DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013

Nomor: 4
Tahun: 2013
Ditetapkan: 6 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 24B Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini, yang dimaksud dengan:

1.Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, dan Anggota Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3.Ketua Bidang adalah ketua bidang yang membidangi pengawasan hakim dan investigasi.
4.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
5.Kepala Biro adalah kepala biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perilaku hakim.
6.Tenaga Ahli adalah pelaksana khusus yang ditunjuk oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris Jenderal untuk melakukan Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Pemeriksaan, dan/atau Investigasi.
7.Majelis adalah penanggung jawab atas penanganan satu Laporan yang terdiri atas 3 (tiga) Anggota.
8.Hakim adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
9.Badan Peradilan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 3
10.Pelapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan kepada Komisi Yudisial tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
11.Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
12.Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri atas suatu pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
13.Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Laporan.
14.Kuasa adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau advokat sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh Pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan dengan Laporan.
15.Petugas Penerima adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan penerimaan, pencatatan, dan penomoran Laporan, serta melayani konsultasi atau permintaan informasi atas tahapan penanganan Laporan yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor.
16.Petugas Verifikasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Verifikasi Laporan.
17.Petugas Anotasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Anotasi Laporan.
18.Petugas Pemantau adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Pemantauan.
19.Petugas Investigasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini kepala biro yang membidangi Investigasi, untuk melakukan Investigasi.
20.Petugas Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Pemeriksaan.
21.Petugas Persidangan adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno.
22.Sekretaris Pengganti adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyiapan Penetapan Sidang Panel, Keputusan Sidang Panel, dan/atau Keputusan Sidang Pleno. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 4
23.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya disingkat KEPPH, adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009.
24.Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran KEPPH.
25.Registrasi adalah pencatatan dan penomoran Laporan yang telah memenuhi persyaratan dalam buku register laporan Komisi Yudisial.
26.Verifikasi adalah pemeriksaan persyaratan Laporan.
27.Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima kepada masyarakat atau Pelapor berkaitan dengan Laporannya.
28.Anotasi adalah pendapat tertulis dari Tim Anotasi atas satu Laporan.
29.Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.
30.Investigasi adalah serangkaian kegiatan, dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan Laporan.
31.Pemeriksaan adalah pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH.
32.Klarifikasi adalah keterangan tertulis yang disampaikan Pelapor dan/atau Terlapor berkaitan dengan Laporan.
33.Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terlapor, dan/atau hasil dari kegiatan pendalaman Komisi Yudisial, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindakan pelanggaran KEPPH terkait menandakan telah terjadi pelanggaran KEPPH.
34.Sidang Panel adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas 3 (tiga) Anggota atau paling sedikit 2 (dua) Anggota.
35.Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas seluruh Anggota atau paling sedikit 5 (lima) Anggota.
36.Hari adalah hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 5

Pasal 2

(1)Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor.
(2)Komisi Yudisial tidak dapat melakukan penanganan Laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Hakim sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 3

(1)Dalam rangka penanganan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Komisi Yudisial membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Verifikasi, Tim Anotasi, Tim Pemantau, Tim Investigasi, Tim Pemeriksa, dan Tim Gabungan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan:
1. a.tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
2. b.Pedoman Perilaku Penerima Laporan, Pemantauan, Anotasi, Pemeriksaan, dan Investigasi yang merupakan pedoman Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PELAPOR, TERLAPOR, SAKSI, DAN AHLI

Pasal 4

(1)Pelapor wajib:
1. a.melampiri dan/atau melengkapi Laporan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
2. b.memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam rangka menindaklanjuti Laporannya; dan
3. c.menyampaikan bukti-bukti pendukung Laporannya.
(2)Pelapor berhak:
1. a.melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi Yudisial;
2. b.mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 6
3. c.memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan;
4. d.mendapatkan pelayanan informasi atas perkembangan dan hasil akhir penanganan Laporan, termasuk Petikan Keputusan Sidang Pleno;
5. e.menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan;
6. f.menyampaikan keberatan terhadap hasil akhir penanganan Komisi Yudisial atas Laporannya; dan
7. g.mencabut Laporannya.
(3)Standar pelayanan penanganan Laporan, mekanisme pelayanan informasi, dan mekanisme penyampaian pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Terlapor wajib:
1. a.memenuhi panggilan atau permintaan Klarifikasi Komisi Yudisial berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
2. b.memberikan data, keterangan, dan/atau informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam rangka pembuktian.
(2)Terlapor berhak:
1. a.memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH;
2. b.menerima surat panggilan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
3. c.mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial;
4. d.mendapatkan perlakuan yang menjunjung kehormatan, keluhuran, dan martabat Hakim dalam Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial;
5. e.mendapatkan pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan, termasuk Petikan Keputusan Sidang Pleno;
6. f.mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Pasal 6

(1)Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 7
(2)Saksi berhak:
1. a.memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH; dan
2. b.mendapatkan jaminan keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial.

Pasal 7

(1)Ahli wajib memberikan keterangan berdasarkan keahliannya kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.
(2)Ahli berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

BAB III

PENANGANAN AWAL

Pasal 8

(1)Laporan ditujukan kepada Ketua.
(2)Laporan disampaikan dalam bahasa Indonesia secara tertulis atau dengan format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disc) atau yang serupa dengan itu.
(3)Laporan dapat disampaikan langsung, melalui pos, faksimile, atau sistem online.

Pasal 9

(1)Laporan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.
(2)Laporan paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
2. b.nama dan tempat tugas Terlapor; dan
3. c.pokok laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.
(3)Laporan dilampiri:
1. a.fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku;
2. b.surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan
3. c.bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.330 8

Pasal 10

Persyaratan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap:

a.Laporan yang diprioritaskan; dan/atau
b.Laporan yang berkaitan dengan Pemantauan.

Pasal 11

(1)Dalam hal Pelapor tuna aksara, Laporan dapat disampaikan secara lisan.
(2)Petugas Penerima mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Pelapor.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…