DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas: a. pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; b. pertukaran data dan/atau informasi; c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia; d. pemanfaatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia; e. sosialisasi pelaksanaan wewenang dan tugas; dan/atau f. kegiatan lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan perspektif kerja sama yang fokus pada substansi kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Yudisial perlu bersinergi dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
3.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Komisi Yudisial dengan mitra Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kewenangan dan pemanfaatan kompetensi masing-masing pihak untuk berkolaborasi mencapai tujuan bersama.
2.Hubungan Antar Lembaga adalah pelaksanaan koordinasi dan/atau konsolidasi untuk kepentingan strategis Komisi Yudisial.
3.Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara di Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Ketua Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Wakil Ketua Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Ketua Bidang adalah Anggota Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan kepentingan strategis pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di Komisi Yudisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah pejabat setingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
9.Nota Kesepahaman adalah naskah Kerja Sama yang memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi lebih dari satu substansi/materi yang dikerjasamakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
10.Perjanjian Kerja Sama adalah naskah Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat spesifik, konkret dan terperinci.
11.Unit Kerja adalah unit setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
12.Unit Pengusul adalah Unit Kerja di Sekretariat Jenderal yang mengusulkan, melaksanakan, dan bertanggung jawab terhadap implementasi Kerja Sama.
13.Mitra adalah kementerian/badan/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang berada di dalam dan luar negeri yang memiliki kerja sama dengan Komisi Yudisial.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas:

a.pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
b.pertukaran data dan/atau informasi;
c.pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
d.pemanfaatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia;
e.sosialisasi pelaksanaan wewenang dan tugas; dan/atau
f.kegiatan lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra.

Pasal 3

Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga dilakukan berdasarkan prinsip:

a.itikad baik, yaitu ikatan yang dibangun berada di atas niat juga tujuan yang baik untuk kepentingan para pihak dan/atau publik;
b.akuntabel, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan;
c.saling menguntungkan, yaitu relasi yang dibangun melalui Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga harus mampu memberikan manfaat yang positif dalam jangka pendek, menengah dan/atau panjang kepada pihak yang mengikatkan diri;
d.efektif dan efisien, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga harus dapat melahirkan hasil yang berkualitas dengan usaha yang proporsional;
e.sinergi dan terintegrasi, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang dilakukan memiliki relevansi secara kontributif yang melingkupi banyak urusan secara menyeluruh, dan tidak terpisah-pisah;
f.partisipatif, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang dibangun harus melibatkan seluruh pihak yang relevan; dan
g.strategis, yaitu Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga yang mendukung secara signifikan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas untuk mewujudkan visi dan misi Komisi Yudisial.

Pasal 4

(1)Kerja Sama bertujuan:
1. a.melaksanakan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.sebagai pedoman dalam melaksanakan Kerja Sama dengan Mitra;
3. c.menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama;
4. d.meningkatkan koordinasi Kerja Sama antar Unit Kerja di Komisi Yudisial;
5. e.mendorong implementasi Kerja Sama oleh Unit Pengusul; dan
6. f.memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama di Komisi Yudisial.
(2)Hubungan Antar Lembaga bertujuan:
1. a.sebagai pedoman dalam melaksanakan Hubungan Antar Lembaga antara Komisi Yudisial dengan Mitra;
2. b.menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial;
3. c.mendorong Hubungan Antar Lembaga agar berpotensi menjadi Kerja Sama; dan
4. d.memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial.

Pasal 5

(1)Bentuk Kerja Sama antara Komisi Yudisial dengan Mitra meliputi:
1. a.Nota Kesepahaman;
2. b.Perjanjian Kerja Sama; dan
3. c.naskah lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra.
(2)Hubungan Antar Lembaga meliputi:
1. a.koordinasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan;
2. b.fasilitasi pertemuan, pembicaraan, acara informal antara Komisi Yudisial dengan Mitra, dan/atau calon Mitra; dan
3. c.pembukaan akses komunikasi kepada calon Mitra.
(3)Hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berorientasi pada hasil yang relevan dengan kepentingan strategis Komisi Yudisial dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.nomor;
3. c.tempat dan tanggal penandatanganan;
4. d.para pihak;
5. e.dasar hukum;
6. f.maksud dan tujuan;
7. g.ruang lingkup;
8. h.pelaksanaan;
9. i.pejabat penghubung;
10. j.waktu pelaksanaan;
11. k.pemantauan dan evaluasi;
12. l.penyelesaian perselisihan;
13. m.pembiayaan;
14. n.ketentuan lain; dan/atau
15. o.ketentuan penutup.
(2)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.nomor;
3. c.tempat dan tanggal penandatanganan;
4. d.para pihak;
5. e.dasar hukum;
6. f.ketentuan umum;
7. g.maksud dan tujuan;
8. h.ruang lingkup kerja sama;
9. i.hak dan kewajiban;
10. j.pelaksanaan kerja sama;
11. k.pejabat penghubung;
12. l.waktu pelaksanaan;
13. m.pemantauan dan evaluasi;
14. n.penjelasan kondisi keadaan memaksa;
15. o.penyelesaian perselisihan;
16. p.pembiayaan;
17. q.ketentuan lain; dan/atau
18. r.ketentuan penutup.
(3)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman.
(4)Naskah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan kesepakatan antara Komisi Yudisial dengan Mitra.
(5)Perumusan naskah Kerja Sama dapat dilakukan dengan melibatkan Unit Pengusul dan/atau Unit Kerja.

BAB III

WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 7

Pihak yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Ketua Bidang;
d.Anggota Komisi Yudisial yang ditugaskan oleh Ketua; dan/atau
e.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 8

(1)Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Ketua Bidang;
4. d.Anggota Komisi Yudisial yang ditugaskan oleh Ketua;
5. e.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial; dan/atau
6. f.Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Yudisial atau Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sesuai dengan bidang Kerja Sama yang disepakati.
(2)Penandatanganan naskah Kerja Sama dapat dilakukan sesuai tingkat jabatan atau jabatan yang disetarakan antara Komisi Yudisial dengan Mitra.
(3)Dalam hal Penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, penandatanganan naskah Kerja Sama tetap dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Ketua.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan:

a.permohonan atau usulan;
b.penelaahan;
c.pembahasan;
d.penandatanganan;
e.pelaksanaan kegiatan;
f.pemantauan;
g.evaluasi; dan
h.pelaporan.

Pasal 10

(1)Permohonan Kerja Sama dari calon Mitra disampaikan secara tertulis kepada Ketua.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Proposal Permohonan Kerja Sama yang memuat:
1. a.pihak penanggung jawab;
2. b.ruang lingkup Kerja Sama;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.sumber anggaran dan/atau pembiayaan;
5. e.jangka waktu Kerja Sama;
6. f.evaluasi Kerja Sama; dan/atau
7. g.dokumen tentang informasi dan/atau profil lembaga.
(3)Ketua meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang untuk ditindaklanjuti.
(4)Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga menelaah berkas permohonan Kerja Sama.
(5)Apabila diperlukan, Ketua Bidang dapat meminta pertimbangan rapat pleno tentang pelaksanaan Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…