DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Management of Training) yang selanjutnya disebut Pelatihan MoT adalah pelatihan bagi pengelola pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan. Pengelola Pelatihan adalah PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan non-Pegawai ASN yang sedang bertugas dan/atau akan ditugaskan untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Pengelolaan Pelatihan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2019, No.453

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN PENGELOLAAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Management of Training) yang selanjutnya disebut Pelatihan MoT adalah pelatihan bagi pengelola pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 2019, No.453 tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pengelola Pelatihan adalah PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan non-Pegawai ASN yang sedang bertugas dan/atau akan ditugaskan untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.
6.Peserta Pelatihan MoT yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pengelola Pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan MoT sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
7.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9.Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai ASN.
10.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pelatihan MoT.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan MoT bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Peserta dalam mengelola pelatihan secara profesional.

Pasal 4

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinilai berdasarkan kemampuan Peserta untuk: 2019, No.453

a.mengembangkan program pelatihan;
b.merencanakan kinerja pelatihan;
c.mengelola penyelenggaraan pelatihan; dan
d.mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 5

(1)Pelatihan MoT diselenggarakan oleh LAN.
(2)Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan Pelatihan MoT dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
(3)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN MOT

Pasal 6

(1)Perencanaan Pelatihan MoT dilaksanakan oleh LAN.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tempat dan waktu penyelenggaraan, kepesertaan, jadwal pembelajaran, tenaga pelatihan, serta sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan Pelatihan MoT dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
1. a.agenda orientasi dan wawasan;
2. b.agenda inti; dan
3. c.agenda aktualisasi. 2019, No.453
(2)Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 8

(1)Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui metode pembelajaran nonklasikal dan metode pembelajaran klasikal.
(2)Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran e-learning.
(3)Pembelajaran e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan MoT.
(4)Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas.
(5)Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan MoT.

Pasal 9

(1)Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 64 (enam puluh empat) JP, yang dapat dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.40 (empat puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender melalui tahap pembelajaran e-learning; dan
2. b.24 (dua puluh empat) JP yang dapat dilaksanakan selama 4 (empat) hari pelatihan melalui tahap pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan MoT.
(2)Hari pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hari kalender yang menjadi waktu 2019, No.453 penyelenggaraan MoT, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

Pasal 10

Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum Pelatihan MoT dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…