DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 Tahun 2006

Nomor: 4/PLPS/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 10 Agustus 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK TENT ANG SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4/PLPS/2006 DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

4.Komite Koordinasi adalah Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
5.Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP.
6.Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7.Penyelesaian Bank Gagal adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan yang dilakukan LPS terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
3.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun2004. PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN KOMISJONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (I) Penyelesaian Bank Ga gal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:

a.melakukan penyelamatan; atau
b.tidak melakukan penyelamatan.

Pasal 4

LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

Pasal 3

(1)LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 2

8.Penyelamatan Bank Gagal adalah rangkaian tindakan yang dilakukan LPS sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.
9.Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka Penyelamatan Bank Gaga! yang tidak berdampak sistemik untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor.
10.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB). DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(1)Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi sekurang-kurangnya 10%.
(2)Dalam perhitungan perkiraan kebutuhan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), LPS wajib memperhitungkan potensi risiko kerugian yang berasal dari aset bank baik on-balance sheet maupun off-balance sheet yang dikategorikan bermasalah dan/ atau yang berpotensi bermasalah.

Pasal 6

Perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penambahan modal bank sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.

Pasal 5

(2)Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
1. a.perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
2. b.prospek usaha bank; dan
3. c.kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMlN SIMPANAN

BAB II

PERKIRAAN BIAYA PENYELAMATAN DAN PERKIRAAN BIAYA TIDAK MENYELAMA TKAN BANK GAGAL

Pasal 8

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.biaya pembayaran simpanan yang dijamin termasuk biaya verifikasi, biaya konsultan hukum, dan biaya lainnya dalam rangka pembayaran simpanan yang dijamin tersebut;
b.biaya talangan gaji yang terutang; dan
c.biaya talangan pesangon pegawai; yang telah diperhitungkan dengan per kiraan penerimaan LPS dari penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya.
a.pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum;
b.pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
c.biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (overhead cost) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
d.biaya yang berkaitan dengan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum.;
e.biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.

Pasal 7

DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

c.Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 2) Pada saat bank dinyatakan sebagai Bank Gagal:
i.Predikat tingkat kesehatan bank paling rendah Kurang Sehat dengan Peringkat Komposit 4 untuk Bank Umum dan Kurang Sehat dengan Rating 3 untuk Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LPP; ii. terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit & proper test; iii. masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan iv. terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam escrow account. LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
b.Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator: 1) Setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS:
i.Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%; ii. tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Netto (PDN).

Pasal 10

BAB III BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hams diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank.

BAB III

BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hams diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank.

Pasal 9

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(1)Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal.
(2)Keputusan untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan LPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Bank Gagal dari LPP.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu

Menetapkan

4.Komite Koordinasi adalah Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
5.Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP.
6.Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7.Penyelesaian Bank Gagal adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan yang dilakukan LPS terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
3.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun2004. PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN KOMISJONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (I) Penyelesaian Bank Ga gal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:

a.melakukan penyelamatan; atau
b.tidak melakukan penyelamatan.

Pasal 4

LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

Pasal 3

(1)LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 2

8.Penyelamatan Bank Gagal adalah rangkaian tindakan yang dilakukan LPS sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.
9.Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka Penyelamatan Bank Gaga! yang tidak berdampak sistemik untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor.
10.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB). DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(1)Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi sekurang-kurangnya 10%.
(2)Dalam perhitungan perkiraan kebutuhan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), LPS wajib memperhitungkan potensi risiko kerugian yang berasal dari aset bank baik on-balance sheet maupun off-balance sheet yang dikategorikan bermasalah dan/ atau yang berpotensi bermasalah.

Pasal 6

Pasal 5

(2)Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
1. a.perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
2. b.prospek usaha bank; dan
3. c.kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMlN SIMPANAN

BAB II

PERKIRAAN BIAYA PENYELAMATAN DAN PERKIRAAN BIAYA TIDAK MENYELAMA TKAN BANK GAGAL

Pasal 8

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.biaya pembayaran simpanan yang dijamin termasuk biaya verifikasi, biaya konsultan hukum, dan biaya lainnya dalam rangka pembayaran simpanan yang dijamin tersebut;
b.biaya talangan gaji yang terutang; dan
c.biaya talangan pesangon pegawai; yang telah diperhitungkan dengan per kiraan penerimaan LPS dari penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya.
a.pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum;
b.pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
c.biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (overhead cost) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
d.biaya yang berkaitan dengan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum.;
e.biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.

Pasal 7

DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

c.Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 2) Pada saat bank dinyatakan sebagai Bank Gagal:
i.Predikat tingkat kesehatan bank paling rendah Kurang Sehat dengan Peringkat Komposit 4 untuk Bank Umum dan Kurang Sehat dengan Rating 3 untuk Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LPP; ii. terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit & proper test; iii. masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan iv. terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam escrow account. LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
b.Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator: 1) Setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS:
i.Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%; ii. tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Netto (PDN).

Pasal 10

BAB III

BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hams diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank.

Pasal 9

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(1)Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal.
(2)Keputusan untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan LPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Bank Gagal dari LPP.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 Tahun 2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

PERKIRAAN BIAYA PENYELAMATAN DAN PERKIRAAN BIAYA TIDAK MENYELAMA TKAN BANK GAGAL

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hams diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank.

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

PERKIRAAN BIAYA PENYELAMATAN DAN PERKIRAAN BIAYA TIDAK MENYELAMA TKAN BANK GAGAL

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hams diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank.

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2011