Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Whistleblowing System Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Menimbang KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH W LKPP Lembaga Kebijakao Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah;
Barang/ J asaPengadaanSystemWhi.stleblowing
Whistleblower menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi Whistleblowing System yang dikembangkan oleh LKPP.
Pasal I Beberapa ketentuan · dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783) yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 586) diubah sebagai berikut: BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH. KEBIJAKAN PENGADAAN MEMUTUSKAN: LEMBAGAPERATURAN Menetapkan Pasal II Peraturan Lembaga 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
BERITA NE AR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 38 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ~ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 ·J.anuari 2018 AGUS PRABOWO A6lu.1 !'1 VilJotuo KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, Ditetapkan ~.ill, Jakarta pada tanggal ',_) Jan ua r i 2 0 l 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan