DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahaan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Pelatihan Widyaiswara adalah pelatihan yang diberikan kepada Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing untuk membekali mereka dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan kebijakan bagi pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan peraturan mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional widyaiswara melalui penyesuaian/inpassing;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2019, No.674
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. www.peraturan.go.id 2019, No.674

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
3.Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam JF WI.
4.Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahaan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Pelatihan Widyaiswara adalah pelatihan yang diberikan kepada Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing untuk membekali mereka dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
5.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam JF WI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
6.Calon Widyaiswara adalah PNS yang dipersiapkan oleh instansi pemerintah untuk diusulkan dan/atau diangkat dalam JF WI.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan www.peraturan.go.id 2019, No.674 menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai instansi pembina JF WI.
10.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11.Instansi Pengusul adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat bagi Calon Widyaiswara yang akan diangkat dan ditempatkan dalam JF WI.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya.
13.Uji Kompetensi adalah proses penilaian akademis dan administratif untuk menentukan kelayakan Calon Widyaiswara dalam menduduki atau mengisi JF WI.
14.Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada JF WI yang ditetapkan oleh LAN. www.peraturan.go.id 2019, No.674

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi panduan bagi pengangkatan PNS dalam JF WI melalui Penyesuaian/Inpassing.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

(1)Pengangkatan dalam JF WI melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:
1. a.PNS yang tidak menduduki dalam jabatan fungsional tetapi telah dan/atau masih menjalankan tugas terkait bidang kewidyaiswaraan yang ditetapkan berdasarkan keputusan PyB; dan/atau
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas, yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatannya dengan JF WI yang akan diduduki.
(2)Bidang tugas kewidyaiswaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
(3)Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JF WI ahli pertama, JF WI ahli muda dan JF WI ahli madya.
(4)Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada formasi sesuai dengan kebutuhan JF WI dan peta jabatan Widyaiswara pada setiap Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh PPK atau PyB.

Pasal 4

PNS yang diangkat dalam JF WI melalui Penyesuaian/ Inpassing wajib memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

a.diusulkan oleh PPK atau PyB Instansi Pengusul dengan melampirkan pernyataan bahwa PNS dimaksud telah www.peraturan.go.id 2019, No.674 memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.
b.berijazah paling rendah S2 (strata dua) yang diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang;
c.paling rendah pangkat penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/b dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
d.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF WI paling rendah 2 (dua) tahun, baik secara berturut- turut maupun akumulasi;
e.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.berusia paling tinggi:
1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI jenjang ahli pertama dan JF WI ahli muda; atau
2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI jenjang ahli madya.

BAB III

UJI KOMPETENSI

Pasal 5

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diselenggarakan oleh LAN.

Pasal 6

(1)Uji Kompetensi terdiri atas:
1. a.pra ujian;
2. b.ujian tertulis; dan
3. c.ujian praktik mengajar.
(2)Pra ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara elektronik. www.peraturan.go.id 2019, No.674
(3)Tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laman resmi LAN.

Pasal 7

Aspek penilaian dalam Uji Kompetensi terdiri atas:

a.ujian tertulis dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
b.praktik mengajar dengan bobot penilaian 70% ( tujuh puluh persen).

Pasal 8

(1)Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Rekomendasi pengangkatan dalam JF WI yang ditetapkan oleh LAN.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi penilaian Angka Kredit.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
(4)Pengumuman kelulusan Uji Kompetensi disampaikan dalam laman resmi LAN.

Pasal 9

(1)LAN memberikan surat non-Rekomendasi kepada peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi.
(2)Bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang.
(3)Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada peserta yang masih memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. www.peraturan.go.id 2019, No.674

Pasal 10

Pendanaan Uji Kompetensi dibebankan pada anggaran LAN dan/atau Instansi Pengusul.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…