DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Perubahan; evaluasi pelatiham manajemen perubahan yang terdiri atas a. evaluasi Peserta, b. evaluasi tenaga pelatihan, dan c. evaluasi penyelenggaraan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyiapkan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan manajemen perubahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahkan ke ibu kota negara;
c.bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis operasional penyelenggaraan pelatihan manajemen perubahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahkan ke ibu kota negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Manajemen Perubahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN MANAJEMEN PERUBAHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIPINDAHKAN KE IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Manajemen Perubahan adalah bentuk pengembangan kompetensi untuk memberikan pembekalan materi dalam rangka mengembangkan kompetensi peserta agar mampu beradaptasi dengan budaya kerja, cara kerja, dan lingkungan kerja baru di Ibu Kota Nusantara.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
5.Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara.
6.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang bertugas menyelenggarakan pelatihan teknis.
8.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
9.Pembelajaran Mandiri yang selanjutnya disebut e- Learning adalah pembelajaran yang dilakukan oleh peserta secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN.
10.Pembelajaran Terpadu yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan jalur pelatihan klasikal dengan jalur pelatihan nonklasikal.
11.Pembelajaran Klasikal adalah pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka di dalam kelas.
12.Pembelajaran Berbasis Pengalaman adalah pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan.
13.Peserta Pelatihan Manajemen Perubahan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pegawai ASN dari pada Instansi Pusat yang akan dipindahkan atau telah bertugas di Ibu Kota Nusantara.
14.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Manajemen Perubahan.
15.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Pelatihan Manajemen Perubahan diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
(2)Dalam menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat melaksanakan secara mandiri atau menggunakan mekanisme kerja sama.
(3)Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat bekerja sama dengan LAN atau instansi lain.
(4)Dalam hal Instansi Pusat tidak memiliki Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Instansi Pusat dapat bekerja sama dengan LAN atau Instansi Pusat lain.

Pasal 3

(1)Pelatihan Manajemen Perubahan dilaksanakan melalui metode:
1. a.e-Learning; atau
2. b.Blended Learning.
(2)Metode Blended Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.e-Learning; dan
2. b.Pembelajaran Klasikal.
(3)Dalam hal dibutuhkan, pelaksanaan Pembelajaran Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan Pembelajaran Berbasis Pengalaman.

Pasal 4

Pada saat Pembelajaran Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Peserta dapat diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani dan pembangunan tim.

Pasal 5

Lembaga Penyelenggara Pelatihan memberikan pendampingan dan/atau fasilitasi bagi Peserta yang berkebutuhan khusus.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan pembelajaran, Pelatihan Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Kurikulum.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas agenda:
1. a.perubahan pola pikir Pegawai ASN;
2. b.digitalisasi pemerintahan; dan
3. c.konsepsi Ibu Kota Nusantara.

Pasal 7

(1)Agenda perubahan pola pikir Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 18 (delapan belas) JP.
(2)Agenda digitalisasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan selama 18 (delapan belas) JP.
(3)Agenda konsepsi Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) JP.

Pasal 8

Tenaga pelatihan yang mengampu materi dalam Pelatihan Manajemen Perubahan harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepesertaan dalam Pelatihan Manajemen Perubahan ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB III

EVALUASI

Pasal 10

(1)Evaluasi Pelatihan Manajemen Perubahan terdiri atas:
1. a.evaluasi Peserta;
2. b.evaluasi tenaga pelatihan; dan
3. c.evaluasi penyelenggaraan.
(2)Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai aspek pemahaman Peserta.
(3)Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya.
(4)Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Perubahan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…