Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
314);
1907);
486);
1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817); jdih.lkpp.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA.
BAB I
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
BAB II SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB II
jdih.lkpp.go.id BAB III SUMBER DAYA PENGELOLA FUNGSI PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III
Bagian Kedua Pengelola PBJ Paragraf 1 Instansi Pembina
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id Paragraf 2 Pedoman Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ
Paragraf 3 Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ
Paragraf 4 Pengangkatan PNS dalam JF PPBJ
jdih.lkpp.go.id
Paragraf 5 Penilaian Kinerja Pengelola PBJ
jdih.lkpp.go.id
Paragraf 6 Sistem Informasi
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengembangan JF PPBJ, LKPP membangun dan mengembangkan sistem informasi Pengelola PBJ. Paragraf 7 Organisasi Profesi
jdih.lkpp.go.id
dan
Paragraf 8 Pemantauan dan Evaluasi
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan