DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2006 Tahun 2006

Nomor: 3/PLPS/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 9 Maret 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan pengaturan mengenai laporan yang disampaikan oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada LPS; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, LAPORAN BANK PERKREDIT AN RAKYAT TENT ANG NOMOR 3/PLPS/2006 SA LINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISJONER LEMBAGA PENJAMIN SJMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang ~ Pasal 4 ...

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.laporan posisi simpanan;
2. b.laporan keuangan bulanan; dan
3. c.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
(2)Laporan posisi simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.periode Juli sampai dengan Desember.
(3)Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.periode Juli sampai dengan Desember.

Pasal 3

BAB III JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

BAB III

JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

Pasal 2

3.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjarnin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 1 (4) Laporan ...

(1)Laporan posisi simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 Juli, untuk laporan periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan periode Juli sampai dengan Desember.
(2)Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 Juli, untuk laporan periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan periode Juli sampai dengan Desember.
(3)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

BAB IV BAT AS W AKTU PENYAMP AIAN LAPORAN Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

BAB IV

BAT AS W AKTU PENYAMP AIAN LAPORAN Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 5

Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap BPR juga harus menyampaikan:

a.laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan; dan
b.laporan perubahan alamat BPR.

Pasal 4

DEW AN KOMIS ION ER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN f BABV ...

(1)BPR dinyatakan tidak terlambat menyampaikan laporan apabila:
1. a.BPR telah menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada LPS sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.BPR telah mengirimkan laporan tersebut melalui faksimili kepada LPS dengan ketentuan tanggal pengiriman melalui faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. c.BPR telah mengirimkan laporan tersebut melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6; atau
4. d.BPR telah mengirimkan laporan tersebut melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengiriman melalui faksimili sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b wajib diikuti dengan pengiriman laporan aslinya paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman melalui faksimili.
(3)Sarana lain yang diperlukan dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 8

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Pasal 7

(4)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN "~ BAB VII ...
(1)Surat BPR sebagai pengantar (covering letter) laporan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Direksi BPR atau pejabat BPR yang berwenang untuk rnenandatangani laporan dirnaksud.
(2)Dalarn hal surat pengantar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat BPR yang berwenang, BPR wajib menyampaikan dokumen yang menjadi dasar kewenangan dimaksud.

Pasal 11

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pengenaan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku untuk penyampaian laporan periode Juli 2006 sampai dengan Desernber 2006.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN Pengenaan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku untuk penyampaian laporan periode Juli 2006 sampai dengan Desernber 2006.

Pasal 10

(1)BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

BABV SANKSI ADMINISTRA TIF DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ·1 Ditetapkan ... Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara KETENTUAN PERALIHAN DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2006 NOMOR RUDJITO, SE ttd,- KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maretr2006 DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ai dengan aslinya baga,

(1)BPR yang belum menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor lA/PLPS/2005 untuk periode Januari 2006 sampai dengan Februari 2006, wajib menyampaikan laporan berkala berdasarkan Peraturan LPS ini.
(2)BPR yang sudah atau terlambat menyampaikan laporan berkala Januari 2006 dan Februari · 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjarninan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor lA/PLPS/2005, wajib menyampaikan kekurangan laporan periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2006 sehingga memenuhi ketentuan penyampaian laporan berdasarkan Peraturan LPS ini.

Pasal 13

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor lA/PLPS/2005 untuk periode September 2005 sampai dengan Desember 2005, disampaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Juli 2006.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan pengaturan mengenai laporan yang disampaikan oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada LPS; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, LAPORAN BANK PERKREDIT AN RAKYAT TENT ANG NOMOR 3/PLPS/2006 SA LINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISJONER LEMBAGA PENJAMIN SJMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang ~ Pasal 4 ...

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.laporan posisi simpanan;
2. b.laporan keuangan bulanan; dan
3. c.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
(2)Laporan posisi simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.periode Juli sampai dengan Desember.
(3)Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.periode Juli sampai dengan Desember.

Pasal 3

BAB III JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

BAB III

JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

Pasal 2

3.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjarnin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 1 (4) Laporan ...

(1)Laporan posisi simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 Juli, untuk laporan periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan periode Juli sampai dengan Desember.
(2)Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 Juli, untuk laporan periode Januari sampai dengan Juni; dan
2. b.tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan periode Juli sampai dengan Desember.
(3)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

BAB IV BAT AS W AKTU PENYAMP AIAN LAPORAN Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

BAB IV

BAT AS W AKTU PENYAMP AIAN LAPORAN Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 5

Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap BPR juga harus menyampaikan:

a.laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan; dan
b.laporan perubahan alamat BPR.

Pasal 4

DEW AN KOMIS ION ER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN f BABV ...

(1)BPR dinyatakan tidak terlambat menyampaikan laporan apabila:
1. a.BPR telah menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada LPS sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.BPR telah mengirimkan laporan tersebut melalui faksimili kepada LPS dengan ketentuan tanggal pengiriman melalui faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. c.BPR telah mengirimkan laporan tersebut melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6; atau
4. d.BPR telah mengirimkan laporan tersebut melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengiriman melalui faksimili sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b wajib diikuti dengan pengiriman laporan aslinya paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman melalui faksimili.
(3)Sarana lain yang diperlukan dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 8

Pasal 7

(4)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN "~ BAB VII ...
(1)Surat BPR sebagai pengantar (covering letter) laporan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Direksi BPR atau pejabat BPR yang berwenang untuk rnenandatangani laporan dirnaksud.
(2)Dalarn hal surat pengantar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat BPR yang berwenang, BPR wajib menyampaikan dokumen yang menjadi dasar kewenangan dimaksud.

Pasal 11

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN Pengenaan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku untuk penyampaian laporan periode Juli 2006 sampai dengan Desernber 2006.

Pasal 10

(1)BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

(1)BPR yang belum menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor lA/PLPS/2005 untuk periode Januari 2006 sampai dengan Februari 2006, wajib menyampaikan laporan berkala berdasarkan Peraturan LPS ini.
(2)BPR yang sudah atau terlambat menyampaikan laporan berkala Januari 2006 dan Februari · 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjarninan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor lA/PLPS/2005, wajib menyampaikan kekurangan laporan periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2006 sehingga memenuhi ketentuan penyampaian laporan berdasarkan Peraturan LPS ini.