Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jdih.lkpp.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.
BAB I
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan UKPBJ
BAB II
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UKPBJ
Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
dan
jdih.lkpp.go.id
Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait:
Bagian Ketiga Kriteria Lembaga yang Dikecualikan
BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Organisasi
BAB III
jdih.lkpp.go.id
Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ. Bagian Kedua Tata Kerja
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan