DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 Tahun 2008

Nomor: 1/PLPS/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 30 Mei 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

a.bahwa dalam rangka efisiensi penyampaian laporan berkala oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada LPS perlu dilakukan penyederhanaan jenis laporan berkala yang harus disampaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT TENTANG NOMOR 001 /PLPS/2008 SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap BPR juga harus menyampaikan:

a.laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan;dan
b.laporan perubahan alamat bank.

Pasal 3

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

2.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BAB II

KEWAJIBAN PENY AMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

BPR dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada LI'S dengan cara:

a.menyampaikan secara langsung;
b.menyampaikan melalui email;
c.menyampaikan melalui faksimili dengan ketentuan tanggal penerimaan faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l);
d.menyampaikan melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Pasal 6

(1)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

BAB IV

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN fJ

Pasal 10

(1)BPR yang menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi denda sebesar Rpl.000.000,00(satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. BabV SANKS! ADMINISTRA TIF

Pasal 9

(1)Dalam hal laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulan IV tahun yang sama dengan laporan keuangan tahunan telah tersedia pada website Bank Indonesia, BPR yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam hal BPR telah menyampaikan laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulan IV tahun yang sama dengan laporan keuangan tahunan kepada Bank Indonesia tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
1. e.menyampaikan melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 13

(1)BPR yang sudah menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2007 sesuai ketentuan dalam Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan telah menyampaikan laporan keuangan tahunan berdasarkan Peraturan ini.
(2)Perhitungan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan posisi simpanan dan laporan keuangan bulanan periode Januari sampai dengan Juni 2007 dan periode Juli sampai dengan Desember 2007 dinyatakan berhenti sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 12

Laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 wajib disampaikan oleh BPR kepada LPS paling lambat tanggal 31 Juli 2008.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

a.bahwa dalam rangka efisiensi penyampaian laporan berkala oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada LPS perlu dilakukan penyederhanaan jenis laporan berkala yang harus disampaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT TENTANG NOMOR 001 /PLPS/2008 SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap BPR juga harus menyampaikan:

a.laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan;dan
b.laporan perubahan alamat bank.

Pasal 3

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan, setiap BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

2.Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BAB II

KEWAJIBAN PENY AMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

BPR dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada LI'S dengan cara:

a.menyampaikan secara langsung;
b.menyampaikan melalui email;
c.menyampaikan melalui faksimili dengan ketentuan tanggal penerimaan faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l);
d.menyampaikan melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau

Pasal 7

Pasal 6

(1)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

BAB IV

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN fJ

Pasal 10

(1)BPR yang menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi denda sebesar Rpl.000.000,00(satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. BabV SANKS! ADMINISTRA TIF

Pasal 9

(1)Dalam hal laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulan IV tahun yang sama dengan laporan keuangan tahunan telah tersedia pada website Bank Indonesia, BPR yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam hal BPR telah menyampaikan laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulan IV tahun yang sama dengan laporan keuangan tahunan kepada Bank Indonesia tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
1. e.menyampaikan melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 13

(1)BPR yang sudah menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2007 sesuai ketentuan dalam Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan telah menyampaikan laporan keuangan tahunan berdasarkan Peraturan ini.
(2)Perhitungan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan posisi simpanan dan laporan keuangan bulanan periode Januari sampai dengan Juni 2007 dan periode Juli sampai dengan Desember 2007 dinyatakan berhenti sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 12

Laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 wajib disampaikan oleh BPR kepada LPS paling lambat tanggal 31 Juli 2008.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 Tahun 2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 2

KEWAJIBAN PENY AMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 2

KEWAJIBAN PENY AMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2018