DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yaitu bagian Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia dan Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
3.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) diubah sebagai berikut:
1.Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
2.Model dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan 3 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
2.Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593), dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.
3.Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Œ HENDRAR PRIHADI 5 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN MELALUI PENYEDIA I. PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, persiapan Kontrak, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Penyelenggaraan pengadaan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak untuk kepentingan Kontrak dan disebutkan dalam Data Kontrak. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).
2.tersedia dokumen yang paling sedikit berupa:

a.dokumen rancangan awal (basic design), meliputi: LAMPIRAN III PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA 6
1. 1.data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
2. 2.referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
3. 3.penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis PPK lainnya;
4. 4.identifikasi dan alokasi risiko proyek;
5. 5.identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
6. 6.gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan; dan
b.tersedia dokumen usulan daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran dari pengguna anggaran; dan
1. 3.tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis memiliki tanggung jawab sebagai berikut;
2. 1.penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, masa pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
3. 2.penjaminan kelengkapan dokumen pelaksanaan konstruksi; dan
4. 3.pendampingan kepada PPK dalam pertanggungjawaban pros es audit penjaminan mutu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun dan hasil pekerjaan sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi. Tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi mengikat bagi Badan Usaha dan seluruh personil yang ditugaskan. Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis dalam melaksanakan tanggung jawab di atas memiliki tugas paling sedikit:
5. 1.membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia;
6. 2.membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
7. 3.melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
8. 4.membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara;
9. 5.membantu Pejabat Penandatangan Kontrak ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan; dan
10. 6.tugas dan wewenang lain yang tertuang dalam kontrak. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Konsultan Manajemen Konstruksi juga harus menyampaikan dokumen-dokumen penjaminan mutu yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Dokumen-dokumen penjaminan mutu tersebut dapat dijadikan bahan atau materi pada saat dilakukan audit. 7 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK. Personel Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Konsultan, Wakil Konsultan, dan asisten-asisten serta Personel lain yang diberitahukan kepada Penyedia, oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, sebagai Personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Personel Penyedia adalah Wakil sah Penyedia dan seluruh personel yang dipekerjakan oleh Penyedia di Lokasi, yang dapat meliputi staf, pekerja dan pegawai lain dari Penyedia dan Subpenyedia/Subkontraktor; dan personel lain yang membantu Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan. Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi. Penetapan alokasi waktu pengadaan dilakukan dengan memperhatikan:
11. 1.lingkup pekerjaan dan layanan;
12. 2.persyaratan perizinan;
13. 3.penyelidikan tanah;
14. 4.pengembangan desain;
15. 5.identifikasi risiko; dan/atau
16. 6.penyusunan metode pelaksanaan konstruksi. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:
a.Tim Teknis Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Tim Teknis dapat dibantu oleh tenaga ahli. Tim Teknis dibentuk oleh PA/KPA.
b.Tim Ahli atau Tenaga Ahli Tim Ahli atau Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun.
c.Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung Tim pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD maka:
a.PA/KPA merangkap sebagai PPK; atau
b.PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 8 Pemerintah. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang- perundangan. Dalam hal pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi tetapi belum tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi, Tim Teknis menggantikan tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sampai dengan Konsultan Manajemen Konstruksi mulai bekerja. Pelaksanaan tugas Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Tim Teknis hanya dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya tahap pelaksanaan pemilihan tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Rapat pelimpahan tanggung jawab dari Tim Teknis ke Konsultan Manajemen Konstruksi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tim Teknis ke Konsultan Manajemen Konstruksi, yang paling sedikit memuat dokumen persiapan pengadaan:
a.Dokumen Ketentuan PPK;
b.Hasil reviu pagu pekerjaan Rancang dan Bangun; dan
c.Rancangan kontrak; Tim Teknis tetap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari Dokumen yang dihasilkan sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima. Serah terima dokumen kepada Konsultan Manajemen Konstruksi tidak melepaskan Tim Teknis dari konsekuensi administrasi sepanjang dapat dipastikan bahwa konsekuensi tersebut timbul dari dokumen yang dihasilkan dari Tim Teknis. 1.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil analisa perhitungan pagu anggaran. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perencanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia harus memperhatikan kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun, yang meliputi:
1. 1.pekerjaan kompleks; atau
2. 2.pekerjaan mendesak. Pekerjaan kompleks merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
3. 1.mempunyai risiko tinggi;
4. 2.memerlukan teknologi tinggi;
5. 3.menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
6. 4.memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan. Pekerjaan mendesak merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria: 9
7. 1.secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
8. 2.segera dimanfaatkan; dan
9. 3.pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun berdasarkan kriteria ditetapkan oleh:
10. 1.Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
11. 2.Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 1.2 Persiapan Pengadaan Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut:
a.Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
b.Jika pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
c.Jika kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka proses pemilihan harus dibatalkan. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
a.Penyusunan dan penetapan Dokumen Ketentuan PPK;
b.Reviu Pagu Anggaran dan Penetapan Pagu Pekerjaan Rancang dan Bangun;
c.Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan
d.Penetapan besaran uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. 1.3 Persiapan Pemilihan Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan 10 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada kepala UKPBJ. Persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:
a.Reviu dokumen persiapan pengadaan;
b.Penetapan metode pemilihan Penyedia
c.Penetapan metode Kualifikasi;
d.Penetapan persyaratan Penyedia;
e.Penetapan metode evaluasi penawaran;
f.Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g.Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
h.Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
i.Penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding. 1.4 Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan. 1.5 Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan. 1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Pencatatan Aset Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan. Penyerahan hasil pekerjaan menjadi dasar pencatatan aset. 1.7 Penilaian Kinerja Penyedia Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa. 11 II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan. Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia meliputi:
a.Penyusunan dan penetapan Dokumen Ketentuan PPK;
b.Reviu Pagu Anggaran dan Penetapan Pagu Pekerjaan Rancang dan Bangun;
c.Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan
d.Penetapan besaran uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan, Persiapan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi. Dalam hal Konsultan Manajemen Konstruksi belum tersedia PPK dibantu oleh Tim Teknis. Dokumen hasil persiapan pengadaan yang disusun oleh Tim Teknis, harus mendapatkan persetujuan dari:
a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan teknis dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi jasa konstruksi dan diketahui oleh Sekretaris Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dokumen Ketentuan PPK, Pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, rancangan Kontrak, uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan, yang telah ditetapkan dituangkan menjadi Dokumen Persiapan Pengadaan. Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ. 2.1 Penyusunan dan Penetapan Dokumen Ketentuan PPK PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja dalam bentuk Dokumen Ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimaksud dalam Peraturan ini. Dokumen Ketentuan PPK merupakan dokumen yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, desain, dan/atau kriteria teknis lainnya, yang didalamnya meliputi:
a.latar belakang;
b.maksud dan tujuan;
c.sumber pendanaan;
d.pagu anggaran Rancang dan Bangun;
e.daftar pembayaran;
f.waktu pelaksanaan yang diperlukan;
g.rancangan awal (basic design);
h.keluaran pekerjaan, kriteria pengujian dan penerimaan keluaran; 12
i.jumlah tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan;
j.penerapan inovasi terbarukan (seperti; Building Information Modeling (BIM), bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, atau inovasi lainnya);
k.persyaratan perizinan, lingkungan, dan sertifikasi yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi;
l.daftar harga (schedule of prices) pekerjaan (jika ada);
m.Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan (jika ada); dan
n.Lain-lain, seperti: − Persyaratan Manajemen Mutu dan Persyaratan Sistem Verifikasi Kepatuhan; − Persyaratan Keselamatan Konstruksi; − Persyaratan Pedoman Operasi dan Pemeliharaan; − Daftar Gambar Rancangan minimum yang disyaratkan; − Kualifikasi Ahli dan/atau Komite Konstruksi (jika diperlukan) ; − Lokasi di luar Lokasi Proyek dimana Pekerjaan akan dilaksanakan dan mesin dan/atau material akan ditempatkan (jika ada) dan Tanggal Pemberian Akses; − Titik kontrol survei awal, garis dan ketinggian referensi (jika ada). Dalam menentukan bagian Dokumen Ketentuan PPK huruf a sampai n di atas, dapat mengacu kepada kriteria-kriteria teknis yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Terhadap Dokumen Ketentuan PPK di atas, PPK wajib menetapkan bagian yang bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan bagian yang bersifat tidak mengikat. Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran sebagaimana huruf m dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:
a.untuk pekerjaan yang memiliki ketidakpastian realisasi kuantitas yang tinggi;
b.memiliki desain tipikal dari PPK yang bersumber dari pedoman teknis/manual teknis/ketentuan standar; dan
c.memiliki daftar harga (schedule of prices) pekerjaan. Di luar dari ketentuan a, b dan c di atas, Pejabat Tinggi Madya untuk pekerjaan yang didanai oleh APBN dan Pejabat Tinggi Pratama untuk pekerjaan yang didanai oleh APBD dapat menetapkan bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran dengan pertimbangan kebutuhan pekerjaan belum dapat ditentukan lebih awal. Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan dicantumkan dalam Syarat- Syarat Khusus Kontrak bagian A. Selain Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian 13 untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan maka berlaku pembayaran Lumsum. Daftar harga (schedule of prices) pekerjaan tidak berlaku untuk bagian pekerjaan yang tidak ditetapkan sebagai Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan. Dalam menyusun Dokumen Ketentuan PPK perlu memperhatikan:
a.Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
b.memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
c.produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d.produk ramah lingkungan hidup. 2.2 Reviu Pagu Anggaran dan Penetapan Pagu Pekerjaan Rancang dan Bangun Reviu pagu anggaran Rancang dan Bangun dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis. Reviu pagu anggaran Rancang dan Bangun dilaksanakan sebagai dasar penetapan biaya pekerjaan yang disesuaikan dengan Dokumen Ketentuan PPK terhadap batas pagu anggaran. Batas pagu anggaran berupa hasil analisa perhitungan pagu anggaran. Hasil analisa perhitungan pagu anggaran ini dapat menggunakan hasil dari survei lapangan atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal biaya pekerjaan atas Dokumen Ketentuan PPK terlalu tinggi maka dilakukan penyesuaian atas Dokumen Ketentuan PPK tersebut agar tetap sesuai dalam batas pagu anggaran rancang dan bangun. Dalam hal Dokumen Ketentuan PPK yang ada tidak membutuhkan biaya pekerjaan sebesar pagu anggaran maka diberlakukan batas pagu pekerjaan yang lebih rendah. Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis sebagaimana tersebut di atas, PPK menetapkan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun. 2.3 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak 2.3.1 Tujuan Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Kelompok Kerja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. 2.3.2 Proses PPK menyusun dan menetapkan rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, 14 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan selain dicantumkan dalam Dokumen Ketentuan PPK juga dicantumkan dalam data kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak bagian A. Rancangan Kontrak harus memperoleh penelaahan ahli Kontrak sebelum ditetapkan oleh PPK. Dalam hal tidak terdapat ahli Kontrak, penelaahan tersebut dapat diperoleh dari Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2.3.2.1 Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk Lumsum atau gabungan Lumsum dan harga satuan. Pembayaran berbentuk Lumsum adalah pembayaran yang didasarkan atas tahapan produk/keluaran (output based), tanpa rincian biaya dan kuantitas. Tidak dilakukan pengukuran terhadap realisasi kuantitas pada pembayaran berbentuk Lumsum karena telah menjadi tanggung jawab Penyedia untuk menghasilkan produk/keluaran dari masing-masing lingkup berdasarkan dokumen Ketentuan PPK dan dokumen penawaran, sepanjang tidak terdapat Perubahan berdasarkan ketentuan kontrak. Pembayaran berbentuk harga satuan adalah pembayaran yang didasarkan pengukuran dan penilaian hasil pekerjaan bersama atas realisasi kuantitas pekerjaan. Pembayaran dalam bentuk harga satuan diberlakukan dalam hal terdapat pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran sesuai dengan Dokumen Ketentuan PPK dan diatur mengacu kepada sub bab 2.1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dapat berupa Kontrak Tahun Jamak yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:
1. 1.Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. 2.Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) 15 tahun anggaran. 2.3.2.2 Bentuk Kontrak Bentuk Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun adalah Surat Perjanjian. Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. 2.3.2.3 Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian terdiri dari:
a.Pembukaan
1. 1.Judul Kontrak Menjelaskan jenis barang/jasa dan judul Kontrak yang akan ditandatangani.
2. 2.Nomor Kontrak Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Jika Kontrak merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
3. 3.Kalimat Pembuka Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani Kontrak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
4. 4.Para Pihak dalam Kontrak a) Menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, yaitu sebagai pihak pertama atau pihak kedua. b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:

(1)pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK);
(2)pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
(3)menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan
(4)jika pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu KSO maka harus dijelaskan siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili KSO tersebut.

5.Latar Belakang Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui SPPBJ.

b.Isi, berisi pernyataan bahwa: 16
1. 1.para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan objek yang di Kontrak.
2. 2.para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.
3. 3.Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.
4. 4.jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka ketentuan yang digunakan yaitu yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
5. 5.persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.
6. 6.jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.
7. 7.tanggal mulai efektif berlakunya Kontrak; dan
8. 8.ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.
c.Penutup
1. 1.Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan perundang- undangan; dan
2. 2.Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi meterai. 2.3.2.4 Uang Muka Uang muka merupakan pembayaran yang dilakukan sebelum pembayaran bulanan atau termin pekerjaan. PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia. PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Besaran persentase uang muka diberikan sebagai berikut:
a.paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak; atau
b.paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak. Besaran uang muka ditentukan dalam Data Kontrak. 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak. Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin jika peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat 17 berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
a.Jaminan Penawaran;
b.Jaminan Sanggah Banding;
c.Jaminan Pelaksanaan;
d.Jaminan Uang Muka; dan
e.Jaminan Pemeliharaan. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:
a.tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
1. 1.dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Penyedia wanprestasi;
2. 2.dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
3. 3.dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;
4. 4.Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal);
5. 5.dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
6. 6.dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (Principal) maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee).
b.mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
1. 1.jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak; 18
2. 2.dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan
3. 3.Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan perjanjian pokok.
c.harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatangan Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/ Pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Jaminan diserahkan oleh peserta Tender kepada Pokja Pemilihan atau Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir atau jika akan dikembalikan kepada peserta Tender atau Penyedia. Jaminan yang dicairkan akan disetorkan ke kas negara oleh pejabat yang berwenang. Khusus untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan. Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan. Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan. Penyampaian Jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Penyampaian Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding. Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai Pagu Anggaran Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jaminan Pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses Pengadaan. Besaran Jaminan sebagai berikut:
a.jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
b.jaminan sanggah banding ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
c.jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
d.jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, ditentukan 19 sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
e.jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka; dan
f.jaminan pemeliharaan atau retensi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. 2.3.2.6 Penyesuaian Harga Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga. Pada saat terdapat penetapan kebijakan Pemerintah maka dapat dilakukan penyesuaian harga melalui perubahan kontrak. 2.3.2.7 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Penetapan SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Syarat-syarat Umum Kontrak merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. 2.3.2.8 Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Syarat-syarat Khusus Kontrak merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Pengisian SSKK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI. 20 III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA Persiapan Pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ, dengan melampirkan:
a.Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
b.Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD;
c.ID paket RUP; dan
d.rencana waktu penggunaan barang/jasa. Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:
a.reviu dokumen persiapan pengadaan;
b.penetapan metode pemilihan Penyedia;
c.penetapan metode kualifikasi;
d.penetapan persyaratan Penyedia;
e.penetapan metode evaluasi penawaran;
f.penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g.penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;
h.penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
i.penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding. 3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:
a.Dokumen Ketentuan PPK Memastikan Dokumen Ketentuan PPK telah lengkap dan telah memperhatikan penggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan merespon untuk menyusun penawaran.
b.Rancangan Kontrak Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:
1. 1.Naskah Perjanjian;
2. 2.Syarat-syarat Umum Kontrak;
3. 3.Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4. 4.Ketentuan Uang Muka; 21
5. 5.Ketentuan Jaminan Pengadaan;
c.Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA- PD yang telah ditetapkan) Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA- KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.
d.ID paket RUP Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.
e.Waktu penggunaan barang/jasa Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.
f.Analisis Pasar Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender Internasional.
g.Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. 3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Metode Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dilakukan melalui Tender. Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia tersebut. 3.3 Penetapan Metode Kualifikasi Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan prakualifikasi. Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran. Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Hasil prakualifikasi paling sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi. Jika peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang. 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan nilai Pagu Pekerjaan Konstruksi 22 Terintegrasi Rancang dan Bangun dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha. Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas dan teknis. 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:
a.Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b.Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
c.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1. 1.Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2. 2.Surat Kuasa jika dikuasakan; dan
3. 3.Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (jika dikuasakan); dan
4. 4.Kartu Tanda Penduduk.
5. 5.Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi: a) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini; c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Jika melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
d.Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1. 1.yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. 2.badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. 3.yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
4. 4.keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 23
5. 5.yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6. 6.pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7. 7.Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
8. 8.data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
e.Memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha besar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau
2. 2.Sertifikat badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi kualifikasi besar dan sertifikat badan usaha jasa konsultan konstruksi kualifikasi besar bagi Badan Usaha yang melakukan KSO.
f.Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1. 1.Untuk pekerjaan yang bersifat mendesak tetapi tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; dan
2. 2.Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
g.Dalam hal Peserta berbentuk KSO, harus mempunyai perjanjian KSO.
h.Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan
1. 1.Mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;
2. 2.Badan Usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan (leadfirm) KSO;
3. 3.Dalam hal leadfirm KSO merupakan Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi dengan kualifikasi Usaha Besar, anggota KSO terdiri dari: a) Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi dengan kualifikasi Usaha Besar; b) Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar atau Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah; atau c) Badan Usaha Jasa Perencana/Perancang 24 Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar atau Badan Usaha Jasa Perencana/Perancang Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah.
4. 4.Dalam hal leadfirm KSO merupakan Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar, anggota KSO paling kurang terdiri dari 1 (satu) Badan Usaha Jasa Perencana/Perancang Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar. Dalam hal KSO terdiri dari lebih dari 2 (dua) Badan Usaha maka anggota lainnya dapat terdiri dari Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah dan/atau Badan Usaha Jasa Perencana/Perancang Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah. Evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf d dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari KSO. 3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia, meliputi:
5. 1.Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun dengan perhitungan: KD = 3 x NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir Dalam hal KSO perhitungan KD terhadap perusahaan yang mewakili KSO (leadfirm).
6. 2.Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. 3.Memiliki pengalaman pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk badan usaha jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun memiliki pengalaman pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan ruang lingkup yang sesuai; b) untuk KSO badan usaha jasa pelaksana konstruksi dan badan usaha jasa perencanaan/perancangan konstruksi, memiliki:

(1)Pengalaman pekerjaan Konstruksi; dan
(2)Pengalaman perencanaan/perancangan Konstruksi dengan ruang lingkup yang sesuai; c) Pengalaman pekerjaan adalah pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir. 3.4.3 Penambahan Persyaratan Kualifikasi Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. 25 Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3.5 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Metode Evaluasi Penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi Peserta Pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. 3.5.1 Metode Evaluasi Penawaran Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dapat dilakukan dengan menggunakan:
1. a.Sistem Nilai Metode evaluasi Sistem Nilai dengan Ambang Batas digunakan dalam hal harga penawaran dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga. Dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, metode evaluasi Sistem Nilai dengan Ambang Batas digunakan untuk pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen). Pelaksanaan Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail). Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur /sub-unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif. Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.
2. b.Harga Terendah dengan Ambang Batas Metode evaluasi Harga Terendah dengan Ambang Batas digunakan dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, metode evaluasi harga 26 terendah dengan ambang batas digunakan untuk Pekerjaan Mendesak. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga terendah. Evaluasi administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail). Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Tender. Penawaran dinyatakan lulus teknis jika masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam dokumen Tender. 3.5.2 Unsur-unsur Penilaian Teknis Persyaratan teknis penawaran Penyedia terdiri atas:
3. a.Jangka waktu pelaksanaan;
4. b.Proposal rancangan;
5. c.Uraian pelaksanaan pekerjaan;
6. d.Organisasi pelaksanaan;
7. e.Manajemen pelaksanaan;
8. f.Perkiraan arus kas;
9. g.Daftar personil;
10. h.Daftar peralatan utama;
11. i.Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
12. j.Rencana Kendali Mutu. Proposal rancangan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
13. a.Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) yang tercantum dalam Dokumen Ketentuan PPK;
14. b.seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK; dan
15. c.tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Uraian pelaksanaan perencanaan pekerjaan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling sedikit meliputi:
16. a.tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan; 27
17. b.metode pelaksanaan konstruksi;
18. c.sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
19. d.kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Organisasi pelaksanaan pekerjaan paling sedikit meliputi:
20. a.struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan
21. b.penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran. Manajemen pelaksanaan paling sedikit meliputi:
22. a.uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
23. b.rincian jadwal mencakup:
  1. 1.jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
  2. 2.jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode lintasan kritis;
  3. 3.jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi, dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
  4. 4.jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
  5. 5.jadwal mobilisasi personil. Perkiraan arus kas menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak. Daftar personil harus memenuhi ketentuan:
24. a.data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
25. b.data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman. Daftar peralatan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
26. a.peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
27. b.peralatan utama pada daftar peralatan utama yang ditawarkan untuk pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak berstatus milik sendiri/sewa beli/sewa. Rencana keselamatan konstruksi meliputi:
28. a.identifikasi bahaya; 28
29. b.penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi;
30. c.pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keberlanjutan; dan
31. d.penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program keselamatan konstruksi. Rencana keselamatan konstruksi disusun sesuai dengan metode pelaksanaan konstruksi yang ditawarkan. Rencana kendali mutu paling sedikit terdiri atas:
32. a.rencana pemeriksaan dan pengujian;
33. b.pengendalian subpenyedia/subkontraktor dan pemasok; dan
34. c.pelaporan dan dokumentasi. 3.5.3 Penambahan Persyaratan Teknis Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan teknis Penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.6 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metode 2 (dua) file yang terdiri dari:
35. a.Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (file I) meliputi:
  1. 1.Surat Penawaran administrasi dan teknis;
  2. 2.Dokumen Penawaran Teknis; dan
  3. 3.Jaminan Penawaran
36. b.Bentuk Dokumen Penawaran Harga (file II) meliputi:
  1. 1.Surat penawaran harga
  2. 2.Daftar keluaran dan Harga 3.7 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan
37. a.Tahap Prakualifikasi Tahapan Waktu
38. a.Pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
39. b.Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
40. c.Pemberian penjelasan (jika diperlukan) paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi, dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.
41. d.Penyampaian dokumen kualifikasi sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. Diakhiri pada hari 29 Tahapan Waktu kerja dan jam kerja.
42. e.Evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
43. f.Pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
44. g.Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi setelah pembuktian kualifikasi
45. h.Sanggah kualifikasi • Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
46. b.Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file Tahapan Waktu
47. a.Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
48. b.Pengunduhan dokumen pemilihan Sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
49. c.pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dan dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
50. d.penyampaian Dokumen Penawaran file I dan file II disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
51. e.pembukaan Dokumen Penawaran file I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
52. f.evaluasi penawaran administrasi, presentasi/ klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis disesuaikan dengan kebutuhan
53. g.pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
54. h.pembukaan Dokumen Penawaran file II (Dokumen Penawaran Harga) setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
55. i.evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan
56. j.penetapan dan pengumuman paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi harga 30 Tahapan Waktu pemenang
57. k.masa Sanggah • Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • Jawaban sanggah paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
58. l.masa Sanggah Banding Selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
59. m.Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK disesuaikan dengan kebutuhan
60. c.Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) tahap Tahapan Waktu
61. a.Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kalender setelah semua sanggah dijawab
62. b.pengunduhan dokumen pemilihan sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
63. c.pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
64. d.penyampaian Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (tahap I) disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
65. e.pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis 1 (satu) hari kalender setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (tahap I) berakhir
66. f.evaluasi dokumen penawaran administrasi disesuaikan dengan kebutuhan
67. g.evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis; disesuaikan dengan kebutuhan
68. h.pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (tahap I) 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi penawaran
69. i.penyampaian Dokumen Penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II) disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
70. j.pembukaan Dokumen setelah masa penyampaian Dokumen 31 Tahapan Waktu Penawaran (tahap II) Penawaran tahap II berakhir
71. k.evaluasi Dokumen Penawaran harga disesuaikan dengan kebutuhan
72. l.penetapan dan pengumuman pemenang paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi Dokumen Penawaran harga
73. m.masa Sanggah • Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • Jawaban sanggah paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
74. n.n. masa sanggah banding Selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima Jaminan Sanggah Banding
75. o.Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. disesuaikan dengan kebutuhan 3.8 Penyusunan Dokumen Pemilihan Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Dokumen Pemilihan terdiri atas:
76. a.Dokumen Kualifikasi; dan
77. b.Dokumen Tender. 3.8.1 Dokumen Kualifikasi Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan dan Peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Dokumen kualifikasi paling sedikit memuat:
78. a.Ketentuan Umum;
79. b.Instruksi Kepada Peserta;
80. c.Lembar Data Kualifikasi;
81. d.Pakta Integritas;
82. e.Isian Data Kualifikasi;
83. f.Petunjuk pengisian data kualifikasi;
84. g.Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; dan
85. h.Bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (jika diperlukan). 3.8.2 Dokumen Tender 32 Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Tender yang memuat paling sedikit meliputi:
86. a.Ketentuan Umum;
87. b.Undangan Tender;
88. c.Instruksi Kepada Peserta;
89. d.Lembar Data Pemilihan;
90. e.Bentuk Dokumen Penawaran;
91. f.Dokumen Ketentuan PPK;
92. g.Bentuk Rancangan Kontrak;
93. h.Daftar Keluaran dan Harga; dan
94. i.Bentuk Dokumen Lainnya. 33 IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER Gambar 1 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi 4.1 Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi. 4.1.1 Pelaksanaan Prakualifikasi
95. a.Pengumuman Prakualifikasi Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan alamat Pokja Pemilihan;
  2. 2.uraian singkat pekerjaan;
  3. 3.nilai Pagu Anggaran;
  4. 4.persyaratan kualifikasi;
  5. 5.jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
  6. 6.jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.
96. b.Pendaftaran Dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.
97. c.Pemberian Penjelasan Kualifikasi (jka diperlukan) Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang disediakan dalam SPSE.
98. d.Penyampaian Dokumen Kualifikasi Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE. Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
  1. 1.Pernyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas.
  2. 2.Pernyataan Peserta; 34 Untuk peserta yang berbentuk KSO, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO (leadfirm KSO). Anggota KSO menyampaikan file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada SPSE. Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi. Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
99. e.Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:
  1. 1.evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
  2. 2.evaluasi kualifikasi teknis Pokja Pemilihan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi. Selanjutnya peserta prakualifikasi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pokja Pemilihan. Pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis, dilakukan menggunakan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
100. f.Pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. 35 Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang. Dalam hal diperlukan atau jika tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luar jaringan (luring)/tatap muka. Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan penyedia. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel). Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.
101. g.Penetapan Hasil Kualifikasi Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta Tender.
102. h.Pengumuman Hasil Kualifikasi Hasil kualifikasi diumumkan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:
  1. 1.nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan tender;
  2. 2.nama paket pengadaan; dan
  3. 3.nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus.
103. i.Sanggah Kualifikasi Peserta yang menyampaikan data kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui SPSE jika menemukan:
  1. 1.kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  2. 2.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  3. 3.rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau 36
  4. 4.penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jika sanggah dinyatakan salah/ditolak maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan penyedia. Jika sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang. Sanggah yang disampaikan kepada, PA/KPA/PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
104. j.Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian dokumen kualifikasi ulang oleh peserta, atau prakualifikasi ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, dalam hal: a) evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau b) kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi peserta.
  2. 2.penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh data kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.
  3. 3.prakualifikasi ulang, dalam hal: a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi; b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; c) kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau d) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Dalam hal prakualifikasi ulang maka Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi kembali dengan ketentuan:
  4. 1.Jika hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta maka dilanjutkan dengan proses Tender; atau 37
  5. 2.Jika hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK dan selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi. 4.1.2 Pelaksanaan Kualifikasi melalui SIKaP Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam SIKaP maka atas data kualifikasi yang telah ada dalam SIKaP tidak perlu dilakukan proses pembuktian kualifikasi. Dalam hal terdapat data kualifikasi yang belum tercantum dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi dilakukan sesuai dengan klausul 4.1.1 huruf f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja penyedia diatur dalam Peraturan LKPP Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa. 4.2 Pelaksanaan Pemilihan 4.2.1 Undangan Kepada Peserta yang Lulus Prakualifikasi Pokja Pemilihan mengundang semua peserta yang telah lulus prakualifikasi untuk mengikuti proses pemilihan. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pengunduhan Dokumen Pemilihan. 4.2.2 Pengunduhan Dokumen Pemilihan Semua Peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengikuti Tender dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui SPSE. 4.2.3 Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli/PPK/KPA/PA. Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan. Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan. 38 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah waktu pemberian penjelasan telah berakhir. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Biaya yang timbul atas peninjauan lapangan dibebankan pada masing- masing pihak. Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait dengan perubahan Dokumen Ketentuan PPK atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK. Jika perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling kurang 3 (tiga) kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Jika Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. 4.2.4 Penyampaian Dokumen Penawaran Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender. Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Dalam hal peserta berbentuk KSO, penyampaian penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk sebagai leadfirm KSO. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali:
105. a.terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
106. b.terjadi gangguan teknis SPSE; 39
107. c.perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
108. d.tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran. Khusus untuk huruf d perpanjangan waktu batas akhir penyampaian penawaran hanya 1 (satu) kali perpanjangan. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui SPSE. Jaminan Penawaran disampaikan dengan ketentuan:
109. a.Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi; dan
110. b.Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera/handphone (HP) atau scan tanpa edit; dan
111. c.Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
112. d.Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penawaran dinyatakan gugur jika berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi risiko peserta. 4.2.5 Pembukaan Dokumen Penawaran
113. a.Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
114. b.Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Jika diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
115. c.Jika berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun jika berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau 40 LKPP dapat dibuka maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.
116. d.Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP. 4.2.6 Evaluasi Dokumen Penawaran Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
117. a.Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
118. b.Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
119. c.Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Ketidaksesuaian/Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
120. d.Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);
121. e.Jika dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta maka:
  1. 1.evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
  2. 2.jika tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1., Tender dinyatakan gagal.
122. f.Indikasi persekongkolan antara Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
  1. 1.Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang 41 ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
  2. 2.seluruh penawaran dari Peserta mendekati pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun.
  3. 3.adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
  4. 4.adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
  5. 5.jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:
123. a.Evaluasi Administrasi
  1. 1.Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk.
  2. 2.Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
  3. 3.Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, jika: a) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Tender terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
(1)Jaminan Penawaran Asli; (jika disyaratkan)
(2)Dokumen Penawaran Teknis;
(3)Dokumen Penawaran Harga. b) Jaminan Penawaran Asli (jika disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1)diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
(2)Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(3)nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
(4)besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(5)besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
(6)nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender; 42
(7)paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
(8)Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
(9)Jaminan Penawaran atas nama peserta yang berbentuk KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
(10)Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan jika kurang jelas dan meragukan.

4.Klarifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
5.Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
6.Jika tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi maka Tender dinyatakan gagal.

b.Evaluasi Teknis Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Pemilihan. Dalam hal menggunakan metode evaluasi penawaran dengan sistem nilai, evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen). Penawaran dinyatakan lulus teknis jika masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam dokumen Pemilihan. Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling rendah 70 (tujuh puluh) dan paling tinggi 100 (seratus). 43
c.Evaluasi Harga Dalam hal penawaran tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, keluaran pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
1. 1.Total harga penawaran dibandingkan dengan nilai pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
2. 2.Jika total harga penawaran melebihi nilai pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, dinyatakan gugur; dan
3. 3.Jika semua harga penawaran di atas nilai Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, tender dinyatakan gagal. Dalam hal menggunakan metode evaluasi penawaran dengan sistem nilai, evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Jika harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka jika peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Jika peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam. Jika dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal. Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah. 44 dimana: NPi : Nilai Penawaran Harga PT. i Harga i : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 4.2.7 Penetapan Calon Pemenang
4. 1.Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
5. 2.Jika terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan Pemenang.
6. 3.Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
7. 4.Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Nilai a) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian harga dan teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi. b) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat dibawahnya. Tabel 1 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Nilai No Nama Pesert a Nilai Teknis (60%) Nilai Harga (40%) Nilai Kombina si PeringkatNilai Evalua si Nilai Tekni s Harga Penawar an (Rp Miliar) Nilai Penawar an Harga Nilai Harg a 1 PT. AP 95 57 156,2 96 38,4 95,4 1 2 PT. YP 90 54 154,6 97 38,8 92,8 2 3 PT. AR 85 51 150 100 40,0 91,0 3
8. 5.Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah Ambang Batas Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki: a) nilai teknis diatas ambang batas nilai teknis (passing grade); dan b) harga penawaran paling rendah. Tabel 2 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah Ambang Batas 45 No Nama Peserta Nilai Teknis Harga (Rp) Peringkat 1 PT. FA 78 415.000.000.000 2 2 PT. SH 78 402.000.500.000 1 3 PT. PA 80 428.000.500.000 3 Catatan: Nilai Ambang Batas 75 4.2.8 Penetapan Pemenang
a.Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan jika ada.
b.Sebelum penetapan Pemenang, jika terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
c.Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon Pemenang.
d.Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
e.Untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
f.PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
g.PA menyampaikan surat penetapan Pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
h.Jika PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan Tender gagal.
i.Dalam hal PA menerima/menolak hasil pemilihan, selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penetapan/penolakan tersebut.
j.PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 46 4.2.9 Pengumuman Pemenang Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui SPSE. Isu pengumuman Pemenang pemilihan paling sedikit memuat:
1. 1.Nama pemenang;
2. 2.NPWP;
3. 3.Alamat;
4. 4.Harga Penawaran;
5. 5.Harga Negosiasi; dan
6. 6.Hasil Evaluasi Penawaran. 4.2.10 Sanggah Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:
a.Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE jika menemukan:
1. 1.kesalahan dalam melakukan evaluasi;
2. 2.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
3. 3.persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
4. 4.penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
b.Sanggah disampaikan selama waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
c.Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 5 (hari) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
d.Jika sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
e.Jika sanggah dinyatakan salah/ditolak, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding. 4.2.11 Sanggah Banding Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
b.Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan terintegrasi 47 rancang dan bangun, dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
c.Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
d.KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.1
e.Jika Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
f.Jika Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak maka: 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
g.Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
h.Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. 4.2.12 Tender Gagal
a.Penyebab Tender dinyatakan gagal
1. 1.Tender dinyatakan gagal dalam hal: a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c) seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun di atas pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun; d) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; e) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; f) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; g) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah 48 sehat; h) tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; i) Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; j) PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan; dan/atau k) PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. 2.Tender gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada angka
3. 1.huruf d) dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.
4. 3.Tender gagal dalam hal seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf g) berdasarkan hasil evaluasi penawaran.
5. 4.Tender gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a) sampai dengan huruf h) ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
6. 5.Tender gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf i) sampai dengan huruf k) ditetapkan oleh PA/KPA.
7. 6.Dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender dinyatakan gagal.
b.Tindak Lanjut Tender Gagal
1. 1.Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang, atau Tender ulang.
2. 2.Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab Tender gagal sebelum dilakukan Tender ulang.
3. 3.Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang jika terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada butir a angka
4. 1.huruf a), huruf j), dan huruf k).
5. 4.Pokja Pemilihan melakukan Tender ulang dalam hal Tender gagal disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada butir a angka 1. huruf b) sampai dengan huruf k).
6. 5.Dalam hal Tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
7. 6.Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.
c.Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 49
1. 1.kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
2. 2.tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender. 4.2.13 Laporan Hasil Pemilihan Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE. 50 V. PELAKSANAAN KONTRAK Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:
a.Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
b.Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
c.Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak;
d.Pelaksanaan Penandatangan Kontrak;
e.Penyerahan Lokasi dan Personil, Data Lokasi dan Titik Referensi serta Pemasangan Tanda Batas;
f.Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
g.Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
h.Pemberian Uang Muka;
i.Mobilisasi;
j.Pelaksanaan Desain;
k.Pelaksanaan Konstruksi;
l.Perubahan Kontrak;
m.Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
n.Pengendalian Kontrak; dan
o.Pengakhiran Pekerjaan dan Pengakhiran Kontrak. 5.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia dari UKPBJ, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
a.bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
b.bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Jika PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. PA/KPA memutuskan:
a.Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang; atau
b.Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final. 51 Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia. 5.2 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam hal Tender dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.3 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis dalam hal Konsultan Manajemen Konstruksi belum tersedia. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas:
a.finalisasi rancangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. Hal-hal yang perlu dilengkapi dalam rancangan kontrak berdasarkan dokumen penawaran Penyedia dan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender dan proses Tender, antara lain:
a.hal-hal yang harus diisi dalam surat perjanjian;
b.hal-hal yang harus disepakati dalam SSKK Bagian A antara lain:
1. 1.Penetapan bagian pekerjan sebagai dasar serah terima bagian pekerjaan (parsial),
2. 2.pemberlakuan atau tidak biaya dan keuntungan dan persentase keuntungan terhadap biaya,
3. 3.nama dan alamat para pihak,
4. 4.masa pelaksanaan,
5. 5.korespondensi, penetapan wakil sah para pihak,
6. 6.periode pemberitahuan kekeliruan, kesalahan dan cacat pada Dokumen Ketentuan PPK,
7. 7.pemberian akses kepada seluruh atau sebagian Lokasi,
8. 8.Instalasi Mesin dan/atau Material untuk Pekerjaan,
9. 9.Subpenyedia/subkontraktor, 52
10. 10.Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan Pengukuran dan Penilaian untuk Besaran Pembayaran; dan
c.hal-hal yang harus disepakati dalam SSKK Bagian B.
b.perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
c.rencana penandatanganan Kontrak;
d.dokumen Kontrak dan kelengkapan, dan penetapan urutan hierarki dokumen kontrak. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dokumen. Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis (jika belum tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan;
e.jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
f.jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
g.jaminan pemeliharaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan) atau uang retensi;
h.asuransi;
i.rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
j.dokumen penerapan SMKK; dan/atau
k.hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara. Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak maka SPPBJ dibatalkan dan Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada). Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:
a.Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
b.Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran. 53 5.4 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dilakukan setelah memperoleh penelaahan ahli Kontrak Kerja Konstruksi. Ketika tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi, penelaahan ahli kontrak tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Nilai Jaminan Pelaksanaan ditentukan sebagai berikut:
a.untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
b.untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran. Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif. Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi. Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
a.setelah daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran disahkan; dan
b.paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. 54
c.ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari:
a.sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
1. 1.Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
2. 2.Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
b.Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai jika diperlukan. Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak. 5.5 Penyerahan Lokasi dan Personil, Data Lokasi dan Titik Referensi serta Pemasangan Tanda Batas 5.5.1 Penyerahan Lokasi Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan hak kepada Penyedia untuk mengakses dan memiliki (Hak akses dan kepemilikan) semua bagian Lokasi selama waktu yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Data Kontrak agar Penyedia dapat memulai pekerjaan tanpa gangguan sesuai dengan Program yang disampaikan dalam Program Kerja. Hak akses dan kepemilikan bersifat sementara dan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Penyedia. Lokasi adalah tempat di mana Pekerjaan akan dilaksanakan dan mesin dan/atau material akan ditempatkan dan lokasi lain (jika ada) yang dinyatakan ditetapkan dalam ketentuan Kontrak sebagai bagian dari Lokasi. Lokasi lain dapat ditentukan dari;
a.Lokasi yang diusulkan Penyedia dimana pekerjaan akan dilaksanakan dan/atau lokasi tujuan mesin dan/atau material yang akan ditempatkan; atau
b.Lokasi yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh PPK dalam Dokumen Ketentuan PPK. Penetapan Lokasi yang diusulkan Penyedia atau Penyerahan hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Lokasi. 55 Semua fosil, uang logam, barang berharga atau antik, dan struktur dan peninggalan lain atau benda-benda geologis atau arkeologis yang ditemukan di Lokasi harus ditempatkan dibawah pengawasan dan penguasaan Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah Personel Penyedia atau orang lain memindahkan atau merusak temuan tersebut. Penyedia harus sesegera mungkin setelah penemuan hal-hal tersebut, menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dalam waktu yang cukup untuk memberikan waktu bagi Konsultan Manajemen Konstruksi untuk segera menginspeksi dan/atau menginvestigasi temuan tersebut sebelum temuan tersebut terusik. Penyedia harus membatasi kegiatannya terbatas di Lokasi, dan terhadap wilayah tambahan yang mungkin didapatkan Penyedia dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai wilayah kerja. Penyedia harus mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk menjaga Peralatan dan Personel Penyedia tetap di dalam Lokasi dan wilayah tambahan ini, dan untuk menjauhkan mereka dari lahan yang bersebelahan dengan Lokasi. Setelah dilakukan penyerahan hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab atas keamanan Lokasi, menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang agar tidak memasuki Lokasi, dan orang-orang yang berwenang dibatasi pada Personel Penyedia dan Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dan Personel- Personel lain yang diberitahukan sebagai personel yang diizinkan (termasuk personel Penyedia lain di Lokasi), dengan Pemberitahuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau Konsultan Manajemen Konstruksi kepada Penyedia. Penyedia wajib membersihkan Lokasi (setiap waktu) dari semua hambatan yang tidak perlu, dan harus menyimpan atau memindahkan dari Lokasi setiap Peralatan dan/atau kelebihan material. Penyedia harus membersihkan dan memindahkan dari Lokasi setiap puing-puing, sampah, limbah berbahaya dan Pekerjaan Sementara yang tidak lagi dibutuhkan. Setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, Penyedia harus membersihkan dan memindahkan, dari bagian Lokasi dan Pekerjaan yang dirujuk oleh Berita Acara Serah Terima Pertama, semua Peralatan Penyedia, kelebihan material, puing-puing, sampah, limbah berbahaya dan Pekerjaan Sementara. Penyedia harus meninggalkan Lokasi dan Pekerjaan dalam kondisi bersih dan aman kecuali peralatan dan/atau material dalam rangka pelaksanaan masa pemeliharaan. Penyerahan Kembali hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan setelah semua kewajiban Penyedia sesuai kontrak dipenuhi dan Berita Acara Serah Terima Akhir. Penyerahan kembali hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Lokasi Kembali. 56 5.5.2 Penyerahan Personel Personel Penyedia (termasuk Personel Inti, jika ada) harus memiliki kualifikasi yang memadai, kecakapan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pembuktian terhadap kualifikasi yang memadai, kecakapan, pengalaman dan kompetensi dilakukan melalui pemeriksaan bukti sertifikasi kompetensi untuk personel Penyedia. Dalam pembuktian, menghadirkan paling sedikit:
a.Kepala tenaga ahli perancang;
b.Manajer Proyek;
c.Personel yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan utama;
d.Personel yang bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu dan jadwal pelaksanaan. Pembuktian terhadap personil selain di atas, dapat dilakukan secara daring atau cara lain yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan Penyedia. Jika Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel dengan pengganti yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Mekanisme penggantian personel dilakukan melalui Konsultan Manajemen dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. 5.5.3 Penyerahan Data Lokasi, Titik Referensi dan Pemasangan Tanda Batas Pejabat Penandatangan Kontrak harus menyediakan semua data yang relevan tentang kondisi di bawah permukaan tanah dan hidrologi lokasi, termasuk aspek-aspek lingkungan dan menyerahkan kepada penyedia sebelum pelaksanaan pekerjaan. Titik kontrol survei awal, garis dan ketinggian referensi disebutkan dalam Dokumen Ketentuan PPK atau disampaikan kepada Penyedia melalui Pemberitahuan dari Konsultan. Penyedia bertanggung jawab menerjemahkan seluruh data yang dirujuk dan dianggap telah memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan risiko, upaya pencegahan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap Pekerjaan. Penyedia dianggap telah menginspeksi dan memeriksa Lokasi, sekitarnya, dan data-data di atas serta informasi lainnya yang ada, dan telah dinyatakan cukup merasa puas sebelum menyampaikan Penawaran sehubungan dengan semua hal-hal yang relevan untuk pelaksanaan Pekerjaan, termasuk diantaranya:
a.wujud dan sifat Lokasi, termasuk kondisi dibawah permukaan tanah;
b.kondisi hidrologi dan klimatologi, serta dampak dari kondisi iklim di Lokasi;
c.ukuran dan sifat pekerjaan dan Barang yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan; 57
d.Undang-undang, prosedur dan praktik-praktik ketenagakerjaan dari Negara tersebut; dan
e.Persyaratan Penyedia untuk akses, akomodasi, fasilitas, personel, listrik, transportasi, air dan layanan utilitas lainnya. Berdasarkan data lokasi dan titik referensi, Penyedia harus memasang tanda-tanda batas Pekerjaan dan melakukan verifikasi akurasi data data lokasi dan titik referensi. Jika hasil verifikasi ditemukan adanya suatu kesalahan atau ketidaksesuaian baik seluruhnya maupun Sebagian maka Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi disertai dengan hasil verifikasi, gambaran, penjelasan dan/atau perhitungan kesalahan atau ketidaksesuaian tersebut, melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai instruksi perbaikan dari Konsultan Manajemen Konstruksi (jika ada). Penyedia dianggap telah mendasarkan Harga Kontrak yang Disepakati pada data, penafsiran, informasi yang diperlukan, inspeksi, pemeriksaan dan kepuasan terhadap semua hal-hal yang relevan yang dirujuk pada Data Lokasi dan Titik Referensi dimaksud. Data lokasi dan titik referensi yang disampaikan oleh PPK/Konsultan Manajemen Konstruksi digunakan untuk menyusun program kerja yang akan dibahas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 5.6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) SPMK adalah surat perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tandatangan Kontrak atau waktu lain yang disepakati saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak. Tanggal Mulai Kerja yang dinyatakan SPMK paling cepat 14 hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Tanggal mulai kerja dimulai paling lambat 42 (empat puluh dua) hari kalender setelah penyedia menerima SPPBJ. 5.7 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Sebelum melaksanakan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:
a.formal;
b.agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan 58
c.para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan kontrak; Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun meliputi:
a.Program kerja, paling sedikit mencakup:
1. 1.Tanggal Mulai dan Masa Pelaksanaan dari setiap Pekerjaan dan dari Bagian Pekerjaan (jika ada);
2. 2.Tanggal dari hak akses ke dan kepemilikan dari (setiap bagian) Lokasi yang akan diberikan kepada Penyedia sesuai dengan penanggalan (atau tanggal-tanggal) yang dinyatakan di dalam Data Kontrak;
3. 3.urutan dari pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia, termasuk waktu yang diperkirakan untuk setiap tahapan desain, persiapan dan penyampaian dari Dokumen Penyedia, pengadaan, pabrikasi/manufaktur, inspeksi, pengiriman ke Lokasi (lapangan dan lokasi lain yang ditentukan sebagai lokasi kerja), konstruksi, erection, instalasi, pekerjaan yang akan dilakukan oleh Subpenyedia/Subkontraktor, pengujian, commissioning dan uji coba pengoperasian;
4. 4.masa Peninjauan Dokumen Penyedia, dan masa untuk Peninjauan pengajuan lainnya yang dinyatakan di dalam Dokumen Ketentuan PPK atau dipersyaratkan di dalam Syarat-Syarat Kontrak Penyedia;
5. 5.rangkaian dan pemilihan waktu dari inspeksi dan pengujian yang disebutkan, atau dipersyaratkan oleh Kontrak Penyedia;
6. 6.penyesuaian program kerja akibat adanya perbaikan terhadap:
i.penolakan hasil pekerjaan dan cacat mutu ii. instruksi dari Konsultan
1. 7.membuat penjabaran segala aktivitas (hingga ke level perincian yang ditentukan di dalam Dokumen Ketentuan PPK) berdasarkan prinsip-prinsip critical path method, yang dihubungkan secara rasional dan menunjukkan waktu mulai dan akhir dari setiap aktivitas, float (jika ada);
2. 8.penanggalan dari semua penanggalan istirahat dan musim liburan yang diakui secara lokal;
3. 9.seluruh tanggal utama pengiriman dari Instalasi Mesin dan/atau Material;
4. 10.untuk program kerja yang diperbaiki harus telah mencakup aktual kemajuan pekerjaan saat ini, keterlambatan yang terjadi dan dampak keterlambatan tersebut terhadap aktivitas lainnya.
b.Kewajiban Keselamatan Konstruksi Dalam memenuhi kewajiban keselamatan konstruksi, Penyedia menyiapkan Manual terkait Rencana Keselamatan Konstruksi yang wajib mencantumkan semua persyaratan Keselamatan Konstruksi yang meliputi:
1. 1.ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK; 59
2. 2.memenuhi seluruh kewajiban Keselamatan Konstruksi Penyedia sesuai Kontrak; dan
3. 3.yang dibutuhkan untuk menyediakan dan menjaga lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh Personel yang berhak untuk berada di Lokasi dan tempat lain (jika ada) dimana Pekerjaan sedang dilaksanakan.
c.Manajemen Mutu dan Sistem Verifikasi Kepatuhan Sistem Manajemen Mutu harus sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam Dokumen Ketentuan PPK (jika ada) dan melampirkan prosedur:
1. 1.untuk memastikan bahwa seluruh Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain, Dokumen Penyedia, Catatan pekerjaan terpasang (as-built), Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan, catatan-catatan pendukung dapat ditelusuri, dengan penuh kepastian terhadap Pekerjaan, Barang, pelaksanaan, kecakapan kerja atau pengujian yang terkait;
2. 2.untuk memastikan koordinasi dan manajemen yang memadai bagi sarana interaksi antara tahapan pelaksanaan Pekerjaan dan antara subpenyedia/subkontraktor; dan
3. 3.untuk penyerahan Dokumen Penyedia kepada Konsultan Manajemen Konstruksi untuk ditinjau.
d.Hal-hal lain yang dianggap perlu. 5.8 Pemberian Uang Muka Dalam hal diberikan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Konsultan Manajemen Konstruksi disertai rencana pengembaliannya. Dalam hal pembayaran menggunakan termin maka pembayaran uang muka dapat diberikan secara bertahap dengan ketentuan:
a.Pencapaian kemajuan pekerjaan maksimum masih di bawah besaran uang muka sebagaimana tercantum dalam Data Kontrak; dan
b.Total uang muka yang dibayarkan maksimal senilai sama dengan besaran uang muka sebagaimana tercantum dalam Data Kontrak Pembayaran uang muka secara bertahap di atas tidak diberlakukan untuk pembayaran secara bulanan. Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 60 5.9 Mobilisasi Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
1. 1.mendatangkan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
2. 2.menyiapkan peralatan pendukung;
3. 3.mendatangkan personil;
4. 4.mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
5. 5.mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan Program Kerja yang sudah disepakati antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia. 5.10 Pelaksanaan Desain Penyedia harus melaksanakan dan bertanggung jawab, untuk desain Pekerjaan, kecuali dinyatakan lain di dalam Dokumen Ketentuan PPK, Penyedia harus menyampaikan kepada Konsultan untuk mendapatkan izin mengenai, nama, alamat, dan rincian-rincian lain dan pengalaman yang sesuai dari setiap perancang desain yang diajukan. Penyedia menjamin bahwa Penyedia dan Perancang desain memiliki pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk desain. Penyedia bertanggung jawab bahwa Perancang desain harus senantiasa bersedia untuk menghadiri diskusi dengan Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak pada waktu yang ditentukan (di dalam atau di luar lokasi), hingga penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir. 5.10.1 Penyampaian ketidakakuratan Dokumen Ketentuan PPK Jika Penyedia menemukan ketidakakuratan, ketidaktepatan ketidaklengkapan atau cacat lainnya di dalam Dokumen Ketentuan PPK, maka berlaku ketentuan Ketidakakuratan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Segera setelah menerima SPMK, Penyedia harus meneliti kembali dengan seksama Dokumen Ketentuan PPK (termasuk kriteria desain dan perhitungan (jika ada)) dalam pelaksanaan kontrak dan/atau menyampaikan kembali ketidakakuratan dalam Dokumen Ketentuan PPK yang pernah disampaikan berupa tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK dalam Proposal Rancangan saat proses tender. Jika Penyedia menemukan ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan atau cacat lainnya, Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dalam jangka waktu yang ditentukan pada Data Kontrak (jika tidak ditentukan, dalam 42 hari kalender) dihitung dari Tanggal Mulai Kerja. Jika setelah jangka waktu yang ditentukan di atas, Penyedia menemukan ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan 61 atau cacat lainnya pada Dokumen Ketentuan PPK, Penyedia tetap harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi menjelaskan ketidakakuratan, ketidaklengkapan atau kecacatan tersebut. Penyampaian Ketidakakuratan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan tindakan perbaikan Ketidakakuratan dalam Dokumen Ketentuan PPK (jika ada) menjadi perubahan Dokumen Ketentuan PPK dan menjadi bagian dari perubahan kontrak/adendum kontrak. 5.10.2 Desain Penyedia harus melaksanakan dan bertanggung jawab untuk desain Pekerjaan. Penyusunan desain harus dengan ketentuan:
a.dibuat oleh perancang yang merupakan tenaga ahli Teknik atau profesional lainnya, yang memiliki kualifikasi, pengalaman dan berkompeten di dalam disiplin ilmu dari desain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK;
b.memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan/atau Adendum Dokumen Ketentuan PPK dan persyaratan teknis lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar teknis;
c.merupakan pendetailan dari proposal rancangan yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran Teknis;
d.menerapkan inovasi terbarukan (seperti; Building Information Modeling (BIM), bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, atau inovasi lainnya); dan
e.senilai harga Kontrak. Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Dokumen Ketentuan PPK dipersyaratkan adanya tahapan penyusunan perancangan maka desain sampai tahap rancangan detail disusun sesuai tahapan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan/atau Dokumen Ketentuan PPK. Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan pembahasan usulan rancangan detail sebagai dasar untuk pemberitahuan kepada Penyedia bahwa:
a.tidak ada keberatan atas dokumen rancangan detail yang diajukan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat diajukan untuk dimulai; atau
b.dokumen rancangan detail yang diajukan gagal memenuhi Dokumen Ketentuan PPK sehingga Penyedia perlu melakukan perbaikan terhadap rancangan detail terlebih dahulu. Penyedia menyusun kertas kerja uraian atas penawaran harga yang tidak mengikat berdasarkan dokumen rancangan detail yang telah diselesaikan untuk menjelaskan keakuratan penawaran Lumsum dari Harga Kontrak yang disepakati dan menyampaikan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi. 62 Hasil penyusunan dokumen rancangan detail dapat mengakibatkan perubahan dan pendetailan jadwal pembayaran dan program kerja. Penyedia bertanggung jawab dan menjamin bahwa perancang desain wajib untuk:
a.memastikan hasil perancangannya dapat terbangun sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya;
b.melakukan penyesuaian dan/atau perubahan hasil perancangan desain yang diakibatkan, antara lain kondisi lapangan, kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan variasi;
c.menghadiri diskusi pembahasan dan persetujuan hasil perancangan desain dengan Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak, sampai penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir. Perintah perubahan terkait dengan penerapan desain yang di luar kewenangan dan tanggung jawab PPK, diberikan melalui persetujuan izin prinsip dari Pejabat Tinggi Madya untuk pekerjaan yang didanai oleh APBN dan Pejabat Tinggi Pratama untuk pekerjaan yang didanai oleh APBD berdasarkan rekomendasi teknis dari Konsultan Manajemen Konstruksi. 5.11 Pelaksanaan Konstruksi Penyedia harus menyelesaikan seluruh Pekerjaan, dan setiap Bagian Pekerjaan (jika ada), dalam kurun Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan (sesuai keadaan), termasuk penyelesaian dari seluruh pekerjaan yang dinyatakan dalam Kontrak yang dipersyaratkan untuk Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan yang menjadi pertimbangan untuk diselesaikan demi tujuan serah terima. Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan sesuai desain dan program kerja dengan menerapkan kewajiban keselamatan konstruksi serta manajemen mutu dan sistem verifikasi kepatuhan yang telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa desain, program kerja, pelaksanaan Pekerjaan dan hasil Pekerjaan harus sesuai dengan:
a.Peraturan perundang-undangan;
b.Dokumen Kontrak, sesuai yang telah diganti atau diubah oleh Variasi yang ditindaklanjuti dengan adendum Kontrak; Penyedia juga harus menyampaikan perbaikan Program Kerja yang secara akurat menggambarkan kemajuan aktual dari Pekerjaan, kapanpun program tersebut gagal untuk menunjukkan kemajuan aktual ataupun jika program tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Penyedia. Penyedia harus menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengawas internal Penyedia untuk merencanakan, menyusun, mengarahkan, mengatur, memeriksa, menguji serta mengamati pelaksanaan Pekerjaan. Pengawasan internal harus dilakukan oleh sejumlah orang dengan jumlah cukup. 63 5.12 Perubahan Kontrak Perubahan kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak. Perubahan Kontrak diakibatkan:
a.Perubahan terhadap Dokumen Ketentuan PPK yang diinstruksikan oleh PPK secara tertulis, atau yang diusulkan oleh Penyedia dan disetujui sebagai Variasi, antara lain diakibatkan oleh:
1. 1.ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan Dokumen Ketentuan PPK;
2. 2.instruksi perubahan dan/atau penyempurnaan fungsi bangunan, pemenuhan keselamatan dan keandalan bangunan;
3. 3.kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; dan/atau
4. 4.kondisi lainnya yang mengubah Dokumen Ketentuan PPK.
b.Disebabkan masalah administrasi seperti perubahan administrasi para pihak dalam kontrak; Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan evaluasi terhadap usulan dari Penyedia untuk menentukan adanya Variasi dan/atau perubahan administrasi yang akan menjadi dasar Perubahan Kontrak. Selain disebabkan masalah administrasi, Perubahan Kontrak dipertanggungjawabkan secara profesional sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dalam hal perubahan kontrak, Konsultan Manajemen Konstruksi dapat memperoleh rekomendasi ahli dan/atau komite konstruksi dalam rangka pemenuhan keselamatan konstruksi dan keandalan bangunan. Kualifikasi Ahli dan/atau Komite Konstruksi dicantumkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Perubahan Kontrak dapat mengakibatkan perubahan nilai Kontrak, jadwal pelaksanaan, dan penyesuaian nilai Jaminan. Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b.tersedia anggaran. Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 5.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
a.Pembayaran dengan cara Lumsum sesuai bobot tahapan pekerjaan dalam Daftar Pembayaran; dan/atau
b.Pembayaran pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang dibayarkan berdasarkan hasil capaian kemajuan pekerjaan (jika ada). Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 64
a.Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
b.Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.
c.Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka (jika ada), uang retensi (jika diberlakukan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda jika ada.
d.Untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh subpenyedia/subkontraktor, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.
e.Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: 1) pembayaran bahan/material, instalasi mesin dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi dan/atau tempat penyimpanan lain yang disepakati berdasarkan berita acara penetapan lokasi, namun belum terpasang; atau 2) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;
f.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan atau jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima akhir/ FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut. 5.14 Pengendalian Kontrak Para pihak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan dalam Kontrak. Pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:
a.Pejabat Penandatangan Kontrak;
b.Pihak ketiga yang ditetapkan; 65
c.Penyedia; dan/atau
d.pengguna akhir. Dalam rangka pengendalian Kontrak para pihak dapat menetapkan wakil sah para pihak dalam Kontrak. Dalam hal kemajuan pelaksanaan pekerjaan terlambat untuk diselesaikan dalam Masa Pelaksanaan dan/atau kemajuan telah (atau akan) tertinggal di belakang rencana kerja sesuai pengaturan Program Kerja maka Konsultan Manajemen Konstruksi memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan perbaikan Program Kerja yang menjelaskan perbaikan metode yang diajukan oleh Penyedia untuk dilaksanakan dalam rangka mempercepat kemajuan dan untuk menyelesaikan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (jika ada) dalam kurun Masa Pelaksanaan. Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penyedia melakukan Rapat Pembahasan Perbaikan Program Kerja untuk membahas penyebab keterlambatan dan perbaikan Program Kerja. Dalam hal penyebab keterlambatan diakibatkan oleh kesalahan Penyedia, dan Penyedia tidak dapat menyampaikan bukti-bukti kerja yang menjamin perbaikan keterlambatan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak maka Konsultan Manajemen Konstruksi mengeluarkan Pemberitahuan untuk memperbaiki. Dalam hal Pemberitahuan untuk memperbaiki tidak ditindaklanjuti (atau kegagalan tidak berhasil diperbaiki) setelah 3 (tiga) kali diberikan dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan rekomendasi Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan Pemutusan kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia. 5.15 Pengakhiran Pekerjaan dan Pengakhiran Kontrak Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi:
a.penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
b.pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c.ruang lingkup kontrak sudah terwujud. Pengakhiran pekerjaan sebagaimana di atas dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak. Khusus untuk pengakhiran Kontrak yang diakibatkan keadaan kahar, pengakhiran Kontrak juga mengikuti ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak terkait Keadaan Kahar. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kontrak berakhir jika telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak 66 dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 67 VI. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PENCATATAN ASET Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. 6.1 Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand- Over) Pekerjaan dapat diserahterimakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan syarat sebagai berikut:
a.Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
b.Konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan dari catatan as-built;
c.Konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan terhadap Pedoman Operasi dan Pemeliharaan untuk Pekerjaan yang diserahkan;
d.Penyedia telah melaksanakan pelatihan (jika ada); dan
e.Berita Acara Serah Terima Pertama atas Pekerjaan telah diterbitkan atau dianggap telah diterbitkan. Penyedia dapat meminta Berita Acara Serah Terima Pertama dengan memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pekerjaan selesai dan siap untuk diserahterimakan. Jika syarat serah terima pekerjaan belum terpenuhi maka Konsultan Manajemen Konstruksi menolak permohonan dengan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia. Penyedia dapat mengaplikasikan hal yang sama untuk Berita Acara Serah Terima Pertama untuk tiap Bagian Pekerjaan yang dinyatakan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 6.2 Masa Pemeliharaan
a.Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b.Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
c.Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar (retensi) atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
d.masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.
e.masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 68
f.Jika Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
g.Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
h.Jika dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.
i.PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan.
j.Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. 6.3 Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (Final Hand-Over) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan permintaan penyerahan akhir pekerjaan memerintahkan Konsultan Manajemen Konstruksi untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian jika diperlukan) terhadap hasil pekerjaan. Jika dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar (retensi) atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. Jika Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA
a.Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
b.Mekanisme serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 69 6.5 Pencatatan Aset Penyerahan hasil pekerjaan, menjadi dasar pencatatan aset. Penyedia dan Konsultan Manajemen Konstruksi wajib menyiapkan dokumen untuk memenuhi kebutuhan pencatatan aset paling sedikit:
a.As-Built Document;
b.berita acara yang diterbitkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c.berita acara serah terima;
d.daftar lingkup pekerjaan terpasang berdasarkan pemutakhiran kertas kerja uraian atas penawaran harga;
e.Berita Acara/laporan/sertifikat hasil pengujian;
f.pedoman pengoperasian dan pemeliharaan termasuk sertifikat garansi untuk peralatan mesin/sistem dan jaringan; dan
g.Dokumen Penyedia lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mekanisme pencatatan aset dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. VII. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
a.Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
b.Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
c.Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd HENDRAR PRIHADI 70 A. Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Melalui Penyedia terdiri atas:
1. 1.Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun – Dokumen Kualifikasi;
2. 2.Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun – Dokumen Tender, Prakualifikasi, Dua File, Kontrak Harga Terendah Ambang Batas;
3. 3.Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun – Dokumen Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai;
4. 4.Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun – Rancangan Kontrak Menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi; dan
5. 5.Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun – Rancangan Kontrak Menggunakan Tim Teknis. B. Model Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah sebagai berikut: KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd HENDRAR PRIHADI LAMPIRAN VI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA i Model Dokumen Pemilihan (DOKUMEN KUALIFIKASI) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) ii DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : __________ Tanggal : __________ untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun _______ Kelompok Kerja Pemilihan: __________ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: _______ Tahun Anggaran ________ iii DAFTAR ISI BAB I. UMUM BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM
6. 1.Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan
7. 2.Sumber Dana
8. 3.Peserta Kualifikasi
9. 4.Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan
10. 5.Larangan Pertentangan Kepentingan
11. 6.Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta
12. 7.Berlakunya Kualifikasi
13. 8.Biaya Kualifikasi B. DOKUMEN KUALIFIKASI
14. 9.Isi Dokumen Kualifikasi
15. 10.Bahasa Dokumen Kualifikasi
16. 11.Pemberian Penjelasan
17. 12.Perubahan Dokumen Kualifikasi C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI
18. 13.Data Kualifikasi
19. 14.Pakta Integritas D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI
20. 15.Penyampaian Data Kualifikasi
21. 16.Batas Akhir Waktu Pemasukan Data Kualifikasi E. EVALUASI KUALIFIKASI
22. 17.Kerahasiaan Proses
23. 18.Evaluasi Kualifikasi
24. 19.Pembuktian Kualifikasi F. HASIL KUALIFIKASI
25. 20.Penetapan Hasil Kualifikasi
26. 21.Pengumuman Hasil Kualifikasi
27. 22.Sanggah Kualifikasi dari Peserta
28. 23.Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal
29. 24.Undangan Tender
30. 25.Pengunduhan (Download) Dokumen Tender Bagi Peserta yang Lulus Kualifikasi

BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ……………[diisi nama paket]

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan ……[diisi nama paket] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA. 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBATALAN 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi. 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya. 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi jika PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan ……………[diisi nama paket].

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA. 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan. 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya. 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan] PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan] H. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [jika diberikan preferensi harga] FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nama Penyedia : Nama Pekerjaan : No Uraian Kuant itas Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) TKDN (%)* Harga setelah preferensi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pekerjaan I a Komponen Barang a b Komponen Barang b c Komponen Barang c Sub Total Pekerjaan 1 2 Pekerjaan I a Komponen Barang a b Komponen Barang b c Komponen Barang c Sub Total Pekerjaan 1 Total Nilai Penawaran *) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. I. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR2 N O NAMA BARANG/URAIA N SPESIFIK ASI SATUA N JUMLA H HARG A NEGARA ASAL TOTAL HARGA 2 Diisi dan dilampirkan dalam penawaran jika ada barang yang diimpor BAB VI. DOKUMEN KETENTUAN PPK A. LATAR BELAKANG ....... [berisi informasi umum latar belakang pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] B. MAKSUD DAN TUJUAN

1........ [Maksud pekerjaan]
2........ [Tujuan pekerjaan] C. SUMBER PENDANAAN ....... [berisi informasi sumber pendanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] D. PAGU ANGGARAN RANCANG DAN BANGUN ....... [berisi informasi pagu anggaran konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] E. DAFTAR PEMBAYARAN …..[ diisi dengan memilih:

a.Termin: No Termin Tahapan pembayaran (milestone) Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak Keterang an 1 Termin 1 ………… [diisi dengan satu atau gabungan keluaran/subkelu aran yang akan dibayarkan] ………… [diisi dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah terpasang] ………… 2 Termin 2 ………… ………… 3 …dst dst dst atau
b.Sertifikat Bulanan] F. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN ....... [berisi informasi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] G. RANCANGAN AWAL ....... [berisi informasi rancangan awal pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] [dokumen rancangan awal (basic design) meliputi: 1) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan; 2) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan; 3) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis PPK lainnya. Contoh: a) Standar yang digunakan dapat AASHTO Standards, ASTM Standards, British Standard, JIS, dan SNI, serta pedoman-pedoman yang berlaku. [Standar (Code) yang digunakan haruslah edisi terakhir, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)] b) Spesifikasi Teknik yang umum digunakan untuk Kontrak Harga Satuan adalah dokumen yang lazim digunakan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan Rancangan (Design) yang disediakan oleh PPK. Seluruh unsur syarat teknis dapat digunakan sebagai rujukan, kecuali sistem dan prosedur supervisi serta persetujuannya dan mata pembayaran tidak digunakan, tetapi disesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di dalam pekerjaan ini di mana Penyedia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemenuhan semua ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya. 4) identifikasi dan alokasi risiko proyek; 5) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan 6) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan] H. KELUARAN PEKERJAAN, KRITERIA PENGUJIAN DAN PENERIMAAN KELUARAN
1. 1........ [Keluaran Pekerjaan]
2. 2........ [kriteria pengujian keluaran/output pekerjaan]
3. 3........ [kriteria penerimaan keluaran/output pekerjaan] I. KEBUTUHAN TENAGA AHLI PERANCANG DAN PERSONEL MANAJERIAL ....... [berisi informasi kebutuhan tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] J. PENERAPAN INOVASI TERBARUKAN ……[berisi informasi penerapan inovasi terbarukan seperti; Building Information Modeling (BIM), bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, atau inovasi lainnya); K. PERSYARATAN PERIZINAN, LINGKUNGAN, DAN SERTIFIKASI ....... [berisi informasi perizinan, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang akan ditenderkan] L. DAFTAR HARGA (SCHEDULE OF PRICES) PEKERJAAN ....... [dokumen yang berisi daftar harga (jika ada) yang ditentukan oleh PPK dalam Dokumen Ketentuan PPK dan/atau yang dapat diusulkan oleh Penyedia untuk melengkapi penawaran, berisi harga Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan] M. PEKERJAAN DAN/ATAU BAGIAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN UNTUK BESARAN PEMBAYARAN YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI HARGA SATUAN (JIKA ADA). …[Berisi Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:
a.untuk pekerjaan yang memiliki ketidakpastian realisasi kuantitas yang tinggi;
b.memiliki desain tipikal dari PPK yang bersumber dari pedoman teknis/manual teknis/ketentuan standar; dan
c.memiliki daftar harga (schedule of prices) pekerjaan.] Di luar dari ketentuan a, b dan c di atas, Pejabat Tinggi Madya untuk pekerjaan yang didanai oleh APBN dan Pejabat Tinggi Pratama untuk pekerjaan yang didanai oleh APBD dapat menetapkan bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran dengan pertimbangan kebutuhan pekerjaan belum dapat ditentukan lebih awal] N. LAIN-LAIN, SEPERTI: [ketentuan yang perlu dijelaskan lebih terinci seperti di bawah ini]
1. 1.Persyaratan Manajemen Mutu dan Persyaratan Sistem Verifikasi Kepatuhan
2. 2.Persyaratan Keselamatan Konstruksi
3. 3.Persyaratan Pedoman Operasi dan Pemeliharaan
4. 4.Daftar Gambar Rancangan minimum yang disyaratkan
5. 5.Kualifikasi Ahli dan/atau Komite Konstruksi (jika diperlukan)
6. 6.Lokasi di luar Lokasi Proyek dimana Pekerjaan akan dilaksanakan dan mesin dan/atau material akan ditempatkan (jika ada) dan Tanggal Pemberian Akses
7. 7.Titik kontrol survei awal, garis dan ketinggian referensi (jika diperlukan) [Terhadap dokumen ketentuan PPK di atas, PPK wajib menetapkan bagian mana yang bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan bagian mana yang hanya bersifat informasi. ] BAB VII. RANCANGAN KONTRAK Menggunakan:
8. 1.Lampiran Rancangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangunmenggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi; atau
9. 2.Lampiran Rancangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangunmenggunakan Tim Teknis.
10. 1.Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Dokumen Ketentuan PPK.
11. 2.Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan).
12. 3.Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, biaya umum (overhead), dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
13. 4.Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Keluaran dan Harga.
14. 5.Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
15. 6.Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan Lumsum) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender;
b.Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsum;
c.Perbedaan angka dan huruf harga penawaran: 1) jika ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 2) jika penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka. REKAPITULASI DAFTAR KELUARAN DAN HARGA No. Paket : Nama Paket : Penawar : Item No. Uraian untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Harga Total (Rupiah) I Rancangan, Gambar and Dokumentasi [level 1] I.1 … [level 2] I.2 … dst II Pekerjaan Sipil, gedung, instalasi (jika ada) dan Jasa Pelayanan lainnya [level 1] II.1 … [level 2] II.2 …. dst III Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
a.Harga Penawaran Total (termasuk keuntungan dan biaya tak terduga tetapi tidak termasuk PPN) = (I) + (II)
b.Pajak Penambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A)
c.Harga Penawaran Total termasuk PPN 11% = (A) + (B) Dalam huruf : ……………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Pekerjaan/bagian pekerjaan [level 2] yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran dengan harga satuan: 1…
1. 2.dst .............…., .......... 20 … Tanda Tangan dan Stempel ( ......................…………. ) Catatan:
2. 1.Level 1 dalam Daftar Keluaran dan Harga di atas adalah lingkup. Sedangkan Level 2 adalah pekerjaan.
3. 2.Pendetailan uraian pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga maksimal sampai dengan level 2. CONTOH
4. 3.Dalam hal ditetapkan Serah Terima Bagian Pekerjaan maka Bagian Pekerjaan yang dapat diserahterimakan adalah Level 1 pada Pekerjaan Sipil, gedung, instalasi (jika ada) dan Jasa Pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan dituliskan dalam SSKK A.1.1. DAFTAR HARGA (SCHEDULE OF PRICES) PEKERJAAN/BAGIAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN UNTUK BESARAN PEMBAYARAN DENGAN HARGA SATUAN*
5. 1.Pekerjaan: …[level 2] No Uraian Pekerjaan Satuan Harga Satuan 1 … [level 3] … Rp… 2 … [level 3] … Rp… 3 …dst … Rp…
6. 2.Pekerjaan: …[level 2] No Uraian Pekerjaan Satuan Harga Satuan 1 … [level 3] … Rp… 2 … [level 3] … Rp… 3 …dst … Rp…
7. 3.…Dst *Catatan:
a.Uraian Pekerjaan diisi Pekerjaan Level 3 berdasarkan pekerjaan/bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran dengan harga satuan pada Daftar Keluaran dan Harga
b.Ditentukan oleh PPK dalam Dokumen Ketentuan PPK dan/atau yang dapat diusulkan oleh Penyedia untuk melengkapi penawaran CONTOH BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/PD] Nomor : __________ __________, ____________ 20__ Lampiran : __________ Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ………. (……….. Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% pagu pekerjaan atau 5% dari pagu pekerjaan untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% pagu pekerjaan] dengan masa berlaku selama …. (………………) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Satuan Kerja __________ Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. :
1. 2.____________ [PA/KPA K/L/PD]
2. 3.____________ [APIP K/L/PD]
3. 4.____________ [Pokja Pemilihan] ......... dst B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/PD] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak]; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
4. 1.Ruang lingkup pekerjaan: __________;
5. 2.Tanggal mulai kerja: __________;
6. 3.Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
7. 4.Waktu penyelesaian: selama ___ (__________)[hari kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________
8. 5.Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. __________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________ [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan] C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai JaminanPelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, jika: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a.Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b.Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________s.d.____________________
2. 2.Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. 3.Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. 4.Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. 5.Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. 6.Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ [Bank] Meterai Rp.10.000,00 _______________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] Jaminan Pelaksanaan dari ASURANSI/ KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________
7. 1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)
8. 2.Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan tender pekerjaan ______________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
9. 3.Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
10. 4.Jaminan ini berlaku jika:
a.TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b.Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
1. 5.PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
2. 6.Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
3. 7.Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp.10.000,00 ____________________ ___________________ [Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasiJaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Jaminan Uang Muka dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : __________________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, jika: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
4. 1.Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________s.d.____________________
5. 2.Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
6. 3.Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
7. 4.Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. 5.Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
9. 6.Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ [Bank] Meterai Rp.10.000,00 ______________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] Jaminan Uang Muka dari ASURANSI/ KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________
10. 1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)
11. 2.Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal_____________________dari PENERIMA JAMINAN.
12. 3.Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
13. 4.Jaminan ini berlaku jika: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
14. 5.PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
15. 6.Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
16. 7.Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp.10.000,00 _____________________ __________________ [Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasiJaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, jika: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
17. 1.Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________s.d.____________________
18. 2.Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
19. 3.Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
20. 4.Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
21. 5.Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
22. 6.Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ [Bank] Meterai Rp.10.000,00 ________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] Jaminan Pemeliharaan dari ASURANSI/ KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________
23. 1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)
24. 2.Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal_____________________ dari PENERIMA JAMINAN.
25. 3.Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
26. 4.Jaminan ini berlaku jika: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
27. 5.PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
28. 6.Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
29. 7.Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp.10.000,00 __________________ __________________ [Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan] KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd HENDRAR PRIHADI Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasiJaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] -i- Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun B. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai -ii- DOKUMEN TENDER Nomor: __________ Tanggal: __________ untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun __________ Kelompok Kerja Pemilihan: __________ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: _______ Tahun Anggaran ____ -iii- DAFTAR ISI BAB I. UMUM BAB II. UNDANGAN TENDER BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM
30. 1.Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan
31. 2.Sumber Dana
32. 3.Peserta Tender
33. 4.Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan
34. 5.Larangan Pertentangan Kepentingan
35. 6.Peserta Tender/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam
36. 7.Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
37. 8.Sertifikat Kompetensi Kerja
38. 9.Satu Penawaran Tiap Peserta B. DOKUMEN TENDER
39. 10.Isi Dokumen Tender
40. 11.Bahasa Dokumen Tender
41. 12.Pemberian Penjelasan
42. 13.Perubahan Dokumen Tender
43. 14.Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
44. 15.Biaya dalam Penyiapan Penawaran
45. 16.Bahasa Penawaran
46. 17.Dokumen Penawaran
47. 18.Harga Penawaran
48. 19.Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
49. 20.Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
50. 21.Pakta Integritas
51. 22.Jaminan Penawaran D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
52. 23.Persiapan Dokumen Penawaran
53. 24.Penyampaian Dokumen Penawaran
54. 25.Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
55. 26.Pembukaan Penawaran File I
56. 27.Evaluasi Penawaran File I
57. 28.Pembukaan Penawaran File II
58. 29.Evaluasi Penawaran File II
59. 30.Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga F. PENETAPAN PEMENANG
60. 31.Penetapan Pemenang
61. 32.Pengumuman Pemenang
62. 33.Sanggah dari Peserta Tender
63. 34.Sanggah Banding dari Peserta Tender -iv-
64. 35.Pengaduan G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL
65. 36.Tender Gagal
66. 37.Tindak Lanjut Tender Gagal H. PENUNJUKAN PEMENANG
67. 38.Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
68. 39.Kerahasiaan Proses I. JAMINAN PELAKSANAAN
69. 40.Jaminan Pelaksanaan J. PENANDATANGANAN KONTRAK
70. 41.Penandatanganan Kontrak BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A. Identitas Pokja Pemilihan B. Lingkup Pekerjaan C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan D. Sumber Dana E. Persyaratan Teknis F. Cara Pembayaran G. Masa Berlakunya Penawaran H. Jaminan Penawaran I. Kriteria dan Bobot J. Sanggah Banding BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (jika disyaratkan) B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN– (jika disyaratkan) C. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS F. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) G. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN H. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [jika diberikan preferensi harga] I. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR BAB VI. DOKUMEN KETENTUAN PPK BAB VII. RANCANGAN KONTRAK BAB VIII. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan -v- Jaminan Uang Muka dari Bank Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan BAB I. UMUM A. Dokumen Tender ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan dokumen penawaran. B. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Tender dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Tender. C. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP). D. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut: - Tender : metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun; - Dua File : Metode penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam 1 (satu) file sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam file yang lain serta diunggah secara terpisah dalam waktu yang bersamaan. - Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi; - Kerja Sama Operasi : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; - LDP : Lembar Data Pemilihan; - PA : Pengguna Anggaran; - KPA : Kuasa Pengguna Anggaran; - UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; - Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan; - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen; - Pejabat Penandatang an Kontrak : pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK; - Pelaku Usaha : Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu; - Pelaku Usaha Orang Asli Papua : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/ dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/ berkedudukan di Provinsi Papua dan atau Provinsi Papua Barat. - Peserta : Pelaku usaha yang mendaftar untuk mengikuti tender; - Penyedia : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak; - APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan; - Surat Jaminan : jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan; - Daftar Keluaran dan Harga : daftar keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. - Dokumen Ketentuan PPK : dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen tender; - Personel Manajerial : Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. - Masa/Jangk a Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan; - Keselamatan Konstruksi : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan; - Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi; - Rencana Keselamatan Konstruksi : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak; - Biaya Penerapan SMKK : adalah biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi; - Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Petugas Keselamatan Konstruksi : orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang- undangan; - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) : yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi konstruksi secara elektronik; - SPSE : Sistem Pengadaan Secara Elektronik; - User ID : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. - Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah oleh pengguna aplikasi.
71. 1.Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan 1.1 Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.2 Nama paket, lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.
72. 2.Sumber Dana Sumber pendanaan, pagu anggaran, dan pagu pekerjaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
73. 3.Peserta Tender 3.1 Tender ini dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang lulus prakualifikasi. 3.2 Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender. 3.3 Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi leadfirm atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO. 3.4 KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
74. 4.Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a.menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Tender;
b.berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Tender, dan/atau peraturan perundang-undangan;
c.melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
d.melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam Tender Penyedia; atau
e.mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
a.digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang;
b.Jaminan Penawaran dicairkan (jika ada); dan
c.sanksi Daftar Hitam. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA. 4.4 Pengenaan sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan. 4.5 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.
1. 5.Larangan Pertentangan Kepentingan 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
a.Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
b.Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
c.PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau
d.Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 5.3 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan negara. 5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan maka digugurkan sebagai peserta.
1. 6.Peserta Tender/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta Tender/Penyedia jika:
a.peserta Tender menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Tender;
b.peserta Tender terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
c.peserta Tender terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam Tender;
d.peserta Tender yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
e.pemenang Tender mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
f.Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
g.Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
1. 7.Alih Pengalaman dan Pendayaguna an Produksi Dalam Negeri 9. 7.1 Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang. 7.2 Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, jika Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua. 7.3 Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun yang dilaksanakan di Indonesia. 7.4 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: 10.
a.pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
b.komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
c.pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
d.semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
e.penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
f.peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 7.5 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
a.barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
b.spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
c.volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
1. 8.Sertifikat Kompetensi Kerja 8.1 Setiap tenaga ahli, teknisi/analis dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 8.2 Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
2. 9.Satu Penawaran Tiap Peserta 9.1 Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran. 9.2 Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. B. DOKUMEN TENDER
3. 10.Isi Dokumen Tender 10.1 Dokumen Tender terdiri atas:
a.Umum;
b.Undangan;
c.Instruksi Kepada Peserta;
d.Lembar Data Pemilihan;
e.Dokumen Ketentuan PPK;
f.Bentuk Dokumen Penawaran, terdiri dari: 1) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (file I) meliputi: a) Surat Penawaran (sesuai SPSE); b) Dokumen Penawaran Teknis; dan c) Jaminan Penawaran (jika dipersyaratkan); dan 2) Bentuk Dokumen Penawaran Harga (file II) meliputi: a) Surat penawaran harga; b) Daftar Keluaran dan Harga.
g.Bentuk Rancangan Kontrak paling sedikit terdiri atas: 1) Surat Perjanjian; 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
h.Bentuk Dokumen Lainnya. 10.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Tender. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender sepenuhnya merupakan risiko peserta.
1. 11.Bahasa Dokumen Tender Dokumen Tender beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. 12.Pemberian Penjelasan 12.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE. 12.2 Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 12.3 Jika diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Tender. 12.4 Pokja Pemilihan memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing- masing peserta. 12.5 Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 12.6 Jika diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang). 12.7 Pokja Pemilihan dapat didampingi PA/KPA/PPK/Tim Teknis dalam pemberian penjelasan. 12.8 Jika diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. 12.9 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, perserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. 12.10 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). 12.11 Kumpulan tanya jawab pada saat peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE. 12.12 Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
3. 13.Perubahan Dokumen Tender 13.1 Jika pada saat pemberian penjelasan terdapat hal- hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Tender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender. 13.2 Perubahan rancangan kontrak, Dokumen Ketentuan PPK, dan/atau pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender. 13.3 Jika ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Tender awal. 13.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Tender, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Tender. 13.5 Setiap adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender. 13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan adendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (upload) file adendum Dokumen Tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran 13.7 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Tender yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada SPSE (jika ada).
4. 14.Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran 13.8 Jika pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. 13.9 Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
5. 15.Biaya dalam Penyiapan Penawaran 15.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 15.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
6. 16.Bahasa Penawaran 16.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 16.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 16.3 Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah penjelasan yang berbahasa asing.
7. 17.Dokumen Penawaran 17.1 Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
a.Penawaran Administrasi dan Teknis (File I); dan
b.Penawaran Harga (File II). 17.2 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada File I meliputi:
a.Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); 2) Jaminan Penawaran; (jika disyaratkan).
b.Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas: 1) Jangka waktu pelaksanaan; 2) Proposal rancangan; 3) Uraian pelaksanaan pekerjaan; 4) Organisasi pelaksanaan; 5) Manajemen pelaksanaan; 6) Perkiraan arus kas/cash flow; 7) Daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan; 8) Daftar peralatan utama/key equipment beserta: a) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; b) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; c) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:

(1)bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau
(2)Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
1. i.surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; ii. surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; iii. surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa. 9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas: a) Elemen SMKK; dan b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi; 10) Rencana Kendali Mutu. 17.3 Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada File II meliputi:
2. a.Penawaran harga tercantum dalam Surat Penawaran;
3. b.Daftar Keluaran dan Harga. 17.4 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan:
4. a.Peralatan utama: 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item); dan 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). Asphalt Mixing Plant AMP dan/atau Batching Plant dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) peserta pada saat bersamaan.
5. b.Personel yang disyaratkan: 1) Hanya disyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA) untuk setiap personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja; 2) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Tidak mensyaratkan SKTK, kecuali Petugas Keselamatan Konstruksi; 4) Untuk personel manajerial meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; 5) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 4): a) Hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan; b) Manajer Teknik yang disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kebutuhan. c) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
(2)risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan: (a) Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (b) Ahli Madya K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
(3)risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan: (a) Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (b) Ahli Utama K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman. d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. c.Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Menetapkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya.
  1. 18.Harga Penawaran 18.1. Peserta menginput nilai penawaran dan mengunggah Daftar Keluaran dan Harga pada SPSE 18.2. Peserta mencantumkan harga keluaran dan harga total untuk setiap keluaran pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga. 18.3. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran. 18.4. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
2. a.penyiapan RKK,
3. b.sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
4. c.Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
5. d.asuransi dan perizinan;
6. e.Personel Keselamatan Konstruksi;
7. f.fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
8. g.rambu-rambu yang diperlukan;
9. h.konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
10. i.kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi. 18.6. Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai. 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil. 18.8. Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga. Pada saat terdapat penetapan kebijakan Pemerintah maka dapat dilakukan penyesuaian harga melalui perubahan kontrak.
  1. 19.Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 19.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah. 19.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
  2. 20.Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 20.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP. 20.2 Jika evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak. 20.3 Jika penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak. 20.4 Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3 maka peserta dapat:
11. a.menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
12. b.menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 20.5 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
  1. 21.Pakta Integritas 21.1 Pakta Integritas berisi pernyataan:
13. a.tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
14. b.akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. c.jika melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 21.2 Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (leadfirm dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.
  1. 22.Jaminan Penawaran 22.1 Dalam hal pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi. 22.2 Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP. 22.3 Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
16. a.Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
17. b.Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera/handphone (HP) atau scan tanpa edit;
18. c.Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan UKPBJ paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
19. d.Dalam hal Jaminan Penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan UKPBJ sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penawaran dinyatakan gugur jika berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta. 22.4 Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
20. a.Diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
21. b.Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
  1. 23.Persiapan Dokumen Penawaran 23.1 Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri atas 2 (dua) file Dokumen penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang memuat: 11.
22. a.Penawaran administrasi dan teknis (File I); dan
23. b.Penawaran harga. (File II) 23.2 File I dan file II disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen. 23.3 Peserta menyampaikan file I dan file II yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
  1. 24.Penyampaian Dokumen Penawaran 24.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. 24.2 Dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap Dokumen penawaran harga (file II) menggunakan sistem pengaman dokumen. 24.3 Peserta mengunggah (upload) file I berupa Dokumen Penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi, kemudian setelah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (upload) file II berupa Dokumen Penawaran harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 24.4 Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran (file I dan file II) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya. 24.5 Dengan mengirimkan dokumen penawaran (file I dan file II) secara elektronik peserta telah menyatakan:
24. a.melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
25. b.melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP. 24.6 Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (upload) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan. 24.7 Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. 24.8 Peserta dapat menggunggah (upload) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 24.9 Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE. 24.10 Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ leadfirm KSO.
  1. 25.Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 25.1 Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE. 25.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
26. a.keadaan kahar;
27. b.terjadi gangguan teknis;
28. c.perubahan dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
29. d.tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 25.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 25.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran. 25.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 25.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran. E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
  1. 26.Pembukaan Penawaran File I 26.1 Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE 26.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan. 26.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP. 26.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, jika Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Jika dapat dibuka maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. 26.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk jika Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran. 26.6 Jika penawaran yang masuk hanya 1 (satu) maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan teknis serta jika memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
  2. 27.Evaluasi Penawaran File I 27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem nilai. 27.2 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan. 27.3 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi:
30. a.evaluasi administrasi; dan
31. b.evaluasi teknis. 27.4 Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran file I pada SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada SPSE. 27.5 Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran file II dengan ketentuan:
32. a.Dokumen Penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka.
33. b.Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE tidak dapat dibuka (didekripsi).
34. c.Setelah penawaran file II dibuka, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga. 27.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
35. a.Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender ini;
36. b.Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
37. c.Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Tender ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
38. d.Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Tender yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat- syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
39. e.Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.
40. f.Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
41. g.Jika dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam; 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (jika ada); dan 4) jika tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3) maka tender dinyatakan gagal.
42. h.Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 1) Kesamaan dalam Dokumen Penawaran; 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati Pagu dan/atau hampir sama; 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan. 27.7 Evaluasi Administrasi:
43. a.Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran
44. b.penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, jika: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Tender terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya: a) Jaminan Penawaran; (jika disyaratkan); b) Dokumen Penawaran Teknis; c) Dokumen Penawaran Harga. 2) Jaminan Penawaran (jika disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 22.6; b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
(1)jika ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
(2)jika yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
(3)jika yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah maka dinyatakan gugur. d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta; e) Besaran nilai Jaminan Penawaran sebagaimana yang tercantum dalam LDP; f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
(1)jika ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
(2)jika yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
(3)jika yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah maka penawaran dinyatakan gugur. g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender; h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan; i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan; j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan jika kurang jelas dan meragukan.
1. c.Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
2. d.Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
3. e.Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
4. f.Jika hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
5. g.Jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka tender dinyatakan gagal. 27.8 Evaluasi Teknis:
6. a.Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
7. b.Evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan: 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai; 2) Penawaran dinyatakan lulus teknis jika masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP. 3) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: a) jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%); b) proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:
(1)konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 3-5%);
(2)seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 10-15%); dan
(3)tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ketidakakuratan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 7-10%); c) uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi:
(1)tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3- 6%);
(2)metode pelaksanaan konstruksi (construction method) (bobot nilai antara 3-6%);
(3)sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan
(4)kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan(bobot nilai antara 2-4%); d) organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi:
(1)struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan
(2)penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (bobot nilai antara 2-3%); e) manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi:
(1)uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10- 15%); dan
(2)rincian jadwal (bobot nilai antara 5- 10%), mencakup: (a) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan; (b) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (barchart) atau metode lintasan kritis (critical path method) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis; (c) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (commissioning), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan; (d) jadwal pengadaan material dan peralatan; dan (e) jadwal mobilisasi personel; f) perkiraan arus kas/cash flow, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak (bobot nilai 4%); g) daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan:
(1)tenaga ahli perancang yang ditawarkan (bobot nilai antara 3-8%); dan
(2)personel manajerial yang ditawarkan (bobot nilai antara 2-7%);
(3)data tenaga ahli perancang yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan data personel manajerial yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan;
(4)Kompetensi personel meliputi lama pengalaman bekerja;
(5)Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
(6)Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
(7)Bidang pengalaman kerja yang dihitung dengan ketentuan: (a) Pengalaman pada pekerjaan jasa konsultansi konstruksi, untuk tenaga ahli perancang; (b) Pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk jabatan manajer pelaksana/proyek, dan manajer teknis; (c) pengalaman sesuai dengan bidang K3/Keselamatan Konstruksi, untuk jabatan petugas keselamatan konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; (d) Pengalaman pada bidang keuangan, untuk jabatan manajer keuangan; dan (e) bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.
(8)Pengalaman kerja dihitung: (a) berdasarkan bulan kerja profesional, untuk tenaga ahli perancang; (b) per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran), untuk personel manajerial (c) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan. h) daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan:
(1)peralatan yang ditawarkan sesuai daftar peralatan minimal yang disyaratkan (bobot nilai antara 2- 5%); dan
(2)status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (bobot nilai antara 3-10%);
(3)daftar peralatan utama yang dievaluasi adalah daftar peralatan utama yang disertai dengan: a) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois) untuk peralatan dengan status milik sendiri; b) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois) atau bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invois uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau c) surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa.
(4)Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak dievaluasi;
(5)Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan;
(6)Jika ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta;
(7)Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. i) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai 5%), meliputi Elemen SMKK:
(1)Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa (bobot nilai 1%);
(2)Perencanaan Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%): (a) uraian pekerjaan, (b) manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi: i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko; ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus.
(3)Dukungan Keselamatan konstruksi (bobot nilai 1%);
(4)Operasi Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);
(5)Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%).
(6)Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.
(7)Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud angka (1) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. j) rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:
(1)rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);
(2)pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan
(3)pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%). k) Dokumen lain yang disyaratkan, dengan ketentuan:
(1)Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
(2)Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan; dan
(3)Tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. c.Pokja melakukan klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta tender;
2. d.Dalam melakukan klarifikasi proposal teknis, Pokja dapat melibatkan Tim Ahli dan/atau Tim Teknis/Konsultan MK.
3. e.Klarifikasi proposal teknis menjadi bagian dari evaluasi teknis.
4. f.Pemaparan/presentasi proposal teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan. Dalam pemaparan/presentasi proposal teknis peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
5. g.Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 27.8 huruf k) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/ agen/distributor material/barang/ bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
6. h.Jika dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
7. i.Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi maka nilai penawaran teknis sama dengan 0 (nol);
8. j.Hasil klarifikasi dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran;
9. k.Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis jika hasil penilaian teknis melewati nilai ambang batas masing-masing unsur maupun nilai ambang batas total keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam LDP;
10. l.Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
11. m.Jika hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
12. n.Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
13. o.Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis.
  1. 28.Pembukaan Penawaran File II 28.1 Aplikasi LPSE secara otomatis tidak akan membuka penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis. 28.2 Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan. 28.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP. 28.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, jika Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Jika dapat dibuka maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
  2. 29.Evaluasi Penawaran File II 29.1 Evaluasi Harga:
14. a.Dalam hal penawaran tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga maka keluaran pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum;
15. b.unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal- hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) Total harga penawaran dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun: a) jika total harga penawaran melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan b) jika semua harga penawaran di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tender dinyatakan gagal. 2) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, jika tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka nilai penawaran harga sama dengan 0 (nol). Dalam hal peserta menjadi pemenang tender maka kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
16. c.jika harga penawaran dibawah 80% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka jika peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Jika peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
17. d.Jika dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam.
18. e.Jika dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
19. f.Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal. 29.2 Pokja Pemilihan melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
20. a.Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis (NPT) dan nilai penawaran harga (NPH) dengan cara perhitungan sebagai berikut: NILAI AKHIR PESERTA = {Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai Penawaran Harga x Bobot Penawaran Harga}
21. b.Bobot penawaran ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP, dengan ketentuan rentang pembobotan sebagai berikut: 1) Bobot penawaran teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan 2) Bobot penawaran harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)
22. c.Nilai penawaran harga terkoreksi terendah diberikan nilai tertinggi, sementara untuk nilai penawaran harga yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 𝑁𝑃𝐻𝑖 = ( 𝑃𝐻𝑡 𝑃𝐻𝑖 ) 𝑥 100 Keterangan: NPHi : nilai penawaran harga masing-masing peserta PHt : Penawaran harga terendah PHi : Penawaran harga masing- masing peserta i : Peserta 29.3 Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (jika ada) berdasarkan urutan nilai kombinasi tertinggi. 29.4 Jika terdapat peserta memiliki nilai akhir yang sama maka Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Nilai Penawaran Teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan. 29.5 Jika berdasarkan perolehan nilai penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada angka 36.4 masih terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat peserta diantara peserta tersebut selanjutnya didasarkan pada peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
  1. 30.Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga 30.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. 30.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi. 30.3 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. F. PENETAPAN PEMENANG
  2. 31.Penetapan Pemenang 31.1 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang jika isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid 31.2 Penetapan pemenang tender terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan. 31.3 Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP). 31.4 Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan maka:
23. a.Jika menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing- masing tender maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
24. b.Jika peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, jika setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
25. c.Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dapat dikecualikan dengan syarat: 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap); 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat; 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan/atau 4) kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
26. d.Jika menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing- masing tender maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
27. e.Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf d, dikecualikan dengan syarat: 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Superintendent (GS); 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat; atau 4) Personel inti tenaga ahli dalam pekerjaan perancangan (paling banyak 3 (tiga) paket pekerjaan dengan kontrak Lumsum). 31.5 Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
28. a.Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
29. b.Nama seluruh peserta;
30. c.Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
31. d.Metode evaluasi yang digunakan;
32. e.Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
33. f.Rumus yang dipergunakan;
34. g.Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi
35. h.Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
36. i.Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
37. j.Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (jika ada); dan
38. k.Pernyataan bahwa tender gagal jika tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (jika tender gagal). 31.6 Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. 31.7 Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA). 31.8 Jika terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (jika disyaratkan) habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (jika disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. 31.9 Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (jika disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
  1. 32.Pengumuma n Pemenang Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (jika ada) melalui SPSE.
  2. 33.Sanggah dari Peserta Tender 33.1 Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akte pendirian perusahaan. 33.2 Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan. 33.3 Sanggahan diajukan oleh peserta jika terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
39. a.kesalahan dalam melakukan evaluasi;
40. b.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
41. c.rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
42. d.penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. 33.4 Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. 33.5 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. 33.6 Jika sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi maka Pokja Pemilihan menyatakan Tender gagal. 33.7 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
43. a.sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
44. b.sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
45. c.sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 33.8 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
  1. 34.Sanggah Banding dari Peserta Tender 34.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding jika tidak setuju atas jawaban sanggah. 34.2 Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. 34.4 Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.5 Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.6 Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.7 Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding. 34.8 Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima. 34.9 Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta. 34.10 Penerbit Jaminan Sanggah Banding: Penerbit Jaminan Sanggah Banding diterbitkan oleh:
46. a.Bank Umum;
47. b.Perusahaan Penjaminan;
48. c.Perusahaan Asuransi;
49. d.Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau Penerbit jaminan sebagaimana dimaksud telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 34.11 Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan. 34.12 KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding. 34.13 Jika Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal. 34.14 Jika Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
50. a.Pokja Pemilihan melanjutkan proses Tender dengan menyampaikan hasil Tender kepada PPK;
51. b.Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.15 Sanggah Banding menghentikan proses Tender. 34.16 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
  1. 35.Pengaduan Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta. G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL
  2. 36.Tender Gagal 12. 36.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal:
52. a.terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
53. b.tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
54. c.seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun di atas pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
55. d.tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
56. e.ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
57. f.seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
58. g.seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
59. h.tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
60. i.Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau
61. j.PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
62. k.PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 36.2 Tender gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 huruf c dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding. 36.3 Tender gagal dalam hal seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran. 36.4 Tender gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. 36.5 Tender gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan oleh PA/KPA. 36.6 Dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender dinyatakan gagal. 36.7 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE.
  1. 37.Tindak Lanjut Tender Gagal 37.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (jika diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
63. a.evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk;
64. b.tender ulang yang dimulai dari undangan prakualifikasi;
65. c.penghentian proses tender. 37.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender jika penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal. 37.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang jika:
66. a.terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
67. b.PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
68. c.PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan 37.4 Pokja pemilihan melakukan Tender ulang jika:
69. a.terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
70. b.tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
71. c.seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun di atas pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
72. d.tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
73. e.ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
74. f.seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
75. g.seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
76. h.tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
77. i.Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau
78. j.PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
79. k.PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 37.5 Pokja Pemilihan melakukan penghentian proses Tender jika berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses Tender dan/atau pelaksanaan pekerjaan. 37.6 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru. 37.7 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
80. a.kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
81. b.tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender. H. PENUNJUKAN PEMENANG
  1. 38.Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 38.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ. 38.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:
82. a.masa sanggah berakhir (jika tidak ada sanggahan);
83. b.masa sanggah banding telah berakhir (jika ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
84. c.KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (jika ada sanggahan banding). 38.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). 38.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang. 38.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 38.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP. 38.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang maka:
85. a.PPK dapat menyampaikan penolakan jika: 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
86. b.Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
87. c.PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti.
88. d.PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia.
89. e.Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
90. f.PA/KPA dapat memutuskan: 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Tender ulang; atau 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. Putusan PA/KPA bersifat final. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia. 38.8 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ. 38.9 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk. 38.10 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:
91. a.jika yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
92. b.jika yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (jika disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau
93. c.jika yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. 38.11 Jika pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (jika ada). 38.12 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 38.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ. 38.14 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
94. a.finalisasi rancangan Kontrak:
95. a.hal-hal yang harus diisi dalam surat perjanjian;
96. b.hal-hal yang harus disepakati dalam SSKK Bagian A antara lain: 1) Penetapan bagian pekerjan sebagai dasar serah terima bagian pekerjaan (parsial), 2) pemberlakuan atau tidak biaya dan keuntungan dan persentasi keuntungan terhadap biaya, 3) nama dan alamat para pihak, 4) masa pelaksanaan, 5) korespondensi, penetapan wakil sah para pihak, 6) periode pemberitahuan kekeliruan, kesalahan dan cacat pada Dokumen Ketentuan PPK, 7) pemberian akses kepada seluruh atau sebagian Lokasi, 8) Instalasi Mesin dan Material untuk Pekerjaan, 9) Subpenyedia/subkontraktor, 10) Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan Pengukuran dan Penilaian untuk Pembayaran; dan
97. c.hal-hal yang harus disepakati dalam SSKK
98. b.perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
99. c.rencana penandatanganan Kontrak;
100. d.dokumen Kontrak dan kelengkapan, dan penetapan urutan hierarki dokumen kontrak.;
101. e.jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
102. f.jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
103. g.jaminan pemeliharaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan) atau uang retensi;
104. h.asuransi;
105. i.rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
106. j.dokumen penerapan SMKK; dan/atau
107. k.hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara. 38.15 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak, dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. 38.16 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (jika Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia). 38.17 Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis dalam hal Konsultan Manajemen Konstruksi belum tersedia. 38.18 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:
108. a.Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
109. b.Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran 38.19 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 38.17 maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada). 38.20 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.
  1. 39.Kerahasiaan Proses 39.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen. 39.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. 39.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan. 39.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. I. JAMINAN PELAKSANAAN
  2. 40.Jaminan Pelaksanaan 40.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak. 40.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
110. a.penyerahan seluruh pekerjaan;
111. b.penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; atau
112. c.pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (jika diperlukan). 40.3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
113. a.diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau Penerbit jaminan sebagaimana dimaksud telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK).
114. b.Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
115. c.Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
116. d.Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
117. e.Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menandatangan kontrak;
118. f.Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
119. g.Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan;
120. h.Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (jika masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
121. i.memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan jika ada hal yang meragukan. 40.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 40.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. J. PENANDATANGANAN KONTRAK
  1. 41.Penandatan ganan Kontrak 41.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. 41.2 Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Jika salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 41.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan;
122. a.nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai pagu pekerjaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
123. b.nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai pagu pekerjaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan. 41.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 41.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. 41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 41.7 Menetapkan urutan hierarki dari kontrak:
124. a.adendum Kontrak (jika ada);
125. b.surat perjanjian;
126. c.surat penawaran;
127. d.syarat-syarat khusus Kontrak bagian Data Kontrak;
128. e.syarat-syarat khusus Kontrak bagian Ketentuan Khusus;
129. f.syarat-syarat umum Kontrak;
130. g.Dokumen Ketentuan PPK (employer’s requirement);
131. h.jadwal/Daftar-Daftar;
132. i.dokumen penawaran penyedia; dan
133. j.dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. dengan maksud jika terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain maka berlaku urutan hierarki hukum. 41.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
134. a.sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas: 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
135. b.rangkap kontrak lainnya (jika diperlukan) tanpa dibubuhi meterai. 41.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 41.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE. 1.1 Identitas Pokja Pemilihan:
136. a.Pokja Pemilihan: _______________________ [diisi nama Pokja Pemilihan, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Kementerian....]
137. b.Alamat Pokja Pemilihan: _______________ [diisi nama Pokja Pemilihan]
138. c.Website LPSE: _______________________ [diisi alamat website LPSE] B. Lingkup Pekerjaan 14. 1.2 Lingkup Pekerjaan:
139. a.Nama paket pekerjaan: _________________ [diisi uraian secara singkat dan jelas ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]
140. b.Uraian singkat pekerjaan: ______________ [diisi uraian secara singkat dan jelas, dan ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]
141. c.Lokasi pekerjaan: ____________________ [diisi nama alamat, kabupaten/kota serta propinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan] C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1.3 dan 20.5 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ____ (_______) hari kalender sejak SPMK. [diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] D. Sumber Dana 2 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: ______________ Tahun Anggaran __________ [diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran]
  1. 2.Pagu Anggaran: Rp. __________ [diisi nilai pagu anggaran]
  2. 3.Pagu Pekerjaan: Rp. __________ [diisi nilai pagu pekerjaan] E. Persyaratan Teknis 17.4 1. Persyaratan teknis terdiri atas:
142. a.jangka waktu pelaksanaan;
143. b.proposal rancangan;
144. c.uraian pelaksanaan pekerjaan;
145. d.organisasi pelaksanaan;
146. e.manajemen pelaksanaan;
147. f.perkiraan arus kas/cash flow;
148. g.personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial);
149. h.peralatan utama;
150. i.Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
151. j.rencana kendali mutu
  1. 2.Memiliki kemampuan menyediakan personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) minimal yang diperlukan untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian output:
152. a.Tenaga ahli perancang No Tingkat Pendidikan /Ijazah Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) Sertifikat Kompetensi Kerja 1 ___ ___ ___ ___ 2 ___ ___ ___ ___ dst ___ ___ ___ ___ [diisi oleh Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.b:]
153. b.Personel manajerial pelaksana konstruksi No Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Pengalaman Kerja (Tahun) Sertifikat Kompetensi Kerja 1 Manajer Pelaksanaan / Proyek ___ SKA___ 2 Manajer Teknik ___ SKA___ 3 Manajer ___ (tidak Keuangan disyaratka n) 4 Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi ___ SKA___ [diisi oleh Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.b:]
  1. 3.Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama minimal untuk untuk melaksanakan perancangan dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian outcome: No Jenis Kapasitas Jumlah 1 ___ ___ ___ 2 ___ ___ ___ dst ___ ___ ___ [diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.4.a]
  2. 4.Rencana Keselamatan Konstruksi sesuai angka 1 huruf h sesuai tabel uraian pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini: No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
  3. 1.__________ __ ______________ ____ Dst [diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.c] F. Cara Pembayaran 19.2 Pembayaran dilakukan dengan cara __________ [diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termin), atau sekaligus] G. Masa Berlakunya Penawaran 20.1 Masa berlaku penawaran selama _______(________) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. [diisi dengan memperhitungkan akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai penandatanganan kontrak] H. Jaminan Penawaran 22.2 Ketentuan Jaminan Penawaran:
154. a.Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran__ [diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari pagu pekerjaan]
155. b.Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan _______ [diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak]
156. c.Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan maka dicairkan dan disetorkan pada _______ [diisi Kas Negara atau Kas Daerah] I. Kriteria dan Bobot 27.9.b.1); 27.9.b.2); 27.9.h)
  1. 1.Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-Masing Unsur No. Unsur, Sub Unsur dan Kriteria Bobot Unsur Bobot Sub Unsur Ambang Batas unsur
  2. 1.Jangka Waktu Pelaksanaan ........ % ........ %
  3. 2.Proposal Rancangan ........ % ........ % a) subunsur 1 ........ % b) subunsur 2 ........ % c) .........dst ........ %
  4. 3.Uraian Pelaksanaan Pekerjaan ........ % ........ % a) subunsur 1 ........ % b) subunsur ........ % 2 c) ......... dst ........ %
  5. 4.Organisasi Pelaksanaan ........ % ........ % a) subunsur 1 ........ % b) subunsur 2 ........ % c) ........ dst ........ %
  6. 5.Manajemen Pelaksanaan ........ % ........ % a) Subunsur 1 ........ % b) Subunsur 2 ........ % c) ......... dst ........ %
  7. 6.Perkiraan Arus Kas/Cash Flow ........ % ........ %
  8. 7.Daftar Personel ........ % ........ % a) subunsur 1 ........ % b) subunsur 2 ........ % c) ........ dst ........ %
  9. 8.Daftar Peralatan Utama ........ % ........ % a) subunsur 1 ........ % b) subunsur 2 ........ % c) ........ dst ........ %
  10. 9.RKK ........ % ........ % a) subunsur ........ % 1 b) subunsur 2 ........ % ......... dst ........ %
  11. 10.Rencana Kendali Mutu ........ % ........ % a) subunsur 1 ........ % b) subunsur 2 ........ % c) ........ dst ........ % TOTAL UNSUR 100% ........ % [Pokja Pemilihan wajib menguraikan kriteria penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yang dipersyaratkan secara rinci dan detail] J. Sanggah Banding 34.2 Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: ____________ [diisi nama KPA K/L/PD secara lengkap dan jelas] 34.4 Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada ___ [diisi nama Pokja Pemilihan] 34.5 Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah _______ [diisi nilai nominal 1% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun] 34.6 Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding. 34.14 b) Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan maka dicairkan dan disetorkan pada _______ [diisi Kas Negara atau Kas Daerah] BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (jika disyaratkan) [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ______________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ___________________________ dalam jabatan selaku ___________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ___________________________ [nama bank] berkedudukan di ___________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________ [Pokja Pemilihan] Alamat : ___________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ___________________________ (terbilang ___________________________) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun ____________________ dengan bentuk garansi bank, jika: Nama : ___________________________ [peserta tender] Alamat : ___________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :
  12. 1.terlibat korupsi kolusi, dan/atau nepotisme;
  13. 2.menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
  14. 3.tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% nilai pagu pekerjaan;
  15. 4.tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
  16. 5.mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: CONTOH
  17. 1.Garansi Bank berlaku selama _______________ (_______________) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _______________ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
  18. 2.Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
  19. 3.Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
  20. 4.Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  21. 5.Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
  22. 6.Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _______________ Dikeluarkan di : _______________ Pada tanggal : _______________ [Bank] Meterai Rp.10.000,00 _______________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ...........[bank] B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN– (jika disyaratkan) [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ______________ Nilai: ______________
  23. 1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ______________[nama], ______________[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ______________[nama penerbit jaminan], ______________[alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ______________[nama Pokja Pemilihan], ______________ [alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun ______________, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ______________(terbilang ______________)
  24. 2.Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
157. a.menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
158. b.tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% nilai pagu pekerjaan;
159. c.tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
160. d.mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
161. e.terlibat korupsi kolusi, dan/atau nepotisme.
  1. 3.Surat Jaminan ini berlaku selama _______(_______) hari kalender dan efektif mulai tanggal _______ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
  2. 4.PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
  3. 5.Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. CONTOH
  4. 6.Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _______ pada tanggal _______ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp.10.000,00 (______________) (______________) Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke ...........[penerbit jaminan] C. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ______________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ___________________________ dalam jabatan selaku ___________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ___________________________ [nama bank] berkedudukan di ___________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________ [Pokja Pemilihan] Alamat : ___________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ___________________________ (terbilang ___________________________) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun ____________________ dengan bentuk garansi bank, jika: Nama : ___________________________ [peserta tender] Alamat : ___________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  5. 1.Garansi Bank berlaku selama .................. (........dalam huruf ..........) hari kalender, dari tanggal .................. s.d. ...................
  6. 2.Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
  7. 3.Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
  8. 4.Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda- benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. CONTOH
  9. 5.Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
  10. 6.Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .................... Dikeluarkan di : _______________ Pada tanggal : _______________ [Bank] Meterai Rp.10.000,00 _______________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ...........[bank] D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN [Kop Bank Penerbit Jaminan] JAMINAN SANGGAHAN BANDING Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________
  11. 1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama Pokja Pemilihan], _________________________ [alamat] sebagai Pelaksana Tender selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)
  12. 2.Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil tender _____________________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
  13. 3.Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
  14. 4.Jaminan ini berlaku jika: Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
  15. 5.PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
  16. 6.Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
  17. 7.Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp.10.000,00 __________________ __________________ [Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan] CONTOH Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasiJaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dokumen Penawaran Teknis Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas sebagai berikut: [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]
  18. 1.Jangka waktu pelaksanaan: ………. (…………) hari kalender.
  19. 2.Proposal rancangan;
162. a.konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK;
163. b.seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK; dan
164. c.tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ketidakakuratan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK.
  1. 3.Uraian pelaksanaan pekerjaan;
165. a.tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
166. b.metode pelaksanaan konstruksi (construction method);
167. c.sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
168. d.kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
  1. 4.Organisasi pelaksanaan;
169. a.struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan Contoh struktur organisasi proyek:
170. b.penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.
  1. 5.Manajemen pelaksanaan;
171. a.uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
172. b.rincian jadwal, mencakup: 1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan; 2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (barchart) atau metode lintasan kritis (critical path method) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis; 3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (commissioning), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan; 4) jadwal pengadaan material dan peralatan; 5) jadwal mobilisasi personel.
  1. 6.Perkiraan arus kas/cash flow; menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak. Contoh tabel arus kas/cash flow perusahaan NAMA PEKERJAAN TAHUN KE- No URAIAN Jumlah Harga 1 2 3 4 5 dst(Rp.) I PRESTASI KONTRAK 1 bobot perbulan (%) akumulasi (%) nilai perbulan (Rp.) akumulasi (Rp.) PRESTASI OPERASIONAL 2 bobot perbulan (%) akumulasi (%) nilai perbulan (Rp.) akumulasi (Rp.) II SALDO KAS AWAL III PEMASUKAN UANG 1 uang muka 2 termin 3 retensi 4 PPN 5 Deposit atas Bank Garansi 6 Penggantian bunga dari pihak I JUMLAH PEMASUKAN UANG IV PENGELUARAN UANG 1 bahan 2 upah 3 alat 4 sub kontraktor 5 biaya penyusutan/fiskal 6 biaya umum lapangan 7 biaya bank & dll 8 risiko 9 PPN 10 PPh final 11 bunga kredit Bank JUMLAH PENGELUARAN V SELISIH (II + III - IV) VI PENERIMAAN KREDIT BANK VI PENGEMBALIAN KREDIT BANK VII SALDO AWAL KREDIT BANK NAMA PEKERJAAN TAHUN KE- No URAIAN Jumlah Harga 1 2 3 4 5 dst(Rp.) I IX AKUMULATIF KREDIT BANK (VI +VIII - VII) X SALDO AKHIR KAS (V + VI - VII)
  2. 7.Daftar personel; Memenuhi ketentuan sebagai berikut:
173. a.data tenaga ahli perancang yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan data personel manajerial yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
174. b.data personel yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup bukti pengalaman atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan. Tenaga ahli perancang sebagai berikut: No Nama Posisi Riwayat Pendidikan (tahun lulus) Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Total pengalaman kerja profesional (tahun) 1 2 3 dst Personel Manajerial pelaksana konstruksi sebagai berikut: No Nama Posisi Riwayat Pendidikan (tahun lulus) Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Total pengalaman kerja (tahun) 1 2 3 dst Peserta harus melengkapi nama dan keterangan dari setiap personel baik dari unit perancangan yang diusulkan untuk mempersiapkan pekerjaan perancangan ataupun pekerjaan konstruksi lainnya sehubungan dengan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun ini.
  1. 8.Daftar peralatan utama; Penawar harus menyediakan informasi yang cukup terhadap peralatan pekerjaan konstruksi yang akan digunakan dan dapat menunjukkan bahwa peralatan tersebut memiliki kapasitas/kemampuan dalam memenuhi persyaratan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Persyaratan peralatan utama memenuhi ketentuan sebagai berikut:
175. a.Bukti peralatan dilampirkan dalam dokumen penawaran;
176. b.peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan; dan
177. c.status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (sesuai persyaratan). No Jenis Peralatan Jumlah Kapasitas atau output pada saat ini Merk dan tipe Tahun pembuatan Lokasi Sekarang Status Kepemilikan (Millik/Sewa/Sewa Beli) 1 2 dst
  1. 9.Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); RKK disusun berdasarkan format BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) yang berisi 5 (lima) elemen sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK).
  2. 10.Rencana Kendali Mutu. Rencana kendali mutu disusun untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Rencana kendali mutu paling kurang terdiri atas:
178. a.rencana pemeriksaan dan pengujian
179. b.pengendalian subpenyedia dan pemasok; dan
180. c.pelaporan dan dokumentasi. Contoh Daftar Riwayat Hidup: PT. ................................. [Nama Perusahaan penawar] Daftar Riwayat Hidup Personel Inti
  1. 1.Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : __________
  2. 2.Nama Perusahaan : __________
  3. 3.Nama Personel : __________
  4. 4.Tempat/Tanggal Lahir : __________
  5. 5.Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : __________
  6. 6.Pengalaman Kerja 1) Tahun ____
181. a.Nama Kegiatan : __________
182. b.Lokasi Kegiatan : __________
183. c.Pemberi Kerja : __________
184. d.Nama Perusahaan : __________
185. e.Uraian Tugas : __________
186. f.Waktu Pelaksanaan : __________
187. g.Posisi Penugasan : __________ 2) Dst.. Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel inti atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. ____________,_____20__ Yang membuat pernyataan, (__________) [nama jelas] Mengetahui: __________[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi] (__________) [nama jelas wakil sah] F. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI [Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran] DAFTAR ISI A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal: A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) B.3. Standar dan peraturan perundangan C. Dukungan Keselamatan Konstruksi C.1. Sumber Daya C.2. Kompetensi C.3. Kepedulian C.4. Komunikasi C.5. Informasi Terdokumentasi D. Operasi Keselamatan Konstruksi D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi E.1. Pemantauan dan evaluasi E.2. Tinjauan manajemen E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi CONTOH A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini: [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : ............. Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
  1. 1.Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
  2. 2.Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
  3. 3.Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
  4. 4.Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
  5. 5.Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
  6. 6.Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
  7. 7.Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK) ………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap] [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
  8. 1.Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : ............. Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
  9. 2.Nama : ............. [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : …………… Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
  10. 3.......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO] dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
  11. 1.Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
  12. 2.Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
  13. 3.Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
  14. 4.Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
  15. 5.Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
  16. 6.Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
  17. 7.Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK ………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan], [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO] B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. Tabel Contoh Format Tabel IBPRP* Keterangan:
  18. 1.PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
  19. 2.PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
  20. 3.Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
  21. 4.Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, jika dinilai tidak ada yang diisikan maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a". B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus No. Pengend alian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP) Sasaran Program Uraian Tolok Ukur Uraian Kegiatan Sumber Daya Jadwal Pelaksanaan Bentuk Monitoring Indikator Pencapaian Penanggung Jawab Dukungan Keselamatan Konstruksi Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi NO Jenis Komunikasi PIC Waktu Pelaksanaan 1 Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) 2 Pertemuan pagi hari (safety morning) 3 Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting) 4 Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) C. Operasi Keselamatan Konstruksi Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) Nama Pekerja : [Isi nama pekerja] Nama Paket Pekerjaan : ……. Tanggal Pekerjaan : ….. s/d…… Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan: 1 Helm/Safety Helmet 4. Rompi Keselamatan/Safety Vest 2 Sepatu/Safety Shoes 5. Masker Pernafasan/Respiratory 3 Sarung Tangan/Safety Gloves
  22. 6.…. Dst. Urutan Langkah Pekerjaan Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab D. Evaluasi Keselamatan Konstruksi E. Pemantauan dan Evaluasi Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit No Kegiatan PIC Bulan Ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Inspeksi Keselamatan Konstruksi 2 Patroli Keselamatan Konstruksi 3 Audit internal G. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN [ Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan ] SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN No. ………………………. ANTARA PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan] DAN PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan] Pada hari ini …… tanggal ... bulan….. tahun ….., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………… Jabatan : ……………………… Alamat : ……………………… Bertindak untuk dan atas nama PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama : ……………………… Jabatan : ……………………… Alamat : ……………………… Bertindak untuk dan atas nama PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa: No Peralatan Merk Type Spesifikasi Tahun Pembuatan 1. 2. Dst . Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut: CONTOH

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…