DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Rencana Resolusi adalah rencana resolusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 2. Rencana Resolusi disusun oleh Bank dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); _o- MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya discbut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
3.Rencana Resolusi adalah rencana resolusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
4.Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
5.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6.Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:

a.mengalami kesulitan keuangan;
b.membahayakan kelangsungan usahanya; dan
c.tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
1. 7.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi.
2. 8.Bank Perantara adalah Bank yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
3. 9.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan 10. e Ba pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.

Pasal 2

Rencana Resolusi disusun oleh Bank dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

(1)() @)
(1)
(2)
(1)2) @)

Pasal 3

Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapat persetujuan. Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu alat bantu bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengambil keputusan tindakan resolusi kepada Bank. Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat mengikat bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan tindakan resolusi terhadap Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

Pasal 4

Bank yang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.bank sistemik; dan
b.bank selain bank sistemik. Bank Perantara dan Bank yang dilakukan penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikecualikan dari kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Resolusi.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 5

Bank menyusun Rencana Resolusi yang terdiri atas:

a.ringkasan eksekutif;
b.gambaran umum Bank; dan
c.strategi resolusi. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a merupakan ringkasan atas:
1. a.gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
2. b.strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c. Gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.aspek legalitas;
(1)@) @) _4-
1. b.visi dan misi;
2. c.rencana bisnis;
3. d.struktur kepengurusan dan organisasi Bank;
4. e.aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama;
5. f.fokus bisnis Bank; dan
6. g.analisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit memuat:
7. a.analisis bisnis strategis;
8. b.opsi tindakan resolusi;
9. c.potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi;
10. d.keberlangsungan usaha pada saat dilakukannya tindakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi; dan
11. e.strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.

Pasal 6

Analisis bisnis strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:

a.struktur Bank, termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan; pihak terafiliasi; perusahaan anak Bank yang material; kondisi keuangan; lini bisnis utama; fungsi ekonomi penting; keterkaitan kritikal dengan kelompok usaha Bank; keterkaitan kritikal dengan pihak eksternal; dan i keterkaitan dengan sistem keuangan. Opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b memuat:
a.opsi tindakan resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima; dan
b.data, informasi, dan/atau dokumen mengenai opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dalam hal berdasarkan penilaian Bank terdapat opsi tindakan resolusi selain opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank dapat menambahkan opsi tindakan resolusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ paling sedikit memuat:
a.analisis mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan mpmme a0 Py
b.penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5)Keberlangsungan usaha pada saat dilakukannya tindakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d paling sedikit memuat identifikasi atas:
1. a.aspek operasional; dan
2. b.akses terhadap infrastruktur pasar keuangan kritikal.
(6)Strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e paling sedikit memuat analisis atas:
1. a.tata kelola fungsi penyediaan informasi;
2. b.sistem informasi manajemen; dan
3. c.kerangka komunikasi.

Pasal 7

Rencana Resolusi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. BAB IIT PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 8

(1)Bank wajib menyampaikan Rencana Resolusi paling lambat tanggal 30 November 2024.
(2)Bagi Bank yang baru melakukan kegiatan usaha setelah berlakunya Peraturan Lembaga ini, kewajiban penyusunan Rencana Resolusi berlaku setelah Bank melakukan kegiatan usahanya paling kurang 1 (satu) tahun.
(3)Batas waktu penyampaian Rencana Resolusi bagi Bank yang baru melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

Rencana Resolusi disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama Bank, serta ditembuskan kepada pemegang saham pengendali Bank.

BAB IV

PENILAIAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 10

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian terhadap Rencana Resolusi yang disampaikan Bank.
(2)Penilaian terhadap Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 3)
(4)
(6)
(7)(1 @) Untuk kepentingan penilaian Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan:
1. a.rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.data dan informasi serta dokumen lainnya yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan. Rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Bank menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(38)huruf a belum tersedia, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen rencana aksi pemulihan yang belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank. Bank menyampaikan data dan informasi serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) paling lambat sesuai dengan permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Bank berkenaan dengan Rencana Resolusi yang disampaikan.

Pasal 11

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan:

a.memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi; atau
b.belum dapat memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi, disertai dengan permintaan agar Bank memperbaiki Rencana Resolusi. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan belum dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank wajib menyampaikan perbaikan atas Rencana Resolusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan belum menyetujui perbaikan Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank melakukan perbaikan selanjutnya sampai dengan Rencana Resolusi disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan mengenai:
a.persetujuan Rencana Resolusi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b.surat pengantar penyampaian Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis untuk perbaikan Rencana Resolusi.

(1)() 3)
(4)
(5)
(6)BABV UJI RESOLVABILITAS

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…