DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, forum koordinasi dan pemeriksaan bersama, persiapan penanganan bank, penanganan bank dalam resolusi sebelum keputusan cara penanganan, pemilihan cara penanganan bank dalam resolusi, pelaksanaan cara penanganan bank dalam resolusi, dukungan pihak dalam persiapan dan penanganan bank dalam resolusi, dukungan pihak lain dalam persiapan dan penanganan bank dalam resplusi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
2.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
3.Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik.
4.Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:

a.mengalami kesulitan keuangan;
b.membahayakan kelangsungan usahanya; dan
c.tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
1. 5.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi.
2. 6.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
3. 7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas. -3-
4. 8.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. 9.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
6. 10.Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
7. 11.Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
8. 12.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9. 13.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. 14.Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

BAB II

FORUM KOORDINASI DAN PEMERIKSAAN BERSAMA

Pasal 2

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank melalui mekanisme forum koordinasi. -4-
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembahasan mengenai persiapan dan pelaksanaan penanganan Bank, serta hal lain yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Bank.

Pasal 3

(1)Dalam hal berdasarkan:
1. a.pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
2. b.hasil penilaian kondisi Bank dari forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditemukan potensi permasalahan Bank, Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama.
(2)Hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dan kemungkinan kegagalan Bank yang tiba-tiba.
(3)Bank harus menyampaikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam pemeriksaan bersama.

BAB III

PERSIAPAN PENANGANAN BANK

Pasal 4

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penanganan Bank setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan.
(2)Dalam persiapan penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan:
1. a.uji tuntas;
2. b.penjajakan kepada calon investor;
3. c.penjajakan kepada calon Bank Penerima;
4. d.pendirian Bank Perantara; dan/atau
5. e.kegiatan lain dalam persiapan penanganan Bank.
(3)Dalam melakukan persiapan penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau pihak lain.
(4)Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
1. a.pertukaran data dan/atau informasi terkini; -5-
2. b.koordinasi mengenai izin pendirian dan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (financial market infrastructure) Bank Indonesia, serta penyedia jasa pembayaran; dan/atau
3. c.koordinasi lainnya dalam persiapan penanganan Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Pasal 5

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terhadap Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan untuk mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan.
(2)Dalam melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan menerbitkan surat introduksi.
(3)Terhadap hasil uji tuntas, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil uji tuntas ditemukan permasalahan Bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta diselenggarakannya forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(5)Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipercepat dan/atau menggunakan data dan/atau informasi terkini yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian atas data hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Bank dalam penyehatan untuk melakukan pemutakhiran data hasil uji tuntas atas laporan keuangan Bank dengan data dan/atau informasi terkini.

Pasal 7

(1)Penjajakan kepada calon investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan penjajakan kepada calon Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.persiapan penjajakan; dan
2. b.pelaksanaan penjajakan.
(2)Persiapan dan pelaksanaan penjajakan kepada calon investor dilakukan sejak Lembaga Penjamin Simpanan -6- menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan.
(3)Persiapan penjajakan kepada calon Bank Penerima dilakukan sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan.
(4)Pelaksanaan penjajakan kepada calon Bank Penerima dilakukan setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan uji tuntas.
(5)Calon investor dan calon Bank Penerima harus menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dalam penjajakan.
(6)Bank harus menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji tuntas yang dilakukan oleh calon investor dan calon Bank Penerima.

Pasal 8

(1)Dalam pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan 1 (satu) atau lebih Bank Perantara untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank dan menjalankan aktivitas usaha Bank.
(2)Dalam pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan:
1. a.persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
2. b.izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara, kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pengajuan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setelah Lembaga Penjamin Simpanan memperoleh persetujuan prinsip, dengan disertai pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara.
(4)Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan persetujuan prinsip dan izin usaha untuk pendirian Bank Perantara pada waktu yang sama.
(5)Setelah pengajuan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin kepada Bank Indonesia terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan -7- (financial market infrastructure) Bank Indonesia, serta penyedia jasa pembayaran.

BAB IV

PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI SEBELUM KEPUTUSAN CARA PENANGANAN

Pasal 9

(1)Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank Dalam Resolusi.
(2)Pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan Bank Dalam Resolusi untuk dilakukan penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
1. a.penyampaian informasi penyebab Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi;
2. b.data dan/atau informasi posisi terakhir yang sesuai dengan kondisi Bank; dan
3. c.informasi tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank.
(4)Untuk Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(5)Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengoordinasikan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik.

Pasal 10

(1)Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis mengenai Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi; -8-
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi; dan
4. d.menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan kreditur.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian atas data hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Bank Dalam Resolusi untuk melakukan pemutakhiran data hasil uji tuntas atas laporan keuangan Bank dengan data dan/atau informasi terkini.

Pasal 11

(1)Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan Bank Dalam Resolusi serta pengamanan aset Bank Dalam Resolusi.
(2)Dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat:
1. a.memberhentikan atau menonaktifkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah lama dan/atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi;
2. b.mengangkat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah baru;
3. c.menunjuk tim pengelola sementara; dan/atau
4. d.menetapkan arahan atau kebijakan tertentu dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim pengelola sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjalankan tugas Direksi Bank Dalam Resolusi yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Tim pengelola sementara dapat berasal dari pegawai Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pihak lain.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…