DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011

Nomor: 6
Tahun: 2011
Ditetapkan: 19 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Komisi Yudisial Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Komisi Yudisial memerlukan kerjasama dan bersinergi dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
c.bahwa kerjasama dan sinergi dengan lembaga dan organisasi lain tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
4.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
5.Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial;
6.Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Jejaring Komisi Yudisial Tanggal 25-27 Maret 2011.
2.Hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 18 September 2011.

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan :

a.Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.Ketua Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial yang memimpin, mengkoordinir dan bertanggungjawab keluar dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
c.Ketua Bidang adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai wewenang mengkoordinasikan kegiatan kerjasama jangka pendek, menengah dan panjang dengan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat terkait lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
d.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial.
e.Tenaga Ahli Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Profesi non Struktur yang diperbantukan Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial.
f.Desk Khusus Kerjasama Antar Lembaga, selanjutnya disebut Desk Khusus adalah kelompok kerja yang dibentuk/ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang bertugas untuk membantu proses penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya kepada Ketua Bidang dan Sekretaris Jenderal.
g.Lembaga adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang- Undangan serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
h.Permohonan Kerjasama adalah permintaan kerjasama yang diajukan oleh Lembaga.
i.Usulan kerjasama adalah permintaan kerjasama yang diajukan oleh Anggota Komisi Yudisial.
j.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Antar Lembaga bertujuan:

a.mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
b.menguatkan peranan Komisi Yudisial dalam meningkatkan integritas dan kapasitas hakim agung dan hakim;
c.mendorong mitra kerjasama sebagai agen perubahan bagi terwujudnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, transparan serta akuntabel.

Pasal 3

Prinsip Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Antar Lembaga didasarkan atas prinsip-prinsip:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.kesetaraan;
d.kemanfaatan;
e.efektif dan efisien;
f.sinergi dan terintegrasi;
g.partisipasif.

BAB III

DESK KHUSUS

Pasal 4

(1)Untuk membantu pelaksanaan kerjasama antar lembaga, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial membentuk Desk Khusus;
(2)Desk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan permohonan dan/atau usulan kerjasama antar lembaga;
2. b.melakukan koordinasi dengan pihak permohonan kerjasama;
3. c.memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Bidang tentang kelayakan permohonan dan/atau usulan kerjasama;
4. d.melakukan monitoring tindak lanjut kerjasama dalam pelaksanaan program kerjasama antar lembaga dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Bidang.
(3)Koordinator Desk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Ahli;
(4)Keanggotaan dan tata kerja desk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV

MEKANISME KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 5

(1)Permohonan kerjasama dari Lembaga disampaikan secara tertulis kepada Ketua;
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.Proposal kerjasama yang memuat pihak penanggung jawab, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, sumber anggran/pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan evaluasi kerjasama;
2. b.Dokumen tentang info/profil lembaga;
(3)Ketua melimpahkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang untuk ditindaklanjuti;
(4)Pelaksanaan program/kegiatan kerjasama dilakukan oleh ketua bidang sesuai tugas dan kewenangannya;
(5)Desk Khusus meneliti berkas permohonan kerjasama dan membuat saran dan pertimbangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari;
(6)Ketua Bidang dapat meminta pertimbangan rapat pleno tentang pelaksanaan kerjasama antar lembaga apabila diperlukan.

Pasal 6

(1)Kerjasama antar lembaga dapat diusulkan oleh Anggota Komisi Yudisial kepada Ketua Bidang;
(2)Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri proposal kerjasama;
(3)Ketua Bidang mengkoordinasikan dan meminta Desk Khusus untuk meneliti usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)Desk Khusus memeriksa berkas usulan kerjasama dan membuat rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
(5)Ketua Bidang memutuskan diterima atau ditolaknya usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari setelah rekomendasi dibuat.

BAB V

DOKUMEN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 7

(1)Dokumen Kerjasama Antar Lembaga harus memuat:
1. a.pihak penanggung jawab;
2. b.ruang lingkup kerjasama;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.waktu pelaksanaan;
5. e.anggaran/pembiayaan;
6. f.jangka waktu kerjasama;
7. g.evaluasi/pemutusan kerjasama.
(2)Dokumen Kerjasama Antar Lembaga (MoU) dapat dibuat secara khusus dengan mitra kerjasama sesuai dengan kebutuhan Komisi Yudisial.

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 8

(1)Jangka waktu kerjasama antar lembaga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
(2)Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII

PENANDATANGANAN KERJASAMA

Pasal 9

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota yang ditunjuk atau Sekretaris Jenderal sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Komisi Yudisial memerlukan kerjasama dan bersinergi dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
c.bahwa kerjasama dan sinergi dengan lembaga dan organisasi lain tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
4.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
5.Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial;
6.Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Jejaring Komisi Yudisial Tanggal 25-27 Maret 2011.
2.Hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 18 September 2011.

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan :

a.Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.Ketua Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Komisi Yudisial yang memimpin, mengkoordinir dan bertanggungjawab keluar dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
c.Ketua Bidang adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai wewenang mengkoordinasikan kegiatan kerjasama jangka pendek, menengah dan panjang dengan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat terkait lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
d.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial.
e.Tenaga Ahli Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Profesi non Struktur yang diperbantukan Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial.
f.Desk Khusus Kerjasama Antar Lembaga, selanjutnya disebut Desk Khusus adalah kelompok kerja yang dibentuk/ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang bertugas untuk membantu proses penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya kepada Ketua Bidang dan Sekretaris Jenderal.
g.Lembaga adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang- Undangan serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
h.Permohonan Kerjasama adalah permintaan kerjasama yang diajukan oleh Lembaga.
i.Usulan kerjasama adalah permintaan kerjasama yang diajukan oleh Anggota Komisi Yudisial.
j.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Antar Lembaga bertujuan:

a.mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
b.menguatkan peranan Komisi Yudisial dalam meningkatkan integritas dan kapasitas hakim agung dan hakim;
c.mendorong mitra kerjasama sebagai agen perubahan bagi terwujudnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, transparan serta akuntabel.

Pasal 3

Prinsip Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Antar Lembaga didasarkan atas prinsip-prinsip:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.kesetaraan;
d.kemanfaatan;
e.efektif dan efisien;
f.sinergi dan terintegrasi;
g.partisipasif.

BAB III

DESK KHUSUS

Pasal 4

(1)Untuk membantu pelaksanaan kerjasama antar lembaga, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial membentuk Desk Khusus;
(2)Desk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan permohonan dan/atau usulan kerjasama antar lembaga;
2. b.melakukan koordinasi dengan pihak permohonan kerjasama;
3. c.memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Bidang tentang kelayakan permohonan dan/atau usulan kerjasama;
4. d.melakukan monitoring tindak lanjut kerjasama dalam pelaksanaan program kerjasama antar lembaga dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Bidang.
(3)Koordinator Desk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Ahli;
(4)Keanggotaan dan tata kerja desk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV

MEKANISME KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 5

(1)Permohonan kerjasama dari Lembaga disampaikan secara tertulis kepada Ketua;
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.Proposal kerjasama yang memuat pihak penanggung jawab, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, sumber anggran/pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan evaluasi kerjasama;
2. b.Dokumen tentang info/profil lembaga;
(3)Ketua melimpahkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang untuk ditindaklanjuti;
(4)Pelaksanaan program/kegiatan kerjasama dilakukan oleh ketua bidang sesuai tugas dan kewenangannya;
(5)Desk Khusus meneliti berkas permohonan kerjasama dan membuat saran dan pertimbangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari;
(6)Ketua Bidang dapat meminta pertimbangan rapat pleno tentang pelaksanaan kerjasama antar lembaga apabila diperlukan.

Pasal 6

(1)Kerjasama antar lembaga dapat diusulkan oleh Anggota Komisi Yudisial kepada Ketua Bidang;
(2)Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri proposal kerjasama;
(3)Ketua Bidang mengkoordinasikan dan meminta Desk Khusus untuk meneliti usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)Desk Khusus memeriksa berkas usulan kerjasama dan membuat rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
(5)Ketua Bidang memutuskan diterima atau ditolaknya usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari setelah rekomendasi dibuat.

BAB V

DOKUMEN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 7

(1)Dokumen Kerjasama Antar Lembaga harus memuat:
1. a.pihak penanggung jawab;
2. b.ruang lingkup kerjasama;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.waktu pelaksanaan;
5. e.anggaran/pembiayaan;
6. f.jangka waktu kerjasama;
7. g.evaluasi/pemutusan kerjasama.
(2)Dokumen Kerjasama Antar Lembaga (MoU) dapat dibuat secara khusus dengan mitra kerjasama sesuai dengan kebutuhan Komisi Yudisial.

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 8

(1)Jangka waktu kerjasama antar lembaga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
(2)Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII

PENANDATANGANAN KERJASAMA

Pasal 9

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota yang ditunjuk atau Sekretaris Jenderal sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2024