DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN ···----·~---------··------+---,·-~-·------- Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan: ·

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lernbaga Penjarnin Simpanan.
2.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
3.Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. BAB! KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); Menetapkan
4.Bank Perantara adalah bank urnum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.
6.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
7.Pengurus adalah direksi dan/ a.tau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8.Rapat Umum Pemegang Saharn adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimak:sud dalam peraturan perundang- undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas.
9.Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
10.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimak:sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Dalam melakukan proses persiapan penyelesaian Bank selain Bank · Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/ atau proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Penjamin Simpanan dapat

Pasal 3

( 1) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)Proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan seba.gian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 2

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sisternik yang mengalarni permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Bank. BABII PERSIAPAN PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 6

(1} Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara:

a.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
b.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
c.melakukan penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/ atau
d.melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik. (2} Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan kriteria tertentu untuk Bank selain Bank Sistemik yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB III

PEMILIHANCARAPENYELESAIANBANKSELAINBANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses persiapan, peningkatan intensitas persiapan, clan/ atau pelaksanaan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ a tau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan tugas tertentu. -•--·-----•,Y•--------··-----

Pasal 7

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemilihan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1} paling sedikit dengan mempertimbangkan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah. (2} Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga mempertimbangkan pemenuhan persyaratan lain untuk penyertaan modal sementara, yaitu:
1. a.perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi;
2. b.Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik;
3. c.adanya pernyataan dari Rapat Urnurn Pemegang Saham yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk:
  1. 1.menyerahkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
  2. 2.menyerahkan kepengurusan Bank selain Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan; dan
  3. 3.tidak menuntut Lembaga Penjamin Sirnpanan atau pihak yang ditunjuk Lernbaga Penjamin Simpanan apabila proses penyelesaian dengan cara penyertaan modal sementara tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; '

Pasal 8

Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah:

d.Bank selain Bank Sistemik menyerahkan dokumen kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai:
1. 1.penggunaan fasilitas pendanaan, pmjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia;
2. 2.data keuangan nasabah debitur;
3. 3.struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
4. 4.informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan Bank selain · Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.

(3)Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyerahan Bank selain Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf c dan huruf d harus dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bank selain Bank Sistemik dinyatakan sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN BANK SELAIN BANKSISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 10

(1)Lembaga Penjarnin Sim.panan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah menerima penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan Undang- Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
(2)Dalam melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak clan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik yang diselamatkan

Pasal 9

(1)Lembaga Penjamin Simpanan segera memberitahukan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 8 kepada Otoritas .Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan penyelesaian dalam media cetak dan/ atau media elektronik.
1. a.menerima permintaan keputusan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung mengenai kondisi Bank selain Bank Sistemik yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan. ----~ ~·-·····---··----··-··

Pasal 11

[I] Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/ atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin dengan pihak ketiga yang merugikan Bank selain Bank Sistemik; dan

d.menjual dan/atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur. {3) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank selain Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
a.menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank selain Bank Sistemik clan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
b.melakukan penyertaan modal sementara;
c.menjual atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
d.mengalihkan manajemen Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
e.melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
f.melakukan pengalihan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/ atau
g.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank selain Bank Sistemik. --~······-~-~··~·-----

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan: ·

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lernbaga Penjarnin Simpanan.
2.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
3.Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. BAB! KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); Menetapkan
4.Bank Perantara adalah bank urnum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.
6.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
7.Pengurus adalah direksi dan/ a.tau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8.Rapat Umum Pemegang Saharn adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimak:sud dalam peraturan perundang- undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas.
9.Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
10.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimak:sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Pasal 3

(2)Proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan seba.gian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 2

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sisternik yang mengalarni permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Bank. BABII PERSIAPAN PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 6

(1} Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara:

a.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
b.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
c.melakukan penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/ atau
d.melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik. (2} Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan kriteria tertentu untuk Bank selain Bank Sistemik yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB III

PEMILIHANCARAPENYELESAIANBANKSELAINBANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 5

Pasal 7

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemilihan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1} paling sedikit dengan mempertimbangkan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah. (2} Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga mempertimbangkan pemenuhan persyaratan lain untuk penyertaan modal sementara, yaitu:
1. a.perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi;
2. b.Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik;
3. c.adanya pernyataan dari Rapat Urnurn Pemegang Saham yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk:
  1. 1.menyerahkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
  2. 2.menyerahkan kepengurusan Bank selain Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan; dan
  3. 3.tidak menuntut Lembaga Penjamin Sirnpanan atau pihak yang ditunjuk Lernbaga Penjamin Simpanan apabila proses penyelesaian dengan cara penyertaan modal sementara tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; '

Pasal 8

Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah:

d.Bank selain Bank Sistemik menyerahkan dokumen kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai:
1. 1.penggunaan fasilitas pendanaan, pmjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia;
2. 2.data keuangan nasabah debitur;
3. 3.struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
4. 4.informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan Bank selain · Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.

(3)Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyerahan Bank selain Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf c dan huruf d harus dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bank selain Bank Sistemik dinyatakan sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN BANK SELAIN BANKSISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 10

(1)Lembaga Penjarnin Sim.panan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah menerima penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan Undang- Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
(2)Dalam melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak clan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik yang diselamatkan

Pasal 9

(1)Lembaga Penjamin Simpanan segera memberitahukan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 8 kepada Otoritas .Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan penyelesaian dalam media cetak dan/ atau media elektronik.
1. a.menerima permintaan keputusan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung mengenai kondisi Bank selain Bank Sistemik yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan. ----~ ~·-·····---··----··-··

Pasal 11

[I] Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/ atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin dengan pihak ketiga yang merugikan Bank selain Bank Sistemik; dan

d.menjual dan/atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur. {3) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank selain Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
a.menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank selain Bank Sistemik clan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
b.melakukan penyertaan modal sementara;
c.menjual atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
d.mengalihkan manajemen Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
e.melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
f.melakukan pengalihan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/ atau
g.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank selain Bank Sistemik. --~······-~-~··~·-----