DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepastian hukum serta mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terciptanya persaingan usaha yang sehat, memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; jdih.lkpp.go.id -
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan jdih.lkpp.go.id - Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id -
3.Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP untuk mengelola Pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Pengadu untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
5.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
6.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
8.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
10.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. jdih.lkpp.go.id -
11.Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
12.Pengadu adalah whistleblower, orang perseorangan, kelompok orang, pelaku usaha, instansi maupun badan hukum yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai adanya dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
13.Teradu adalah orang perseorangan, kelompok orang, pelaku usaha, dan/atau lainnya yang perbuatannya diketahui oleh Pengadu diduga melakukan pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa.
14.Whistleblower adalah orang yang bekerja di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai adanya dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam organisasi tempat orang tersebut bekerja.
15.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17.Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh Pengadu sehubungan dengan adanya indikasi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
18.Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa adalah sistem untuk memproses Pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
19.E-Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa adalah sistem untuk memproses Pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Pengadu selain Whistleblower untuk mengadukan jdih.lkpp.go.id - dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
20.Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
21.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Penanggung jawab adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
25.Pengawas adalah Direktur yang menyelenggarakan fungsi pengembangan sistem dan koordinasi penanganan Pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Kedeputian yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
26.Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data Pengaduan berdasarkan kriteria yang tersedia dalam Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.
27.Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu.
28.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. jdih.lkpp.go.id -

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakukan Peraturan Lembaga ini meliputi:

a.Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi E- Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa; dan
b.Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 3

(1)Pengaduan disampaikan melalui Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
(2)Objek Pengaduan meliputi seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyimpangan terhadap:
1. a.organisasi dan tata kerja Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.prosedur, mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
3. c.kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
(4)Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada:
1. a.persekongkolan; dan/atau
2. b.pertentangan kepentingan.
(5)Persekongkolan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Pelaku Usaha bersekongkol baik dengan Pelaku Usaha lain maupun dengan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PPTK/Agen Pengadaan jdih.lkpp.go.id - untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pemilihan Penyedia.
(6)Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yakni dalam hal:
1. a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
2. b.konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
3. c.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
5. e.PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
6. f.beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
(7)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.indikasi penipuan;
2. b.indikasi pemalsuan; dan/atau
3. c.indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. jdih.lkpp.go.id -

Pasal 4

Data Pengaduan berisi:

1.Informasi Data Pengaduan sekurang-kurangnya meliputi:

a.Nama Paket;
b.Kode Rencana Umum Pengadaan;
c.Instansi;
d.Kategori;
e.Tahun Anggaran; dan
f.Lokasi Pekerjaan.
1. 2.Uraian Pengaduan.
2. 3.Bukti/informasi yang mendukung Data Pengaduan meliputi:
a.dokumen;
b.gambar; dan/atau
c.rekaman.
1. 4.Sumber informasi lain.

Pasal 5

(1)Pengadu menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
(2)Pengadu yang merupakan masyarakat, kelompok masyarakat, pelaku usaha, instansi maupun badan hukum menyampaikan Pengaduan secara elektronik melalui E-Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diakses melalui https://pengaduan.lkpp.go.id/.
(3)Whistleblower menyampaikan Pengaduan secara elektronik melalui Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diakses melalui https://wbs.inaproc.id/.

Pasal 6

(1)Verifikator melakukan penyaringan data Pengaduan berdasarkan kriteria yang tersedia dalam Sistem jdih.lkpp.go.id - Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Verifikator dapat meminta tambahan data Pengaduan kepada Pengadu.
(3)Verifikator meneruskan kepada Penelaah untuk Pengaduan yang memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(4)Verifikator dapat menutup Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(5)Penelaah menganalisis data Pengaduan yang telah diverifikasi dengan mengidentifikasi peraturan terkait uraian Pengaduan.
(6)Penelaah membuat resume berdasarkan hasil analisis.
(7)Penelaah menyampaikan resume kepada Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
(8)Penelaah dapat menutup Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(9)Penelaah menyampaikan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu.

Pasal 7

Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertanggung jawab menindaklanjuti Pengaduan sebagai berikut:

a.menugaskan Auditor APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atau klarifikasi dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi;
b.APIP melaporkan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
c.APIP menyampaikan ringkasan tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu;
d.menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pengawas jdih.lkpp.go.id - Persaingan Usaha dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat; dan
e.menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori indikasi tindak pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Unsur-unsur penyelenggaraan Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Pengawas;
3. c.Sekretariat;
4. d.Verifikator; dan
5. e.Penelaah.
(2)Penanggung Jawab, Pengawas, dan Sekretariat berkedudukan hanya di LKPP.
(3)Penelaah dan Verifikator berkedudukan pada masing- masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penanggung Jawab Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa adalah Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
(2)Penanggung Jawab memiliki tugas:
1. a.mengembangkan Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa; dan
2. b.memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan surat perintah Kepala LKPP atas permintaan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. jdih.lkpp.go.id -

Pasal 10

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Direktur yang menyelenggarakan fungsi pengembangan sistem dan koordinasi penanganan Pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Kedeputian yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…