DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PEMETAAN KOMPETENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
4.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF.
6.Pusat adalah Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
(2)Balai dipimpin oleh Kepala.
(3)Balai berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi Pegawai ASN dan non- Pegawai ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b.pelaksanaan penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
c.pemberian feedback (umpan balik) hasil penilaian potensi atau penilaian kompetensi;
d.pelaksanaan penyusunan instrumen penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
e.pelaksanaan kerja sama di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
f.evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur; dan
g.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Balai terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.KJF.
(2)Ketentuan mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan JF masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa JF yang terbagi dalam berbagai KJF sesuai bidang keahliannya.
(2)Masing-masing KJF sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
(3)Jumlah pejabat fungsional dalam KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembagian tugas yang dilaksanakan oleh koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Kepala harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai.

Pasal 10

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PEMETAAN KOMPETENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
4.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF.
6.Pusat adalah Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
(2)Balai dipimpin oleh Kepala.
(3)Balai berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi Pegawai ASN dan non- Pegawai ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b.pelaksanaan penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
c.pemberian feedback (umpan balik) hasil penilaian potensi atau penilaian kompetensi;
d.pelaksanaan penyusunan instrumen penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
e.pelaksanaan kerja sama di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
f.evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur; dan
g.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Balai terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.KJF.
(2)Ketentuan mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan JF masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa JF yang terbagi dalam berbagai KJF sesuai bidang keahliannya.
(2)Masing-masing KJF sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
(3)Jumlah pejabat fungsional dalam KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembagian tugas yang dilaksanakan oleh koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Kepala harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai.