Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum; a. bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai salah satu tugas melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik; b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan DEWAN KOMISIONER LEMBAGAPENJAMIN SIMPANAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA SALIN AN PERATURANLEMBAGAPENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANARESOLUSI BAGI BANK UMUM ~ LEMBAGA (' !t-."" PEN.JAMIN ..,..,.. SIMPANAN Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 3. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sis tern keuangan. 4. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank gagal.
BAB I
Bank Sistemik; dan b. Bank Selain Bank Sistemik tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan mempertimbangkan ukuran Bank, kompleksitas kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan.
Rencana Resolusi (Resolution Plan) tidak mengikat Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.
Rencana Resolusi (Resolution Plan) disusun oleh Bank dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh. 5. Rencana Resolusi (Resolution Plan) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. 6. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 7. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. ~ LEMBAGA (I~ P~NJAMIN .....,.. SIMPANAN
Pasal 5 ( 1) Bank menyusun Rencana Resolusi (Resolution Plan) paling sedikit memuat: a. ringkasan eksekutif; b. gambaran Bank; dan c. strategi resolusi.
a. gambaran Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
a. aspek legalitas; b. visi dan misi; c. rencana bisnis; d. struktur kepengurusan dan organisasi Bank; e. aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama; f. fokus bisnis Bank; dan g. analisis strengths, weaknesses, opportunities, threats.
a. analisis bisnis strategis; b. opsi resolusi; c. potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi; d. keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal; dan e. strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen. BAB II PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI ~ LEMBAGA ( ( ~' l'~NJAMIN .._,- SIMPANAN b. penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
a. aspek operasional; dan b. akses terhadap infrastruktur pasar keuangan kritikal. a. analisis mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan memuat:a. struktur kelompok usaha Bank, termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan; b. perusahaan anak Bank yang material; c. informasi keuangan; d. lini bisnis material; e. fungsi ekonomi penting; f. keterkaitan kritikal dengan kelompok usaha Bank; dan g. keterkaitan kritikal dengan pihak eksternal.
a. opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal kepada Bank Penerima; dan b. data, informasi, dan/ atau dokumen mengenai opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
a. berkala; dan b. sewaktu-waktu. Pasal 9BAB III PENGKINIAN RENCANA RESOLUSI Pasal 8
BAB II
( 1) Bank menyusun Rencana Resolusi (Resolution Plan) sesuai dengan pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
a. tata kelola fungsi penyediaan informasi; b. sistem informasi manajemen; dan c. kerangka komunikasi. ~ LEMBAGA (I~ i:>~NJAMIN .....,. SIMPANAN Pasal 14 ( 1) Pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris. Pasal 13 Pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) sebagaimana dimaksud dalam
dilakukan dengan penyusunan Rencana Resolusi (Resolution Plan) secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pasal 12 Kewajiban Bank melakukan pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) sebagaimana dimaksud dalam
berlaku juga bagi Bank yang tidak lagi memenuhi kriteria Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali ditetapkan lain oleh Lembaga Penjamin Simpanan. a. perubahan struktur pemegang saham pengendali; b. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank; c. perubahan lini bisnis material Bank; d. pemburukan tingkat kesehatan Bank berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau e. kondisi lainnya yang menurut penilaian Lembaga Penjamin Simpanan dapat berdampak terhadap pelaksanaan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. Pasal 11 Pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) secara sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan atas:Pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Pasal 10 ~ LEMBAGA (I~' Pl:NJAMIN ~ SIMPANAN Pasal 16
BAB IV PENYAMPAIAN RENCANARESOLUSI DAN PENGKINIANRENCANA RESOLUSI Pasal 15 ( 1) Bank menyusun pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) sesuai dengan pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
a. perubahan struktur pemegang saham pengendali; dan/atau b. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank, wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris dan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.
~ LEMBAGA (I~~ r,~NJAMIN .....,.. SIMPANAN
BAB IV
huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
perubahan struktur pemegang saham pengendali; dan/atau b. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank, Pasal 18 Pasal 17 Untuk pertama kali, Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
~ LEMBAGA (I~ PENJAMIN ........ SIMPANAN Pasal 21
(1), Lembaga Penjamin Simpanan juga melakukan uji resolvabilitas (resolvability assessment) untuk mengidentifikasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
(2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan:a. klarifikasi dan konfirmasi kepada Bank berkenaan dengan Rencana Resolusi (Resolution Plan); dan/ atau BABV PENILAIAN RENCANA RESOLUSI DAN UJI RESOLVABILITAS Ketentuan mengenai tata cara penyampaian Rencana Resolusi (Resolution Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 20Pasal 19 Dalam hal batas waktu penyamparan, pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/ atau lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian pada hari kerja berikutnya. disertai dengan surat pengantar yang harus ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan pemegang saham pengendali. ~ LEMBAGA (I~~ PtNJAMIN ...._,, SIMPANAN
BAB VI TANGGUNG JAWAB DIREKSI DANDEWANKOMISARISBANK
BAB VI
Ketentuan penilaian Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan uji resolvabilitas (resolvability assesment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengkinian Rencana Resolusi (Resolution Plan).Ketentuan mengenai tata cara penyampaian perbaikan Rencana · Resolusi (Resolution Plan) sebagaimana dimaksud dalam
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan