DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERADA DI BAWAH PEMBINAAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan :

1.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.
2.Asosiasi Profesi adalah wadah berkumpul suatu jabatan fungsional atau profesi yang akan menjadi Organisasi Profesi.
3.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki dalam JF.
5.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara dan berkedudukan sebagai instansi pembina JF.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
7.Unit Kerja adalah satuan organisasi LAN setingkat jabatan pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF.

Pasal 2

(1)Setiap JF yang berada di bawah pembinaan LAN dan telah ditetapkan oleh Menteri wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(2)Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak JF ditetapkan.
(3)Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan LAN wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masing-masing JF paling lambat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Fungsional.
(4)Instansi asal wajib mendaftarkan Pejabat Fungsional di instansinya kepada Organisasi Profesi.
(5)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)wajib memiliki kartu tanda anggota Organisasi Profesi.
(6)Selain Pejabat Fungsional, Organisasi Profesi dapat beranggotakan pula nonpegawai aparatur sipil negara yang menjabat dalam profesi sesuai dengan ruang lingkup masing-masing Organisasi Profesi.

BAB II

TUGAS DAN PERSYARATAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 3

(1)Organisasi Profesi mempunyai tugas:
1. a.menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.memberikan advokasi; dan
3. c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
(2)Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan profesi;
2. b.perlindungan profesi;
3. c.penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
4. d.peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. e.penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional.
(3)Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Pasal 4

Organisasi Profesi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.berdomisili alamat;
f.memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 5

Usulan pembentukan Organisasi Profesi dapat diajukan oleh:

a.Asosiasi Profesi; atau
b.Unit Kerja.

Pasal 6

(1)Dalam hal pembentukan diusulkan oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Asosiasi Profesi menyusun kajian rencana pembentukan Organisasi Profesi yang paling sedikit memuat:
1. a.urgensi pembentukan Organisasi Profesi;
2. b.rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. c.rencana kepengurusan;
4. d.rencana program kerja; dan
5. e.rencana pembiayaan.
(2)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja.
(3)Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis atas hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Apabila hasil kajian dinilai layak, pimpinan Unit Kerja menyampaikan secara tertulis hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala LAN.

Pasal 7

(1)Dalam hal pembentukan diusulkan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Unit Kerja menyusun kajian rencana pembentukan Organisasi Profesi yang paling sedikit memuat:
1. a.urgensi pembentukan Organisasi Profesi;
2. b.rencana kepengurusan;
3. c.rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. d.rencana program kerja; dan
5. e.rencana pembiayaan.
(2)Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dapat melibatkan unsur perwakilan JF dan/atau pihak terkait lainnya.
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN.

Pasal 8

(1)Kepala LAN dapat memberikan persetujuan tertulis mengenai pembentukan kepada 1 (satu) Asosiasi Profesi dengan mempertimbangkan :
1. a.hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
2. b.hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Asosiasi Profesi dengan:
1. a.melaksanakan forum Asosiasi Profesi; dan
2. b.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Berdasarkan keputusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala LAN menetapkan Organisasi Profesi.
(4)Keputusan mengenai penetapan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1)Hubungan kerja antara LAN dengan Organisasi Profesi bersifat fasilitatif, koordinatif, dan sinergis untuk penyelenggaraan pembinaan JF.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN dapat:
1. a.memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. c.memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 10

(1)Untuk penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, Organisasi Profesi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Fungsional yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
(3)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN.
(4)LAN dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERADA DI BAWAH PEMBINAAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan :

1.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.
2.Asosiasi Profesi adalah wadah berkumpul suatu jabatan fungsional atau profesi yang akan menjadi Organisasi Profesi.
3.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki dalam JF.
5.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara dan berkedudukan sebagai instansi pembina JF.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
7.Unit Kerja adalah satuan organisasi LAN setingkat jabatan pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF.

Pasal 2

(1)Setiap JF yang berada di bawah pembinaan LAN dan telah ditetapkan oleh Menteri wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(2)Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak JF ditetapkan.
(3)Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan LAN wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masing-masing JF paling lambat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Fungsional.
(4)Instansi asal wajib mendaftarkan Pejabat Fungsional di instansinya kepada Organisasi Profesi.
(5)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)wajib memiliki kartu tanda anggota Organisasi Profesi.
(6)Selain Pejabat Fungsional, Organisasi Profesi dapat beranggotakan pula nonpegawai aparatur sipil negara yang menjabat dalam profesi sesuai dengan ruang lingkup masing-masing Organisasi Profesi.

BAB II

TUGAS DAN PERSYARATAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 3

(1)Organisasi Profesi mempunyai tugas:
1. a.menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.memberikan advokasi; dan
3. c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
(2)Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan profesi;
2. b.perlindungan profesi;
3. c.penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
4. d.peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. e.penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional.
(3)Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Pasal 4

Organisasi Profesi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.berdomisili alamat;
f.memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 5

Usulan pembentukan Organisasi Profesi dapat diajukan oleh:

a.Asosiasi Profesi; atau
b.Unit Kerja.

Pasal 6

(1)Dalam hal pembentukan diusulkan oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Asosiasi Profesi menyusun kajian rencana pembentukan Organisasi Profesi yang paling sedikit memuat:
1. a.urgensi pembentukan Organisasi Profesi;
2. b.rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. c.rencana kepengurusan;
4. d.rencana program kerja; dan
5. e.rencana pembiayaan.
(2)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja.
(3)Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis atas hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Apabila hasil kajian dinilai layak, pimpinan Unit Kerja menyampaikan secara tertulis hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala LAN.

Pasal 7

(1)Dalam hal pembentukan diusulkan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Unit Kerja menyusun kajian rencana pembentukan Organisasi Profesi yang paling sedikit memuat:
1. a.urgensi pembentukan Organisasi Profesi;
2. b.rencana kepengurusan;
3. c.rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. d.rencana program kerja; dan
5. e.rencana pembiayaan.
(2)Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dapat melibatkan unsur perwakilan JF dan/atau pihak terkait lainnya.
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN.

Pasal 8

(1)Kepala LAN dapat memberikan persetujuan tertulis mengenai pembentukan kepada 1 (satu) Asosiasi Profesi dengan mempertimbangkan :
1. a.hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
2. b.hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Asosiasi Profesi dengan:
1. a.melaksanakan forum Asosiasi Profesi; dan
2. b.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Berdasarkan keputusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala LAN menetapkan Organisasi Profesi.
(4)Keputusan mengenai penetapan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1)Hubungan kerja antara LAN dengan Organisasi Profesi bersifat fasilitatif, koordinatif, dan sinergis untuk penyelenggaraan pembinaan JF.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN dapat:
1. a.memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. c.memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 10

(1)Untuk penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, Organisasi Profesi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Fungsional yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
(3)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN.
(4)LAN dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.