DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2011

Nomor: 3
Tahun: 2011
Ditetapkan: 28 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik oleh LPS didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan Bank Gagal dimaksud, serta memenuhi persyaratan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
c.bahwa perlu dilakukan penyempumaan atas ketentuan mengenai perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan, serta persyaratan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagatmana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONERLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK TENTANG PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR J /PLPS/2011 DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

a.memenuhi ..~

Pasal 6

(1)Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk:

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat {2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagat berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagatmana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANGPERUBAHANKEDUA PERATURANLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NO. 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIANBANKGAGALYANGTIDAKBERDAMPAK SISTEMIK. MEMUTUSKAN:
1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10); Mengingat : DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN

(2)Pemenuhan ..f

Pasal 7

(1)Pemenuhan tmgkat likuiditas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penambahan dana untuk:
1. a.pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum (GWM) bagt Bank Umum atau Cash Ratio (CR) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. b.pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, baik yang tercatat pada neraca on-balance sheet maupun ojf- balance sheet untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank rnenjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
3. c.biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (overhead cost) untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
4. d.biaya yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum; dan
5. e.biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
6. a.memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)yang ditetapkan oleh LPP;
7. b.mengantisipasi potensi kerugtan: 1) yang berasal dari neraca on-balance sheet maupun ojf- balance sheet yang dikategorikan bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah; 2) yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial dari pihak lain; dan 3) lainnya yang tidak/belum tercatat pada neraca bank, baik on-balance sheet maupun off-balance sheet.
(2)Tambahan modal untuk mengantisipast potensi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diperhitungkan dalam hal potensi kerugian tersebut belum diperhitungkan dalam rasio KPMMyang ditetapkan oleh LPP. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. b.data historts. i

Pasal 8

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

(1)Perkiraan biaya akan dibayarkan, terdiri dart:
1. a.pembayaran simpanan yang dijamin;
2. b.biaya talangan untuk gaji terhutang dan pesangon pegawai;
3. c.biaya yang berkaitan dengan pembayaran simpanan nasabah antara lain biaya rekonsiliasi dan veriflkasi. konsultan hukum, dan fee kepada bank pembayar; dan
4. d.potensi biaya terkait adanya tuntutan ganti rugi fmansial berkaitan dengan simpanan nasabah. {2) Perkiraan biaya yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan penertmaan LPS dart penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya.
(3)Penilaian perkiraan penerimaan aset bank berupa tagihan kepada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, serta aktiva tetap dan rnventaris dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kualitas serta jenis aset, dokumen kepemilikan dan pengikatan agunan; dan/atau
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagat berikut:

Pasal 7A

Pemenuhan tingkat solvabilitas dan ttngkat likuiditas sebagatmana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memperhitungkan pula penambahan modal untuk mendukung pertumbuhan atau ekspansi usaha bank sekurang-kurangnya 8% (delapan persen) diatas rasio KPMMyang ditetapkan oleh LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pemenuhan tingkat likuidttas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan dana masuk minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 {satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank, yang meliputi:
1. a.penerimaan angsuran atau pelunasan kredit;
2. b.penghtmpunan simpanan nasabah;
3. c.pinjaman antarbank; dan
4. d.penerimaan lainnya. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 29A.. ~
  1. 6.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagat berikut:

Pasal 10

LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Perkiraan biaya penyelamatan paling tmggt sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dart perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
b.Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, antara lain apabila: 1) bank memilikilokasi strategis, jaringan kantor luas, dan/ atau infrastruktur yang memadai; 2) bank memilikiproduk yang unggul; 3) tmgkat kepercayaan masyarakat terhadap bank masih baik; 4) kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bank masih dalam batas kewajaran: 5) bank telah melakukan upaya-upaya perbaikan atau penyehatan, misalnya melakukan restrukturisasi dan/ atau penghapusbukuan kredit; dan 6) bank memiliki pegawai yang mempunyai tntegntas dan kompetensi yang memadai.
c.Terdapat pernyataan dart RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPSkepada LPS; 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan: dan
d.Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan; 2) data keuangan nasabah debitur; 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (ttga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
b.data historis tmgkat pengembalian (recovery rate) pencairan aset Bank Dalam Likuidasi. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2011 NOMOR952 AMIRSYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIA (L'Q .KETUADEWANKOMISIONER ( ...._ LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .;,.8 Desember 2011 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Pasal II Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku sejak tanggal dtundangkan.

Pasal 29A

LPS dapat menunjuk instansi pemerintah di bidang pengawasan atau audit, Kantor Akuntan Publik, atau pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan due diligence dan/ atau perhitungan biaya menyelamatkan maupun biaya tidak menyelamatkan. DEWAN KOMlSlONER LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik oleh LPS didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan Bank Gagal dimaksud, serta memenuhi persyaratan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
c.bahwa perlu dilakukan penyempumaan atas ketentuan mengenai perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan, serta persyaratan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagatmana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

a.memenuhi ..~

Pasal 6

(1)Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk:

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat {2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagat berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagatmana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANGPERUBAHANKEDUA PERATURANLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NO. 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIANBANKGAGALYANGTIDAKBERDAMPAK SISTEMIK. MEMUTUSKAN:
1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10); Mengingat : DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN

(2)Pemenuhan ..f

Pasal 7

(1)Pemenuhan tmgkat likuiditas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penambahan dana untuk:
1. a.pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum (GWM) bagt Bank Umum atau Cash Ratio (CR) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. b.pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, baik yang tercatat pada neraca on-balance sheet maupun ojf- balance sheet untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank rnenjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
3. c.biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (overhead cost) untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
4. d.biaya yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum; dan
5. e.biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
6. a.memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)yang ditetapkan oleh LPP;
7. b.mengantisipasi potensi kerugtan: 1) yang berasal dari neraca on-balance sheet maupun ojf- balance sheet yang dikategorikan bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah; 2) yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial dari pihak lain; dan 3) lainnya yang tidak/belum tercatat pada neraca bank, baik on-balance sheet maupun off-balance sheet.
(2)Tambahan modal untuk mengantisipast potensi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diperhitungkan dalam hal potensi kerugian tersebut belum diperhitungkan dalam rasio KPMMyang ditetapkan oleh LPP. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. b.data historts. i

Pasal 8

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

(1)Perkiraan biaya akan dibayarkan, terdiri dart:
1. a.pembayaran simpanan yang dijamin;
2. b.biaya talangan untuk gaji terhutang dan pesangon pegawai;
3. c.biaya yang berkaitan dengan pembayaran simpanan nasabah antara lain biaya rekonsiliasi dan veriflkasi. konsultan hukum, dan fee kepada bank pembayar; dan
4. d.potensi biaya terkait adanya tuntutan ganti rugi fmansial berkaitan dengan simpanan nasabah. {2) Perkiraan biaya yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan penertmaan LPS dart penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya.
(3)Penilaian perkiraan penerimaan aset bank berupa tagihan kepada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, serta aktiva tetap dan rnventaris dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kualitas serta jenis aset, dokumen kepemilikan dan pengikatan agunan; dan/atau
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagat berikut:

Pasal 7A

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pemenuhan tingkat likuidttas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan dana masuk minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 {satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank, yang meliputi:
1. a.penerimaan angsuran atau pelunasan kredit;
2. b.penghtmpunan simpanan nasabah;
3. c.pinjaman antarbank; dan
4. d.penerimaan lainnya. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 29A.. ~
  1. 6.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagat berikut:

Pasal 10

LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Perkiraan biaya penyelamatan paling tmggt sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dart perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
b.Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, antara lain apabila: 1) bank memilikilokasi strategis, jaringan kantor luas, dan/ atau infrastruktur yang memadai; 2) bank memilikiproduk yang unggul; 3) tmgkat kepercayaan masyarakat terhadap bank masih baik; 4) kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bank masih dalam batas kewajaran: 5) bank telah melakukan upaya-upaya perbaikan atau penyehatan, misalnya melakukan restrukturisasi dan/ atau penghapusbukuan kredit; dan 6) bank memiliki pegawai yang mempunyai tntegntas dan kompetensi yang memadai.
c.Terdapat pernyataan dart RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPSkepada LPS; 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan: dan
d.Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan; 2) data keuangan nasabah debitur; 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (ttga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
b.data historis tmgkat pengembalian (recovery rate) pencairan aset Bank Dalam Likuidasi. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2011 NOMOR952 AMIRSYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIA (L'Q .KETUADEWANKOMISIONER ( ...._ LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .;,.8 Desember 2011 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Pasal II Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku sejak tanggal dtundangkan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7A

Pasal 10

Pasal 29A

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7A

Pasal 10

Pasal 29A

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 Tahun 2006