DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011

Nomor: 1
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinetja pelaksanaan likuidasi bank perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif;
b.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan likuidasi bank sehingga perlu diganti dengan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lernbaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank; DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA LIKUIDASI BANK TENT ANG PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Nomor 1 /PLPS/2011 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
b.Direksi ... ~ Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah.
2. 2.Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. 3.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. 4.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang LembagaPenjamin Simpanan.
5. 5.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. 6.Bank Gagal (Jailing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. 7.Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank,termasuk nasabah penyimpan.
8. 8.Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan atau Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
9. 9.Direksiadalah:
a.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;

Pasal 1

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 19.1'1eraca ~

b.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
d.Pimpinan cabang Bank,bagi Kantor Cabang Bank Asing.
1. 10.Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkannya Direksi yang definitif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. 11.Dewan Komisarisadalah:
a.Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
1. 12.Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. 13.Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
3. 14.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
4. 15.Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
5. 16.Tim Penyelesaiadalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
6. 17.Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
7. 18.Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi kepada LPS secara bulanan. LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Pasal 3

(1)Dalam hal Bank Gaga! dicabut izin usahanya oleh LPP:
1. a.LPSsegera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses Iikuidasi dimulai, yaitu:
  1. 1.menguasai dan mengelola aset Bank;
  2. 2.mengelola kewajibanBank;dan
  3. 3.melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya;
2. b.Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/ atau penugasan LPS.
(2)Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPSsebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 2

BABII TINDAKLANJUTPENCABUTANIZIN USAHA

19.Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan aset berdasarkan nilai likuidasi.
20.Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai.
21.Potongan Hutang adalah potongan atau pengurangan atas hutang yang masih harus dibayar Debitur baik berupa hutang pokok, hutang bunga, maupun hutang denda, dalam rangka pelunasan hutang Debitur kepada Bank dalam likuidasi.
22.Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/ atau penagihan piutang Bank dalam likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN c.penetap~

(1)Dengan diambilalihnya hak clan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembubaran badan hukum Bank;
2. b.pembentukan Tim Likuidasi;

Pasal 6

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi, yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Pasal 5

(1)Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada Tim Likuidasi, LPS, dan Bank Indonesia, paling lama 15 (Hrna belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
(2)Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
(3)Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
(4)Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor- kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 4

LEMBAGA PENJAMJN SIMPANAN Pasal 9 ··-Ji

(1)Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
1. a.seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
2. b.Direksi dan Dewan Komisaris:
  1. 1.menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  2. 2.tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank dalam likuidasi.
(2)Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai serta mantan pegawai Bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data clan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Pasal 8

Bagian Pertama Um um BAB III TIM LIKUIDASI Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

BAB III

TIM LIKUIDASI Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

Pasal 7

c.penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
d.penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

(2)Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta Notaris.
(3)Berclasarkan permohonan Direksi clan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi clan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 11 .. ~ Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:
1. a.melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/ atau penagihan piutang terhadap para Debitur termasuk pemberian Potongan Hutang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
2. b.mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
3. c.menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukurn, dan/ atau advokat;
4. d.melakukan pemanggilan kepada para Kreditur; e, melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
5. f.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
6. g.mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. h.meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
b.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
c.melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
d.menyampaikan laporan kepada LPS;
e.melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
f.melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/ atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
g.melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank; dan
h.membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 9

LEMBAGA PENJAMfN SIMPANAN

(3)Dalam ... ~
(1)Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
(2)Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

a.mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat tanggal pencabutan izin usaha Bank yang diduga merugikan Bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, dengan cara:
1. 1.meneliti keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;dan
2. 2.meneliti kewajaran harga transaksi.
b.mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinetja pelaksanaan likuidasi bank perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif;
b.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan likuidasi bank sehingga perlu diganti dengan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lernbaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank; DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA LIKUIDASI BANK TENT ANG PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Nomor 1 /PLPS/2011 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
b.Direksi ... ~ Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah.
2. 2.Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. 3.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. 4.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang LembagaPenjamin Simpanan.
5. 5.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. 6.Bank Gagal (Jailing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. 7.Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank,termasuk nasabah penyimpan.
8. 8.Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan atau Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
9. 9.Direksiadalah:
a.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;

Pasal 1

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 19.1'1eraca ~

b.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
d.Pimpinan cabang Bank,bagi Kantor Cabang Bank Asing.
1. 10.Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkannya Direksi yang definitif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. 11.Dewan Komisarisadalah:
a.Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
1. 12.Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. 13.Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
3. 14.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
4. 15.Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
5. 16.Tim Penyelesaiadalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
6. 17.Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
7. 18.Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi kepada LPS secara bulanan. LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Pasal 3

(1)Dalam hal Bank Gaga! dicabut izin usahanya oleh LPP:
1. a.LPSsegera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses Iikuidasi dimulai, yaitu:
  1. 1.menguasai dan mengelola aset Bank;
  2. 2.mengelola kewajibanBank;dan
  3. 3.melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya;
2. b.Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/ atau penugasan LPS.
(2)Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPSsebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 2

BABII TINDAKLANJUTPENCABUTANIZIN USAHA

19.Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan aset berdasarkan nilai likuidasi.
20.Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai.
21.Potongan Hutang adalah potongan atau pengurangan atas hutang yang masih harus dibayar Debitur baik berupa hutang pokok, hutang bunga, maupun hutang denda, dalam rangka pelunasan hutang Debitur kepada Bank dalam likuidasi.
22.Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/ atau penagihan piutang Bank dalam likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN c.penetap~

(1)Dengan diambilalihnya hak clan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembubaran badan hukum Bank;
2. b.pembentukan Tim Likuidasi;

Pasal 6

Pasal 5

(1)Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada Tim Likuidasi, LPS, dan Bank Indonesia, paling lama 15 (Hrna belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
(2)Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
(3)Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
(4)Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor- kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 4

LEMBAGA PENJAMJN SIMPANAN Pasal 9 ··-Ji

(1)Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
1. a.seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
2. b.Direksi dan Dewan Komisaris:
  1. 1.menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  2. 2.tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank dalam likuidasi.
(2)Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai serta mantan pegawai Bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data clan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Pasal 8

BAB III

TIM LIKUIDASI Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

Pasal 7

c.penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
d.penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

(2)Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta Notaris.
(3)Berclasarkan permohonan Direksi clan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi clan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 11 .. ~ Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:
1. a.melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/ atau penagihan piutang terhadap para Debitur termasuk pemberian Potongan Hutang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
2. b.mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
3. c.menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukurn, dan/ atau advokat;
4. d.melakukan pemanggilan kepada para Kreditur; e, melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
5. f.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
6. g.mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. h.meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
b.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
c.melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
d.menyampaikan laporan kepada LPS;
e.melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
f.melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/ atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
g.melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank; dan
h.membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 9

LEMBAGA PENJAMfN SIMPANAN

(3)Dalam ... ~
(1)Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
(2)Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

a.mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat tanggal pencabutan izin usaha Bank yang diduga merugikan Bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, dengan cara:
1. 1.meneliti keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;dan
2. 2.meneliti kewajaran harga transaksi.
b.mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga.