DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengefektifkan dan penyesuaian implementasi Whistleblowing System Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi dengan kondisi saat ini, dipandang perlu menyempumakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Whistleblowing System Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Whistleblowing System Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Menimbang KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH W LKPP Lembaga Kebijakao Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah;

5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah; Barang/ J asaPengadaanSystemWhi.stleblowing
1.Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 ten tang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
2.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whi.stleblowing System Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Menimbang

Pasal 11

(1)Penanggung Jawab Whistleblowing System adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan

2.Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 7

Whistleblower menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi Whistleblowing System yang dikembangkan oleh LKPP.

1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan · dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783) yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 586) diubah sebagai berikut: BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH. KEBIJAKAN PENGADAAN MEMUTUSKAN: LEMBAGAPERATURAN Menetapkan Pasal II Peraturan Lembaga 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2)memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. a.PegawaiLKPP;
2. b.pendidikan paling rendah S 1 (Strata-Satu) a tau sederajat; dan
3. c.memiliki integritas.
  1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
(2)Penanggung Jawab memiliki tugas:
1. a.mengembangkan Whistleblowing System;
2. b.menetapkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan Pengawas, Sekretariat, dan Administrator sistem Whistleblowing System;
3. c.menetapkan pejabat untuk melaksanakan pengembangan Whistleblowing System; dan
4. d.memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan surat perintah Kepala LKPP atas permintaan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terkait. BERITA NE AR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 38 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ~ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 ·J.anuari 2018 AGUS PRABOWO A6lu.1 !'1 VilJotuo KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, Ditetapkan ~.ill, Jakarta pada tanggal ',_) Jan ua r i 2 0 l 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…