DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011

Nomor: 1
Tahun: 2011
Ditetapkan: 28 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UPP LPSK)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban;
c.bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP- 037/1/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipandang perlu untuk menyusun pengaturan mengenai Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan fungsi pelayanan penerimaan permohonan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635); www.djpp.depkumham.go.id
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
3.Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK.
4.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan dan tindakan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5.Pemohon adalah seseorang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
6.Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
8.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
9.Pedoman pelayanan adalah standar yang dijadikan acuan dalam tahapan kerja penanganan penerimaan permohonan perlindungan.
10.Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UPP LPSK adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang dan terdiri Satuan Tugas dan Staf Pengelola. www.djpp.depkumham.go.id
11.Satuan tugas Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Satgas UPP LPSK adalah satuan tugas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang yang dipimpin oleh Anggota LPSK dan beranggotakan tenaga ahli dan staf pendukung LPSK.
12.Kuasa hukum adalah advokat yang menjadi penasehat hukum bagi saksi dan/atau korban.
13.Pendamping adalah orang atau pihak yang bukan termasuk penasehat hukum dan keluarga yang mendampingi saksi dan korban.
14.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
15.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya pedoman pelayanan penerimaan permohonan perlindungan pada LPSK untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan ini yaitu mencakup petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui UPP LPSK.

Pasal 4

Pelayanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.aksesbilitas yaitu kemudahan dalam memperoleh pelayanan permohonan perlindungan oleh setiap pemohon.
b.akuntabilitas yaitu dapat tindakan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.kerahasiaan yaitu dalam kondisi tertentu, pemohon perlindungan dijamin kerahasiaannya baik identitasnya maupun substansi permohonannya.
d.partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e.kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi dan status sosial.
f.keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
g.kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dan bantuan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

(1)Segala bentuk pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada LPSK dilakukan melalui UPP LPSK. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Pelayanan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.satgas UPP LPSK yang bertugas secara periodik;
2. b.staf UPP LPSK yang bertugas dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan permohonan.
(3)Petugas pelayanan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib menyampaikan terimakasih atas kepercayaan pemohon dan wajib melaksanakan pelayanan permohonan dengan sikap yang ramah.

Pasal 6

(1)Jenis atau klasifikasi pelayanan permohonan perlindungan mencakup:
1. a.pelayanan permohonan perlindungan;
2. b.pelayanan permohonan bantuan;
3. c.pelayanan permohonan restitusi;
4. d.pelayanan permohonan kompensasi,dan
5. e.pelayanan permohonan khusus.
(2)Pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pemohon dalam kategori:
1. a.perempuan;
2. b.anak di bawah umur;
3. c.difable (cacat);
4. d.kondisi fisik rentan; dan
5. e.lanjut usia.
(3)ketentuan dan tata cara pemberian pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua LPSK.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 7

(1)Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:
1. a.saksi dan/atau korban langsung;
2. b.kuasa hukum atau pendamping pemohon;
3. c.keluarga pemohon;
4. d.aparat penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan
5. e.instansi terkait lainnya.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
(4)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 8

(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua LPSK yang disertai dengan fotokopi identitas lengkap.
(2)Permohonan sebagaimana dimakasud pada Ayat (1), dapat diberi materai yang cukup.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh:
1. a.pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya;
2. b.melalui pejabat yang berwenang, antara lain:
  1. 1.aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan;
  2. 2.instansi yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan
  3. 3.lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban.
3. c.melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon; dan
4. d.melalui surat dan/atau dokumen elektronik.
(4)Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
1. a.datang secara langsung;
2. b.surat tertulis;
3. c.surat elektronik (email); dan
4. d.faksimili.

Pasal 9

(1)Syarat pengajuan permohonan perlindungan terdiri dari:
1. a.syarat formil; dan
2. b.syarat materiil.
(2)Syarat formil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.surat permohonan tertulis;
2. b.kronologis atau uraian peristiwa yang dialami saksi dan/atau korban yang bersangkutan;
3. c.fotocopy identitas pemohon (KTP/SIM/PASPOR);
4. d.fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
5. e.fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat.
(3)Syarat materiil sebagaimana dimakasud pada Ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat penting keterangan saksi dan/atau korban yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh Satgas UPP;
2. b.dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon yang bersifat potensial maupun faktual;
3. c.dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis pemohon; dan
4. d.dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.
(4)Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a antara lain berupa:
1. a.surat keterangan dari instansi penegak hukum yang merekomendasikan saksi dan/atau korban diberikan perlindungan oleh LPSK; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.berita acara pemeriksaan atas kasus yang dialami pemohon;
3. c.surat panggilan, surat penahanan, dan/atau surat penyitaan barang dalam kasus yang dialami pemohon;
4. d.keterangan dan informasi dari penyidik terkait;dan
5. e.berita acara tentang kronologis dan informasi penting yang dimiliki pemohon dan dibuat oleh Satgas UPP LPSK.
(5)Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b antara lain berupa:
1. a.bukti rekaman;
2. b.pesan singkat pada telepon selular (SMS);
3. c.surat elektronik (Email);
4. d.foto atau berita media; dan
5. e.informasi lainnya yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon
(6)Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c antara lain berupa:
1. a.dokumen tentang kondisi kesehatan dan/atau penyakit pemohon yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
2. b.dokumen tentang kondisi psikologis dan kejiwaan pemohon yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
3. c.informasi lainnya dari berbagai pihak yang menunjukkan catatan medis pemohon.
(7)Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d antara lain berupa:
1. a.foto copy surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
2. b.foto copy surat vonis hakim atas kasus perkara yang pernah dihadapi;
3. c.foto copy surat bebas dari hukuman yang telah dijalani; dan
4. d.foto copy berita media dan bukti lainnya.

Pasal 10

(1)Pemohon wajib melengkapi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Satgas UPP LPSK.
(2)Satgas UPP LPSK dapat melakukan penelaahan ke lokasi dalam rangka pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai penelaahan ke lokasi diatur lebih lanjut dalam peraturan LPSK tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Pedoman Investigasi LPSK.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…