DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan pelaksanaan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2020, No. 494 menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang www.peraturan.go.id 2020, No. 494 mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pengembangan Kompetensi adalah pelatihan dan pengembangan bagi Pegawai ASN sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.JF Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
8.Kelompok JF yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. www.peraturan.go.id 2020, No. 494

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LAN menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
(2)LAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

LAN bertugas:

a.meneliti, mengkaji, dan melaksanakan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
b.membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
c.merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
d.menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
e.memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
f.membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
g.membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

LAN memiliki fungsi:

a.pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
b.pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan www.peraturan.go.id 2020, No. 494 lainnya;
d.pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan
e.melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 5

LAN berwenang:

a.mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan rekomendasi dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN kepada Menteri; dan
c.mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, LAN melaksanakan juga pengkajian dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

(1)LAN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara;
4. d.Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara;
5. e.Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 494
6. f.Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
(2)Struktur organisasi LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

KEPALA

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 9

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan pelaksanaan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2020, No. 494 menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang www.peraturan.go.id 2020, No. 494 mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pengembangan Kompetensi adalah pelatihan dan pengembangan bagi Pegawai ASN sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.JF Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
8.Kelompok JF yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. www.peraturan.go.id 2020, No. 494

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LAN menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
(2)LAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

LAN bertugas:

a.meneliti, mengkaji, dan melaksanakan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
b.membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
c.merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
d.menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
e.memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
f.membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
g.membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

LAN memiliki fungsi:

a.pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
b.pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan www.peraturan.go.id 2020, No. 494 lainnya;
d.pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan
e.melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 5

LAN berwenang:

a.mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan rekomendasi dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN kepada Menteri; dan
c.mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, LAN melaksanakan juga pengkajian dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

(1)LAN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara;
4. d.Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara;
5. e.Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 494
6. f.Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
(2)Struktur organisasi LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

KEPALA

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 9

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN.