Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2010 Tahun 2010
- Nomor
- 1/PLPS/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN TENTANG LIKUIDASI BANK. MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); Mengingat Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan likuidasi bank perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Likuidasi Bank;
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 001 /PLPS/2010 TENTANG LIKUIDASI BANK DEWAN KOMISIONERLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN I
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
jf erhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan I wewenang RUPS. I I I I
I b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut I izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan 11 dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/ atau penugasan LPS. t2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.
BABII TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA I I I I I b) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:
LEMBAGA PENJAMIN S!MPANAN .f
Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia rnenyusun Neraca Penutupan atau tidak rnenyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan mengharnbat proses likuidasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2004 Tentang Lernbaga Penjamin Sirnpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2009.
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Bagian Kedua ...
Umum BABIII TIM LIKUIDASI
Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN {
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:
Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Dalam rangka mewakili Bank di dalam clan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai clengan ketentuan yang berlaku.
£. melakukan tinclakan lain yang cliperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN IPasal 16...
Bagian Keempat Anggota Tim Likuidasi
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan