DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyiapkan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan pelatihan smart governance jabatan fungsional;
c.bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis operasional penyelenggaraan pelatihan smart governance jabatan fungsional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN SMART GOVERNANCE JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Pelatihan Smart JF adalah program pengembangan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial bagi pejabat fungsional yang dilakukan melalui bentuk pelatihan.
5.Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan administrator.
6.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pengawas.
7.Alumni Pelatihan Smart JF yang selanjutnya disebut Alumni adalah peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Smart JF.
8.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
10.Pembelajaran Mandiri dalam Pelatihan Smart JF yang selanjutnya disebut Self-Learning adalah pembelajaran bebas biaya dan akses yang dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara.
11.Pembelajaran Terpadu dalam Pelatihan Smart JF yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah pembelajaran yang memadukan metode klasikal dan nonklasikal.
12.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
13.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
14.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi
15.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
16.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
17.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan program PKA dan/atau PKP.
18.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Smart JF adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang menyelenggarakan Pelatihan Smart JF.
19.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Smart JF.
20.Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi peserta selama mengikuti Pelatihan Smart JF.
21.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
22.Hari Pelatihan adalah hari yang menjadi waktu penyelenggaraan Pelatihan Smart JF, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.
23.Produk Aktualisasi Kepemimpinan adalah aktualisasi kepemimpinan berupa keluaran (output) menunjukkan Kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial peserta untuk beradaptasi dan responsif dalam rangka mengelola perubahan lingkungan strategis.
24.Deputi adalah deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 2

(1)Pelatihan Smart JF diselenggarakan untuk mengembangkan Kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial bagi peserta secara terintegrasi.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan dalam manajemen pelayanan publik dan manajemen kinerja sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Pelatihan Smart JF terdiri atas:
1. a.Self-Learning; dan
2. b.Blended Learning.
(2)Self-Learning dilaksanakan melalui e-learning.
(3)Blended Learning dilaksanakan melalui:
1. a.pembelajaran daring secara langsung (synchronous);
2. b.pembelajaran klasikal; dan
3. c.pembelajaran di tempat kerja (working place learning).

Pasal 4

(1)Self-Learning diselenggarakan oleh LAN.
(2)Blended Learning diselenggarakan oleh:
1. a.LAN; atau
2. b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Smart JF, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
(3)Bagi lembaga penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi program PKA atau PKP, dapat menyelenggarakan Pelatihan Smart JF dengan penjaminan mutu dari:
1. a.LAN; atau
2. b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan nilai akreditasi paling rendah kategori B untuk program PKA atau PKP sesuai dengan tujuan pembelajaran.
(4)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan izin tertulis dari Deputi.
(5)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, peserta dapat diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.

Pasal 6

Lembaga Penyelenggara Pelatihan Smart JF wajib memberikan pendampingan dan/atau fasilitas bagi peserta Blended Learning yang berkebutuhan khusus pada pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pembelajaran dalam Pelatihan Smart JF dilaksanakan berdasarkan Kurikulum.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LAN.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rumpun teknis umum; dan
2. b.rumpun kepemimpinan.
(4)Rumpun teknis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui Self-Learning.
(5)Rumpun kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui Blended Learning.
(6)Rumpun teknis umum dan rumpun kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri atas:
1. a.kelompok pembelajaran pengawas; dan
2. b.kelompok pembelajaran administrator.

Pasal 8

(1)Kelompok pembelajaran pengawas pada rumpun teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a dilaksanakan selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) JP.
(2)Kelompok pembelajaran administrator pada rumpun teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dilaksanakan selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) JP.
(3)Masing-masing kelompok pembelajaran pada rumpun kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilaksanakan selama 626 (enam ratus dua puluh enam) JP.
(4)Setiap kelompok pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui agenda pembelajaran.

Pasal 9

(1)Tenaga pelatihan yang mengampu Blended Learning harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan.
(2)Kepala LAN menetapkan kualifikasi dan persyaratan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 10

(1)Self Learning diikuti oleh Pejabat Fungsional secara mandiri.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat memilih agenda pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyiapkan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan pelatihan smart governance jabatan fungsional;
c.bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis operasional penyelenggaraan pelatihan smart governance jabatan fungsional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN SMART GOVERNANCE JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Pelatihan Smart JF adalah program pengembangan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial bagi pejabat fungsional yang dilakukan melalui bentuk pelatihan.
5.Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan administrator.
6.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pengawas.
7.Alumni Pelatihan Smart JF yang selanjutnya disebut Alumni adalah peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Smart JF.
8.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
10.Pembelajaran Mandiri dalam Pelatihan Smart JF yang selanjutnya disebut Self-Learning adalah pembelajaran bebas biaya dan akses yang dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara.
11.Pembelajaran Terpadu dalam Pelatihan Smart JF yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah pembelajaran yang memadukan metode klasikal dan nonklasikal.
12.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
13.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
14.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi
15.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
16.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
17.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan program PKA dan/atau PKP.
18.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Smart JF adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang menyelenggarakan Pelatihan Smart JF.
19.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Smart JF.
20.Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi peserta selama mengikuti Pelatihan Smart JF.
21.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
22.Hari Pelatihan adalah hari yang menjadi waktu penyelenggaraan Pelatihan Smart JF, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.
23.Produk Aktualisasi Kepemimpinan adalah aktualisasi kepemimpinan berupa keluaran (output) menunjukkan Kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial peserta untuk beradaptasi dan responsif dalam rangka mengelola perubahan lingkungan strategis.
24.Deputi adalah deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 2

(1)Pelatihan Smart JF diselenggarakan untuk mengembangkan Kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial bagi peserta secara terintegrasi.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan dalam manajemen pelayanan publik dan manajemen kinerja sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Pelatihan Smart JF terdiri atas:
1. a.Self-Learning; dan
2. b.Blended Learning.
(2)Self-Learning dilaksanakan melalui e-learning.
(3)Blended Learning dilaksanakan melalui:
1. a.pembelajaran daring secara langsung (synchronous);
2. b.pembelajaran klasikal; dan
3. c.pembelajaran di tempat kerja (working place learning).

Pasal 4

(1)Self-Learning diselenggarakan oleh LAN.
(2)Blended Learning diselenggarakan oleh:
1. a.LAN; atau
2. b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Smart JF, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
(3)Bagi lembaga penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi program PKA atau PKP, dapat menyelenggarakan Pelatihan Smart JF dengan penjaminan mutu dari:
1. a.LAN; atau
2. b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan nilai akreditasi paling rendah kategori B untuk program PKA atau PKP sesuai dengan tujuan pembelajaran.
(4)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan izin tertulis dari Deputi.
(5)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, peserta dapat diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pembelajaran dalam Pelatihan Smart JF dilaksanakan berdasarkan Kurikulum.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LAN.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rumpun teknis umum; dan
2. b.rumpun kepemimpinan.
(4)Rumpun teknis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui Self-Learning.
(5)Rumpun kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui Blended Learning.
(6)Rumpun teknis umum dan rumpun kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri atas:
1. a.kelompok pembelajaran pengawas; dan
2. b.kelompok pembelajaran administrator.

Pasal 8

(1)Kelompok pembelajaran pengawas pada rumpun teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a dilaksanakan selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) JP.
(2)Kelompok pembelajaran administrator pada rumpun teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dilaksanakan selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) JP.
(3)Masing-masing kelompok pembelajaran pada rumpun kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilaksanakan selama 626 (enam ratus dua puluh enam) JP.
(4)Setiap kelompok pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui agenda pembelajaran.

Pasal 9

(1)Tenaga pelatihan yang mengampu Blended Learning harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan.
(2)Kepala LAN menetapkan kualifikasi dan persyaratan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 10

(1)Self Learning diikuti oleh Pejabat Fungsional secara mandiri.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat memilih agenda pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.