Indikator Tingkat Kepuasan Cuku Cukup Cukup Puas Puas Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penerimaan Audiensi p Puas
(70)Puas
(74)Puas (76,61) (78,6 1) (80,6 1) 75,000 85,000 95,000 105,000 115,00 0 Rincian Output Edukasi Publik oleh PKY Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Edukasi Publik oleh PKY 20 Lapor an 20 Lapora n 20 Lapora n 20 Lapor an 20 Lapor an 794,00 0 880,00 0 968,00 0 1,064,8 00 1,171, 280 Indikator Kinerja Kegiatan 22.5 Tingkat Kualitas Bahan Diseminasi Informasi Publik KY Baik (3,80) Baik (4,00) Sangat Baik (4,10) Sang at Baik (4,20) Sang at Baik (4,30) Rincian Output Penyusunan Buku Biografi Anggota KY 2020-2025 Indikator Jumlah Penyusunan Buku Biografi Anggota KY 2020-2025 2 Lapor an - - - 7 Lapor an 400,00 0 - - - 1,960, 000 Rincian Output Penyusunan Bahan Diseminasi Informasi Publik Indikator Jumlah Bahan Diseminasi Informasi Publik 6 Lapor an 6 Lapora n 7 Lapora n 7 Lapor an 7 Lapor an 752,35 8 923,70 0 1,016, 100 1,117,8 00 1,229, 600 Rincian Output Pengelolaan Substansi dan OJS Jurnal Yudisial Terakreditasi Indikator Jumlah Pengelolaan Substansi dan OJS Jurnal Yudisial Terakreditasi - 3 Lapora n 3 Lapora n 3 Lapor an 3 Lapor an - 526,73 0 600,00 0 700,000 800,00 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan 23 Terlaksananya Pengelolaan Repository Pada Layanan Perpustakaan Komisi Yudisial Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan 23.1 Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan Komisi Yudisial Cuku p Puas
(70)Puas (76,61) Puas (77,61) Puas (78,6 1) Puas (79,6 1) Rincian Output Layanan Pengelolaan Perpustakaan Indikator Jumlah Laporan Layanan Pengelolaan Perpustakaan 1 Lapor an 3 Lapora n 3 Lapora n 3 Lapor an 3 Lapor an 234,11 5 257,52 7 283,28 0 311,608 342,76 9 Indikator Kinerja Kegiatan 23.2 Persentase Repository Literasi Kelabu Perpustakaan Komisi Yudisial 75% 80% 85% 90% 95% Rincian Output Repository literatur kelabu perpustakaan Komisi Yudisial Indikator Jumlah literasi kelabu yang berhasil direpository 200 Doku men 200 Doku men 200 Doku men 200 Doku men 200 Doku men - 300,00 0 330,00 0 360,000 390,00 0 Sasaran Kegiatan 24 Meningkatnya Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM JFPK Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Kinerja 24.1 Persentase JFPK yang Mendapatkan Pelatihan 75% 80% 85% 90% 95% Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rincian Output Layanan Manajemen Fungsional Penata Kehakiman Indikator Jumlah Layanan Manajemen Fungsional Penata Kehakiman 3 Doku men 3 Doku men 3 Doku men 3 Doku men 3 Doku men 698,93 0 768,82 3 845,70 5 1,691,4 11 1,860, 552 Rincian Output Pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Indikator Jumlah Laporan Pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman 3 3 3 3 3 1,206, 660 1,508, 325 1,885, 406 2,356,7 58 2,945, 947 Indikator Kinerja Kegiatan 24.2 Tingkat Kepuasan Layanan Fasilitasi Penata Kehakiman Puas
(78)Puas
(79)Puas
(80)Puas
(81)Puas 82) Rincian Output Pengelolaan Forum Profesi Fungsional Penata Kehakiman Indikator Laporan Pengelolaan Forum Profesi 1 1 1 1 1 169,41 0 186,35 1 204,98 6 225,485 248,03 3 Sasaran Kegiatan 25 Meningkatnya Kepuasan Layanan Perkantoran Pusat Analisis dan Layanan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan 25.1 Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran Puas
(78)Puas
(79)Puas
(80)Puas
(81)Puas 82) Rincian Layanan Perkantoran Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) Unit Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output Indikator Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 1 1 1 1 8,939, 941 9,428, 320 10,372 ,152 11,409, 367 12,550 ,304 Lampiran 2 : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang sah terhadap kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Komisi Yudisial Kegiata n Prioritas /Proyek Prioritas /Rincia n Output Penug asan Indikat or Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 2025 2026 2027 2028 2029 KP- Penguat an Kelemba gaan Hukum IKP- Tingka t 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 17.6 35,3 5 49.2 05,7 0 33.7 29,2 7 34.2 71,9 0 35.9 34,9 7 0 0 0 0 0 17.6 35,3 5 49.2 05,7 0 33.7 29,2 7 34.2 71,9 0 35.9 34,9 7 Prop- Penguat an lembaga Kekuasa an kehakim an 17.6 35,3 5 49.2 05,7 0 33.7 29,2 7 34.2 71,9 0 35.9 34,9 7 0 0 0 0 0 17.6 35,3 5 49.2 05,7 0 33.7 29,2 7 34.2 71,9 0 35.9 34,9 7 Pelatiha n Kode Etik dan Pedoma n Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradila n Jumla h Hakim yang menda patkan pening katan kapasi tas hakim 600 Orang 620 Orang 640 Orang 660 Orang 680 Orang 9.02 0,00 10.9 14,2 0 12.0 05,6 2 13.2 06,1 8 14.3 72,3 8 0 0 0 0 0 9.02 0,00 10.9 14,2 0 12.0 05,6 2 13.2 06,1 8 14.3 72,3 8 Kegiata n Prioritas /Proyek Prioritas /Rincia n Output Penug asan Indikat or Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 2025 2026 2027 2028 2029 Penguat an dan Integras i Databas e Rekam Jejak Hakim Jumla h lapora n pelaks anaan pengu atan dan integra si databa se rekam jejak hakim 3 Lapor an 3 Lapor an 3 Lapor an 3 Lapor an 3 Lapor an 1.26 5,00 1.39 1,50 1.53 0,65 1.68 3,72 1.85 2,09 0 0 0 0 0 1.26 5,00 1.39 1,50 1.53 0,65 1.68 3,72 1.85 2,09 Penguk uran Indeks Integrita s Hakim Jumla h dokum en pengu kuran indeks integrit as hakim 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 5.00 0,00 5.50 0,00 6.05 0,00 6.65 5,00 7.32 0,50 0 0 0 0 0 5.00 0,00 5.50 0,00 6.05 0,00 6.65 5,00 7.32 0,50 Rekome ndasi Hasil Kajian Penguat Jumla h Rekom endasi hasil 3 Reko mend asi Kebija 3 Reko mend asi Kebija 3 Reko mend asi Kebija 3 Reko mend asi Kebija 3 Reko mend asi Kebija 2.35 0,35 25.8 50,0 0 2.84 3,00 3.12 7,00 3.49 0,00 0 0 0 0 0 2.35 0,35 25.8 50,0 0 2.84 3,00 3.12 7,00 3.49 0,00 Kegiata n Prioritas /Proyek Prioritas /Rincia n Output Penug asan Indikat or Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 2025 2026 2027 2028 2029 an Kelemba gaan Komisi Yudisial kajian Pengu atan Kelem bagaa n Komisi Yudisi al kan kan kan kan kan Peningk atan Kualitas Layanan Pengaw asan Hakim untuk Kemuda han Akses Publik yang Transpa ran dan Akuntab el Jumla h dokum en Pening katan Kualit as Layan an Penga wasan Hakim untuk Kemud ahan Akses Publik yang Transp aran dan - 2 doku men 2 doku men 2 doku men 2 doku men 0 3.30 0,00 3.25 0,00 1.80 0,00 2.00 0,00 0 0 0 0 0 0 3.30 0,00 3.25 0,00 1.80 0,00 2.00 0,00 Kegiata n Prioritas /Proyek Prioritas /Rincia n Output Penug asan Indikat or Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 2025 2026 2027 2028 2029 Akunt abel Rekome ndasi Tindakl anjut Penguat an Kelemba gaan Penghu bung Komisi Yudisial Jumla h Rekom endasi Tindak lanjut Pengu atan Kelem bagaa n Pengh ubung Komisi Yudisi al - 2 Reko mend asi kebija kan 1 Reko mend asi Kebija kan - - 0 2.25 0,00 1.25 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 0,00 1.25 0,00 0 0 Pemban gunan Gedung Kantor Penghu bung Komisi Jumla h Pemba nguna n Gedun g - - 4 unit 3 unit 3 unit 0 0 6.80 0,00 5.10 0,00 5.10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6.80 0,00 5.10 0,00 5.10 0,00 Kegiata n Prioritas /Proyek Prioritas /Rincia n Output Penug asan Indikat or Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 2025 2026 2027 2028 2029 Yudisial Kantor Pengh ubung Komisi Yudisi al Pemben tukan Penghu bung Komisi Yudisial di Daerah Jumla h Pembe ntuka n Pengh ubung KY di Daera h - - - 3 wilaya h 2 wilaya h 0 0 0 2.70 0,00 1.80 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.70 0,00 1.80 0,00 Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian 1 Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Komisi Yudisial untuk memperkuat kewenangan dan organisasinya Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI Paling lama 5 tahun setelah usulan diterima oleh Biro Perencanaan dan KI 2 Penyusunan dan revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama belum dapat dilaksanakan karena terkendala oleh susunan tim pemeriksa antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Selain itu dalam Peraturan Bersama, belum diatur tentang mekanisme pemeriksaan bersama atas laporan/informasi yang tidak berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial. Biro Perencanaan dan KI Biro Waskim Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 3 Penyusunan dan Revisi Peraturan Komisi Yudisial terkait dengan fungsi Teknis Lembaga Dalam rangka mengoperasionalisasikan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang- undangan lainnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Sudah ada beberapa peraturan yang ditetapkan namun perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan organisasi. Peraturan yang dimaksud: Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang perlu Biro Perencanaan dan KI Biro Waskim, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, serta Biro Investigasi Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian disesuaikan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. 4 Revisi Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA, dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
1. a.Penyesuaian regulasi terkait uji materiil UU KY – Putusan MK No.53/PUU- XIV/2016, Putusan MK No.49/PUU- XIV/2016
2. b.Regulasi mengenai standar kelayakan hakim agung dan hakim ad hoc di MA dipisahkan dari regulasi mengenai pelaksanaan/proses seleksi.
3. c.Regulasi mengenai kamus kompetensi seleksi hakim agung dan hakim ad hoc di MA. Biro Perencanaan dan KI BRAPKH Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 5 Peraturan Komisi Yudisial tentang Deteksi Dini Komisi Yudisial telah melaksanakan kegiatan deteksi dini yang merupakan pencegahan pelanggaran disiplin dan etik hakim namun belum ada dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Biro Perencanaan dan KI Biro Investigasi Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 6 Peraturan Komisi Yudisial tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim Grand Design peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim Biro Perencanaan dan KI Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Biro Perencanaan dan KI No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian 7 Peraturan Komisi Yudisial tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) Peraturan terkait Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan upaya perlindungan kepada hakim terhadap PMKH Biro Perencanaan dan KI Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Biro Perencanaan dan KI 8 Peraturan mengenai pedoman teknis penanganan laporan masyarakat
4. a.Perlu adanya pedoman teknis mengenai penanganan laporan masyarakat sebagai tindak lanjut dari PerKY PLM.
5. b.Perlu adanya penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Biro Perencanaan dan KI Biro Waskim dan Biro Umum Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 9 Peraturan KY tentang Pengembangan Integritas Hakim Merupakan amanat langsung dari Renstra 2020 s.d. 2025, mengenai program integrasi seluruh unit di internal lembaga dengan fokus pada aspek Integritas Hakim, yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu:
6. a.Pembentukan ukuran kredibel Indeks Integritas Hakim)
7. b.Pembangunan Data Integritas Hakim yang reliabel
8. c.Integrasi tugas fungsi pada aspek integritas hakim Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian 10 Revisi Peraturan Komisi Yudisial tentang Penguatan peran kantor Penghubung untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Komisi Yudisial di Daerah Selaras dengan revisi UU Komisi Yudisial, penguatan peran penghubung perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Yudisial. Biro Perencanaan dan KI Biro Umum Paling lama Tahun 2026 11 Peraturan Komisi Yudisial terkait strategi komunikasi Selama ini pelaksanaan wewenang dan tugas KY belum dapat dikomunikasikan dengan baik kepada stakeholders, sehingga KY dinilai sebagai lembaga yang “mandul”. Agar suatu isu/informasi dapat dikelola dan disampaikan secara efektif kepada stakeholders, diperlukan suatu strategi komunikasi yang mengikat lembaga dan diformalkan dalam suatu peraturan yang belum dimiliki KY sampai dengan saat ini. Biro Perencanaan dan KI Palinfo Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 12 Peraturan Komisi Yudisial terkait pengelolaan jejaring atau mitra kerja Komisi Yudisial Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki kendala terkait luasnya lingkup pengawasan meliputi luas wilayah dan jumlah hakim, di sisi lain Komisi Yudisial hanya berkedudukan di Jakarta dengan jumlah SDM yang terbatas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi Yudisial telah berupaya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang tergabung dalam komunitas jejaring. Selama ini, Biro Perencanaan dan KI Biro Investigasi dan Biro Umum Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian setiap unit kerja di Komisi Yudisial memiliki jejaring masing-masing yang pengelolaannya bersifat parsial untuk kebutuhan masing-masing unit kerja. Dalam hal ini, diperlukan suatu peraturan tentang pengelolaan jejaring, agar peran jejaring dapat dimaksimalkan untuk kepentingan lembaga. 13 Revisi Peraturan KY terkait Pembidangan Kerja Komisi Yudisial Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial masih memiliki kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum mengenai aturan pembidangan kerja Komisi Yudisial yang sesuai sehingga perlu diganti. Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI dan Anggota Komisi Yudisial Paling lama 1 tahun setelah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal diberi perintah oleh Anggota Komisi Yudisial 14 Revisi Peraturan Komisi Yudisial terkait Dewan Kehormatan Komisi Yudisial Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial dan peran penting Anggota Komisi Yudisial dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI dan Anggota Komisi Yudisial Paling lama 1 tahun setelah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal diberi perintah oleh Anggota Komisi Yudisial No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian perilaku hakim sehingga Anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 15 Revisi Peraturan Komisi Yudisial terkait Teknologi Informasi Untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, diperlukan perencanaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang harmonis dan terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial yang ada. Biro Perencanaan dan KI Pusat Analisis dan Layanan Informasi Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 16 Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2025-2029 Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akan menjadi instrumen penting dalam seluruh pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan kelas dunia (world class government). (roadmap tahun 2020-2025 ditetapkan dengan instruksi sekjen nomor 3 tahun 2020). Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI Tahun 2025 No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian 17 Peraturan Sekretaris Jenderal tentang SOTK Peraturan Sekjen tentang SOTK diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan restrukturisasi organisasi Komisi Yudisial. Hal ini juga sejalan dengan revisi Undang- Undang Komisi Yudisial yang di dalamnya mengatur tentang penguatan organisasi dengan membentuk kedeputian. Biro Perencanaan dan KI Seluruh Biro/Pusat Paling lama 1 tahun setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 18 Peraturan Sekretaris Jenderal terkait TIK Untuk mendukung tata kelola TIK yang baik di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu dilakukan penyusunan peraturan terkait Cetak Biru TIK 2025-2029 dan Road Map TIK 2025-2029. Selain itu, perlu adanya peraturan yang berkaitan dengan arsitektur dan manajemen teknologi informasi, manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Biro Perencanaan dan KI Palinfo Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 19 Penyusunan perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang penyusunan laporan periodik pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Biro Perencanaan dan KI No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian kegiatan dan Anggaran 20 Penyusunan peraturan pelaksana terkait sistem kerja Perlu adanya peraturan pelaksana dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk mengakomodir Flexible Time/Work From Anywhere bagi pegawai yang sesuai dengan ketentuan dari KemenpanRB. Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI, Biro Umum Paling lama 1 tahun setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 21 Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal terkait peraturan pelaksana jabatan fungsional penata kehakiman
9. a.Peraturan Sekretaris Jenderal terkait organisasi profesi jabatan jabatan fungsional penata kehakiman; dan
10. b.Peraturan Sekretaris Jenderal terkait Kode Etik Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Biro Perencanaan dan KI Pusat Analisis dan Layanan Informasi Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Biro Perencanaan dan KI 22 Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal terkait Pengelolaan Administrasi Komisi Yudisial Untuk mendukung good governance dan tertib administrasi di Komisi Yudisial . Biro Perencanaan dan KI Biro Umum Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi 23 Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal terkait Pengawasan Internal di Komisi Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan peran serta pejabat/pegawai di Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan KI Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian Yudisial Komisi Yudisial dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal yang sesuai dengan objek pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang perlu ditetapkan mengenai pedoman pengawasan melekat dan pelaksanaan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan peraturan terkait manajemen risiko 24 Revisi Peraturan Sekretaris Jenderal terkait kepegawaian di Komisi Yudisial Ketentuan mengenai kepegawaian dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang ada masih belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan Komisi Yudisial.
11. a.Perlu adanya ketentuan mengenai manajemen Pegawai Non Pegawai negeri Sipil.
12. b.Perlu adanya peraturan terkait dengan mentoring, coaching, dan konseling. Selain itu, ketentuan mengenai kepegawaian dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang saat ini sudah ada, perlu diharmonisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan yang dimaksud: Biro Perencanaan dan KI Biro Umum Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian
13. c.Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
14. d.Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
15. e.Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perhitungan Formasi JF Penata Kehakiman
16. f.Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Komisi Yudisial
17. g.Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
18. h.Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 25 Penyusunan perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai SOP Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi organisasi yang terkini. Biro Perencanaan dan KI Biro Perencanaan dan KI Paling lama 1 tahun setelah proses bisnis Komisi Yudisial disempurnakan No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit terkait Target penyelesaian 26 Peraturan perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial mengenai Pedoman Pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Komisi Yudisial terkait dengan pedoman pengelolaan dan inventarisasi BMN di Komisi Yudisial Biro Perencanaan dan KI Biro Umum Paling lama 1 tahun setelah usulan diterima oleh Subbagian Hukum dan Organisasi KETUA KOMISI YUDISIAL ttd. AMZULIAN RIFAI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…