DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pelatihan ini terdiri atas: a. pelatihan struktural kepemimpinan; b. pelatihan sosial kultural; dan c. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari kebijakan tata kelola sarana prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Tata Kelola Sarana Prasarana Pelatihan Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TATA KELOLA SARANA PRASARANA PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
4.Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Sarana Prasarana Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Sarana Prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pelatihan.
6.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit organisasi pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Pelatihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini terdiri atas:

a.pelatihan struktural kepemimpinan;
b.pelatihan sosial kultural; dan
c.pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

BAB II

KATEGORI DAN ASPEK SARANA PRASARANA

Pasal 3

(1)Kategori Sarana Prasarana terdiri atas:
1. a.Sarana Prasarana dasar; dan
2. b.Sarana Prasarana pendukung.
(2)Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Sarana Prasarana yang menjadi kebutuhan dasar penyelenggaraan Pelatihan dan harus dipenuhi oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
(3)Sarana Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sarana Prasarana tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pembelajaran dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 4

(1)Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit:
1. a.bangunan;
2. b.ruangan;
3. c.instalasi air;
4. d.instalasi listrik;
5. e.jaringan internet;
6. f.perabotan;
7. g.peralatan;
8. h.media pembelajaran; dan
9. i.sistem layanan Pelatihan.
(2)Penyediaan dan penggunaan Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
(3)Selain Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LAN dapat menetapkan Sarana Prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Pasal 5

Penyelenggaraan tata kelola Sarana Prasarana dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

a.optimalisasi penggunaan;
b.keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
c.kebersihan;
d.kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
e.ramah lingkungan; dan
f.evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Pasal 6

(1)Optimalisasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan kebutuhan Pelatihan serta mengembangkan mekanisme pemantauan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan.
(2)Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penyediaan Sarana Prasarana yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Sarana Prasarana yang selalu dijaga kebersihannya secara rutin dan berkesinambungan, termasuk pemeliharaan lingkungan pembelajaran yang sehat dan higienis.
(4)Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan jaminan agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari seluruh penggunaan Sarana dan Prasarana dalam proses Pelatihan secara adil, inklusif, dan nondiskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip arsitektur hijau dan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan Sarana Prasarana.
(6)Evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas Sarana Prasarana dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan Sarana Prasarana.

BAB III

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Pasal 7

Pengelolaan Sarana Prasarana terdiri atas:

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.pemanfaatan;
d.pemeliharaan;
e.monitoring dan evaluasi; dan
f.pengelola.

Pasal 8

(1)Lembaga Penyelenggara Pelatihan menyusun perencanaan kebutuhan Sarana Prasarana secara periodik.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kebutuhan strategis dalam pemenuhan Sarana Prasarana berdasarkan pada visi jangka panjang sebagai bagian dari sistem pembelajaran terintegrasi.

Pasal 9

(1)Perencanaan kebutuhan Sarana Prasarana secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk jangka waktu:
1. a.setiap 1 (satu) tahun;
2. b.setiap 5 (lima) tahun; atau
3. c.sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan kurikulum Pelatihan;
2. b.jumlah peserta Pelatihan;
3. c.jumlah dan jenis program Pelatihan;
4. d.metode Pelatihan;
5. e.ketersediaan anggaran Pelatihan; dan
6. f.perkembangan teknologi.

Pasal 10

(1)Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat menyelenggarakan pengadaan Sarana Prasarana sesuai dengan perencanaan kebutuhan Pelatihan.
(2)Pengadaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan pemenuhan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…