DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2010 Tahun 2010

Nomor: 1/PLPS/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 19 Agustus 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN TENTANG LIKUIDASI BANK. MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); Mengingat Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan likuidasi bank perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Likuidasi Bank;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank; LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 001 /PLPS/2010 TENTANG LIKUIDASI BANK DEWAN KOMISIONERLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,
1. 10.Dewan ...
2. 2.Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. 3.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. 4.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. 5.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. 6.Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. 7.Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. 8.Direksi adalah:
a.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
d.Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.
1. 9.Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN I
2. 17.Neraca ...
3. 10.Dewan Komisaris adalah:
a.Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
2. 12.Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukumBank.
3. 13.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
4. 14.Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset clan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
5. 15.Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
6. 16.Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
a.posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan;
b.posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(2)Dalam ... Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.

Pasal 4

jf erhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan I wewenang RUPS. I I I I

(1)I i I i I

Pasal 3

I b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut I izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan 11 dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/ atau penugasan LPS. t2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

a.LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
1. 1.menguasai dan mengelola aset Bank;
2. 11.mengelola kewajiban Bank; dan
3. 111.melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 2

BABII TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA I I I I I b) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:

117.Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN S!MPANAN .f

(2)Keputusan ...
(1)Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembubaran badan hukum Bank;
2. b.pembentukan Tim Likuidasi;
3. c.penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. d.penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia rnenyusun Neraca Penutupan atau tidak rnenyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan mengharnbat proses likuidasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2004 Tentang Lernbaga Penjamin Sirnpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2009.

Pasal 5

(2)Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia rnenyusun Neraca Penutupan, LPS rnenunjuk kantor akuntan publik atau instansi pernerintah di bidang audit untuk rnenyusun Neraca Penutupan tersebut.
(3)Dalarn hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
(4)Batas waktu penyarnpaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagairnana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pernerintah di bidang audit tersebut dengan rnempertirnbangkan lokasi ternpat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Bagian Kedua ...
(1)Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
1. a.seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
2. b.Direksi dan Dewan Komisaris:
  1. 1.menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  2. 11.tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank Dalam Likuidasi.
(2)Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Pasal 8

Umum BABIII TIM LIKUIDASI

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

(2)Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.
(3)Berdasarkan permohonan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN {
1. e.melakukan ... Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:
2. a.melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (haircut) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
3. b.mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam, termasuk anggota Direksi dan/ atau Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
4. c.menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat;
5. d.melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukumBank;
b.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
c.melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
d.menyampaikan laporan kepada LPS;
e.melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
f.melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/ atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
g.melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
h.membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 9

a.mengidentifikasi... {' Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:

Pasal 13

Dalam rangka mewakili Bank di dalam clan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai clengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1)Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 10 hurufb clan huruf c, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
1. a.efisiensi clan efektivitas dalam pelaksanaan likuidasi;
2. b.kemampuan keuangan Bank; clan
3. c.keahlian clan integritas tenaga penclukung Tim Likuidasi atau pihak yang clitunjuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.
(2)Penghasilan/ fasilitas yang cliberikan kepada . tenaga pendukung Tim Likuiclasi meliputi honorarium, Tunjangan Hari Raya, clan keikutsertaan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangan.

Pasal 11

e.melakukan perunclingan clan pembayaran kewajiban kepada para Kreclitur; £. melakukan tinclakan lain yang cliperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
g.mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak clan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
h.meminta pembatalan kepada pengaclilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang clilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Unclang-Undang. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN IPasal 16...

(1)Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank.
(3)Dalam hal diperlukan salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada bank, bersikap kooperatif, clan tidak mempunyai benturan kepentingan.
(4)Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank; LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 001 /PLPS/2010 TENTANG LIKUIDASI BANK DEWAN KOMISIONERLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,
1. 10.Dewan ...
2. 2.Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. 3.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. 4.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. 5.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. 6.Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. 7.Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. 8.Direksi adalah:
a.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
d.Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.
1. 9.Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN I
2. 17.Neraca ...
3. 10.Dewan Komisaris adalah:
a.Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
2. 12.Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukumBank.
3. 13.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
4. 14.Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset clan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
5. 15.Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
6. 16.Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
a.posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan;
b.posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(2)Dalam ... Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.

Pasal 4

jf erhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan I wewenang RUPS. I I I I

(1)I i I i I

Pasal 3

a.LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
1. 1.menguasai dan mengelola aset Bank;
2. 11.mengelola kewajiban Bank; dan
3. 111.melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 2

BABII TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA I I I I I b) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:

117.Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN S!MPANAN .f

(2)Keputusan ...
(1)Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembubaran badan hukum Bank;
2. b.pembentukan Tim Likuidasi;
3. c.penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. d.penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia rnenyusun Neraca Penutupan atau tidak rnenyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan mengharnbat proses likuidasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2004 Tentang Lernbaga Penjamin Sirnpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2009.

Pasal 5

(2)Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia rnenyusun Neraca Penutupan, LPS rnenunjuk kantor akuntan publik atau instansi pernerintah di bidang audit untuk rnenyusun Neraca Penutupan tersebut.
(3)Dalarn hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
(4)Batas waktu penyarnpaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagairnana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pernerintah di bidang audit tersebut dengan rnempertirnbangkan lokasi ternpat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Bagian Kedua ...
(1)Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
1. a.seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
2. b.Direksi dan Dewan Komisaris:
  1. 1.menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  2. 11.tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank Dalam Likuidasi.
(2)Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Pasal 8

Umum BABIII TIM LIKUIDASI

Pasal 7

(2)Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.
(3)Berdasarkan permohonan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN {
1. e.melakukan ... Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:
2. a.melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (haircut) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
3. b.mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam, termasuk anggota Direksi dan/ atau Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
4. c.menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat;
5. d.melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukumBank;
b.menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
c.melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
d.menyampaikan laporan kepada LPS;
e.melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
f.melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/ atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
g.melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
h.membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 9

a.mengidentifikasi... {' Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:

Pasal 13

Pasal 12

(1)Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 10 hurufb clan huruf c, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
1. a.efisiensi clan efektivitas dalam pelaksanaan likuidasi;
2. b.kemampuan keuangan Bank; clan
3. c.keahlian clan integritas tenaga penclukung Tim Likuidasi atau pihak yang clitunjuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.
(2)Penghasilan/ fasilitas yang cliberikan kepada . tenaga pendukung Tim Likuiclasi meliputi honorarium, Tunjangan Hari Raya, clan keikutsertaan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangan.

Pasal 11

e.melakukan perunclingan clan pembayaran kewajiban kepada para Kreclitur; £. melakukan tinclakan lain yang cliperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
g.mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak clan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
h.meminta pembatalan kepada pengaclilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang clilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Unclang-Undang. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN IPasal 16...

(1)Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank.
(3)Dalam hal diperlukan salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada bank, bersikap kooperatif, clan tidak mempunyai benturan kepentingan.
(4)Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.