Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
jdih.lkpp.go.id -
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id -
jdih.lkpp.go.id -
jdih.lkpp.go.id -
Ruang lingkup pemberlakukan Peraturan Lembaga ini meliputi:
BAB II PENGADUAN Bagian Kesatu Kriteria dan Data Pengaduan
BAB II
jdih.lkpp.go.id -
Data Pengaduan berisi:
Bagian Kedua Mekanisme Pengaduan
Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan
Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertanggung jawab menindaklanjuti Pengaduan sebagai berikut:
BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III
Bagian Kesatu Penanggung Jawab
jdih.lkpp.go.id - Bagian Kedua Pengawas
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Direktur yang menyelenggarakan fungsi pengembangan sistem dan koordinasi penanganan Pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Kedeputian yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan