Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
486);
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
Dalam menyusun dan mengelola Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan langkah sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
Pasal II Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan pada Pasal 74 dan Pasal 74A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh sumber daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Pengelola PBJ dan Personil Lainnya. Dalam Pasal 74A ayat (2) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diamanatkan bahwa Kementerian/ Lembaga/Pemerintah wajib memiliki Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Lebih lanjut dalam ayat (3) diamanatkan bahwa Pengelola PBJ dapat ditugaskan di paket yang berbeda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, membantu tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan sebagai sumber daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Pengelola PBJ yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74B ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah yang wajib memiliki Pengelola PBJ menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ. Pedoman penyusunan dan pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ diatur dalam Peraturan Lembaga ini. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BAB II PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA A. Ketentuan Umum
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
Capaian pemenuhan kebutuhan Pengelola PBJ sampai dengan 31 Desember 2023 paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total Rekomendasi Kebutuhan Pengelola PBJ yang diterbitkan oleh LKPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
B. Tahapan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI No Ukuran Keberhasilan Bukti Dukung Panduan Waktu Penyelesaian 1 Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Pengelola PBJ Dokumen Penyusunan Kebutuhan Pengelola PBJ per jenjang untuk memenuhi kebutuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan berdasarkan Peraturan LKPP tentang Pedoman Penghitungan Pengelola PBJ. 1 bulan 2 Terlaksananya Penyampaian Hasil Penyusunan Kebutuhan Pengelola PBJ
1 bulan 3 Terlaksananya Penyampaian Permohonan Penetapan Kebutuhan Pengelola PBJ
3 bulan 4 Terlaksananya Penyusunan Rencana Pemenuhan Pengelola PBJ
dan
1 bulan 5 Terlaksananya Pemenuhan Pengelola PBJ Dokumen pelaksanaan proses pemenuhan Pengelola PBJ, yang terdiri atas:
12 bulan jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI No Ukuran Keberhasilan Bukti Dukung Panduan Waktu Penyelesaian
a) Surat Permohonan Mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain; dan b) Daftar nama PNS yang diusulkan mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain.
a) Surat Rekomendasi Pengangkatan ke dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang diterbitkan oleh LKPP; dan b) SK Pengangkatan JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.
SK Pengangkatan JF PPBJ melalui Promosi.
SK Pengangkatan JF PPBJ melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
SK Pengangkatan PPPK ke dalam JF PPBJ. 6 Terlaksananya Pelaporan Hasil Pengangkatan Pengelola PBJ Dokumen Rekapitulasi Pengangkatan Pengelola PBJ. 2 minggu
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI C. Verifikasi Bukti Dukung Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ LKPP melakukan verifikasi terhadap bukti dukung yang disampaikan Kementerian/Lembaga/Pemerintah. LKPP menolak bukti dukung yang tidak sesuai dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah menyampaikan bukti dukung yang telah diperbaiki. Bukti dukung Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ yang telah diperbaiki diverifikasi kembali oleh LKPP. D. Evaluasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ Dalam rangka pemenuhan Pengelola PBJ, Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BAB III SISTEM INFORMASI RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA A. Ketentuan Umum
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI B. Tahapan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ melalui SIRENAKSI
C. Panduan Penggunaan SIRENAKSI Panduan Penggunaan SIRENAKSI diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd HENDRAR PRIHADI jdih.lkpp.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan