DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, bank umum diwajibkan menyampaikan laporan data Single Customer View;
c.bahwa terdapat kewajiban penyampaian laporan oleh bank kepada otoritas perbankan melalui mekanisme satu pintu;
d.bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi penambahan laporan data Single Customer View dan media penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
3.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan otoritas perbankan dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
4.Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
5.Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. b.Laporan data ringkas SCV per bank; dan
3. c.Laporan data SCV per nasabah.
(3)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Laporan terintegrasi;
2. b.Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan
3. c.Laporan data detail SCV per nasabah.
(4)Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan.
(5)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
(6)Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan.
(7)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.
(8)Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 4

(1)Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dan Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 5

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya untuk Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
2. b.sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(2)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan:
1. a.sesuai batas waktu penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi untuk Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
2. b.paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
3. c.sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
(3)Batas waktu penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah maka batas waktu penyampaian Laporan paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

(1)Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui:
1. a.Sistem e-Laporan; atau
2. b.Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian:
1. a.Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
2. b.Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
3. c.Laporan SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
4. d.Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
5. e.Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
(3)Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e-Laporan.
(5)Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1)Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
(2)Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.
(3)Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
(4)Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.
(5)Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Sistem e- Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bank wajib menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital.
(2)Dalam hal terdapat gangguan teknis pada pada Portal Pelaporan Terintegrasi sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperoleh data Bank dari otoritas perbankan lainnya, Bank wajib menyampaikan:
1. a.Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau
2. b.Laporan dalam bentuk salinan digital.
(3)Selain menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Bank wajib menyertakan Laporan dalam bentuk hasil cetak komputer sepanjang terdapat permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, bank umum diwajibkan menyampaikan laporan data Single Customer View;
c.bahwa terdapat kewajiban penyampaian laporan oleh bank kepada otoritas perbankan melalui mekanisme satu pintu;
d.bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi penambahan laporan data Single Customer View dan media penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
3.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan otoritas perbankan dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
4.Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
5.Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. b.Laporan data ringkas SCV per bank; dan
3. c.Laporan data SCV per nasabah.
(3)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Laporan terintegrasi;
2. b.Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan
3. c.Laporan data detail SCV per nasabah.
(4)Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan.
(5)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
(6)Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan.
(7)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.
(8)Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 4

(1)Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dan Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 5

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya untuk Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
2. b.sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(2)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan:
1. a.sesuai batas waktu penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi untuk Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
2. b.paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
3. c.sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
(3)Batas waktu penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

(1)Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui:
1. a.Sistem e-Laporan; atau
2. b.Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian:
1. a.Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
2. b.Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
3. c.Laporan SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
4. d.Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
5. e.Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
(3)Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e-Laporan.
(5)Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1)Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
(2)Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.
(3)Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
(4)Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.
(5)Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Sistem e- Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bank wajib menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital.
(2)Dalam hal terdapat gangguan teknis pada pada Portal Pelaporan Terintegrasi sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperoleh data Bank dari otoritas perbankan lainnya, Bank wajib menyampaikan:
1. a.Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau
2. b.Laporan dalam bentuk salinan digital.
(3)Selain menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Bank wajib menyertakan Laporan dalam bentuk hasil cetak komputer sepanjang terdapat permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024