DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang ketentuan umum; Penyelenggaraan RLA; Kepesertaan RLA; Evaluasi RLA; Pemberhentian Peserta RLA; Pelaporan RLA; Pendanaan RLA; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reform Leader Academy sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reform Leader Academy, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2019, No.451 Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 928);
4.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy) yang selanjutnya disebut RLA adalah pendidikan dan pelatihan yang secara khusus diselenggarakan untuk membentuk sosok aparatur yang www.peraturan.go.id 2019, No.451 memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar dalam mendukung percepatan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Peserta RLA yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS atau non-Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti RLA sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
6.Alumni RLA yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus RLA.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8.JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
9.Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrator sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
10.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. www.peraturan.go.id 2019, No.451
11.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12.Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti RLA.
13.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai ASN.
14.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
15.Hari Pelatihan adalah hari kalender yang menjadi waktu penyelenggaraan RLA, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam pembinaan penyelenggaraan RLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan RLA bertujuan untuk:

a.membentuk sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan Kompetensi dasar untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
b.mengembangkan Pegawai ASN yang berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, memiliki perspektif global dan kompeten memimpin perubahan untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Pasal 4

(1)Kompetensi yang dikembangkan dalam RLA merupakan Kompetensi kepemimpinan perubahan (reform leader).
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindikasikan melalui kemampuan peserta untuk: www.peraturan.go.id 2019, No.451
1. a.mempersiapkan proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi nasional disesuaikan dengan tema RLA; dan
2. b.mengelola proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi instansional disesuaikan dengan tema RLA.

Pasal 5

(1)RLA diselenggarakan oleh LAN.
(2)Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan RLA dengan persetujuan tertulis Kepala LAN.
(3)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN RLA

Pasal 6

(1)Perencanaan RLA dilaksanakan oleh LAN.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tema RLA, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah Peserta, dan tenaga pelatihan.

Pasal 7

(1)Tema RLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.
(2)Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap angkatan RLA. www.peraturan.go.id 2019, No.451

Pasal 8

(1)Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1), penyelenggaraan RLA dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
1. a.agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan;
2. b.agenda aksi reformasi birokrasi nasional; dan
3. c.agenda aksi reformasi birokrasi instansional.
(2)Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 9

Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum RLA dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1)Agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui metode pembelajaran klasikal dan/atau metode pembelajaran nonklasikal.
(2)Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas.
(3)Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran e- learning.
(4)Pembelajaran e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka melaksanakan tema angkatan RLA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(5)Selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan juga pendekatan pengalaman pembelajaran di alam terbuka untuk memberikan www.peraturan.go.id 2019, No.451 penguatan kemampuan memimpin dan mengelola perubahan reformasi birokrasi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…