DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan peraturan mengenai laporan bank umum;
b.bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban bank umum untuk menyampaikan laporan berupa data, inforrnasi, dan dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang DEWANKOMISIONER LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang SALINAN PERATURANLEMBAGAPENJAMINSIMPANAN NOMOR1 TAHUN2016 TENTANG LAPORANBANKUMUMPESERTAPENJAMINANSIMPANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mi, yang dimaksud dengan:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORANBANK UMUM PESERTA PENJAMINANSIMPANAN. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963}; Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang- Undang;

c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Umum perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan oleh bank umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan; LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat

Pasal 3

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan laporan perubahan data Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal terjadi perubahan terhadap:

a.nama, alamat, badan hukum, jenis usaha Bank; dan/atau

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan srmpanan, Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang terdiri dari:

a.laporan posisi Simpanan bulanan;
b.laporan keuangan bulanan; dan
c.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
1. 1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. 2.Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan simpanan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. 3.Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

( 1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat:

a.tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk laporan posisi Simpanan bulanan;
b.tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan
c.tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(2)Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABIII BATASWAKTUPENYAMPAIANLAPORAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 4

Bank wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara akurat dan lengkap, serta menyampaikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara tepat waktu.

b.susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan/ atau direksi Bank atau organ yang setara. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 9

(1)Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.

Pasal 8

(1)Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan pemberitahuan secara elektronik dari sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN ( 1).

Pasal 7

(1)Laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud.
(2)Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN

Pasal 11

(1)Batas waktu penyampaian laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan dalam hal batas waktu jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman data dalam compact disc (CD), USB flash drive, atau media perekam data elektronik lainnya, dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (hardcopy) apabila diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.
(3)Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
(4)Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.
(5)Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengurangi a tau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan peraturan mengenai laporan bank umum;
b.bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban bank umum untuk menyampaikan laporan berupa data, inforrnasi, dan dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang DEWANKOMISIONER LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang SALINAN PERATURANLEMBAGAPENJAMINSIMPANAN NOMOR1 TAHUN2016 TENTANG LAPORANBANKUMUMPESERTAPENJAMINANSIMPANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mi, yang dimaksud dengan:

Menetapkan

c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Umum perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan oleh bank umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan; LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat

Pasal 3

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan laporan perubahan data Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal terjadi perubahan terhadap:

a.nama, alamat, badan hukum, jenis usaha Bank; dan/atau

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan srmpanan, Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang terdiri dari:

a.laporan posisi Simpanan bulanan;
b.laporan keuangan bulanan; dan
c.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
1. 1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. 2.Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan simpanan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. 3.Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

( 1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat:

a.tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk laporan posisi Simpanan bulanan;
b.tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan
c.tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(2)Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABIII BATASWAKTUPENYAMPAIANLAPORAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 4

Bank wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara akurat dan lengkap, serta menyampaikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara tepat waktu.

b.susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan/ atau direksi Bank atau organ yang setara. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 9

(1)Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.

Pasal 8

(1)Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan pemberitahuan secara elektronik dari sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN ( 1).

Pasal 7

(1)Laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud.
(2)Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN

Pasal 11

(1)Batas waktu penyampaian laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan dalam hal batas waktu jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman data dalam compact disc (CD), USB flash drive, atau media perekam data elektronik lainnya, dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (hardcopy) apabila diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.
(3)Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
(4)Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.
(5)Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengurangi a tau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN