DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas; DEWAN KOMISIONER LEMBAGAPENJAMIN SIMPANAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA SALINAN PERATURANLEMBAGAPENJAMIN Sll\1PANAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANANBANK SISTEMIK YANGMENGALAMIPERMASALAHANSOLVABILITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
3.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); Menetapkan sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
4.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Sim.panan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik.
6.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
7.Pengurus adalah direksi dan/ atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8.Rapat Umum Pernegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas.
9.Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dim.aksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
10.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persiapan penanganan Bank Sistemik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persiapan penanganan Bank Sisternik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
1. a.uji tuntas pada Bank Sistemik untuk:
  1. 1.memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
  2. 2.mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau pemegang saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi;
2. b.analisis mengenai:
  1. 1.calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik; dan/ atau
  2. 2.pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal; dan
3. c.kegiatan lain yang diperlukan.
  1. 11.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. b.melakukan penjajakan kepada:
  1. 1.calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik; dan/ atau
  2. 2.pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal;
5. c.melakukan pemasaran aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank lain;
6. d.memberikan kesempatan kepada calon Bank Penerima yang bersedia meneruna pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan uji tuntas pada Bank Sistemik; dan/atau
7. e.melakukan kegiatan lain yang diperlukan.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dengan difasilitasi oleh Otoritas -Jasa Keuangan. a;

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 3

(1)Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Sirnpanan melakukan peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik setelah menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan pemutakhiran hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf

Pasal 6

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik dengan cara:

a.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
b.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau
c.melakukan penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik.

BAB III

PEMILIHAN CARA PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menduk.ung Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses persiapan, peningkatan intensitas persiapan, dan/ atau pelaksanaan penanganan Bank Sisternik.

Pasal 4

Dalam melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau peningk:atan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, Lembaga Penjamin Si.mpanan dapat menunjuk, menguasakan, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugas tertentu. ·---- -----··---···------------··· --

Pasal 8

(1)Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan rekomendasi cara penanganan Bank Sistemik kepada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
(2)Penyampaian rekomendasi cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perkiraan biaya penanganan.
(2)Selain kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mempertimbangkan kriteria lain. Bank

Pasal 7

(1)Pemilihan cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
1. a.kondisi perekonomian;
2. b.kompleksitas permasalahan Bank Sistemik;
3. c.kebutuhan waktu penanganan Bank Sistemik;
4. d.ketersediaan investor; dan
5. e.efektivitas penanganan permasalahan

Pasal 9

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Dalam melakukan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Sistemik;
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Sistemik dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Sistemik; dan
4. d.menjual dan/ atau mengalihkan aset Bank Sistemik tan pa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur.
(3)Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau kepentingan lain pada Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berilrut:

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 10

(1)Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/ atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, maka pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialarninya.
(2)Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilak.ukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/ a tau pengubahan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1. a.menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank Sistemik dan/ atau kewajiban Bank Sistemik;
2. b.melakukan penyertaan modal sementara;
3. c.menjual atau mengalihkan aset Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
4. d.mengalihkan manajemen Bank Sistemik kepada pihak lain;
5. e.melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
6. f.melakukan pengalihan kepemilikan Bank Sistemik; dan/atau
7. g.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah kontrak Bank Sistemik yang mengikat Bank Sisternik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank Sistemik. ·-- ·~·-------·--·----·-···-··· --~-----~---··---·· ··---··------······-, ·····- -·~--

Pasal 13

(1)Jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
1. a.aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/ atau dijaminkan;

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
3.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); Menetapkan sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
4.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Sim.panan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik.
6.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
7.Pengurus adalah direksi dan/ atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8.Rapat Umum Pernegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas.
9.Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dim.aksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
10.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persiapan penanganan Bank Sistemik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persiapan penanganan Bank Sisternik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
1. a.uji tuntas pada Bank Sistemik untuk:
  1. 1.memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
  2. 2.mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau pemegang saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi;
2. b.analisis mengenai:
  1. 1.calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik; dan/ atau
  2. 2.pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal; dan
3. c.kegiatan lain yang diperlukan.
  1. 11.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. b.melakukan penjajakan kepada:
  1. 1.calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik; dan/ atau
  2. 2.pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal;
5. c.melakukan pemasaran aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank lain;
6. d.memberikan kesempatan kepada calon Bank Penerima yang bersedia meneruna pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan uji tuntas pada Bank Sistemik; dan/atau
7. e.melakukan kegiatan lain yang diperlukan.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dengan difasilitasi oleh Otoritas -Jasa Keuangan. a;

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 3

(1)Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Sirnpanan melakukan peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik setelah menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan pemutakhiran hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf

Pasal 6

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik dengan cara:

a.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
b.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau
c.melakukan penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik.

BAB III

PEMILIHAN CARA PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

(1)Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan rekomendasi cara penanganan Bank Sistemik kepada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
(2)Penyampaian rekomendasi cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perkiraan biaya penanganan.
(2)Selain kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mempertimbangkan kriteria lain. Bank

Pasal 7

(1)Pemilihan cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
1. a.kondisi perekonomian;
2. b.kompleksitas permasalahan Bank Sistemik;
3. c.kebutuhan waktu penanganan Bank Sistemik;
4. d.ketersediaan investor; dan
5. e.efektivitas penanganan permasalahan

Pasal 9

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Dalam melakukan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Sistemik;
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Sistemik dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Sistemik; dan
4. d.menjual dan/ atau mengalihkan aset Bank Sistemik tan pa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur.
(3)Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau kepentingan lain pada Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berilrut:

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 10

(1)Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/ atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, maka pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialarninya.
(2)Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilak.ukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/ a tau pengubahan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1. a.menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank Sistemik dan/ atau kewajiban Bank Sistemik;
2. b.melakukan penyertaan modal sementara;
3. c.menjual atau mengalihkan aset Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
4. d.mengalihkan manajemen Bank Sistemik kepada pihak lain;
5. e.melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
6. f.melakukan pengalihan kepemilikan Bank Sistemik; dan/atau
7. g.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah kontrak Bank Sistemik yang mengikat Bank Sisternik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank Sistemik. ·-- ·~·-------·--·----·-···-··· --~-----~---··---·· ··---··------······-, ·····- -·~--

Pasal 13

(1)Jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
1. a.aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/ atau dijaminkan;