DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pimpinan Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat negara yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Pemilihan Pimpinan diselenggarakan dalam rapat pemilihan Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi Yudisial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial; Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pimpinan Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat negara yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 2

Semua Anggota Komisi Yudisial berhak mencalonkan diri menjadi Pimpinan.

Pasal 3

Pemilihan Pimpinan diselenggarakan dalam rapat pemilihan Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi Yudisial.

Pasal 4

(1)Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial yang memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia tanpa diwakili oleh anggota lainnya.
(2)Dalam hal rapat pemilihan Pimpinan tidak dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak terpenuhi, rapat pemilihan Pimpinan dilanjutkan untuk mengambil keputusan dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial.

Pasal 5

(1)Pengambilan keputusan pemilihan Pimpinan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam rapat yang tertutup untuk umum.
(2)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

(1)Pemungutan suara dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemilihan ketua dan pemilihan wakil ketua.
(2)Pemungutan suara dilakukan dengan cara setiap Anggota Komisi Yudisial menulis satu nama calon ketua dan satu nama calon wakil ketua pada surat suara yang disediakan Komisi Yudisial.

Pasal 7

(1)Calon Pimpinan yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai Pimpinan terpilih.
(2)Dalam hal terdapat 2 (dua) calon Pimpinan memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan ulang sampai salah satu calon Pimpinan memperoleh suara terbanyak.

BAB III

PENETAPAN PIMPINAN

Pasal 8

(1)Calon Pimpinan yang dinyatakan terpilih, ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial.
(2)Pimpinan memegang jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Selama belum ditetapkan Pimpinan paruh pertama, Komisi Yudisial dipimpin oleh Pimpinan sementara yang dipilih dari Anggota Komisi Yudisial yang tertua usianya sebagai ketua dan Anggota Komisi Yudisial yang termuda usianya sebagai wakil ketua sampai ditetapkannya Pimpinan terpilih.
(2)Pemilihan dan penetapan Pimpinan paruh pertama dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan presiden.

Pasal 10

Pemilihan dan penetapan Pimpinan paruh kedua dilakukan paling lambat sebelum jabatan pimpinan paruh pertama berakhir.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…