Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III. www.peraturan.go.id 2017, No.1840
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi.
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.1840 LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 7 A. Latar Belakang ............................................................................ 7 B. Tujuan dan Sasaran .................................................................... 8 C. Kompetensi ................................................................................. 9 BAB II KURIKULUM ................................................................................ 10 A. Struktur Kurikulum ..................................................................... 10 B. Mata Pelatihan ............................................................................. 13 C. Ringkasan Mata Pelatihan ............................................................ 14 D. Pengalaman Belajar ...................................................................... 29 E. Media Pembelajaran ..................................................................... 33 BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN ........................ 35 A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan ............... 35 B. Perencanaan ............................................................................... 35
Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan), dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4); CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan www.peraturan.go.id 2017, No.1840 non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS. B. Tujuan dan Sasaran Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS bagi CPNS Golongan III adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 C. Kompetensi Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan:
dan
Di samping mampu menunjukan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS, serta menunjukan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas, peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak apabila kompetensi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI tidak diaplikasikan. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 BAB II KURIKULUM A. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional seperti yang diuraikan pada Bab I, struktur kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III terbagi dalam dua bagian yaitu:
Kurikulum pembentukan karakter PNS, diuraikan sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Setelah mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.
Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Setelah peserta mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran Pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.
Melalui agenda pembelajaran ini, peserta akan dibekali dengan konsepsi dan tahap aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja dan penyajian hasil www.peraturan.go.id 2017, No.1840 aktualisasi di tempat kerja dengan menyajikan berbagai bukti belajar yang relevan. Selain mempelajari kurikulum pembentukan karakter PNS di atas, peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diberikan pemahaman tentang orientasi yang membekali peserta dengan materi Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, Dinamika Kelompok, dan Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan. Untuk mendapatkan penguatan materi institusional, peserta Pelatihan mendapatkan pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) untuk memahami visi, misi, fungsi, dan tugas organisasi atau instansi, serta nilai-nilai organisasi instansinya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, unit, dan organisasinya. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, diuraikan sebagai berikut:
Penyusunan kebutuhan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi setelah berkonsultasi dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1840 instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat. B. Mata Pelatihan
Ketiga mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda Sikap Perilaku Bela Negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik.
Keenam mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.
www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Keempat mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Ketujuh kegiatan pembelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah di tempat Pelatihan dan di tempat kerja dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum agenda habituasi.
www.peraturan.go.id 2017, No.1840 C. Ringkasan Mata Pelatihan
1) menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara; 2) menjelaskan analisis isu kontemporer; dan 3) melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
1) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara; 2) analisis isu kontemporer; www.peraturan.go.id 2017, No.1840 3) kegiatan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
1) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara (9 JP di dalam kelas); 2) analisis isu kontemporer (6 JP di dalam kelas); 3) kegiatan praktik kesiapsiagaan bela negara (21 JP di luar kelas).
1) menjelaskanakuntabilitas secara konseptual-teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel; 2) menjelaskan mekanisme, logika, dan operasionalisasi akuntabilitas dalam menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel; 3) menjelaskan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi; 4) memberikan contoh perilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas; dan 5) menganalisisatau menilaicontoh penerapan akuntabilitas secara tepat. www.peraturan.go.id 2017, No.1840
1) Konsep Akuntablilitas; 2) Mekanisme logika, dan operasionalisasi Akuntablilitas; 3) Akuntablilitas dalam Konteks Organisasi; 4) Menjadi PNS yang Akuntabel; dan 5) Studi Kasus Akuntablilitas.
1) menjelaskanperanan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN; 2) menjelaskan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik; 3) menjelaskan peran ASN sebagai pelayanan publik; 4) menjelaskanfungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan 5) menganalisis kasus penerapan nilai Nasionalisme.
www.peraturan.go.id 2017, No.1840 1) Nilai Pancasila dalam menumbuhkan Nasionalisme; 2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik; 3) ASN sebagai pelayan publik; 4) ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan 5) Studi kasus Nasionalisme.
1) menjelaskanKode Etik dan Perilaku Pejabat Publik; 2) menjelaskanbentuk-bentuk Kode Etik dan implikasinya; 3) menganalisis ilustrasi penerapan nilai dasar etika publik; dan 4) menganalisiskasus nilai Etika Publik.
1) Kode etik dan perilaku pejabat publik; 2) Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya; www.peraturan.go.id 2017, No.1840 3) Ilustrasi penerapan etika publik; dan 4) Studi kasus Etika Publik.
1) menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan 3) menganalisis kasus nilai Komitmen.
1) efektivitas, efesiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) penerapan inovasi dan komitmen mutu; dan 3) studi kasus Komitmen Mutu.
1) menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; 2) menjelaskan cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi; 3) menjelaskan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya; 4) membiasakan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; dan 5) menganalisis kasus nilai anti korupsi.
1) sadar anti korupsi; 2) semakin jauh dari korupsi; 3) membangun sistem integritas; 4) pembiasaan nilai-nilai dasar anti korupsi; dan 5) studi kasus Anti Korupsi.
1) Menjelaskan konsep WoG; 2) Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan 3) Menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
1) Konsep WoG; 2) Penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan 3) Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
1) menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; 2) menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan 3) menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.
1) kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; 2) konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan 3) mekanisme pengelolaan ASN.
1) menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik; 2) menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayanan publik; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1840 3) mempraktikan etiket pelayanan publik.
1) konsep dan prinsip pelayanan publik; 2) pola pikir PNS sebagai pelayanan Publik; dan 3) praktik etiket pelayanan publik.
1) menjelaskan konsep pembelajaran studi lapangan; 2) menemukan berbagai fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan; 3) menjelaskan pemaknaan keterkaitan mata Pelatihan yang dipelajari dengan fenomena yang relevan; dan 4) menuangkan hasil studi lapangan ke dalam deskripsi refleksi diri.
1) penjelasan studi lapangan; www.peraturan.go.id 2017, No.1840 2) studi lapangan; 3) diskusi hasil studi lapangan; dan 4) deskripsi refleksi diri.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskan konsep dasar aktualisasi; 2) menjelaskan pembelajaran aktualisasi; 3) menyusun rancangan aktualisasi; 4) mempresentasikan rancangan aktualisasi; 5) melaksanakan aktualisasidi tempat kerja; 6) menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi; 7) menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi; dan 8) mempresentasikan laporan aktualisasi.
www.peraturan.go.id 2017, No.1840 1) konsepsi aktualisasi; 2) pembelajaranaktualisasi; 3) pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi; 4) seminar rancangan aktualisasi; 5) aktualisasidi tempat kerja; 6) laporan aktualisasi; 7) pembimbingan persiapan pra seminar aktualisasi; dan 8) seminar aktualisasi.
1) klasikal penjelasan konsepsi aktualisasi (3 JP); 2) klasikal penjelasan pembelajaran aktualisasi (6 JP); 3) klasikal penyusunan rancangan aktualisasi(18 JP); 4) klasikal seminar rancangan aktualisasi(10 JP); 5) non-klasikal aktualisasi di tempat kerja, termasuk di dalamnya penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi selama 80 hari kerja; 6) klasikal pembimbingan pra seminar aktualisasi (2 JP); dan 7) klasikal seminar aktualisasi(10 JP).
a) Deskripsi Singkat Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan membekali peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. b) Hasil Belajar www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Setelah mengikuti overview kebijakan penyelengaraan Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar,kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan, pesertadapat: 1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 4) menjelaskan kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 6) menjelaskan fasilitas pendukung Pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan 7) mematuhi tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. d) Materi Pokok Materi pokok overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan adalah sebagai berikut: 1) filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 4) kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; 6) fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya; dan 7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. e) Waktu www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Alokasi waktu: 1 Sesi (4 JP).
a) Deskripsi Singkat Dinamika Kelompok memfasilitasi peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti Dinamika Kelompok peserta dapat: 1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri; 2) mengenal orang lain; 3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan 4) menyepakati komitmen belajar bersama. d) Materi Pokok Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut: 1) pengenalan diri sendiri; 2) pemahaman terhadap orang lain; 3) kelompok dinamis; dan 4) komitmen kelompok belajar. e) Waktu: Alokasi waktu: 2 sesi (6 JP).
a) Deskripsi Singkat www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampumenjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta dapat: 1) menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; dan 2) menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. d) Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; dan 2) rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. e) Waktu Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).
1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur; dan 2) menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi.
1) kebijakan pengembangan sumber daya apatur; dan 2) kebijakan pengembangan kompetensi.
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
D. Pengalaman Belajar
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
Di penghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.
Dipenghujung pembelajaran peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama Pelatihan berlangsung.
E. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; b) bahan tayang; c) bahan permainan; d) bahan tokoh panutan; e) film pendek; dan f) kasus. www.peraturan.go.id 2017, No.1840
a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; c) bahan bacaan dan/atau bahan tayang dari narasumber studi lapangan; dan d) bahan tokoh panutan.
a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; c) bahan bacaan agenda habituasi; dan d) bahan tayang agenda habituasi.
a) bahan bacaan; dan b) bahan tayang. 5.Orientasi Peserta Pelatihan Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; dan b) bahan tayang. 6.Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; b) bahan tayang; dan c) bahan-bahan lainnya yang diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang meliputi:
B. Perencanaan
dan
1) keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan III; 2) pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi peserta; 3) keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; 4) penugasan dari PPK Instansi peserta; dan 5) pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dengan menggunakan Formulir 2.
1) Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan III; 2) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menerima calon peserta pelatihan yang diusulkan oleh PPK Instansi Peserta dengan memprioritaskan berdasarkan urutan penetapan mulai bekerja atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS, dan telah bekerja pada jabatan sesuai formasi yang telah ditetapkan; www.peraturan.go.id 2017, No.1840 3) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Kementerian/Lembaga) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang berasal dari Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat; 4) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat; 5) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan yang akan mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada satu tahun berjalan; dan 6) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dalam surat keputusan.
1) Peserta dari instansi pusat ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama; 2) Peserta dari Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan 3) Peserta dari Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur. www.peraturan.go.id 2017, No.1840
1) Jenis Tenaga Pelatihan a) Penceramah adalah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih tinggi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL; b) Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai ASN lainnya), penguji (evaluasi akademik dan evaluasi aktualisasi), dan pembimbing (coach dan mentor); c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yaitu ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang bertugas pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang bertugas melakukan penjaminan mutu program pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan a) Penceramah Penceramah pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III memiliki:
b) Pengajar
(a) menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik; dan (b) memberikan penilaian rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.
Pembimbing terdiri dari coach dan mentor. (a) Coach Coach (widyaiswara/pegawai ASN lainnya) pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. (b) Mentor Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh PPK Instansi peserta sebagai pembimbing yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan/kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas. c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pelatihan yang dibuktikan dengan:
d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3) Penugasan Tenaga Pelatihan a) Tenaga Pelatihan yang terdiri dari: Pengajar, Coach, Penguji, Pengelola dan Penyelenggara, dan penjamin mutu Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, ditugaskan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; b) Mentor ditugaskan oleh PPK Instansi peserta; dan c) Penceramah kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan MTSL ditugaskan oleh pimpinan instansi penceramah dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.
1) Jenis Tenaga Pelatihan Jenis tenaga pelatihan dapat berupa penceramah, pengajar, insruktur, pembimbing (mentor dan coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Tersertifikasi, penjamin mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan Persyaratan tenaga pelatihan pada pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian www.peraturan.go.id 2017, No.1840 mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah ditetapkan. 3) Penugasan Tenaga Pelatihan Penugasan Tenaga Pelatihan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditugaskan oleh pimpinan instansi tempat pelaksanaan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.
Prasarana yang diperlukan dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III meliputi:
Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III juga menggunakan sarana pembelajaran sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka layout atau tata letak ruangan kelas berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang dapat terdiri atas 5 orang, dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. Detail layout ruangan kelas seperti gambar di bawah ini: www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Penggunaan dan pengaturan prasarana dan/atau sarana yang diperlukan untuk mendukung kurikulum dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas dapat menyesuaikan dengan tuntutan tujuan pembelajaran mata Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan prasarana yang responsive gender.
C. Penyelenggaraan
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Rincian alokasi waktu per mata Pelatihan adalah sebagai berikut: No Mata Pelatihan Waktu 1. Pembukaan - 2. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 2 JP 3. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 4 JP 4. Dinamika Kelompok 6 JP 5. Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) 4 JP 6. Konsepsi Aktualisasi 3 JP Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara 7. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, 9 JP 8. Analisis Isu Kontemporer 6 JP 9. Kesiapsiagaan Bela Negara 21 JP Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar PNS 10. Akuntabilitas PNS 24 JP www.peraturan.go.id 2017, No.1840 11. Nasionalisme 24 JP 12. Etika Publik 24 JP 13. Komitmen Mutu 24 JP 14. Anti Korupsi 24 JP 15. Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS 9 JP Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 16. Manajemen ASN 12 JP 17. Whole of Government 18 JP 18. Pelayanan Publik 12 JP 19. Studi Lapangan Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI 9 JP 20. Evaluasi Akademik 5 JP Agenda 4: Habituasi 21. Penjelasan Aktualisasi 6 JP 22. Pembimbingan Rancangan Aktualisasi* 18 JP 23. Evaluasi Rancangan Aktualisasi** 10 JP 24. Aktualisasi *** 25. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi**** 2 JP 26. Evaluasi Aktualisasi***** 10 JP 27. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 2 JP 28. Penutupan - Jumlah 288 JP Keterangan (*): www.peraturan.go.id 2017, No.1840 * pelaksanaan pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi dengan total 72 JP dilaksanakan dalam 2 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 9 JP dan dikalikan 2 hari; ** pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP; *** pelaksanaan pembelajaran non klasikal (aktualisasi) di tempat kerja diakui setara dengan 853 JP dengan perincian 60 menit jam kerja, dibagi 45 menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran non klasikal selama 80 hari kerja (4 bulan, 5 hari kerja); **** pelaksanaan pembelajaran pembimbingan pra evaluasi aktualisasi dengan total 8 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 2 JP; ***** pelaksanaan pembelajaran evaluasi aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP;
Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas baik melalui pelatihan klasikal dan/atau non klasikal dikonsultasikan dengan Instansi Teknis dan/atau instansi Pembina Jabatan Fungsional dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat dengan mempertimbangkan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi. GAMBARAN UMUM JADWAL PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III (Penerapan Gambaran umum jadwal pembelajaran dapat menyesuaikan dengan jadwal aktual berdasarkan kalender kerja) HARI 1 HARI 2 HARI 3
Rincian Kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III adalah sebagai berikut:
Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, diberikan sanksi sebagai berikut:
Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III www.peraturan.go.id 2017, No.1840 sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Setiap pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan/tim penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh pimpinan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Disamping penerapan kode sikap perilaku di tempat Pelatihan, peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda Habituasi. Setiap Instansi Pemerintah dapat dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh PPK peserta atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK peserta melalui unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1) Evaluasi Akademik Penilaian akademik diberikan kepada peserta dengan bobot 20% untuk menilai pemahaman peserta pada mata Pelatihan agenda nilai- nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang diberikan oleh pengajar. Penilaian akademik diberikan secara terintegrasi setelah seluruh mata Pelatihanagenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dipelajari melalui ujian tulis sebanyak 5 JP pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik. Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan ganda, benar-salah, www.peraturan.go.id 2017, No.1840 menjodohkan, jawaban singkat, essai, atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10% dengan waktu pelaksanaan maksimal 2 JP dan ditambah soal tipe B berbentuk kasus dengan bobot 10% dengan waktu pelaksanaan maksimal 3 JP. Penyelesaian soal kasus diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah yang ditunjukan melalui jawaban peserta dengan menggunakan indikator penilaian minimal yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penilaian dengan rincian sebagai berikut: No. Aspek Bobot (10%) 1. mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. 2% 2. melakukan analisis terhadap:
2% 3. mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3% 4. mendeskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3% www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Penyelenggaraan Evaluasi Akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Penilaian Evaluasi Akademik menggunakan Formulir 3. 2) Evaluasi Aktualisasi a) Penilaian Rancangan Aktualisasi Penilaian rancangan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar rancangan aktualisasi pada sesi evaluasi rancangan aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut: No. Indikator Bobot (20%)
L Uraian 4 Isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas. 3 Isu yang diangkat aktual namun hanya berdampak pada individu. 2 Isu yang diangkat tidak aktual. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 1 Tidak dapat dikategorikan sebagai isu. ii. Jumlah Kegiatan Level (L) jumlah kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Terdapat 5 kegiatan atau lebih. 3 Terdapat 4 kegiatan. 2 Terdapat 3 kegiatan. 1 Terdapat 0-2 kegiatan. iii. Kualitas kegiatan Level (L) kualitas kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar jelas. 3 Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar jelas. 2 Kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar dengan jelas. 1 Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas. iv. Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi Level (L) relevansi kegiatan dengan Aktualisasi adalah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1840 L Uraian 4 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. 3 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan. 2 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan. 1 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah ditetapkan.
L Uraian 4 Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, dan mampu merespons pertanyaan. 3 Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespons pertanyaan. 2 Peserta kurang mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dan kurang mampu merespons pertanyaan. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 1 Peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi. Penilaian rancangan aktualisasi menggunakan Formulir 4 dan rekapitulasi evaluasi rancangan aktualisasi menggunakan Formulir 5. b) Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi Penilaian pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar pelaksanaan Aktualisasi pada sesi evaluasi pelaksanaan Aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut: No. Indikator Bobot (30%)
L Uraian 4 Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 3 Peserta mampu melaksanakan sebagian besar kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 2 Peserta mampu melaksanakan separuh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 1 Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. ii. Kualitas Hasil Aktualisasi Level (L) kualitas Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan bermanfaat bagi stakeholder dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi. 3 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan hanya bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas. 2 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan terjadi, tetapi tidak terurai dengan jelas. 1 Tidak terjadi Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. iii. Teknik Komunikasi Level (L) kualitas teknik komunikasi pada saat presentasi seminar hasil Aktualisasi adalah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1840 L Uraian 4 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan. 3 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasidengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan. 2 Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasidan kurang mampu merespon pertanyaan. 1 Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi. Penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan Formulir 6, dan rekapitulasi penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan Formulir 7. Disamping penilaian tersebut, Pembimbing (Coach dan Mentor) memberikan penilaian deskriptif mengenai kemampuan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III selama proses pembelajaran aktualisasidi tempat kerja. Penilaian deskriptif rancangan aktualisasi ini menggunakan Formulir 8 dan untuk aktualisasi menggunakan Formulir 9. Nilai indikator rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi yang diperoleh pada setiap level nilai ditetapkan melalui nilai konversi dari masing-masing level sebagai berikut: Level Nilai 4 80,1 – 100 3 70,1 – 80 2 60,1 – 70 1 0 – 60 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 3) Evaluasi Sikap dan Perilaku Bela Negara Evaluasi sikap perilaku bela negara dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara oleh Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dengan melakukan pemantauan sikap dan perilaku peserta selama Pelatihan dengan bobot 10% menggunakan Formulir 10A untuk menilai kedisiplinan, Formulir 10B untuk menilai kepemimpinan, Formulir 10C untuk menilai kerjasama, Formulir 10D untuk menilai prakarsa, dan Formulir 10E untuk merekapitulasi penilaian sikap dan perilaku. 4) Evaluasi Penguatan Kompetensi Bidang Tugas Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang mengelola pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi. Rekapitulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20% dengan menggunakan Formulir 11. 5) Evaluasi Akhir Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III oleh Tim yang ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan. Susunan Tim adalah sebagai berikut: a) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan; b) Penanggung jawab Evaluasi Program; c) Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan/atau Pejabat dari Instansi Pembina Diklat; d) Coach; dan e) Penyelenggara sebagai anggota. Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir. Dalam menetapkan nilai akhir, Tim mempertimbangkan penilaian www.peraturan.go.id 2017, No.1840 deskriptif dari Pembimbing (coach dan mentor) dan penetapan nilai akhir menggunakan Formulir 12. Batas nilai kelulusan akhir (passing grade) adalah di atas 70 (tujuh puluh). 6) Kualifikasi Kelulusan Kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan ditetapkan sebagai berikut: a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100); b) Memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c) Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); d) Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); e) Tidak Memuaskan (skor ≤60). Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau 3 hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta Pelatihan dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang. Tim melakukan evaluasi akhir ulang terhadap peserta yang ditunda kelulusannya untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
1) penguasaan materi; 2) cara penyajian materi; 3) cara menjawab pertanyaan dari peserta; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1840 4) pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta. Penilaian terhadap penceramah oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara menggunakan Formulir 13.
1) Pengampu Materi Evaluasi pengampu materi dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara. Aspek yang dinilai oleh peserta adalah: a) penguasaan materi; b) sistematika dan cara penyajian; c) ketepatan waktu dan kehadiran; d) penggunaan metode dan sarana Pelatihan; e) sikap dan perilaku; f) kerapihan berpakaian; g) cara menjawab pertanyaan dari peserta; h) penggunaan bahasa; i) pemberian motivasi kepada peserta; dan j) kerjasama antar widyaiswara (dalam tim). Penilaian terhadap pengampu materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan Formulir 14A dan Formulir 14B. Adapun aspek yang dinilai oleh Tim Evaluator Widyaiswara adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki, meliputi: a) Pengelolaan pembelajaran, dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
ii. menyusun bahan ajar; iii. menerapkan metode pembelajaran orang dewasa; www.peraturan.go.id 2017, No.1840 iv. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
b) Kompetensi kepribadian dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
c) Kompetensi sosial dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
d) Kompetensi substantif dengan sub-kompetensi kemampuan dalam menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikan sesuai dengan materi Pelatihan yang diajarkan. 2) Coach Evaluasi coach dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan membimbing; b) ketepatan waktu dan kehadiran; c) penggunaan metode dan media pembimbingan; d) sikap dan perilaku; dan e) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap coach oleh peserta menggunakan Formulir 15. 3) Mentor Evaluasi mentor dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan membimbing; www.peraturan.go.id 2017, No.1840 b) penggunaan metode dan media pembimbingan; dan c) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap mentor oleh peserta menggunakan Formulir 16. 4) Penguji Evaluasi penguji dilakukan oleh peserta dan coach (di tempat Pelatihan). Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan menggali potensi belajar; dan b) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap penguji oleh peserta dan coach menggunakan Formulir 17. Penilaian terhadap penceramah, pengampu materi, coach, mentor, dan penguji direkapitulasi dan diolah oleh Tim Evaluator Widyaiswara dengan menggunakan Formulir 18, dan disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan ditembuskan kepada Kepala LAN melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur serta yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang.
Untuk pengelola Pelatihan, meliputi: 1) Perencanaan program Pelatihan, dengan indikator: a) kesesuaian perencanaan dengan standar program Pelatihan; dan b) penyampaian rencana Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat. 2) Pengorganisasian program Pelatihan, dengan indikator: www.peraturan.go.id 2017, No.1840 a) keputusan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan; dan b) uraian tugas Panitia Penyelenggara Pelatihan. 3) Pelaksanaan program Pelatihan, dengan indikator: a) kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan; b) koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan c) penyampaian laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada Kepala LAN. Untuk penyelenggara Pelatihan, meliputi: 1) Pelayanan kepada peserta, dengan indikator: a) kelengkapan informasi Pelatihan; b) ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya; c) ketersediaan, kebersihan dan keberfungsian fasilitas olah raga, kesehatan, tempat ibadah dan sarana lainnya; dan d) ketersediaan dan kelengkapan bahan Pelatihan. 2) Pelayanan kepada Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya dengan indikator: a) kelengkapan informasi Pelatihan; b) ketepatan waktu menghubungi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya; c) Responsivitas terhadap kebutuhan Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya terkait proses pembelajaran;dan d) ketersediaan, kelengkapan, dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas. 3) Pengadministrasian Pelatihan, dengan indikator: a) kelengkapan surat menyurat; b) ketersedian instrumen-instrumen penilaian; dan c) file keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan. Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara Pelatihan dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi, termasuk oleh peserta sebagai pembanding, dengan menggunakan Formulir 19. www.peraturan.go.id 2017, No.1840 Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluator kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan panitia penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.
Prosedur untuk memperoleh KRA adalah sebagai berikut:
1) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang telah menyelesaikan agenda pembelajaran penguatan kompetensi bidang diberikan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi dengan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Jenis dan bentuk, www.peraturan.go.id 2017, No.1840 serta ukuran STTP ditetapkan oleh instansi Pembina Diklat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Bentuk surat keterangan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Pengawasan dan Pengendalian
www.peraturan.go.id 2017, No.1840
www.peraturan.go.id 2017, No.1840 BAB VII PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan teknis tersendiri. KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id 2017, No.1840 www.peraturan.go.id
Membuka PDF…