DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelatihan Sosial Kultural adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Sosial Kultural; www.peraturan.go.id 2022, No.75 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN SOSIAL KULTURAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Sosial Kultural adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. www.peraturan.go.id 2022, No.75
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Lain adalah pegawai selain Pegawai ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau lembaga negara, yang disetarakan dengan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Peserta Pelatihan Sosial Kultural yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS atau Pegawai Lain yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Sosial Kultural.
7.Alumni Pelatihan Sosial Kultural yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Sosial Kultural.
8.Deputi adalah deputi LAN yang menyelenggarakan tugas di bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN.
9.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal www.peraturan.go.id 2022, No.75 agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12.JPT Utama adalah JPT utama sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
13.Pejabat Pimpinan Tinggi Utama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT sebagai kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
14.JPT Madya adalah jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
15.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Madya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi.
16.JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
17.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
18.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. www.peraturan.go.id 2022, No.75
21.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
24.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan pelaksana pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
25.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
29.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai ASN.
30.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Sosial Kultural yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan Sosial Kultural. www.peraturan.go.id 2022, No.75
31.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Sosial Kultural.
32.Pelatihan Mandiri secara Daring yang selanjutnya disebut Pelatihan Mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN.
33.Mata Pelatihan Generik adalah materi pembelajaran yang bersifat umum dan diberikan kepada seluruh Peserta.
34.Mata Pelatihan Muatan Lokal adalah materi pembelajaran yang bersifat khusus berdasarkan isu tertentu dan diberikan kepada Peserta.
35.Hasil Pelatihan adalah kertas kerja yang dihasilkan oleh Peserta sebagai bentuk aktualisasi pemenuhan Kompetensi Sosial Kultural.
36.Kode Registrasi Alumni yang selanjutnya disingkat KRA adalah kode unik Alumni yang telah mengikuti dan/atau lulus Pelatihan Sosial Kultural dengan memuat kode nomor seri nasional, jenis pelatihan, instansi lembaga penyelenggara pelatihan, dan tahun penerbitan yang ditetapkan LAN.
37.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
38.Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen sertifikasi Kompetensi yang membuktikan bahwa Peserta telah memenuhi Kompetensi Sosial Kultural.
39.Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Sosial Kultural.

Pasal 2

LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sosial kultural www.peraturan.go.id 2022, No.75 yang dilakukan melalui Pelatihan Sosial Kultural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN SOSIAL KULTURAL

Pasal 3

(1)Pelatihan Sosial Kultural terdiri atas:
1. a.Pelatihan Sosial Kultural jenjang 1;
2. b.Pelatihan Sosial Kultural jenjang 2; dan
3. c.Pelatihan Sosial Kultural jenjang 3.
(2)Pelatihan Sosial Kultural jenjang 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural level 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelatihan Sosial Kultural jenjang 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural level 2 dan level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelatihan Sosial Kultural jenjang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural level 4 dan level 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pelatihan Sosial Kultural jenjang 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi:
1. a.Pejabat Pelaksana; dan
2. b.Pejabat Fungsional pemula. www.peraturan.go.id 2022, No.75
(2)Pelatihan Sosial Kultural jenjang 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan bagi:
1. a.Pejabat Pengawas;
2. b.Pejabat Administrator;
3. c.Pejabat Fungsional ahli pertama;
4. d.Pejabat Fungsional ahli muda;
5. e.Pejabat Fungsional terampil;
6. f.Pejabat Fungsional mahir; dan
7. g.Pejabat Fungsional penyelia.
(3)Pelatihan Sosial Kultural jenjang 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Utama;
4. d.Pejabat Fungsional ahli madya; dan
5. e.Pejabat Fungsional ahli utama.

Pasal 5

(1)Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Sosial Kultural jenjang 1 merupakan Kompetensi untuk memahami, mengenali, dan menerima keragaman sosial kultural sebagai wujud pemenuhan Kompetensi Sosial Kultural.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan:
1. a.memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;
2. b.bersikap terbuka, dan ingin belajar tentang perbedaan/kemajemukan masyarakat; dan
3. c.bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. www.peraturan.go.id 2022, No.75

Pasal 6

(1)Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Sosial Kultural jenjang 2 merupakan Kompetensi untuk mengembangkan dan mempromosikan keragaman sosial kultural sebagai wujud pemenuhan Kompetensi Sosial Kultural.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan:
1. a.menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;
2. b.membangun hubungan baik antar individu, dalam organisasi, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan;
3. c.bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik di lingkungan unit kerjanya;
4. d.mempromosikan sikap menghargai perbedaan yang berkembang di masyarakat;
5. e.melakukan pemetaan sosial agar dapat memberikan respons yang sesuai dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat;
6. f.mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang berkembang dalam masyarakat; dan
7. g.menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik/potensi konflik.

Pasal 7

(1)Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Sosial Kultural jenjang 3 merupakan Kompetensi untuk mewujudkan lingkungan yang produktif di tengah keragaman sosial kultural sebagai wujud pemenuhan Kompetensi Sosial Kultural. www.peraturan.go.id 2022, No.75
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan untuk:
1. a.menginisiasi dan menjadi wakil pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. b.mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi;
3. c.membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, dan sosial ekonomi, preferensi politik;
4. d.menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat, sehingga menciptakan hubungan erat antara ASN dengan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri;
5. e.mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang; dan
6. f.membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.

Pasal 8

(1)Pelatihan Sosial Kultural diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi. www.peraturan.go.id 2022, No.75
(2)Dalam kondisi tertentu, Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi atau status terakreditasinya sudah tidak berlaku untuk menyelenggarakan Pelatihan Sosial Kultural.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.memperoleh izin tertulis dari Deputi; dan
2. b.dilakukan penjaminan mutu oleh LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan nilai akreditasi program pelatihan A atau B sebagaimana diatur berdasarkan peraturan LAN yang mengatur mengenai akreditasi pelatihan.
(4)Proses penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berkolaborasi dengan LAN.

Pasal 9

Tempat penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural meliputi:

a.Lembaga Pelatihan Terakreditasi, yang menyelenggarakan Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); atau
b.lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi/lembaga pelatihan pemerintah yang status terakreditasinya sudah tidak berlaku, yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). www.peraturan.go.id 2022, No.75

Pasal 10

(1)Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi mengajukan surat permohonan yang memuat rencana pelaksanaan dan kesiapan penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural kepada Deputi.
(2)Deputi menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural.
(3)Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Deputi menetapkan persetujuan penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural.
(4)Persetujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan KRA.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…