DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); www.peraturan.go.id 2017, No.1838
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 269);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Lembaga Administrasi www.peraturan.go.id 2017, No.1838 Negara.
2.Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai setiap bulan yang diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
5.Tunjangan Prestasi Kerja adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Lembaga Administrasi Negara.
7.Tunjangan Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan Jam Kerja.
8.Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran Pegawai.
9.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
10.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor, termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. www.peraturan.go.id 2017, No.1838
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
12.Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
13.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
14.Pejabat Administrasi adalah Pegawai yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
15.Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
16.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
17.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi kedinasan di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja terdiri atas Tunjangan Prestasi Kerja dan Tunjangan Kehadiran.
(2)Prosentase pemberian Tunjangan Prestasi Kerja dan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebesar: www.peraturan.go.id 2017, No.1838
1. a.60% (enam puluh per seratus) untuk Tunjangan Prestasi Kerja; dan
2. b.40% (empat puluh per seratus) untuk Tunjangan Kehadiran.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk periode bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, pembayaran Tunjangan Kinerja menggunakan dasar penghitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1749), dengan besaran nilai Tunjangan Kinerjanya mengacu pada Lampiran Peraturan Lembaga ini; dan
2. b.terhitung mulai periode Januari 2018, pembayaran Tunjangan Kinerja mengacu sepenuhnya kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1838

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dengan diberikan uang tunggu;
d.Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun;
e.Pegawai yang sedang menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
f.Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat atau sedang dalam proses pengajuan keberatan terhadap kedua hukuman disiplin dimaksud; dan
g.Pegawai yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak berhak untuk memperoleh Tunjangan Kinerja.

BAB III

JAM KERJA

Pasal 6

(1)Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, tidak termasuk jam istirahat.
(2)Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden.
(3)Bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan LAN Jakarta, berlaku Jam Kerja sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1838
2. b.hari Jum’at adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
(4)Jam istirahat bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00; dan
2. b.hari Jum’at adalah pukul 11.30 sampai dengan 13.00.

Pasal 7

(1)Bagi Pegawai yang terlambat hadir, diberikan kelonggaran waktu 60 (enam puluh) menit terhitung sejak pukul 7.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau waktu kehadiran lain yang berlaku di satuan kerja LAN.
(2)Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mengantisipasi keadaan di luar kehendak Pegawai yang dapat mengakibatkan keterlambatan kehadiran Pegawai dimaksud.
(3)Bagi Pegawai yang terlambat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
(4)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah Jam Kerja paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar jam istirahat.

Pasal 8

(1)Ketentuan Jam Kerja bagi unit kerja LAN yang berkedudukan di luar Jakarta dapat disesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan Jam Kerja setempat.
(2)Ketentuan Jam Kerja bagi pegawai di lingkungan STIA LAN ditetapkan oleh Ketua STIA LAN atas persetujuan Sekretaris Utama. www.peraturan.go.id 2017, No.1838

BAB IV

REKAM KEHADIRAN

Pasal 9

(1)Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
(2)Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat Pegawai hadir dan pulang kerja.
(3)Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara manual, apabila:
1. a.mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
3. c.terjadi keadaan memaksa (force majeure).

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila Pegawai:
1. a.tidak hadir;
2. b.terlambat hadir;
3. c.pulang sebelum waktunya; dan/atau
4. d.tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
(2)Ketidakhadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pegawai yang sakit atau Pegawai melaksanakan tugas di luar kantor.

Pasal 11

Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib:

a.memberitahukan kepada atasan langsung; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1838
b.menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); www.peraturan.go.id 2017, No.1838
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 269);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Lembaga Administrasi www.peraturan.go.id 2017, No.1838 Negara.
2.Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai setiap bulan yang diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
5.Tunjangan Prestasi Kerja adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Lembaga Administrasi Negara.
7.Tunjangan Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan Jam Kerja.
8.Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran Pegawai.
9.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
10.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor, termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. www.peraturan.go.id 2017, No.1838
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
12.Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
13.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
14.Pejabat Administrasi adalah Pegawai yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
15.Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
16.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
17.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi kedinasan di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja terdiri atas Tunjangan Prestasi Kerja dan Tunjangan Kehadiran.
(2)Prosentase pemberian Tunjangan Prestasi Kerja dan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebesar: www.peraturan.go.id 2017, No.1838
1. a.60% (enam puluh per seratus) untuk Tunjangan Prestasi Kerja; dan
2. b.40% (empat puluh per seratus) untuk Tunjangan Kehadiran.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk periode bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, pembayaran Tunjangan Kinerja menggunakan dasar penghitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1749), dengan besaran nilai Tunjangan Kinerjanya mengacu pada Lampiran Peraturan Lembaga ini; dan
2. b.terhitung mulai periode Januari 2018, pembayaran Tunjangan Kinerja mengacu sepenuhnya kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1838

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dengan diberikan uang tunggu;
d.Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun;
e.Pegawai yang sedang menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
f.Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat atau sedang dalam proses pengajuan keberatan terhadap kedua hukuman disiplin dimaksud; dan
g.Pegawai yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak berhak untuk memperoleh Tunjangan Kinerja.

BAB III

JAM KERJA

Pasal 6

(1)Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, tidak termasuk jam istirahat.
(2)Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden.
(3)Bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan LAN Jakarta, berlaku Jam Kerja sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1838
2. b.hari Jum’at adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
(4)Jam istirahat bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00; dan
2. b.hari Jum’at adalah pukul 11.30 sampai dengan 13.00.

Pasal 7

(1)Bagi Pegawai yang terlambat hadir, diberikan kelonggaran waktu 60 (enam puluh) menit terhitung sejak pukul 7.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau waktu kehadiran lain yang berlaku di satuan kerja LAN.
(2)Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mengantisipasi keadaan di luar kehendak Pegawai yang dapat mengakibatkan keterlambatan kehadiran Pegawai dimaksud.
(3)Bagi Pegawai yang terlambat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
(4)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah Jam Kerja paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar jam istirahat.

Pasal 8

(1)Ketentuan Jam Kerja bagi unit kerja LAN yang berkedudukan di luar Jakarta dapat disesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan Jam Kerja setempat.
(2)Ketentuan Jam Kerja bagi pegawai di lingkungan STIA LAN ditetapkan oleh Ketua STIA LAN atas persetujuan Sekretaris Utama. www.peraturan.go.id 2017, No.1838

BAB IV

REKAM KEHADIRAN

Pasal 9

(1)Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
(2)Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat Pegawai hadir dan pulang kerja.
(3)Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara manual, apabila:
1. a.mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
3. c.terjadi keadaan memaksa (force majeure).

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila Pegawai:
1. a.tidak hadir;
2. b.terlambat hadir;
3. c.pulang sebelum waktunya; dan/atau
4. d.tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
(2)Ketidakhadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pegawai yang sakit atau Pegawai melaksanakan tugas di luar kantor.

Pasal 11

Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib:

a.memberitahukan kepada atasan langsung; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1838
b.menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan hadir kerja.