Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); jdih.lkpp.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:
BAB II PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
BAB II
jdih.lkpp.go.id
BAB III PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU
BAB III
BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN TARIF BARANG/JASA YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA LUAS KEPADA MASYARAKAT
BAB IV
jdih.lkpp.go.id
BAB V PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN
BAB V
jdih.lkpp.go.id BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIATUR DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
BAB VI
Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII
Ketentuan mengenai Perencanaan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Swakelola, Daftar Hitam, Pelaku Pengadaan, Agen Pengadaan, dan Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Lembaga ini. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Maksud disusunnya Peraturan Lembaga ini sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan disusunnya Peraturan Lembaga ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan yang mudah dengan tata kelola yang jelas dan memberikan value for money. Pedoman ini memuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, sampai dengan pelaksanaan kontrak, serta pelaku pengadaan dan penggunaan SPSE. jdih.lkpp.go.id 1.2 Pengertian Pengecualian Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
1.3 Pelaku Pengadaan Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
1) Komite/Tim Teknis/panitia lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan. Contoh dari Komite/Tim Teknis/panitia lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan diantaranya: a) Komite Kebijakan Industri Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. jdih.lkpp.go.id b) Tim Pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. c) Komite Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 2) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan. Contoh dari ketentuan ini diantaranya: a) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk pengadaan paspor biasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b) Menteri Keuangan untuk pengadaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. 3) Pejabat Umum diantaranya Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah; 4) Sanggar/Kelompok Seni Budaya; 5) Pelaku Usaha yang menyediakan jurnal ilmiah daring; atau 6) Bentuk lain sesuai kebutuhan.
jdih.lkpp.go.id Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada:
3.2 Tahapan Pengadaan Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
Pada tahap perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/RAB berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang/jasa. Perkiraan volume diidentifikasi berdasarkan realisasi volume pada tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi/perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.
Dalam hal mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik, PPK tidak perlu menyusun rancangan kontrak. Dalam hal mekanisme pembayaran secara total penggunaan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak. Penetapan mekanisme pembayaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran. jdih.lkpp.go.id
Bentuk kontrak dapat berupa bukti pembayaran/SPK/Surat Perjanjian. Pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
jdih.lkpp.go.id 4.2 Tahapan Pengadaan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan terdiri atas tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, dan pelaksanaan kontrak.
Pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Perencanaan Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Tahapan Persiapan Pengadaan Pada tahapan persiapan pengadaan: a) PPK menyusun perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan standar biaya barang/jasa yang telah ditetapkan pemerintah; b) PPK menyusun spesifikasi/kriteria teknis; dan c) Dalam hal dibutuhkan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak. Perkiraan biaya/RAB, spesifikasi/kriteria teknis, dan rancangan kontrak (bila ada) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ. 3) Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia a) Pemilihan penyedia dilakukan melalui nonkompetisi. b) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan melalui negosiasi atau pemesanan. c) Pejabat Pengadaan/Personel Lain melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). jdih.lkpp.go.id d) Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). e) Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
4) Tahapan Pelaksanaan Kontrak a) Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia. Bentuk kontrak dapat berupa bukti pembayaran/SPK/Surat Perjanjian. b) Pelaksanaan kontrak dilakukan dengan:
atau
jdih.lkpp.go.id
Pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Perencanaan Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Tahapan Persiapan Pengadaan Pada tahapan persiapan pengadaan: a) PPK menyusun RAB dengan memperhatikan pagu anggaran; b) PPK dapat menyusun rancangan kontrak; c) PPK dan Tim teknis menyusun spesifikasi/kriteria teknis; dan d) PPK dan Tim teknis menyusun perkiraan harga pasar barang/jasa. Perkiraan biaya, spesifikasi/kriteria teknis, serta rancangan kontrak (bila ada) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ. 3) Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia a) Pelaksanaan pemilihan penyedia dilaksanakan dengan mengikuti lelang di mana Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan menyampaikan penawaran kepada Penyedia. b) Dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dibantu oleh Tim Teknis. c) Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). jdih.lkpp.go.id d) Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). e) Tim Teknis menilai kelayakan teknis/spesifikasi dan perkiraan harga pasar barang/jasa. f) Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan mengikuti lelang dilakukan sekurang- kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
g) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan mekanisme lelang yang ditetapkan oleh Penyedia. 4) Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan kontrak dapat dilaksanakan dengan: a) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi; b) pembayaran kepada Penyedia berdasarkan SPK/Surat Perjanjian berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi; atau c) Pembayaran secara daring dengan menggunakan kartu kredit. jdih.lkpp.go.id
Pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Perencanaan a) Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi. 2) Tahapan Persiapan Pengadaan Pada tahapan persiapan pengadaan: a) PPK menyusun perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan Pagu Anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi; b) PPK menyusun KAK pekerjaan; dan c) PPK menyusun rancangan kontrak. Perkiraan biaya, KAK Pekerjaan, dan rancangan kontrak selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ. 3) Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia a) Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan melalui kompetisi dan nonkompetisi. b) Pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). c) Pemilihan penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui nonkompetisi dalam hal portfolio/reputasi/hak ekslusif yang disediakan/ jdih.lkpp.go.id dimiliki jasa profesi yang dibutuhkan hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha. d) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). e) Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Tim Teknis. f) Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk:
g) Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). h) Tim Teknis membantu Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dalam menyusun kriteria teknis dan perkiraan harga pasar barang/jasa. i) Persiapan dan pelaksanaan pemilihan melalui kompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id
j) Persiapan dan Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
4) Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pembayaran kepada Penyedia berdasarkan SPK/Surat Perjanjian. jdih.lkpp.go.id
Pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Perencanaan Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Tahapan Persiapan Pengadaan Pada tahapan persiapan pengadaan: a) PPK menyusun perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan pagu anggaran; b) PPK dapat menyusun rancangan kontrak; c) PPK dapat dibantu Tim teknis menyusun spesifikasi/kriteria teknis/KAK; dan d) PPK dan Tim teknis menyusun perkiraan harga pasar barang/jasa. Perkiraan biaya, spesifikasi/kriteria teknis, serta rancangan kontrak (bila ada) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ. 3) Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia a) Pemilihan dilaksanakan melalui kompetisi atau nonkompetisi. b) Pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). c) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan melalui negosiasi. d) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). jdih.lkpp.go.id e) Pemilihan penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui nonkompetisi dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan memiliki karakteristik/spesifikasi khusus/tertentu yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha. f) Pelaksanaan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Tim Juri/Tim Teknis. g) Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk:
h) Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). i) Tim Juri/Tim Teknis memiliki tugas:
dan
j) Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui kompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
k) Persiapan dan Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id 4) Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan kontrak dilaksanakan dengan pembayaran kepada Penyedia berdasarkan SPK/Surat Perjanjian.
Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud.
jdih.lkpp.go.id Diharapkan Peraturan Lembaga ini dapat digunakan dan menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan prinsip dan tujuan pengadaan. Demikian Peraturan Lembaga ini untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Daftar Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
1) Barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan Pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang/jasa tersebut, antara lain: jdih.lkpp.go.id a) jasa akomodasi hotel. b) jasa tiket transportasi. c) langganan koran/majalah. 2) Barang/jasa yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (excess demand) dan/atau mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual, antara lain: a) keikutsertaan seminar/pelatihan/pendidikan. b) jurnal/publikasi ilmiah/ penelitian/laporan riset. c) kapal bekas. d) pesawat bekas. e) Jasa sewa gedung/gudang. 3) Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain: a) jasa Arbiter. b) jasa Pengacara/Penasihat Hukum. c) jasa Tenaga Kesehatan. d) jasa PPAT/Notaris. e) jasa Auditor. f) jasa penerjemah/interpreter. g) jasa Penilai. 4) Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif, antara lain: a) pembuatan/sewa/pembelian film. b) pembuatan/sewa/pembelian iklan layanan masyarakat. c) jasa pekerja seni dan budaya. d) pembuatan/sewa/pembelian barang/karya seni dan budaya.
jdih.lkpp.go.id Tabel Contoh mekanisme pelaksanaan pemilihan Penyedia pada pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang mapan No. Barang/Jasa Kompetisi Non- Kompetisi Lelang
- -
- -
-
-
jdih.lkpp.go.id Tabel – Contoh Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur Peraturan Perundang- Undangan Lainnya NO PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BARANG/JASA KETERANGAN
Pengadaan yang jangka pendek dan bukan kebutuhan mendesak
(1), dilakukan secara mutatis mutandis sesuai Pasal 9 sampai dengan Pasal 46 jdih.lkpp.go.id Tabel – Contoh Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur Peraturan Perundang- Undangan Lainnya NO PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BARANG/JASA KETERANGAN
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan