DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan e-learning sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pedoman sebagai acuan bagi instansi penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui e-learning;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui E-Learning; www.peraturan.go.id 2018, No.1111 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E- LEARNING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. www.peraturan.go.id 2018, No.1111
3.E-Learning adalah Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.
4.Pengajar dalam E-Learning yang selanjutnya disebut Tutor adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran.
5.Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah.
6.Penguji adalah Tutor yang bertugas untuk menguji dan menilai hasil pembelajaran peserta pelatihan.
7.Pembimbing Teknis yang selanjutnya disebut Coach adalah Tutor yang bertugas membantu peserta pelatihan dengan menstimulasi pemikiran dan semua sumberdaya yang dimiliki mereka, membangun proses kesadaran diri mereka, serta menciptakan berbagai strategi untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi melalui metode yang sudah dibuktikan oleh riset.
8.Pembimbing Substansi yang selanjutnya disebut Mentor adalah atasan atau pejabat lain yang ditugaskan untuk memberikan panduan kepada peserta pelatihan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.
9.Pengelola adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1111
10.Penyelenggara adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan pelatihan, pengembang bahan ajar, penganalisis kurikulum, pengembang media pembelajaran, pengembang evaluasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Jam Pelajaran E-Learning yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran E-learning.
12.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Penyelenggaraan E-Learning bertujuan untuk:

a.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
b.memperluas akses bagi PNS dalam mengembangkan kompetensi secara berkesinambungan; dan
c.mempercepat peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup dalam penyelenggaran E-Learning meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(2)Penyelenggaraan E-learning dapat dilaksanakan untuk Pengembangan Kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. www.peraturan.go.id 2018, No.1111

Pasal 4

Tahap penyelenggaraan E-Learning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), keseluruhan fasilitas dan mekanisme pelaksanaannya dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)merupakan tahapan penyelenggaraan E-Learning yang dilakukan untuk menyeleksi peserta, dan menyiapkan substansi serta media pembelajaran.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)merupakan tahap penyelenggaraan E-Learning yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tahap penyelenggaraan E-Learning sebagai bentuk tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Pengembangan Kompetensi selanjutnya.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan mengacu pada kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dilaksanakan secara:
1. a.mandiri, sebagai bentuk pendekatan E-Learning yang dilaksanakan secara individual; dan/atau
2. b.fasilitasi, sebagai bentuk pendekatan E-Learning yang membutuhkan dukungan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tutor, kelompok belajar, rekan belajar dan/atau lembaga terkait. www.peraturan.go.id 2018, No.1111

Pasal 8

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi secara sistematis dan berkesinambungan mengenai penyelenggaraan E-Learning.

BAB III

PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan E-Learning terdiri atas:
1. a.Tutor;
2. b.Pengelola;
3. c.Penyelenggara; dan
4. d.Mentor.
(2)Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Widyaiswara;
2. b.Penguji;
3. c.Coach; dan/atau
4. d.sebutan lainnya.

Pasal 10

Mentor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas meliputi:

a.memberikan bimbingan dan masukan kepada peserta pelatihan terkait pencapaian kompetensi yang diharapkan;
b.memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada peserta pelatihan; dan
c.memberikan dukungan terkait aspek teknis dan substantif dalam penyusunan produk pembelajaran. www.peraturan.go.id 2018, No.1111

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan e-learning sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pedoman sebagai acuan bagi instansi penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui e-learning;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E- LEARNING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. www.peraturan.go.id 2018, No.1111
3.E-Learning adalah Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.
4.Pengajar dalam E-Learning yang selanjutnya disebut Tutor adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran.
5.Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah.
6.Penguji adalah Tutor yang bertugas untuk menguji dan menilai hasil pembelajaran peserta pelatihan.
7.Pembimbing Teknis yang selanjutnya disebut Coach adalah Tutor yang bertugas membantu peserta pelatihan dengan menstimulasi pemikiran dan semua sumberdaya yang dimiliki mereka, membangun proses kesadaran diri mereka, serta menciptakan berbagai strategi untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi melalui metode yang sudah dibuktikan oleh riset.
8.Pembimbing Substansi yang selanjutnya disebut Mentor adalah atasan atau pejabat lain yang ditugaskan untuk memberikan panduan kepada peserta pelatihan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.
9.Pengelola adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1111
10.Penyelenggara adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan pelatihan, pengembang bahan ajar, penganalisis kurikulum, pengembang media pembelajaran, pengembang evaluasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Jam Pelajaran E-Learning yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran E-learning.
12.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Penyelenggaraan E-Learning bertujuan untuk:

a.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
b.memperluas akses bagi PNS dalam mengembangkan kompetensi secara berkesinambungan; dan
c.mempercepat peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup dalam penyelenggaran E-Learning meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(2)Penyelenggaraan E-learning dapat dilaksanakan untuk Pengembangan Kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. www.peraturan.go.id 2018, No.1111

Pasal 4

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)merupakan tahapan penyelenggaraan E-Learning yang dilakukan untuk menyeleksi peserta, dan menyiapkan substansi serta media pembelajaran.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)merupakan tahap penyelenggaraan E-Learning yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tahap penyelenggaraan E-Learning sebagai bentuk tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Pengembangan Kompetensi selanjutnya.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan mengacu pada kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dilaksanakan secara:
1. a.mandiri, sebagai bentuk pendekatan E-Learning yang dilaksanakan secara individual; dan/atau
2. b.fasilitasi, sebagai bentuk pendekatan E-Learning yang membutuhkan dukungan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tutor, kelompok belajar, rekan belajar dan/atau lembaga terkait. www.peraturan.go.id 2018, No.1111

Pasal 8

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi secara sistematis dan berkesinambungan mengenai penyelenggaraan E-Learning.

BAB III

PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan E-Learning terdiri atas:
1. a.Tutor;
2. b.Pengelola;
3. c.Penyelenggara; dan
4. d.Mentor.
(2)Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Widyaiswara;
2. b.Penguji;
3. c.Coach; dan/atau
4. d.sebutan lainnya.

Pasal 10

Mentor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas meliputi:

a.memberikan bimbingan dan masukan kepada peserta pelatihan terkait pencapaian kompetensi yang diharapkan;
b.memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada peserta pelatihan; dan
c.memberikan dukungan terkait aspek teknis dan substantif dalam penyusunan produk pembelajaran. www.peraturan.go.id 2018, No.1111