DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlan ini mengatur tentang Program Eksekutif Nasional (PEN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PEN adalah pelatihan di tingkat nasional yang diselenggarakan untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional. PEN diselenggarakan oleh LAN melalui kerja sama antara LAN dengan Instansi. PEN diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan penyelenggaraan. LAN menyusun Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan PEN untuk mencapai tujuan pembelajaran PEN.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PROGRAM EKSEKUTIF NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Program Eksekutif Nasional yang selanjutnya disingkat PEN adalah pelatihan di tingkat nasional yang diselenggarakan untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan dalam PEN.
5.Instansi adalah lembaga negara, instansi pemerintah, dan/atau instansi nonpemerintah.
6.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai ASN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3

BAB II

PENYELENGGARAAN PEN

Pasal 2

(1)PEN diselenggarakan oleh LAN.
(2)Penyelenggaraan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui kerja sama antara LAN dengan Instansi.

Pasal 3

(1)PEN diselenggarakan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan penyelenggaraan.
(2)Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pelaporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 4

LAN menyusun Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan PEN untuk mencapai tujuan pembelajaran PEN.

Pasal 5

(1)Perencanaan PEN dilaksanakan oleh LAN.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
1. a.penyusunan dan penentuan isu strategis;
2. b.tempat dan waktu penyelenggaraan;
3. c.kepesertaan;
4. d.tenaga pelatihan;
5. e.fasilitas; dan
6. f.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Penyusunan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
(2)Penyusunan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Instansi yang terkait dengan isu strategis.
(3)Penentuan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala LAN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4

Pasal 7

(1)PEN dilaksanakan dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
1. a.ceramah isu strategis;
2. b.dialog strategis;
3. c.penyusunan rencana tindak (action plan); dan
4. d.survei penyamaan persepsi.
(2)Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam pelajaran.

Pasal 8

Ceramah isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi peserta PEN mengenai isu strategis dalam PEN.

Pasal 9

(1)Dialog strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertujuan untuk melakukan pendalaman mengenai isu strategis dalam PEN.
(2)Dialog strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan catatan kebijakan (policy note).

Pasal 10

(1)Penyusunan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertujuan menyusun rencana kegiatan untuk melaksanakan isu strategis dalam PEN.
(2)Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis (strategic policy).
(3)Rekomendasi kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penyamaan persepsi peserta PEN dan solusi yang disampaikan terkait isu strategis dalam PEN.

Pasal 11

(1)Survei penyamaan persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertujuan menilai pencapaian penyamaan persepsi peserta mengenai isu strategis dalam PEN.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen hasil survei penyamaan persepsi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…