DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menngatur mengenai Permohonan dan inisiatif pemantaua perilaku hakim, penanganan, petugas pemantau, pelaksanaan pemantauan, dan laporan hasil pemantauan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pemantauan Perilaku Hakim; Mengingat : 1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PEMANTAUAN PERILAKU HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1.Ketua Bidang yang selanjutnya disebut Kabid, adalah anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang mencakup Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi.
2.Penetapan Ketua Bidang yang selanjutnya disebut Penetapan Kabid, adalah perintah yang termuat dalam naskah dinas secara elektronik dan/atau non elektronik dari anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengoordinasikan kegiatan Komisi Yudisial yang mencakup Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi.
3.Hakim adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
4.Kepala Biro adalah pejabat setingkat Eselon II pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan perilaku Hakim.
5.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai panduan penegakan KEPPH.
6.Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan pengumpulan data, informasi, dan fakta dalam proses persidangan secara faktual dan objektif, guna menilai penerapan hukum acara dalam persidangan, penerapan dan penegakan KEPPH, serta kondisi dan layanan pengadilan, yang dilakukan dengan menghadiri persidangan secara langsung dan/atau tidak langsung.
7.Pemohon adalah pihak yang menyampaikan permohonan pemantauan perilaku hakim.
8.Penghubung Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Penghubung adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.
9.Permohonan adalah permintaan Pemantauan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Komisi Yudisial.
10.Inisiatif adalah usulan Komisi Yudisial untuk melakukan Pemantauan.
11.Petugas Pemantau adalah pegawai dan/atau Penghubung yang diberi tugas melaksanakan pemantauan perilaku hakim.

BAB II

PERMOHONAN DAN INISIATIF

Pasal 2

(1)Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial melakukan Pemantauan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas Pemantau.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan:
1. a.Permohonan; atau
2. b.Inisiatif.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disampaikan Pemohon kepada Ketua Komisi Yudisial.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.orang perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.badan hukum/badan usaha;
4. d.instansi pemerintah; dan/atau
5. e.lembaga negara.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen yang disimpan secara elektronik.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara:
1. a.langsung kepada Komisi Yudisial atau melalui Penghubung untuk diteruskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan perilaku Hakim; atau
2. b.tidak langsung melalui pos, surat elektronik, atau sistem informasi pelaporan masyarakat yang disediakan Komisi Yudisial.

Pasal 4

(1)Permohonan wajib ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pemohon, atau divalidasi secara elektronik melalui sistem informasi pelaporan masyarakat yang disediakan Komisi Yudisial.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.informasi perkara; dan
3. c.alasan dilakukan Pemantauan.
(3)Informasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
1. a.nama hakim atau majelis hakim;
2. b.nama panitera pengganti;
3. c.identitas para pihak yang berperkara;
4. d.nomor perkara;
5. e.jadwal sidang selanjutnya; dan/atau
6. f.uraian singkat mengenai kasus posisi.
(4)Pemohon dapat melengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bukti pendukung.
(5)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
1. a.surat;
2. b.keterangan atau kesaksian yang dibuat secara tertulis;
3. c.rekaman audio dan/atau visual; dan/atau
4. d.bukti pendukung lain.

Pasal 5

(1)Pemohon berhak untuk:
1. a.mendapatkan jaminan kerahasiaan atas identitas, keterangan, dan informasi yang disampaikan Pemohon;
2. b.memperoleh informasi perkembangan penanganan Permohonan; dan
3. c.memperoleh standar pelayanan penanganan Permohonan.
(2)Dalam menyampaikan Permohonan, Pemohon wajib memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Komisi Yudisial.
(3)Pemohon dapat mencabut Permohonan dengan menyampaikan secara tertulis kepada Komisi Yudisial disertai dengan alasan.
(4)Permohonan yang dicabut oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dapat dilanjutkan sebagai Inisiatif oleh Komisi Yudisial.

Pasal 6

Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam hal:

a.terdapat perkara yang menarik perhatian publik;
b.perkembangan aktual hukum di masyarakat; dan/atau
c.terdapat informasi atas dugaan pelanggaran KEPPH.

Pasal 7

(1)Inisiatif dapat diajukan oleh Petugas Pemantau atau Penghubung melalui Petugas Pemantau dan disampaikan kepada Kabid melalui Kepala Biro, dengan menggunakan Bahasa Indonesia secara tertulis dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi perkara;
2. b.alasan dilakukan Pemantauan; dan
3. c.bukti pendukung.
(3)Informasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
1. a.nama hakim atau majelis hakim;
2. b.nama panitera pengganti;
3. c.identitas para pihak yang berperkara; dan/atau
4. d.uraian singkat mengenai kasus posisi.
(4)Alasan dilakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan hasil penilaian terpenuhinya kualifikasi perkara atau informasi yang dapat dilakukan pemantauan melalui Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa surat, keterangan atau kesaksian yang dibuat secara tertulis, atau rekaman audio dan/atau visual.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianalisis oleh Petugas Pemantau dan disampaikan kepada Kabid melalui Kepala Biro.
(2)Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima oleh Penghubung Komisi Yudisial, Permohonan dilakukan analisis dan selanjutnya disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan perilaku Hakim.
(3)Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memeriksa dan menyampaikan hasil analisis Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kabid melalui Kepala Biro.
(4)Analisis terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan untuk memeriksa atau menilai:
1. a.kewenangan Komisi Yudisial;
2. b.kelengkapan dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
3. c.adanya dugaan pelanggaran KEPPH;
4. d.adanya potensi merendahkan kehormatan hakim;
5. e.menarik perhatian publik;
6. f.perkembangan aktual hukum di masyarakat; dan/atau
7. g.keberlangsungan perkara yang dimohonkan untuk dilakukan Pemantauan.
(5)Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), Kabid menerbitkan penetapan Kabid berupa:
1. a.dapat ditindaklanjuti, maka Petugas Pemantau melakukan Pemantauan;
2. b.tidak dapat ditindaklanjuti, maka Komisi Yudisial memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis disertai alasan; dan/atau
3. c.dilimpahkan atau diteruskan ke unit kerja lain yang melaksanakan fungsi dan tugas investigasi, advokasi hakim dan penanganan laporan masyarakat.
(2)Kabid dapat menetapkan prioritas pelaksanaan pemantauan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

(1)Inisiatif yang diajukan oleh Petugas Pemantau dan Penghubung merupakan Inisiatif yang bersifat rahasia.
(2)Kabid menerbitkan Penetapan Kabid terhadap pengajuan Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Inisiatif:
1. a.dapat ditindaklanjuti; atau
2. b.tidak dapat ditindaklanjuti.
(3)Inisiatif yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan Pemantauan oleh Petugas Pemantau.
(4)Inisiatif yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarsipkan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERMOHONAN DAN INISIATIF

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENANGANAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERMOHONAN DAN INISIATIF

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENANGANAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2011