Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6037);
314);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi pengaturan tentang:
BAB II TUJUAN DAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI
BAB II
Sertifikasi PBJ bertujuan untuk:
Kebijakan Sertifikasi PBJ meliputi:
jdih.lkpp.go.id
Semua pihak yang terlibat dalam Sertifikasi PBJ mematuhi etika sebagai berikut:
BAB III JENIS SERTIFIKASI
BAB III
BAB IV PERANGKAT DAN PARA PIHAK DALAM SERTIFIKASI PBJ Bagian Kesatu Perangkat Sertifikasi PBJ
BAB IV
jdih.lkpp.go.id
Bagian Kedua Para Pihak Dalam Sertifikasi PBJ
Para pihak dalam Sertifikasi PBJ terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan