DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Layanan Pemetaan Kompetensi; susunan organisasi Balai yang terdiri atas: a. Kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan fungsional dan jabata pelaksana; wilayah kerja; dan tata kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan kembali organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
c.bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PEMETAAN KOMPETENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.
2.Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
3.Pusat adalah Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
(2)Balai dipimpin oleh Kepala.
(3)Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Balai Layanan Pemetaan Kompetensi di Jatinangor; dan
2. b.Balai Layanan Pemetaan Kompetensi di Makassar.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b.pelaksanaan penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
c.pemberian umpan balik hasil penilaian potensi atau penilaian kompetensi;
d.penyusunan instrumen penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
e.pelaksanaan kerja sama di bidang penilaian potensi dan penilaian kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
f.evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penilaian potensi dan penilaian kompetensi serta kapasitas sumber daya manusia aparatur; dan
g.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, ketatausahaan, penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Balai terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Balai sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(3)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2)Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan pelaksana kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 9

Ketentuan mengenai jangkauan wilayah kerja Balai ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…