DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jenis produk hukum di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.222 Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
5.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Admninistrasi Negara di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang;
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah produk hukum tertulis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.222
2.Peraturan adalah jenis Produk Hukum bersifat mengatur yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan dibentuk berdasarkan prosedur yang berlaku.
3.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah jenis Produk Hukum yang berbentuk ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
4.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
5.Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN yang selanjutnya disingkat PKP2A LAN adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.
6.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN.
7.Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Lembaga ini untuk:

a.memberikan kejelasan mengenai jenis Produk Hukum; dan
b.menyerasikan materi muatan disesuaikan dengan jenis dan/atau hierarki Produk Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.222

BAB II

PRODUK HUKUM

Pasal 3

Jenis Produk Hukum terdiri atas:

a.Peraturan; dan
b.Keputusan Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4

Jenis dan hierarki Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Peraturan LAN; dan
b.Peraturan internal LAN.

Pasal 5

Jenis dan hierarki Peraturan internal LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Peraturan Kepala LAN; dan
b.Peraturan lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LAN yang diatur dalam Peraturan LAN.

Pasal 6

(1)Peraturan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jenis Peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
(2)Peraturan Kepala LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan jenis Peraturan internal LAN yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 7

(1)Jenis Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.Keputusan;
2. b.Surat Edaran;
3. c.Instruksi; dan www.peraturan.go.id 2018, No.222
4. d.bentuk Keputusan Administrasi Pemerintahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan dan/atau melaksanakan tugas pemerintahan yang pembentukannya memperhatikan hierarki kelembagaan dari pejabat pembentuk Keputusan dimaksud.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Produk Hukum diatur dalam Peraturan Kepala LAN.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 9

Kewenangan penetapan Peraturan adalah sebagai berikut:

a.Peraturan LAN ditetapkan oleh Kepala LAN; dan
b.Peraturan internal LAN untuk jenis:
1. 1.Peraturan Kepala LAN, ditetapkan oleh Kepala LAN; dan
2. 2.Peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh pimpinan unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN dan/atau Peraturan Kepala LAN.

Pasal 10

Kewenangan penetapan Keputusan Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a.Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala LAN dan pejabat lain di lingkungan LAN yang berwenang untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan www.peraturan.go.id 2018, No.222
b.Surat Edaran dan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Kepala LAN.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jenis produk hukum di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
5.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Admninistrasi Negara di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang;
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah produk hukum tertulis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.222
2.Peraturan adalah jenis Produk Hukum bersifat mengatur yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan dibentuk berdasarkan prosedur yang berlaku.
3.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah jenis Produk Hukum yang berbentuk ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
4.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
5.Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN yang selanjutnya disingkat PKP2A LAN adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.
6.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN.
7.Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Lembaga ini untuk:

a.memberikan kejelasan mengenai jenis Produk Hukum; dan
b.menyerasikan materi muatan disesuaikan dengan jenis dan/atau hierarki Produk Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.222

BAB II

PRODUK HUKUM

Pasal 3

Jenis Produk Hukum terdiri atas:

a.Peraturan; dan
b.Keputusan Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4

Jenis dan hierarki Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Peraturan LAN; dan
b.Peraturan internal LAN.

Pasal 5

Jenis dan hierarki Peraturan internal LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Peraturan Kepala LAN; dan
b.Peraturan lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LAN yang diatur dalam Peraturan LAN.

Pasal 6

(1)Peraturan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jenis Peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
(2)Peraturan Kepala LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan jenis Peraturan internal LAN yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 7

(1)Jenis Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.Keputusan;
2. b.Surat Edaran;
3. c.Instruksi; dan www.peraturan.go.id 2018, No.222
4. d.bentuk Keputusan Administrasi Pemerintahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan dan/atau melaksanakan tugas pemerintahan yang pembentukannya memperhatikan hierarki kelembagaan dari pejabat pembentuk Keputusan dimaksud.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Produk Hukum diatur dalam Peraturan Kepala LAN.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 9

Kewenangan penetapan Peraturan adalah sebagai berikut:

a.Peraturan LAN ditetapkan oleh Kepala LAN; dan
b.Peraturan internal LAN untuk jenis:
1. 1.Peraturan Kepala LAN, ditetapkan oleh Kepala LAN; dan
2. 2.Peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh pimpinan unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN dan/atau Peraturan Kepala LAN.

Pasal 10

Kewenangan penetapan Keputusan Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a.Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala LAN dan pejabat lain di lingkungan LAN yang berwenang untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan www.peraturan.go.id 2018, No.222
b.Surat Edaran dan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Kepala LAN.