DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerangka kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja agar sesuai dengan struktur pekerjaan analis kebijakan;
c.bahwa untuk memberikan dasar dan kepastian hukum dalam menerapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia analis kebijakan, diperlukan pengaturan mengenai penerapan kerangka kualifikasi nasional www.peraturan.go.id 2019, No.675 Indonesia analis kebijakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA ANALIS KEBIJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka www.peraturan.go.id 2019, No.675 penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Analis Kebijakan adalah jabatan kerja yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan publik.
3.Kajian dan Analisis Kebijakan Publik adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
4.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dimiliki oleh Analis Kebijakan yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5.Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada KKNI Analis Kebijakan dan standar yang berlaku secara umum bagi Analis Kebijakan.
6.Kaji Ulang KKNI Analis Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap KKNI dalam bidang Kajian dan Analisis Kebijakan Publik agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
7.Komite Standar Kompetensi adalah tim yang bertugas melakukan pengembangan KKNI Analis Kebijakan. www.peraturan.go.id 2019, No.675
8.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

BAB II

JENJANG KUALIFIKASI KKNI ANALIS KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Jenjang kualifikasi KKNI Analis Kebijakan dari jenjang paling rendah sampai dengan paling tinggi terdiri atas:
1. a.jenjang kualifikasi 5;
2. b.jenjang kualifikasi 6;
3. c.jenjang kualifikasi 7;
4. d.jenjang kualifikasi 8; dan
5. e.jenjang kualifikasi 9.
(2)Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 3

Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a.pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan bagi Analis Kebijakan;
b.pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Analis Kebijakan;
c.pengembangan Kompetensi bagi Analis Kebijakan; dan
d.pengakuan kesetaraan kualifikasi bagi Analis Kebijakan. www.peraturan.go.id 2019, No.675

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemantauan dan evaluasi merupakan pengawasan terhadap penerapan KKNI Analis Kebijakan pada saat pelaksanaan dan setelah kegiatan sertifikasi.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.penerapan KKNI Analis Kebijakan; dan
2. b.Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 5

(1)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Kaji Ulang KKNI Analis Kebijakan.
(2)Kaji Ulang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Standar Kompetensi.
(2)Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 7

(1)Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala LAN. www.peraturan.go.id 2019, No.675

Pasal 8

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd. ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…