DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; 2020, No. 39 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
5.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.lulus persyaratan administratif, yang meliputi:
1. 1.diusulkan secara tertulis oleh: 2020, No. 39 a) PPK atau PyB bagi Peserta yang berstatus Pegawai ASN; atau b) pejabat berwenang bagi Peserta yang berstatus non-Pegawai ASN;
2. 2.bagi PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina (IV/a) dengan jabatan: a) JPT Pratama; b) JA; atau c) JF ahli madya dan JF ahli utama; dan
3. 3.bagi jabatan lain non-Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.usia paling tinggi pada saat dinyatakan diterima sebagai Peserta adalah sebagai berikut:
1. 1.55 (lima puluh lima) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JA;
2. 2.57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JF ahli madya atau JF ahli utama;
3. 3.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JA; atau
4. 4.1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki JPT Pratama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama; dan
c.bagi Peserta yang belum menduduki JPT Pratama, JF ahli utama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama, harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN, baik secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Instansi Pemerintah. Pasal II Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020. 2020, No. 39 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
5.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.lulus persyaratan administratif, yang meliputi:
1. 1.diusulkan secara tertulis oleh: 2020, No. 39 a) PPK atau PyB bagi Peserta yang berstatus Pegawai ASN; atau b) pejabat berwenang bagi Peserta yang berstatus non-Pegawai ASN;
2. 2.bagi PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina (IV/a) dengan jabatan: a) JPT Pratama; b) JA; atau c) JF ahli madya dan JF ahli utama; dan
3. 3.bagi jabatan lain non-Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.usia paling tinggi pada saat dinyatakan diterima sebagai Peserta adalah sebagai berikut:
1. 1.55 (lima puluh lima) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JA;
2. 2.57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JF ahli madya atau JF ahli utama;
3. 3.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JA; atau
4. 4.1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki JPT Pratama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama; dan
c.bagi Peserta yang belum menduduki JPT Pratama, JF ahli utama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama, harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN, baik secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Instansi Pemerintah. Pasal II Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020. 2020, No. 39 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019