DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); www.peraturan.go.id 2017, No.1837
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1225); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan fungsional yang www.peraturan.go.id 2017, No.1837 mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3.Tim Penilai JFAK adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit JFAK.
4.Tim Penilai Pusat yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim penilai yang melakukan penilaian dan membantu Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.
5.Tim Penilai Instansi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim penilai yang melakukan penilaian dan membantu pimpinan instansi pemerintah pusat atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah pusat.
6.Tim Penilai Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim penilai di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7.Tim Ahli adalah tim teknis yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sesuai dengan hasil kerja JFAK, serta mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan untuk menilai angka kredit JFAK.
8.Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disingkat STP adalah tim yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim Penilai JFAK.
9.Angka kredit adalah nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh JFAK dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat. www.peraturan.go.id 2017, No.1837
10.Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah hasil penilaian Angka Kredit JFAK pada periode sidang yang ditetapkan oleh Tim Penilai JFAK setelah pelaksanaan sidang, dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian.
11.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai JFAK dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit JFAK.
12.Daftar Usulan PAK yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penilaian Angka Kredit JFAK berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh JFAK tersebut dalam jangka waktu tertentu.
13.DUPAK online adalah sistem penilaian angka kredit JFAK yang dilakukan menggunakan metode dalam jaringan.
14.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

a.memberikan panduan dalam pembentukan Tim Penilai JFAK; dan
b.memberikan panduan kepada Tim Penilai JFAK dalam melakukan penilaian Angka Kredit JFAK.

Pasal 3

Peraturan Lembaga ini memiliki sasaran:

a.terbentuknya Tim Penilai JFAK secara tepat; dan
b.terlaksananya tugas Tim Penilai JFAK secara baik yang mematuhi standar ketepatan dan memenuhi objektivitas penilaian. www.peraturan.go.id 2017, No.1837

BAB III

TIM PENILAI JFAK

Pasal 4

(1)Untuk menjamin objektivitas penilaian Angka Kredit dan PAK, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh Tim Penilai JFAK.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPP;
2. b.TPI; dan
3. c.TPD.
(3)Tugas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, sebelum disampaikan kepada Kepala LAN; dan
2. b.melakukan penilaian dan membantu Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LAN yang ditetapkan oleh Kepala LAN dalam menetapkan Angka Kredit bagi JFAK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(4)Tugas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, sebelum disampaikan ke TPP; dan
2. b.melakukan penilaian dan membantu pimpinan instansi pemerintah pusat atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah www.peraturan.go.id 2017, No.1837 pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pemerintah pusat.
(5)Tugas TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, sebelum disampaikan ke TPP; dan
2. b.melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Penilai JFAK berjumlah gasal.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan JFAK;
2. b.seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan JFAK; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1837
3. c.anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas unsur: 1) Badan Kepegawaian Negara; 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan 3) Analis Kebijakan Ahli Utama atau pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat fungsional lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di bidang analisis kebijakan.
(2)Susunan keanggotaan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
1. a.seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pimpinan instansi pusat/sekretaris daerah atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk;
2. b.seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian; dan
3. c.anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas unsur: 1) analis kebijakan, yang jumlahnya paling sedikit 2 (dua) orang; atau 2) pejabat lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di bidang analisis kebijakan.

Pasal 7

Syarat untuk menjadi Tim Penilai JFAK yaitu:

a.paling sedikit terdapat 2 (dua) orang anggota yang telah mengikuti dan memperoleh sertifikat bimbingan teknis di bidang penghitungan angka kredit dari LAN; dan
b.menduduki jenjang jabatan paling rendah sama dengan jenjang JFAK yang dinilai. www.peraturan.go.id 2017, No.1837

Pasal 8

(1)Masa jabatan anggota Tim Penilai JFAK paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai JFAK dalam 2 (dua) masa jabatan berurutan, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai JFAK yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai JFAK dapat mengangkat anggota pengganti.
(4)Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usulan ketua Tim Penilai JFAK dan dilaporkan kepada LAN.

Pasal 9

(1)Kepala LAN menetapkan TPP berdasarkan usulan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pembinaan JFAK.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pengguna (user id) bagi anggota TPP untuk mengakses DUPAK online.

Pasal 10

(1)Pimpinan instansi pusat atau daerah mengusulkan pembentukan TPI dan TPD kepada Kepala LAN.
(2)Usulan pembentukan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh unit kerja di lingkungan LAN yang membidangi urusan pembinaan JFAK.
(3)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan usulan pembentukan TPI dan TPD.
(4)Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala LAN untuk diteruskan kepada pimpinan instansi pusat atau daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.1837
(5)Penyampaian rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan identitas pengguna (user id) bagi pegawai pada unit yang membidangi kepegawaian di instansi pengusul dan anggota TPI atau TPD untuk mengakses DUPAK online.
(6)Pembentukan dan penyusunan keanggotaan TPI dan TPD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan.

Pasal 11

(1)Apabila TPI atau TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum terbentuk, penilaian DUPAK dapat dilakukan oleh:
1. a.Tim Penilai JFAK yang terdekat secara geografis; atau
2. b.TPP.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat atau daerah atau pejabat yang ditunjuk, serta dilaporkan kepada Kepala LAN.
(3)Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:
1. a.Pimpinan instansi pemerintah pusat/pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah pusat atau Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam hal penilaian DUPAK dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
2. b.Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LAN yang ditetapkan oleh Kepala LAN, dalam hal penilaian DUPAK dilakukan oleh TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); www.peraturan.go.id 2017, No.1837
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1225); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan fungsional yang www.peraturan.go.id 2017, No.1837 mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3.Tim Penilai JFAK adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit JFAK.
4.Tim Penilai Pusat yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim penilai yang melakukan penilaian dan membantu Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.
5.Tim Penilai Instansi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim penilai yang melakukan penilaian dan membantu pimpinan instansi pemerintah pusat atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah pusat.
6.Tim Penilai Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim penilai di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7.Tim Ahli adalah tim teknis yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sesuai dengan hasil kerja JFAK, serta mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan untuk menilai angka kredit JFAK.
8.Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disingkat STP adalah tim yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim Penilai JFAK.
9.Angka kredit adalah nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh JFAK dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat. www.peraturan.go.id 2017, No.1837
10.Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah hasil penilaian Angka Kredit JFAK pada periode sidang yang ditetapkan oleh Tim Penilai JFAK setelah pelaksanaan sidang, dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian.
11.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai JFAK dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit JFAK.
12.Daftar Usulan PAK yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penilaian Angka Kredit JFAK berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh JFAK tersebut dalam jangka waktu tertentu.
13.DUPAK online adalah sistem penilaian angka kredit JFAK yang dilakukan menggunakan metode dalam jaringan.
14.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

a.memberikan panduan dalam pembentukan Tim Penilai JFAK; dan
b.memberikan panduan kepada Tim Penilai JFAK dalam melakukan penilaian Angka Kredit JFAK.

Pasal 3

Peraturan Lembaga ini memiliki sasaran:

a.terbentuknya Tim Penilai JFAK secara tepat; dan
b.terlaksananya tugas Tim Penilai JFAK secara baik yang mematuhi standar ketepatan dan memenuhi objektivitas penilaian. www.peraturan.go.id 2017, No.1837

BAB III

TIM PENILAI JFAK

Pasal 4

(1)Untuk menjamin objektivitas penilaian Angka Kredit dan PAK, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh Tim Penilai JFAK.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPP;
2. b.TPI; dan
3. c.TPD.
(3)Tugas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, sebelum disampaikan kepada Kepala LAN; dan
2. b.melakukan penilaian dan membantu Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LAN yang ditetapkan oleh Kepala LAN dalam menetapkan Angka Kredit bagi JFAK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(4)Tugas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, sebelum disampaikan ke TPP; dan
2. b.melakukan penilaian dan membantu pimpinan instansi pemerintah pusat atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah www.peraturan.go.id 2017, No.1837 pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pemerintah pusat.
(5)Tugas TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, sebelum disampaikan ke TPP; dan
2. b.melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Penilai JFAK berjumlah gasal.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan JFAK;
2. b.seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan JFAK; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1837
3. c.anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas unsur: 1) Badan Kepegawaian Negara; 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan 3) Analis Kebijakan Ahli Utama atau pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat fungsional lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di bidang analisis kebijakan.
(2)Susunan keanggotaan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
1. a.seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pimpinan instansi pusat/sekretaris daerah atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk;
2. b.seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian; dan
3. c.anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas unsur: 1) analis kebijakan, yang jumlahnya paling sedikit 2 (dua) orang; atau 2) pejabat lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di bidang analisis kebijakan.

Pasal 7

Syarat untuk menjadi Tim Penilai JFAK yaitu:

a.paling sedikit terdapat 2 (dua) orang anggota yang telah mengikuti dan memperoleh sertifikat bimbingan teknis di bidang penghitungan angka kredit dari LAN; dan
b.menduduki jenjang jabatan paling rendah sama dengan jenjang JFAK yang dinilai. www.peraturan.go.id 2017, No.1837

Pasal 8

(1)Masa jabatan anggota Tim Penilai JFAK paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai JFAK dalam 2 (dua) masa jabatan berurutan, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai JFAK yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai JFAK dapat mengangkat anggota pengganti.
(4)Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usulan ketua Tim Penilai JFAK dan dilaporkan kepada LAN.

Pasal 9

(1)Kepala LAN menetapkan TPP berdasarkan usulan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pembinaan JFAK.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pengguna (user id) bagi anggota TPP untuk mengakses DUPAK online.

Pasal 10

(1)Pimpinan instansi pusat atau daerah mengusulkan pembentukan TPI dan TPD kepada Kepala LAN.
(2)Usulan pembentukan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh unit kerja di lingkungan LAN yang membidangi urusan pembinaan JFAK.
(3)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan usulan pembentukan TPI dan TPD.
(4)Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala LAN untuk diteruskan kepada pimpinan instansi pusat atau daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.1837
(5)Penyampaian rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan identitas pengguna (user id) bagi pegawai pada unit yang membidangi kepegawaian di instansi pengusul dan anggota TPI atau TPD untuk mengakses DUPAK online.
(6)Pembentukan dan penyusunan keanggotaan TPI dan TPD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan.

Pasal 11

(1)Apabila TPI atau TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum terbentuk, penilaian DUPAK dapat dilakukan oleh:
1. a.Tim Penilai JFAK yang terdekat secara geografis; atau
2. b.TPP.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat atau daerah atau pejabat yang ditunjuk, serta dilaporkan kepada Kepala LAN.
(3)Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:
1. a.Pimpinan instansi pemerintah pusat/pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah pusat atau Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam hal penilaian DUPAK dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
2. b.Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LAN yang ditetapkan oleh Kepala LAN, dalam hal penilaian DUPAK dilakukan oleh TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.