DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seleksi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi manajerial serta memastikan kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang selanjutnya disebut PKN Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya atau nama lain yang sejenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
5.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
6.Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disebut PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
7.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disebut PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
8.Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA atau PKP.
9.Seleksi adalah proses penentuan calon peserta Pelatihan.
10.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Seleksi.
11.Calon Peserta Seleksi yang selanjutnya disebut Calon Peserta adalah PNS dan/atau non-Pegawai ASN yang akan mengikuti Seleksi.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
15.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi:

a.LAN dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II; dan
b.Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta PKA dan/atau PKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 3

Usulan Calon Peserta ditetapkan berdasarkan pada:

a.peta jabatan;
b.proyeksi kebutuhan pengisian jabatan;
c.pembinaan dan pengembangan karier; dan/atau
d.manajemen talenta.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Seleksi dilaksanakan oleh:
1. a.LAN untuk PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II; atau
2. b.Instansi Pemerintah asal Calon Peserta untuk Seleksi PKA dan PKP.
(2)Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara:
1. a.mandiri; atau
2. b.kemitraan dengan bekerja sama dengan LAN.

Pasal 5

Aspek penilaian Seleksi terdiri atas:

a.administratif;
b.akademis; dan
c.potensi.

Pasal 6

(1)Aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penilaian terhadap dokumen yang menunjukan pemenuhan Calon Peserta terhadap persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing Pelatihan.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat penugasan dari PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.surat keterangan sehat dokter dari rumah sakit pemerintah; dan
3. c.dokumen lain yang dipersyaratkan oleh masing- masing Pelatihan.

Pasal 7

Aspek akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur penilaian kemampuan Calon Peserta untuk:

a.memahami isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan program Pelatihan; dan
b.memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang akan dipangku.

Pasal 8

Aspek potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penilaian atas potensi kemampuan Calon Peserta untuk mengikuti program pembelajaran dalam Pelatihan.

Pasal 9

(1)Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.ujian tertulis; dan
3. c.wawancara.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas verifikasi dokumen persyaratan Calon Peserta.
(3)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ujian aspek akademis dan aspek uji potensi.
(4)Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas wawancara akademis dan wawancara potensi.
(5)Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau klasikal.

Pasal 10

Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a.bagi Calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi bisa mengikuti ujian tertulis; dan
b.bagi Calon Peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis bisa mengikuti wawancara.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seleksi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi manajerial serta memastikan kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang selanjutnya disebut PKN Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya atau nama lain yang sejenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
5.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
6.Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disebut PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
7.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disebut PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
8.Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA atau PKP.
9.Seleksi adalah proses penentuan calon peserta Pelatihan.
10.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Seleksi.
11.Calon Peserta Seleksi yang selanjutnya disebut Calon Peserta adalah PNS dan/atau non-Pegawai ASN yang akan mengikuti Seleksi.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
15.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi:

a.LAN dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II; dan
b.Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta PKA dan/atau PKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 3

Usulan Calon Peserta ditetapkan berdasarkan pada:

a.peta jabatan;
b.proyeksi kebutuhan pengisian jabatan;
c.pembinaan dan pengembangan karier; dan/atau
d.manajemen talenta.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Seleksi dilaksanakan oleh:
1. a.LAN untuk PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II; atau
2. b.Instansi Pemerintah asal Calon Peserta untuk Seleksi PKA dan PKP.
(2)Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara:
1. a.mandiri; atau
2. b.kemitraan dengan bekerja sama dengan LAN.

Pasal 5

Aspek penilaian Seleksi terdiri atas:

a.administratif;
b.akademis; dan
c.potensi.

Pasal 6

(1)Aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penilaian terhadap dokumen yang menunjukan pemenuhan Calon Peserta terhadap persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing Pelatihan.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat penugasan dari PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.surat keterangan sehat dokter dari rumah sakit pemerintah; dan
3. c.dokumen lain yang dipersyaratkan oleh masing- masing Pelatihan.

Pasal 7

Aspek akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur penilaian kemampuan Calon Peserta untuk:

a.memahami isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan program Pelatihan; dan
b.memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang akan dipangku.

Pasal 8

Aspek potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penilaian atas potensi kemampuan Calon Peserta untuk mengikuti program pembelajaran dalam Pelatihan.

Pasal 9

(1)Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.ujian tertulis; dan
3. c.wawancara.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas verifikasi dokumen persyaratan Calon Peserta.
(3)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ujian aspek akademis dan aspek uji potensi.
(4)Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas wawancara akademis dan wawancara potensi.
(5)Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau klasikal.

Pasal 10

Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a.bagi Calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi bisa mengikuti ujian tertulis; dan
b.bagi Calon Peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis bisa mengikuti wawancara.